Saturday, August 16, 2008

Jurus Sulap SBY - Kalla

Saya kira setiap orang pasti pernah liat pertunjukan sulap. Mulai dari pesulap yang kesohor seperti Dapid Koperpit dan Dedi Kobuser sampai pesulap-pesulap tingkat kampung yang sering diundang pada acara-acara ulang tahunanak-anak kita. Dari semua pesulap, triknya sama saja, menipu mata penonton dengan cara mengalihkan perhatian mereka. Sehingga, tanpa terasa kita ndak pernah memperhatikan trik-trik yang dipersulapkan karena kita terbawa pada aktivitas-aktivitas pesulap yang digunakan untuk mengalihkan penglihatan kita.

Saya sangat yaqin bin haqqul yaqin, kita ndak pernah nggondok atawa marah kepada para pesulap, meski kita sangat sadar kalau kita ini ditipu pada saat menonton pertunjukan para pesulap. Bahkan ketika diminta lagi nonton adegan sulap, dengan antusias kita menyambutnya. Meski pun kita tahu, sekali lagi, kita bakal dibohongi lagi.

Tapi, ketika pimpinan negara yang mau mengalihkan perhatian kita kita atas kesulitan-kesulitan yang bakal diderita anak cucu kita, harus kita kita dengan manggut-manggut sembari menonton atraksi-atraksi mereka ?

Dalam pidato nota RAPBN 2009, SBY mengatakan, pemerintah menaikkan anggaran belanja pegawai menjadi Rp 143,8 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 20,2 triliun atau 16,4 persen daripada RAPBN 2008. Dan ketika rencana itu disampaiken, para anggota de pe er yang terhormat bertempik gemuruh di gedung senayan yang juga terhormat.
Sepintas, kalau didengarkan, apa yang disampaiken presiden kita ini memang amat mulia dan mengharuken. Betapa tidak ? Sejak lama masyarakat mendambaken meningkatnya anggaran pendidikan di dalam RAPBN kita. Tapi, ketika kita gali, dari mana sumber anggaran untuk mendongkrak anggaran pendidikan itu, baru kita tahu bahwa Bapak Presiden sedang memainken jurus-jurus sulap.

Perhatiken Opini berikut :
Gaji Guru Minimal Rp 2 Juta

SBY di Depan Rapat Paripurna DPR

JAKARTA - Para pegawai negeri sipil (PNS) dan guru tidak akan lagi jadi anak tiri. Dalam pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di DPR kemarin, pemerintah berjanji meningkatkan kesejahteraan PNS dan guru yang selama ini identik dengan gaji minim.

Dalam pidato nota RAPBN 2009 itu, SBY mengatakan, pemerintah menaikkan anggaran belanja pegawai menjadi Rp 143,8 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 20,2 triliun atau 16,4 persen daripada RAPBN 2008.

Kenaikan anggaran dipergunakan untuk meningkatkan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15 persen, pemberian gaji dan pensiun ke-13, serta perbaikan pembayaran pensiun. ''Pendapatan PNS golongan terendah pada 2004 sekitar Rp 674 ribu per bulan. Pada 2009 menjadi Rp 1,721 juta per bulan. Dalam empat tahun naik 2,5 kali lipat,'' kata SBY.

Selain itu, SBY menjanjikan kenaikan gaji guru, seiring dengan realisasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. SBY menjelaskan, pendapatan guru golongan terendah pada 2004 masih Rp 842,6 ribu per bulan. Pada 2008, penghasilan mereka Rp 1,854 juta per bulan dan tahun depan dinaikkan lagi. ''Pendapatan guru golongan terendah pada 2009 dinaikkan di atas Rp 2 juta per bulan,'' kata SBY, yang disambut tepuk tangan anggota DPR dan undangan.

Dalam perhitungan awal, anggaran pendidikan dipatok Rp 210 triliun. Namun, dalam perhitungan terakhir, pemerintah memastikan jumlah total anggaran pendidikan Rp 224,4 triliun dari total RAPBN Rp 1.122,2 triliun. Sebelum ada putusan MK, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 15,1 persen atau Rp 178 triliun. Setelah ada putusan MK, pemerintah menambah Rp 46 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk merehab gedung sekolah serta membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru. Sejalan dengan semangat desentralisasi, pemerintah sejak 2005 memberikan hibah dalam bentuk bantuan operasional langsung ke sekolah yang dikenal dengan bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurut SBY, walaupun biaya sekolah telah diturunkan, masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah. Anggaran pendidikan dinaikkan, antara lain, untuk mengatasi masalah tersebut. ''Kita memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak mereka tetap harus masuk sekolah,'' ujar SBY.

Di samping itu, lanjut SBY, pemerintah menyediakan beasiswa untuk lebih dari satu juta siswa SD/MI, lebih dari 600 ribu siswa SMP/MTs, 900 ribu siswa SMA/SMK/MA, dan lebih dari 200 ribu mahasiswa PT/PTA. Sebagian besar siswa dan mahasiswa tersebut berasal dari keluarga tidak mampu.

Khusus untuk peraih medali emas dalam Olimpiade berbagai cabang ilmu pengetahuan tingkat internasional, SBY juga menjanjikan beasiswa menggiurkan. ''Pemerintah memberikan beasiswa untuk menuntut ilmu di universitas mana pun di seluruh dunia sampai mencapai gelar doktor,'' tegas SBY. Pernyataan itu pernah disampaikan SBY di depan peserta Asian Science Camp di Istana Tampaksiring, Bali, 5 Agustus lalu.

Anggaran pendidikan juga digunakan untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen melalui program peningkatan kualifikasi akademik S1 dan D4 bagi guru dan pendidikan S2 dan S3 bagi dosen. ''Fokusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di semua aspek. Ini termasuk gedung sekolah, perpustakaan dan laboratorium sekolah, beasiswa, kompetensi serta kesejahteraan guru, dan sebagainya,'' tandas SBY.

Tidak Hanya Depdiknas

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, anggaran pendidikan Rp 224,4 triliun tidak hanya dikelola Depdiknas. Menurut Bambang, anggaran sebanyak itu akan dibagi di Depdiknas, Departemen Agama, dan daerah.

Saat konferensi pers di Depkeu, Bambang kembali menjelaskan kenaikan anggaran pendidikan tersebut. Menurut Bambang, dirinya baru diberi tahu tambahan anggaran Rp 46,1 triliun pada Rabu sore (13/8). ''Begitu dikasih tahu, saya sampai mau pingsan,'' kelakar Bambang.

Dia mengaku belum bisa merinci tambahan anggaran tersebut. Namun, dia sudah mendapatkan arahan dari presiden untuk memprioritaskan anggaran tunjangan fungsional guru. Dengan begitu, gaji guru minimal menjadi Rp 2 juta per bulan. Untuk mencapainya, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 16 triliun.

''Tapi itu paling banyak disalurkan melalui DAU (Dana Alokasi Umum),'' katanya. Sebab, gaji guru di sekolah negeri dibayarkan pemda. Sedangkan sisanya Rp 30 triliun akan digunakan untuk mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan kesejahteraan peneliti. ''Tapi rinciannya saya belum punya, masih menghitung,'' kata Bambang.

Plt Menko Perekonomian dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya berharap kementerian/lembaga khususnya

Depdiknas mampu menyerap anggaran pendidikan yang meningkat tajam dari Rp 154,2 triliun (15,6 persen) menjadi Rp 224,4 triliun.

''Bapak di sebelah saya (Mendiknas) mungkin bingung bagaimana cara menghabiskan anggaran yang Rp 60 triliun lebih tinggi dari tahun ini. Tapi Pak menteri menyatakan bisa,'' kata Menkeu saat menjelaskan Nota Keuangan RAPBN 2009 di kantornya kemarin.

Untuk memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, pemerintah melampirkan dokumen tambahan Nota Keuangan RAPBN 2009. ''Dokumen tambahan ini baru terjadi kali ini,'' kata Menkeu. Menkeu menambahkan, tambahan Rp 46 triliun untuk memenuhi ketentuan 20 persen anggaran pendidikan memang dilakukan dengan menaikkan defisit anggaran.

Artinya, pemerintah tidak merealokasi anggaran dari kementerian/lembaga lain. ''Sebab, anggaran kementerian/lembaga sudah didesain sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP),'' katanya.

Tutup dengan Utang

Ada konsekuensi dari kenaikan anggaran pendidikan 20 persen. Pemerintah menambah utang melalui penerbitan surat utang negara (SUN) dan surat utang negara syariah (sukuk). Wapres Jusuf Kalla mengakui, kenaikan anggaran pendidikan memaksa pemerintah meningkatkan defisit anggaran dari 1,5 persen menjadi 1,9 persen atau Rp 99 triliun.

Kenaikan itu mengakibatkan defisit anggaran hanya 0,1 persen di bawah ambang batas yang diizinkan undang-undang keuangan negara. ''Kita terpaksa berutang lebih banyak. Apa boleh buat karena kalau dikurangi anggaran (pembangunan) jalan tidak cocok, dikurangi (belanja) kesehatan juga tidak cocok. Kalau anggaran tentara (pertahanan) dikurangi, Anda bilang yang sekarang saja masih kekecilan. Terpaksa kita naikkan utang,'' katanya
Sumber : Jawa Pos edisi 16 Agustus 2008

Tuesday, August 5, 2008

Orang Miskin Dilarang Sekolah

Meski ada larangan untuk menarik dana kepada wali murid, beberapa sekolah ternyata masih melakukennya. Jumlah dana yang ditarik itu juga tidak bisa dibilang kecil mengingat kondisi perekonomian saat ini lagi seret. Banyak alasan dikemukaken pihak sekolah untuk memaksa wali murid merogoh koceknya, misalken : uang daftar ulang ( untuk siswa lama ), uang awal KBM, uang pembangunan, uang sarana prasarana dan lain sebagainya. Pemaksaan seperti ini jelas sangat memberatken masyarakat, khususon masyarakat kelas bawah.
Tapi, pihak sekolah biasanya tidak mau mengakui kalo mereka ini memaksa. Mereka selalu bilang kalau dana tarikan itu sifatnya suka rela. Nah, permasalahnnya di sini ini, definisi suka rela yang dimaksudken pihak sekolah dan pihak wali murid itu berbeda. Pihak wali murid mendefinisikan suka rela adalah mereka boleh milih : bayar, tidak bayar atau membayar sesuai kemampuan mereka. Apa pun opsi yang dipilih, anak mereka tetep bisa bersekolah di sekolah yang dimaksudken. Namun, persepsi pihak sekolah berbeda dari persepsi para wali murid itu. Menurut pihak sekolah, wali murid bebas menentuken pilihan, mau bayar atau tidak. Mereka bebas memilih. Sekolah tidak pernah memaksa mereka harus membayar dana tarikan. Cuma wali murid juga harus paham konsekuensi dari opsi yang dipilih. Jika mereka memilih opsi membayar sesuai yang ditentuken sekolah, anak mereka boleh masuk sekolah mereka. Jika yang dipilih adalah opsi tidak bersedia membayar dana tarikan, maka anak mereka dipersilaken dengan hormat meninggalken sekolah tersebut. Jadi, sekolah tidak pernah memaksa orangtua murid untuk membayar dana tarikan tersebut, juga mereka tidak pernah memaksa masyarakat memilih sekolah yang mereka kelola.

Dengan pola pikir kayak giru, Mas Guru jadi bertanya pada rumput yang bergoyang, memang mereka pikir sekolah yang mereka kelola itu warisan nenek moyang elo ?!!!

Perhatiken berita berikut :
Siswa Cadangan Kena Rp 2 Juta
Tuesday, 05 August 2008
PASURUAN-SURYA-Praktik jual-beli bangku pada penerimaan siswa baru (PSB) diduga kuat terjadi di SMPN 1 Bangil, Kabupaten Pasuruan. Para calon siswa cadangan diiming-iming bisa diterima di sekolah tersebut asalkan membayar sebesar Rp 2 juta. Sumbangan wajib itu dikeluhkan sejumlah wali murid yang mengaku terpaksa mengeluarkan uang asalkan anaknya bisa diterima. Mereka kemudian mengadukan praktik itu kepada Aliansi Masyarakat Peduli Pasuruan (AMPPAS) disertai bukti kwitansi pembayaran. “Wali murid yang melapor enggan disebut namanya, khawatir anaknya dikucilkan oleh pengajar SMPN 1 ,” jelas Suryono Pane, Koordinator AMPPAS, Senin (4/8).

Sebenarnya, kata Suryono, ada 30 orang wali murid yang terpaksa membeli bangku cadangan untuk anaknya. Mereka dikumpulkan pihak SMPN 1 Bangil pada tanggal 11 Juli lalu. Namun yang mengadukan kasus itu hanya 12 orang wali murid. “Mereka diminta membuat surat pernyataan bahwa uang yang diberikan itu bersifat sukarela dan di kwitansi tertulis dana sarana prasarana,” kata Suryono seraya menunjukkan bukti kwitansi kepada Surya

Dalam lembar kwitansi, tertera petugas sekolah yang menerima uang bernama Ninik, lengkap dengan stempel SMPN 1 Bangil. Jumlah nominal uang yang dibayarkan tertulis dengan jelas serta peruntukannya, yakni bantuan sarana prasarana. “Ada wali murid yang membayar tunai dan ada pula yang membayar secara mengangsur,” ungkap Suryono.

Dalam pembayaran itu pihak sekolah juga meminta para wali murid menandatangani pernyataan diatas materai Rp 6.000 bahwa sumbangan mereka bersifat sukarela.

“Ditarik sebesar Rp 2 juta itu, ternyata tidak semuanya sanggup membayarnya. Bahkan seorang siswa yang orangtuanya tidak mampu, terpaksa mundur. Ini artinya menghambat seorang warga negara mendapatkan haknya dalam pendidikan. Karenanya pungutan seperti ini harus ditindak tegas,” tandas Suryono Pane yang juga dikenal sebagai aktivis buruh ini.

Selain terjadi di SMPN 1 Bangil, pungutan seperti itu juga terjadi di SMPN 2 Bangil. Terkait pungutan itu, pihak AMPPAS akhirnya melaporkan kasus ke Dinas P dan K serta Bawasda Kabupaten Pasuruan.

Kepala SMPN I Bangil Rofik Samsunahar membantah kalau pungutan itu dikatakan sebagai pungutan liar. “Itu resmi, bukan pungli. Lagi pula sudah dimusyawarahkan dengan pihak komite sekolah,” tegasnya.

Menurutnya, sumbangan sebesar Rp 2 juta itu tidak mengandung unsur paksaan. Mereka diminta secara sukarela. Selain itu, ketika diadakan musyawarah tidak satupun yang menolak.

Sementara itu, Kepala Bawasda Kabupaten Pasuruan Sri Aprililik berjanji akan segera turun ke lapangan dan mengusut laporan itu lebih lanjut. Jika itu benar-benar terjadi Bawasda akan memberikan sanksi tegas.

“Besok (hari ini -Red) tim kami turun mengeceknya. Bagi PNS yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai PP 30 terkait disiplin pegawai,” tegas Sri Aprililik. st13

Sumber : Surya Online

Monday, August 4, 2008

Parlemen : Lembaga Terhormat Yang Tidak Terhormat

Ketika awal reformasi bergulir, masyarakat mengharapken lembaga parlemen yang ada dari berbagai tingkat bisa menjadi lokomotif berbagai agenda reformasi. Mengapa ? Sebagai wakil rakyat, selama orde baru, mereka sama sekali dibikin tidak berdaya oleh lembaga eksekutip. Mereka hanya jadi tukang stempel dari kebijakan-kebijakan yang ditelorken oleh para eksekutif.

Dengan adanya reformasi, posisi mereka lambat laut diperkuat sampai pada posisi sebagaimana diharapken. Dengan posisi seperti itu, wajar jika kita berharap dari mereka banyak lahir berbagai undang-undang dan kebijakan yang memihak rakyat banyak. Sebagai catatan, pemerintah orde baru lebih banyak 'memberi hati' kepada golongan atas. Dan parlemen tidak berdaya untuk menghentikannya.

Namun, seiring bergulirnya waktu, ternyata perilaku dari beberapa anggota parlemen, mulai dari daerah tingkat 2 sampai pusat, menunjukkan watak dan watuk seperti pejabat-pejabat orde baru. Mereka lebih mementingkan diri dan kelompoknya. Berita-berita yang muncul mengenai tertangkapnya beberapa anggota dewan oleh KPK merupaken afirmasi dari ini.

Selain itu, perilaku-perilaku anggota dewan yang cenderung tidak mementingkan nasib konstituennya bisa dlihat pada berita berikut :

Dewan Nunggak Rp 1,8 Miliar

BATU - Sejumlah anggota DPRD Kota Batu masih saja buta dengan kondisi sosial. Di saat terjadi krisis ekonomi, wakil rakyat tersebut justru tega nunggak uang rakyat total senilai Rp 1,8 miliar. Dana tersebut merupakan kewajiban yang harus dikembalikan anggota dewan ke kas daerah terkait dana tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Kewajiban pengembalian itu berdasar pada PP 21/2007 sebagai revisi PP 37/2006. Dana tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah dicairkan Pemkot Batu pada 2007 lalu sebesar Rp 2,2 miliar. Namun dari uang rakyat tersebut, baru Rp 400 juta yang sudah masuk ke kasda.

Kabag Keuangan Pemkot Batu Susetyo Herawan mengatakan, pengembalian dana sebesar Rp 400 juta merupakan pengembalian dari beberapa anggota dewan. Salah satunya Ketua DPRD Kota Batu Mashuri Abdul Rochim. "Kami tidak mengerti kenapa kok belum banyak anggota dewan yang mengembalikan ke kasda," ujar Susetyo Herawan, ketika ditemui kemarin.

Meski demikian, anggota dewan masih diberikan toleransi untuk mengembalikan dana tunjangan tersebut hingga satu bulan sebelum masa jabatannya berakhir, yakni April 2009 mendatang. Apabila melebihi dari batas tersebut, maka persoalan tersebut sudah memasuki ranah hukum. Artinya anggota dewan yang masih menunggak akan berhadapan dengan aparat hukum.

Friday, July 18, 2008

Akibat Terlalu Lama di Dalam WC

Pada saat baru memasuki wc, kita biasanya menutup hidung kita karena ndak tahan baunya. Tapi, lama-kelamaan, kita bisa beradaptasi, bahkan bisa menikmatinya. Buktinya, kita bisa berlama-lama di dalam wc sambil menikmati rokok. Begitu pula dengan jabatan. Ketika pertama kali menduduki suatu jabatan, biasanya kita akan segera mengetahui kebobrokan-kebobrokan yang ada di dalemnya. Namun, jika terlalu lama memegang satu jabatan, kita seringkali justru menjadi biang keladi dari kebobrokan tersebut.

Barangkali itulah gambran dari Shofwan, kadiknas kota Malang. Kemaren, dia didemo rame-rame oleh Aliansi Peduli Pendidikan kota Malang

Guru Minta Kadiknas Dicopot

MALANG - Puluhan guru dan pengurus yayasan pendidikan di Kota Malang kemarin ngluruk gedung DRPD Kota Malang. Mereka menyampaikan aspirasinya pada anggota dewan agar mengevaluasi kinerja Kadis Diknas Kota Malang Shofwan.

Rombongan guru yang tergabung dalam APP (Aliansi Peduli Pendidikan) Kota Malang ini juga mendorong dewan agar mendesak wali kota mencopot Shofwan. Alasannya, jabatan yang diduduki Shofwan sudah terlalu lama. Sehingga, kebijakan yang ditelurkan dinilai stagnan. Utamanya, dalam pengembangan-pengembangan sekolah swasta yang selama ini tak pernah diberi tempat. Di mata APP, Shofwan menganaktirikan keberadaan sekolah-sekolah swasta ini.

"Pengembangan Kota Malang sebagai kota pendidikan butuh kebijakan yang menyegarkan. Kedatangan kami ke sini (dewan) minta agar Pak Shofwan dievaluasi. Sepengetahuan kami, Pak Shofwan itu kadiknas paling abadi dan sakti. Kami ingin Pak Shofwan dicopot saja," kata Edy Prayitno, guru SMK Pradnya Paramita, saat hearing di aula DPRD Kota Malang.

Hadir dalam hearing itu Wakil DPRD Arif Wahyudi, Ketua Komisi D Anang Sulistyo, dan beberapa anggotanya. Di antaranya, Asmuri, Ahmad Taufiq Bambang, Ngatmiati, dan Teguh Mulyono.

Sementara, dari APP ada 76 orang yang berasal dari delapan elemen. Yakni, FKSS (Forum Komunikasi Sekolah Swasta), MBPS (Musyawarah Bersama Perguruan Swasta), Komite Sekolah Swasta, Yayasan Sekolah, PGRI, ECWA (Education Corruption Watch), Fokus Guru, dan PGTTI (Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia) Kota Malang.

Dalam pandangan mereka, pelanggaran yang dilakukan Shofwan sudah banyak. Pada PSB (penerimaan siswa baru) tahun ini misalnya, Shofwan melanggar SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur No. 420/2679/108.03/2008 tentang aturan kelas ideal. Kelas reguler satu rombel (rombongan belajar) maksimum 32 siswa, kelas SSN (sekolah standar nasional) 26 siswa, dan kelas SBI (sekolah bertaraf internasional) maksimum 24 siswa. Namun kadiknas justru menginstruksikan satu rombel 40 siswa.

Selain itu, penerapan kuota PSB online yang tidak transparan. Kenyataannya, pagu yang dipasang hanya sekitar 5 persen dan kuota jalur mandiri sangat besar mencapai 95 persen. Kebijakan ini merupakan bentuk penzoliman terhadap siswa berprestasi yang kondisi ekonominya pas-pasan.

Dengan dalih melaksanakan target kota vokasi, Shofwan memberikan instruksi pada kepala sekolah SMK negeri agar tidak menolak siswa. Imbasnya, menyedot input sekolah swasta. Ironisnya lagi, kebijakan itu tidak diimbangi pertumbuhan perusahaan dan industri di Kota Malang sebagai sarana praktik dan penyerapan tenaga kerja.

"Pak Shofwan juga tidak melaksanakan peraturan jabatan kasek. Seharusnya, maksimal jabatan kasek itu hanya dua periode. Tapi kenyataannya, ada kasek jabatannya lama dan sengaja dibiarkan. Contohnya, kasek SMPN 5 (Hadi Hariyanto, Red)," sambung sekretaris Fokus Guru Bibit Waluyo.

Koordinator APP John Nadya Firmana menambahkan, kenaikan pagu pada sekolah negeri yang sampai 10 persen sebagai kebijakan "membunuh" sekolah swasta. Sekolah swasta terkesan dibinasakan perlahan-lahan. "Bagaimana kami bisa maju, kalau hanya disalahkan terus. Yang menyakitkan, begitu angka ketidaklulusan tinggi, kami (sekolah swasta) yang jadi kambing hitamnya," tandas John.

Sekolah swasta, tegas dia, memiliki andil besar dalam membangun bangsa. Namun, dinas pendidikan yang notabene-nya sebagai pemegang kebijakan masih berat sebelah. Selalu yang menjadi prioritas adalah sekolah negeri. "Contoh kecil saja, saat ada pelatihan. Maka yang diberi kesempatan guru-guru negeri. Apa ini fair?" tanyanya.

Wakil DPRD Arif Wahyudi dalam pertemuan itu mengaku cukup senang dengan masukan APP ini. Dalam waktu dekat, dewan akan merapatkan barisan guna mendesak wali kota untuk segera mengganti Shofwan. "Kami akan mengusulkan agar Pak Shofwan diganti. Ya, secepat mungkin," janji Arif di hadapan peserta hearing.

Bagaimana Komisi D? Anang mengatakan, kalau saja komiisnya diberi tahu terlebih dahulu menyangkut hearing itu, maka akan langsung menindaklanjuti dengan memanggil Shofwan. "Kami sudah paham permasalahan yang terjadi. Kami akan mengadakan rapat komisi sekarang (kemarin, Red)," kata Anang setelah hearing berlangsung.

Usai hearing, komisi D langsung menggelar rapat mendadak. Hasilnya, komisi ini akan membawa persoalan Shofwan ini ke rapat paripurna. "Intinya seperti aspirasi dari bawah, ya, mencopot Pak Shofwan. Tapi kami ini kan tidak berhak mencopot. Yang berhak mengganti adalah wali kota. Makanya, kami akan mendesak wali kota," ucapnya.

Mengingat pentingnya persoalan ini, Anang bahkan mengagendakan paripurna bisa digelar setelah masa kampanye. Diperkirakan setelah 20 Juli. "Ya, di masa-masa menjelang pilwali itu. Kalau sekarang kan tidak memungkinkan, karena anggota dewan juga sibuk kampanye," ungkapnya.

Sumber : Radar Malang

Sunday, July 6, 2008

Pilkada dan Janji Pendidikan Gratis

Pendidikan gratis tampaknya merupaken keinginan hampir setiap warga bangsa negeri Endonesya. Yang dimaksud gratis di sini adalah biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang dimaksudken gratis di sini adalah dana pendidikan diambilken dari APBN maupun APBD, yang memang dana itu adalah dananya rakyat. Wajar toh kalau dana milik rakyat tersebut juga dgunaken untuk dana sebaek-baeknya, daripada dihambur-hamburken untuk korupsinya parta abdi negara yang sebetulnya gajinya sudah lebih dari cukup.

Keinginan ini tampaknya mampu dibaca dengan baek dan cermat oleh calon pimpinan daerah atau pimpinan negara. Tak mengheranken jikalau pada maca kampanye, isu pendidikan gratis selalu diusung oleh para calon pimpinan saat menjelang pemilu.

Pada mulanya rakyat cukup terhibur ketika 'dibuai' dengan isu-isu pendidikan gratis oleh para calon kontestan pemilu. Siapapun kontestannya, ketika dia gembar-gembor soal pendidikan gratis rakyat pasti akan suka. Rakyat akan mendengarken para juru kampanye atau tim sukses dari salah satu kontestan menyenandungken lagu pendidikan gratis. Rakyat mendengarken 'nyanyian merdu' itu dengan mata melek-merem. Saking nikmatnya.

Namun, saat kontestan yang menyanyiken lagu merdu tersebut benar-benar menjadi seorang kepala daerah, lagu itu pun dicampakkannya ke tong-tong sampah. Pendidikan gratis hanyalah fenomena nggedobos belaka. Maka, slogan yang biasa mereka gunaken itu pun berubah bunyi menjadi 'Pendidikan' itu memang mahal. Masyarakat harus turut serta dalam memikul anggaran pendidikan.

Berikut ini adalah keluhan warga akibat 'tertipu' oleh salah satu kontestan pemilu, baik daerah maupun pusat, saat musim pemilu/pilkada :

Ayo Tepati Janji Gratiskan Pendidikan

SETIAP datang masa pendaftaran siswa baru, para orang tua dibuat pusing tujuh keliling. Maklum, meski sudah digembar-gemborkan pendidikan gratis, nyatanya biaya sekolah masih selangit. Tak hanya sekolah swasta, tapi sekolah negeri pun masih menarik biaya relatif tinggi.

Di beberapa daerah, biaya SPP, BP3, atau uang buku memang sudah dihapus. Tapi, seiring dengan penghapusan itu, muncul penarikan biaya dengan hanya berganti nama. Misalnya, biaya SPI atau sumbangan pengembangan institusi, uang pelatihan komputer, uang ekstrakurikuler, dan sebagainya.

Ironisnya, besarnya pungutan yang "berganti baju" tersebut bisa mencapai jutaan rupiah. Bahkan, di Kota Semarang, untuk bisa masuk SMP lewat jalur khusus, orang tua membayar hingga Rp 20 juta. Duh, mahalnya biaya sekolah sekarang.

Padahal, pada setiap kampanye calon bupati, gubernur, ataupun presiden, si calon kerap melontarkan janji-janji pendidikan gratis, pendidikan murah, memperbesar anggaran pendidikan, dan lain-lain. Nyatanya, pendidikan tetap mahal. Janji itu hanya tinggal janji tanpa bukti. Sekarang, rakyat menunggu, kapan pendidikan yang "benar-benar" gratis itu bakal terwujud?

ARIF RIYANTO, Jl Pandean Lamper IV RT 7 RW 6, Peterongan, Semarang

Sumber : Jawa Pos

Saturday, June 28, 2008

Masyarakat Mulai Rasional Dalam Memilih Sekolah Lanjutan

Selama ini, ketika memilih pendidikan tinggi, masyarakat biasanya memilih pendidikan yang bertitel sarjana alias S1. Hal ini karena gelar masih sering dijadikan ukuran jaminan masa depan. Siapa yang punya gelar sarjana, masa depannya dianggap cerah. Sedangkan jenjang pendidikan tinggi yang non gelar, seperti diploma, hampir tidak dilirik. Kalau pun harus 'kecemplung' ke jenjang diploma, itu hanya karena lagi apes.

Namun, saat ini asumsi seperti itu mulai pudar. Orang tidak lagi mementingkan gelar, tetapi lebih melihat ketrampilan dan kesiapan memasuki dunia kerja. Maka, tak mengherankan jika sekarang prodi-prodi jenjang diploma lebih banyak diminati.

Masyarakat Cenderung Masuk D-1 dan D-3


BANDAR LAMPUNG (Lampost): Masyarakat kini cenderung memilih program pendidikan satu tahun (D-1) dan program tiga tahun (D-3) daripada program sarjana atau strata satu. Alasannya, pendidikan jangka pendek memberikan keterampilan dan keahlian khusus sehingga lulusan langsung siap kerja.

Ketua Asosiasi Peguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Provinsi Lampung, Ismet Inonu, mengatakan di Lampung terdapat 28 program D-3, 31 program sarjana, dan satu program S-2 yang diselenggarakan Universitas Bandar Lampung (UBL).

Dari 10 ribu peminat PTS, sekitar 50% memilih D-3, seperti akademi kebidanan, akademi manajemen dan ilmu komputer (AMIK) atau akademi ilmu hukum. Sedangkan peminat D-1 mencapai 2.500 orang. Menurut dia, program D-1 tidak masuk Aptisi, tetapi dia ikut memantau perkembangan program D-1 di Lampung.

"Masyarakat sekarang memang lebih memilih program-program jangka pendek. Selain biayanya terjangkau, lulusannya memang dipersiapkan untuk bekerja," kata Ismet di Bandar Lampung, Senin (23-6).

Menurut dia, program jangka pendek seperti D-1 dan D-3 itu sudah lebih dahulu eksis dibanding dengan program sarjana dan magister. Pendiriannya relatif mudah, baik secara perizinan maupun biaya. Namun, dua tahun terakhir ini tidak ada akademi baru di Lampung, yang bertambah malah program sarjana, seperti program Bahasa Inggris dan Ilmu Komunikasi di UBL.

Untuk program sarjana, sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) dan sekolah tinggi manajemen dan ilmu komputer (STMIK) memiliki peminat tertinggi, dibanding dengan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) dan sekolah tinggi ilmu hukum (STIH).

"Walaupun masuk program sarjana, masyarakat juga cendrung memilih jurusan yang aplikatif, seperti ilmu ekonomi atau komputer," kata dia.

Menurut Ismet, sekitar 60% dari lulusan PTS di Lampung sudah diserap pasar kerja baik di pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta dan wiraswasta. Sedangkan 30% lainnya masih mencari pekerjaan.

Terkait ujian masuk mahasiswa baru PTS di Lampung tidak dikoordinasi secara serentak, setiap PTS memiliki jadwal dan seleksi tersendiri. Secara umum, penjaringan mahasiswa baru di PTS sudah dimulai sejak Juni dan masih berlangsung sampai sekarang. Kuliah perdana dimulai pada September.

Menurut dia, biaya masuk di PTS berkisar Rp500 ribu--Rp2 juta. Sedangkan untuk biaya SPP, Ismet membaginya menjadi tiga kelas, yaitu kelas atas berkisar Rp2 juta/semester, kelas menengah Rp1 juta/semester, dan kelas bawah Rp500 ribu/semester. Ismet yang juga ketua Yayasan Satu Nusa itu mengatakan untuk perguruan tinggi yang dia pimpin seperti Satu Nusa, Tunas Bangsa, dan STBA Yunisla tidak ada kenaikan biaya. Untuk menerima mahasiswa baru, pihaknya menyediakan beasiswa yang tidak terbatas untuk mahasiswa kurang mampu.

Jangan Asal Pilih

Bagi para lulusan SMA/MA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi di Lampung, kini juga tersedia banyak PTS. Namun, para calon mahasiswa diminta tidak asal pilih PTS.

Pakar pendidikan dari Unila Prof. Sudjarwo meminta calon mahasiswa yang akan memilih perguruan tinggi swasta agar mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai PTS yang bersangkutan. Dia meminta calon mahasiswa melihat akreditasi PTS tersebut, jurusan yang ditawarkan apakah aplikatif, masa studi berapa lama, dan berapa biaya yang harus dibayar.

Untuk jurusan-jurusan baru seperti jurusan Komunikasi dan bahasa Inggris yang ada di UBL, dia meminta calon mahasiswa tidak segan mengunjungi universitas tersebut. "Tanyakan kepada perguruan tinggi tersebut seperti apa program yang ditawarkan, berapa biayanya, dan berapa lama studinya," kata dia.

Dia juga meminta calon mahasiswa jeli melihat peluang kerja dan pasar kerja yang tersedia. Namun, dia mengingatkan pasar kerja kini sangat sulit diprediksi.

Yang jelas, lapangan kerjayang tersedia tidak hanya menjadi PNS, masih banyak peluang kerja lain yang bisa tersedia. So, selamat memilih perguruan tinggi di Lampung yang sesuai dengan bakat, minat, dan pasar kerja yang tersedia kini. n RIN/UNI/S-1

Sumber : Lampung Post

Saturday, June 21, 2008

Orang Miskin Dilarang Kuliah

Tampaknya era otonomi kampus yang semakin luas bisa dimanfaatken sebaek-baeknya dan sekreatif-kreatifnya oleh para pengelola PTN di Malang. Selain menerima mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN), para PTN itu juga membuka pintu bagi para calon mahasiswa tersebut melalui jalur Seleksi Program Minat dan Kemampuan (SPMK).

Jalur yang kedua itu keliatannya akan menjadi sarana sumur rezeki bagi para pengelola PTN. Karena melalui jalur tersebut, mereka memiliki keabsahan untuk mengeruk dana masyarakat sebesar-besarnya.


SPMK = Swasta-nya PTN

Stand informasi di lokasi pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) kemarin diserbu calon mahasiswa. Tiga stand itu, terdiri dari stand Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Brawijaya (UB). Rata-rata pendaftar mulai menanyakan biaya yang harus dikeluarkan jika mereka diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Malang itu.
‘’Untuk siap-siap saja, supaya nanti jika diterima sudah bisa menyiapkan berapa yang harus dibayarkan. Apalagi kita jauh di Kediri, jadi biar tidak bolak-balik,’’ ungkap Suryani, orang tua yang mengantarkan anaknya kemarin.

Di stand UB, panitia pun sudah menyiapkan rincian biaya kuliah jika menempuh jalur SNMPTN maupun jalur Seleksi Program Minat dan Kemampuan (SPMK). Dimana untuk jalur SPMK biaya lebih tinggi hampir satu setengah kali biaya jalur SNMPTN.

‘’Calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SPMK memang harus siap menanggung sendiri biaya kuliahnya. Karena di jalur ini tidak ada subsidi dari pemerintah. Berbeda dengan jalur SNMPTN,’’ tegas Humas UB HMS Farid Atmadiwirja yang kemarin bertugas di stand informasi.

Lebih lanjut Farid merinci perbedaan biaya untuk Fakultas Kedokteran misalnya di jalur SNMPTN total biaya masuk untuk Pendidikan Dokter Rp 19,9 juta, sementara untuk jalur SPMK total biaya masuk Pendidikan Dokter Rp 132,9 juta.

Jalur SNMPTN memang jauh lebih murah, apalagi pada semester ke dua dan selanjutnya mahasiswa juga bisa membayar SPP sesuai dengan kemampuannya yang ditetapkan sebagai SPP proporsional. Yang besarannya mulai dari 0 rupiah sampai Rp 2,4 juta.

Sementara itu sampai hari kedua pendaftaran SNMPTN Lokal Malang yang berlangsung di Sasana Samanta Krida UB kemarin formulir yang telah terjual sebanyak 5.088 formulir pendaftaran. Terdiri dari, 1.893 formulir IPA, 1.976 IPS, dan 1.219 IPC. Untuk kemarin saja, total terjual 3.066 formulir, terdiri dari 1.041 IPA, 1.236 formulir IPS, dan 789 IPC.

Kemarin masih banyak dilakukan pembelian formulir secara kolektif, baik oleh sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga bimbingan tes dari luar kota. Sementara itu untuk pengembalian formulir masih belum banyak.

‘’Yang mengembalikan formulir baru ratusan saja jumlahnya, sementara yang beli sudah ribuan,’’ tutur salah seorang panitia bagian penerimaan formulir.
Proses penjualan formulir masih akan berlangsung hingga tanggal 27 Juni 2008, sedangkan pengembalian formulir hingga tanggal 28 Juni 2008.

Rupanya, kesibukan transaksi pembayaran formulir hari ini sempat merepotkan jaringan internet Bank Mandiri yang melayani proses pembayaran SNMPTN 2008. Beberapa cabang menyatakan ‘offline’, tidak dapat melayani transaksi elektronik untuk pembayaran. Akhirnya pihak Bank Mandiri menempuh kebijakan, menerima pembayaran tersebut dengan tanda terima secara manual. (oci/avi) (Rosida/malangpost)

Sumber : http://indonesianic.wordpress.com/2008/06/19/spmk-swasta-nya-ptn/
Dengan begitu maka orang miskin di Endonesya ndak boleh sakit ( karena biaya rimah sakit mahal ) dan ndak boleh punya cita-cita kuliah. Fasilitas-fasilitas itu hanya buat orang-orang berduit saja, ndak peduli apakah duitnya halal atau hasil mengkorupsi uang rakyat yang sebagian besar telah menjadi miskin.
Selaen itu, kita juga akhirnya mengerti bahwa otonomi itu artinya segala macem hal menjadi lebih mahal.

Sunday, June 8, 2008

Sekolah 'Bertarif' International

Hari itu adalah hari Jum'at. Seperti biasa, sehabis menuaiken sholat jum,'at, kami tidak langsung pulang. Kami ngobrol tentang berbagai hal. Kebetulan hari itu topiknya adalah mengenai ributnya orangtua memikirken sekolah lanjutan anaknya. Salah seorang teman yang ikut dalam obrolan itu, mas Bledheg, seorang guru negeri di salah satu SMKN yang punya kelas SBI menjadi orang yang banyak mendapat pertanyaan saat.

Pertanyaan banyak timbul lantaran, mengapa kelas SBI yang dipunyai sekolahnya biayanya mahal banget. Kayaknya kelas itu hanya untuk orang-orang kaya saja.
"Itu kan menimbulkan diskriminasi Mas. Kalau anak orang kaya saja yang bisa mendapatken pelayanan maksimal dalam pendidikan, maka selamanya anak orang yang ndak kaya seperti anak saya ini tersubordinasiken oleh anak-anak orang kaya itu ?" teriak mas Hadi bernada protes.

"Ah ya ndak gitu mas,"jawab mas Bledheg kalem."Kalau menurut saya, masalah kualitas dari output kelas SBI dan kelas reguler, kayaknya sih ndak beda banget. Memang dari segi kualitas sarana yang disediaken berbeda; kurikulumnya juga ada tambahan-tambahan di kelas SBI; tapi peluang kerja setelah lulus, ya sama saja. Banyak lulusan SBI menjadi pengangguran. Juga banyak lulusan SBI yang ndak berhasil masuk ke PTN. Jadi, apa bedanya ?"
"Lha kalau kualitas lulusannya ndak beda-beda amat, mengapa namanya Sekolah Berstandar Internasional ?" Tanya dik Budi.
"Itu kan salah sampean sendiri di, ngapain SBI dipanjangken menjadi Sekolah Berstandar International." Jawab mas Bledheg dengan enteng.
"Lha kalau bukan itu, memang apa singkatannya Mas ?" tanya di Budi penasaran.
"Kalau menurut saya sih singkatannya Sekolah 'Bertarif' International. Tarifnya saja yang international, mutunya tetep lokal kok. Jadi ya ndak perlu dikhawatirken." Jelas Mas Bledheg.
"Wah,kalau gitu sekolah sampean itu bisa dibilang melakuken penipuan lho Mas," saya mengingatken Mas Bledheg.
"Wah ya ndak dong mas Guru,"potong Mas Bledheg,"Fasilitas dan kurikulumnya kan sedikit beda. Nah karena ada perbedaan, maka wajar toh kalau harganya beda."
"Tapi heran saya, kok animo terhadap kelas SBI itu kok ya tinggi banget ya ?" Celetuk Paklek Bani.
"Saya beritahu rahasianya ya. Tapi,jangan bilang-bilang lho. Nanti saya bisa diskors atau dimutasi kalau kedengaran kepala sekolah saya,"pinta Mas Bledheg."Masyarakat kita itu suka percaya pada yang mahal. Apalagi sedikit dibumbui nuansa-nuansa yang modern dan international.Nah, tahayul-tahayul itu yang benar-benar kami manfaatken. Lumayan ken ?"
"Ah bisa saja sampean mas."Komentar kami nyaris serempak.
"He he he........x 1000." Mas Bledheg terkekeh-kekeh.

Sunday, June 1, 2008

Raja Dunia

Tampaknya tidak hanya Endonesya dan negara-negara timur tengah yang tidak berdaya menghadapi 'kesaktian' Amerika'. Negara yang terbilang cukup maju pun pemerintahnya juga ndak berdaya menghadapi tekanan Paman Sam.
Tuntut Hak Sehat

SEOUL - Protes warga Korea Selatan (Korsel) atas keputusan pemerintah mencabut larangan impor daging sapi AS tak kunjung mereda. Bahkan, pemrotes terkesan meluas dari hari ke hari. Pelajar, petani, pekerja, bahkan ibu rumah tangga kini ikut beraksi.

Kemarin (31/5), kembali, ribuan warga Korsel berdemo mendesak pemerintah membatalkan rencana impor daging sapi AS. "Dalam aksi kemarin, warga juga mendesak Presiden Lee Myung-bak yang baru naik jabatan pada Februari lalu mengundurkan diri," lapor kantor berita Yonhap.

Tak hanya warga biasa, partai-partai oposisi pun mulai ikut beraksi. Mereka meminta Pengadilan Konstitusi menyatakan kebijakan pemerintah atas sapi AS itu melanggar hak rakyat atas kesehatan. "Pengadilan sedang menangani kasus ini," kata hakim Kim Bok-ki. Sebagian partai bahkan menuntut seluruh anggota kabinet Lee mundur.

Korsel melarang impor daging saat kasus sapi gila pertama merebak di AS pada Desember 2003. Dua kasus serupa juga ditemukan di AS setelah itu. Sebelum pelarangan tersebut, Korsel tercatat sebagai pasar luar negeri terbesar ketiga untuk daging sapi AS. Tahun lalu, perjanjian yang baru mengizinkan impor terbatas. Tapi, izin tersebut kembali dibatalkan saat ditemukan bahan terlarang dalam pengiriman daging-daging itu.

Karena itu, warga dibuat kaget saat pemerintah berencana mencabut larangan tersebut pada April lalu. Sejak itu, seolah tiada hari tanpa aksi. Presiden Lee juga sudah meminta maaf secara resmi atas kebijakan tersebut.(AFP/AP/dia/soe)

Sumber : Jawa Pos

Agaknya dunia perlu penataan dan perimbangan kekuatan baru. Ini tidak bisa jika mengharap kepada pemerintah sendirian. Harus didukung sepenuhnya oleh seluruh rakyat bangsa-bangsa yang tidak berdaya menghadapi kemauan negara super poower tersebut.

Monday, May 19, 2008

Itulah Indonesia

Konon, ada sebuah negeri yang suka membiarkan berbagai masalah muncul. Baru setelah ada ekses dari masalah tersebut, barulah pejabat-pejabat kalang kabut mencari penyelesaian. Jika tidak timbul ekses, maka masalah yang ada akan dibiarkan terus, sampai hilang sendiri diterpa angin. Barangkali demikian pikiran para pejabat kita yang tak mampu melakukan langkah-langkah antisipatif.

Berikut ini merupakan sebuah contoh berita, bagaimana seorang pejabat, pejabat pusat lagi, tergopoh-gopoh dan kalang-kabut membenahi jalan raya yang bolong-bolong setelah Sophan Saphian terjungkar hingga meninggal. Jalanan itu sudah lama bolong-bolong, namun, barangkali sengaja dibiarkan saja.
Berikut beritanya :

Lubang yang Menewaskan Sophan Langsung Ditambal


NGAWI - Sophan Sophiaan menjadi tumbal perbaikan jalan rusak antara Ngawi dan Mantingan. Lubang besar di Kedung Galar, Mantingan, yang membuat motor Harley-Davidson Electra Glide milik Sophan terpelanting kemarin (18/5) langsung ditambal pemerintah.

Kepala Bidang Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Zamharir Basyuni menjelaskan, pihaknya diperintah pusat untuk menambal jalan rusak tersebut. Pembenahan jalan itu dilaksanakan Sabtu pukul 14.30.

Bukan hanya lubang itu yang dibenahi. Ada sejumlah titik antara Ngawi hingga Mantingan yang ditambal. Total ada 28 titik jalan rusak, tapi baru sebagian yang bisa ditangani.

Sisa kerusakan yang masih tersebar antara Caruban-Ngawi-Mantingan akan diperbaiki secara tambal sulam sembari menunggu dana berikutnya turun. "Pada 2008 ini, kami hanya mendapat anggaran untuk perbaikan sekitar 12 kilometer jalan arah Jatim-Jateng," kata Zamharir.

Kerusakan jalan di Ngawi cukup parah karena pernah terendam banjir akhir tahun lalu. Di Jururejo, warga sudah memberi ranting tanaman untuk menutup lubang jalan yang terlalu besar. "Sebab, lubang itu sering membuat sepeda motor terperosok," jelas Agus Rohadi, warga Ngawi.

Selain itu, Jembatan Jrubong juga ambrol dan sampai sekarang masih diperbaiki. Di Paing, aspal juga amblas, sehingga membuat jalur jalan dipindahkan untuk kendaraan berat. Kendaraan bertonase besar yang melintasi Ngawi-Solo dan sebaliknya dilarang melewati Ngawi-Caruban, namun diarahkan ke jalur Geneng-Maospati menuju Madiun.

Sumber :Jawa Pos



Wednesday, May 7, 2008

Kapan Blog Punya Power Seperti Media Masa ?

Pengaruh Media Massa Indonesia Semakin Kuat

Pontianak (ANTARA News) - Kebebasan pers di Indonesia kini memberi kekuatan strategis pada upaya diplomasi serta mampu mempengaruhi negara lain dalam kaitan hubungan antarnegara baik tingkat bilateral maupun regional.

"Beberapa kasus menunjukkan bahwa media massa amat berperan dalam membangun kekuatan yang strategis," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Media Massa, Henry Subiakto di Pontianak, Selasa

Ia mencontohkan reaksi terhadap tudingan Presiden Timor Leste Ramos Horta bahwa wartawati Metro TV Desi Anwar membantu tokoh pemberontak, Alfredo Reinaldo, dalam insiden serangan terhadap Horta di Dili, 11 Februari 2008.

Kemudian pernyataan Menteri Penasehat Singapura, Lee Kuan Yew bahwa media massa di Indonesia berperan dalam gagalnya nota kesepahaman antara Indonesia - Singapura mengenai pemanfaatan wilayah RI untuk latihan militer negara "Singa" itu.

Menurut Henry Subiakto, semakin kuatnya pengaruh itu akan membawa keuntungan yakni "mengalirnya" informasi dari Indonesia ke luar negeri. Secara langsung maupun tidak, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia termasuk bangsa yang besar.

"Gagasan-gagasan cerdas dari Indonesia bisa `diekspor`. Bahwa Indonesia juga punya kelebihan lain di bidang budaya dan media meski secara sosial ekonomi terutama di perbatasan masih tertinggal," katanya.

Ia mengakui, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia sering "kelabakan" dengan pemberitaan oleh media asing. "Sekarang, terkadang media massa Indonesia malah lebih lugas dan tegas dalam menyampaikan pemberitaan," kata Henry yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA itu.

Ia menambahkan, bangsa Indonesia harus memanfaatkan dan mengoptimalkan segala perubahan serta potensi yang dimiliki media massa untuk memperkuat semangat nasionalisme.

"Dengan segala keberagamannya, Indonesia membutuhkan media massa sebagai pemersatu bangsa," katanya. Ia juga mengkritisi media massa yang masih "mengagungkan" pihak asing sebagai pemberi informasi karena secara tidak sadar akan menjadi bagian dari propaganda negara tersebut.

"Harusnya bangga dengan milik bangsa Indonesia sendiri," kata dia. Sementara Pemerintah, lanjutnya, akan berperan sebagai penjamin terhadap kebebasan pers yang tidak hanya dimiliki oleh media massa.

"Kebebasan pers akan mendorong pemerintahan yang lebih hati-hati, cerdas dan bijaksana terutama terkait kebijakan publik," kata Henry Subiakto.

Sumber : Antara
Pertanyaan Mas Guru : Andaikan Blog punya power seperti itu ?

Friday, May 2, 2008

PTN vs PTS

Terimbas oleh eforia otoda, pengelola berbagai PTN tampaknya mulai gelap mata. Gambaran ini bisa kita lihat pada saat para rektor PTN memutusken untuk tidak menggunaken model SPMB seperti tahun-tahun sebelumnya, dan kembali ke model UMPTN. Alasannya saat itu, karena dengan SPMB dana dari calon mahasiswa tidak masuk ke kas negara.

Jika dipikir lebih jauh, sebetulnya alasan itu terasa dibuat-buat. Karena, meski dana tersebut dimasukken ke kas negara, toh akhirnya mereka ambil kembali. Tapi, biarlah kita tidak mempersoalken itu.

Yang justru menjadi pikiran kita adalah dengan otonomi penerimaan mahasiswa baru ada di tangan mereka, justru akan banyak pihak yang dirugiken. Dengan otonomi tersebut, hampir semua PTN menaikken jumlah kuota penerimaan mahasiswa barunya. Penambahan kuota ini umumnya tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas, dosen dan lain sebagainya. Bisa diprediksi bahwa tanpa penambahan fasilitas dan dosen, minimal, penambahan kuota tersebut akan merugiken mahasiswa. Karena jumlah dosen dan fasilitas yang sama akan dipergunaken untuk melyani jumlah mahasiswa yang lebih besar. Kondisi ini pasti akan menurunken kualitas pelayanan.

Dari situ bisa kita simpulken bahwa PTN lebih mementingkan income ( pendapatan dana ) daripada kualitas lulusannya. Kalau saat ini sering dikatakaken kualitas lulusan kita terkategori kurang baek, bagaimana jika pelayanan institusi pendidikan tinggi diturunken ? Pasti kualitasnya akan lebih jeblok.

Selaen merugiken mahasiswa, kebijakan menaikken kuota tersebut juga merugiken PTS yang selama ini juga turut berjuang mencerdasken bangsa. Kita semua barangkali sudah mahfum kalau masyarakat kita masih lebih mempercayai kualitas PTN daripada PTS, meski asumsi tersebut tidak selalu benar. Dengan ditambah kuotanya, otomatis lebih jumlah lulusan SLTA akan banyak terserap PTN, sementara PTS akan semakin sulit mendapatkan calon mahasiswa baru. Jika ini diterusken, di masa yang akan dateng pasti akan banyak PTS bangkrut. Padahal mereka ini sudah punya sarana, dosen, pengalaman dan pengabdian. Apakah hal ini tidak menjadi pertimbangan para rektor PTN ? Juga apakah tidak dipertimbangken nasib dosen-dosen PTS yang selama ini mengandalken hidup dari pekerjaan mengajar jika sampai institusi tempat mereka mengabdi bangkrut ?

Memang ada omongan dari kalangan PTN, bahwa kalau mau survive ya harus bertarung secara sehat dan terbuka. Mari kita pertimbangken, sehatkah pertarungan antara PTN dan PTS dalam kondisi seperti sekarang ? Selama ini PTN telah banyak mendapatken dana dari pemerintah : mulai gaji dosen, biaya operasional, pembangunan fasilitas dan laen sebagainya. Sehingga, semua PTN dipastiken memiliki modal bersaing yang amat memadai. Sementara PTS ? Dana utama untuk gaji dosen, operasional maupun pengembangan sebagian besar hanya dari uang mahasiswa. Sehingga, sarana dan prasarana yang dimiliki umumnya jauh dari kata memadai jika dibandingken dengan yang dimiliki PTN. Jika dipaksa bersaing dengan PTN dalam menggalang calon mahasiswa baru, ibarat pertarungan gajah dengan semut. Apakah ini yang disebut persaingan yang sehat ?

Menyikapi hal ini, mau tidak mau, PTS-PTS harus mengembangken berbagai kiat untuk mendapatken mahasiswa baru. Berikut ini ada beberapa kita yang telah dilakuken PTS-PTS di Malang :

PTS Pasang Kuda-Kuda


MALANG - Pengelola PTS di Malang menguatkan barisan internal lembaganya menghadapi PTN yang menambah kuota mahasiswa nonreguler. Terobosan-terobosan pun disiapkan.

Unisma misalnya. Tahun ini kampus di kawasan Dinoyo ini tidak menaikkan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru. "Mau tidak mau harus ada terobosan baru. Tidak hanya menggairahkan prodi yang mulai sepi peminat, tapi juga tidak menaikkan biaya (pendidikan)," tegas Rektor Unisma Dr Ir Abdul Mukri Prabowo Senin (28/4) kemarin.

Sementara, STIE MCE (Malang Kucecwara) kini konsentrasi "menjual" lulusannya. Aspek ini dinilai bisa masuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih PTN. "Sebelum lulus, alumni kami imbangi dengan materi soft skills," ujar Ali Lating, humas STIE MCE kemarin (30/4).

Upaya tersebut tak cukup berhenti di situ. Saat wisuda, STIE MCE telah menyiapkan strategi baru. Yakni, melakukan rekrutmen tenaga kerja di kampus. Caranya, dengan mengundang sejumlah perusahaan besar untuk menyeleksi lulusan STIE MCE sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. "Memang baru tahun pertama. Kami yakin, upaya ini akan menambah nilai plus bagi masyarakat dalam memilih PTS," katanya.

Hal yang sama juga dilakukan Universitas Kanjuruhan (Unikan) Malang. Rektor Unikan Drs Amir Sutedjo SH MPd mengatakan, menyikapi persaingan maba, Unikan lebih memilih jemput bola. Artinya, manajemen melakukan terobosan langsung dengan kampanye di berbagai daerah. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga kawasan Indonesia timur. Untuk maba dari Indonesia timur, pihaknya menjemput langsung di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

"Sampai di Malang, kami tampung dan diberi uang saku sampai dapat pondokan tetap," ujar Tedjo, sapaan akrab Amir Sutedjo.

Langkah lain, lembaga ini juga merombak tampilan fisik dan kurikulum sekaligus. Bahkan, beberapa ruang kuliah dipantau langsung dengan kamera CCTV. "Selain promosi, kami terus menggalakkan budaya penjaminan mutu," tandas dia.

Sumber Jawa Pos edisi Kamis, 2 Mei 2008

Saturday, April 26, 2008

Kere Munggah Bale

Kakek saya pernah ngasih nasehat padaku saat aku kecil.
Sabda beliau saat itu "Ngger, entar jika kamu jadi orang terpandang, berkedudukan atawa kaya sekali, kamu harus waspada pada dirimu sendiri."
"Kenapa memangnya kek, wong diri sendiri kok perlu diwaspadai,"begitu tanyaku tak mengerti.
"Orang yang tiba-tiba punya punya kuasa sehingga menjadi orang terpandang, berkedudukan atawa kaya sekali, kalau ndak bisa menguasai diri, biasanya akan menjadi adigang,adigung dan adiguna. Itu ibarat Kere Munggah Bale," Kakek memberi penjelasan.

Di negeri kita ini, salah satu institusi yang dumadakan punya kuasa powerfull adalah legislatif. Di Zaman mbah Harto dulu, peranan mereka hanyalah tukang 'nggah nggih' dan tukang stempel dhawuh mbah Harto. Setelah zaman reformasi, meski pun tak perlu ikut memperjuangkan gerakan reformasi tersebut, mereka bak mendapat buah durian dari gerakan reformasi tersebut.

Hak-hak mereka sebagai legislatif sepenuhnya mereka genggam. Dengan hak tersebut,mereka kini berani maido presiden. Dengan begitu, hak mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, rakyat yang rela berdarah-darah di saat kampanye supaya para caleg mereka bisa duduk di kursi empuk parlemen.

Tapi, tampaknya, hak istimewa itu tidak ingin mereka pergunakan sepenuh ( hati ) mereka. Pasalnya, mereka lebih menyukai memperjuangkan hak pribadi mereka. Semisal, kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, tambahan berbagai fasilitas dan tambahan-tambahan yang laen. Meski rakyat menjerit-jerit dicekik kemelaratan, mereka kayaknya ndak peduli. Mungkin mereka berpikir, 'Ngapain mau jadi orang melarat ?'

Tapi soal itu, maksudnya kurang sungguh-sungguh memikirkan rakyat banyak, adalah hak mereka. Rakyat banyak mulai mafhum dengan kelakuan orang-orang yang pernah mereka perjuangkan di saat kampanye pemilu. Namun ada banyolan yang menyakiti hati kita semua yang dilakukan oleh anggota DPR. Di saat ada anggota mereka yang ketangkep basah melakukan tindak korupsi oleh KPK, dan ruang kerja anggota yang diduga melakukan korupsi ini akan digeledah oleh KPK, mereka jadi muntap dan mencak-mencak. Bahkan ndak tanggung-tanggung, salah satu dari anggota dari warga'yang terhormat tersebut melontarkan gagasan untuk memberangus KPK yang dianggap berani kurang ajar kepada warga terhormat itu.

Perhatikan cuplikan berita berikut :
Reaksi ekstrem itu semakin menunjukkan bahwa politisi Senayan berusaha melakukan proteksi dari upaya pengusutan korupsi yang dilakukan KPK. Sehari sebelumnya, para pimpinan DPR telah bermufakat untuk menolak penggeledahan yang akan dilakukan KPK di ruang kerja anggota Komisi IV Al Amin Nasution. Al Amin tertangkap basah dengan dugaan menerima suap. Kabarnya, KPK juga akan memeriksa enam ruang kerja anggota DPR lain terkait kasus Al Amin. DPR tidak mau digeledah karena ingin mempertahankan martabat lembaganya.

Keinginan untuk membubarkan KPK itu terletup dari anggota Komisi III Ahmad Fauzi. "KPK ini sudah terlalu superbody," kata Fauzi yang berasal dari Partai Demokrat itu di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.

Sumber Jawa Pos

Beberapa hari sebelumnya, sebelum AL Amin ketangkep, kalangan DPR berencana menuntut group band Slank. Pasalanya, group band itu dinilai telah lancang memberi cap yang ndak elok untuk DPR. Untungnya, Al Amin segera ketangkep, sehingga DPR urung menuntut Slank. Mas Guru ndak tahu kenapa rencana menuntut Slank gagal dengan tiba-tiba paskah ketangkepnya Al Amin. Apa mereka berpikir 'Jangan-jangan yang dilaguken Slank itu emang bener ? Hanya Allah yang Maha Tahu.

Tapi pelajaran penting yang harus diperhatiken adalah JANGAN SEKALI-SEKALI LANCANG KEPADA DPR KALAU INGIN SELAMET. Dan mudah-mudah ndak ada anggota DPR yang membaca postingan ini, supaya blog ini juga selamet.

Monday, April 21, 2008

Mungkin Harmoko Telah Tobat ?

Barangkali hampir setiap orang yang sedikit dewasa pasti pernah dengar adagium 'tidak ada yang abadi dalam politik'. Pilihan menjadi kawan atau lawan bergantung pada kepentingannya. Yang cocok dengan kepentingan, akan dipilih menjadi kawan. Sebaliknya, yang bertentangan dengan kepentingan dipastiken bakal menjadi lawan. Mas Guru kira ini bukanlah rahasia. Semua orang tahu.

Aneh bin ajaib, politikus selevel Firman Subagyo, yang saat ini menjabat Ketua DPP Partai Golkar, merasa nggumun umun-umun ketika Bung Harmoko, pemilik hak paten 'menurut petunjuk Bapak Presiden' ujug-ujug ikut andil dalam pendirian partai baru Partai Kerakyatan Nasional (PKN). Menurut Bagyo, harusnya Harmoko risi pada diri sendiri kalau pada mendirikan partai baru.

Beritanya sebagai berikut :

Petinggi Golkar Kecewa pada Harmoko


Dirikan PKN Dinilai Beri Contoh Tidak Baik
JAKARTA - Ikut andilnya Harmoko dalam pendirian Partai Kerakyatan Nasional (PKN) mengecewakan sejumlah petinggi Partai Golkar. Sebab, mantan menteri penerangan pada era Orde Baru itu pernah memegang posisi puncak Golkar.

Bahkan, Harmoko menjadi ketua umum pertama di kubu beringin yang berasal dari kalangan sipil, meski posisi itu diperoleh melalui penunjukan Soeharto. "Tokoh-tokoh yang termasuk pinisepuh di Partai Golkar seharusnya risi pada diri sendiri kalau pada mendirikan partai baru," kata Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo di Jakarta kemarin (20/4).

Menurut dia, komitmen tokoh-tokoh senior sangat diperlukan untuk ikut membesarkan serta memperkuat posisi Partai Golkar.

Firman lantas membandingkan sikap Harmoko dengan kembalinya sejumlah kader Partai Golkar yang pernah dipecat pada 2004 karena melawan garis kebijakan partai. Salah seorang korban pemecatan itu tak lain adalah dirinya. Gara-garanya, pada pilpres putaran kedua, mereka ikut mendukung pasangan SBY-Kalla.

Padahal, Partai Golkar yang saat itu dipimpin Akbar Tandjung secara resmi mengalihkan dukungan kepada pasangan Mega-Hasyim. Pilihan untuk melempar suara massa beringin ke Mega-Hasyim diambil setelah Wiranto-Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar gagal lolos putaran pertama. "Kalau yang junior saja komitmennya tinggi, lah yang senior kok malah memberi contoh yang tidak baik," ujarnya.

Dia menegaskan, sesuai AD/ART Partai Golkar, keanggotaan seseorang di Partai Golkar gugur dengan sendirinya jika orang itu menjadi anggota partai lain. "Termasuk keanggotaan sebagai pinisepuh Partai Golkar," tegasnya.

Meski begitu, Firman tetap menghargai hak setiap warga negara untuk mendirikan partai politik yang dilindungi konstitusi dan undang-undang. "Jadi, biarkan rakyat yang menguji. Mereka sudah cerdas," kata wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursydan Baldan juga menyayangkan langkah Harmoko. Meski setiap warga negara berhak mendirikan parpol, dia menilai seharusnya Harmoko tidak ikut-ikutan. Apalagi, mantan ketua MPR itu pernah menjadi ketua umum DPP Golkar 1994-1999. "Kalau ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, kan tetap bisa lewat Partai Golkar yang dulu pernah dia pimpin," kata mantan ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif itu.

Menurut Ferry, ruang pendirian parpol baru sebaiknya menjadi ruang bagi masyarakat yang belum pernah berpartai. Dengan demikian, pertumbuhan partai baru benar-benar membawa angin segar bagi bangsa, tidak malah berjalan di tempat. "Bukan sekadar daur ulang dengan baju baru," tegasnya.

Sumber : Jawa Pos
Barangkali yang perlu direnungkan mungkin saja Harmoko telah tobat???


Tuesday, April 15, 2008

Kematian


Saat kematian, kita dapat melihat sebuah lilin yang sinarnya dapat kita gunakan untuk membaca buku kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan, kebohongan, kejahatan, dan kemalangan. Dan pada saat-saat kematian, lilin ini menerangi seluruh dunia, dan semua kehidupan seseorang, dengan sangat terang dan jelas – bahkan sudut-sudut yang senantiasa tersembunyi dalam kegelapan. Kemudian cahaya tersebut terombang-ambing kena angina, dan redup, dan akhirnya lenyap selamanya. - Leo Tolstoy.

Saat kematian, kita dapat melihat sebuah lilin yang sinarnya dapat kita gunakan untuk membaca buku kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan, kebohongan, kejahatan, dan kemalangan. Dan pada saat-saat kematian, lilin ini menerangi seluruh dunia, dan semua kehidupan seseorang, dengan sangat terang dan jelas – bahkan sudut-sudut yang senantiasa tersembunyi dalam kegelapan. Kemudian cahaya tersebut terombang-ambing kena angina, dan redup, dan akhirnya lenyap selamanya. - Leo Tolstoy.

Kematian dapat sesuai dengan kehidupan seseorang, dan oleh karena itu ia dapat menjadi tindakan moral. Binatang mati begitu saja, tetapi manusia harus mengembalikan jiwanya kepada sang Pencipta. - Leo Tolstoy.

Kata dan tindakan orang yang sedang sekarat memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap orang lain, dan dengan demikian, penting sekali bagi kita untuk menjalani hidup yang baik atau mati dengan cara yang baik. Karena kematian yang baik dapat menghapuskan dosa-dosa kehidupan kita yang tidak baik. - Leo Tolstoy.

Kadang-kadang ketika kita mendengarkan seseorang yang sedang sekarat tampak seolah-olah ia sedang bicara dari balik kubur. Dan dalam kata-kata dan perintah-perintah terakhirnya kita membayangkan bahwa ia hamper seperti seorang nabi, dan bahwa sifat ketuhanan yang ada dalam dirinya tidak dapat disembunyikan. – Amiei.

Bila kamu mempersiapkan diri untuk kematian, jangan takut tentang hal-hal biasa. Persiapkan diri untuk mati dengan cara sebaik mungkin. Manfaatkan kekuatan saat kematian, ketika seseorang sebagian hidupnya di dunia lain, dan kata-kata serta perbuatan-perbuatannya memiliki kekuatan khusus terhadap orang-orang yang tinggal di dunia ini. - Leo Tolstoy.

Sunday, April 13, 2008

Kebaikan


Agar dapat hidup dalam kebaikan, cobalah melakukannya. – Leo Tolstoy.
Sambutlah setiap harimu yang baru dengan tindakan yang baik, amal yang baik. Itulah cara terbaik untuk memulai hari yang baru. - Leo Tolstoy.

Tak seorang pun mempunyai gagasan tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan sampai mereka melakukannya. – Martineau.


Kasih Tuhan akan dilimpahkan dari langit kepada orang-orang yang memberikan sedekah kepada orang miskin. Kebahagiaan yang berlipat ganda akan diberikan kepada orang-orang yang, selagi melakukannya, bertemu seorang miskin dan dengan lemah lembut mengucapkannya selamat jalan kepadanya. – Kitab Talmud.

Bila kamu berbuat kebaikan, bersyukurlah karena kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. - Leo Tolstoy.

Kamu harus tahu dengan pasti dan merasa secara mendalam, bahwa kamu harus mengabdikan setiap harimu pada kebaikan saudara-saudaramu, dengan melakukan segala sesuatu yangdapat kamu lakukan bagi mereka – kamu harus melakukannya dan bukan hanya membicarakannya. – Ruskin.

Jika kamu tidak mengajari dirimu sendiri untuk mencari setiap kesempatan melakkan kebaikan, maka setidaknya jangan sampai melepaskan kesempatan itu jika kamu melihatnya. - Leo Tolstoy.


Sunday, April 6, 2008

Berfoto Berdua


Berdo'a berarti menerima dan ingat akan hukum-hukum zat yang tak terbatas, yakni Tuhan, dan mengukur semua perbuatanmu di masa lalu dan di masa yang akan datang menurut hukum-hukumNya. Dan melakukan pekerjaan ini sesering mungkin adalah sangat berguna. - Leo Tolstoy

Sebelum kamu mulai berdoa, tentukan bagi dirimu sendiri apakah kamu dapat berkonsentrasi; jika tidak, jangan berdo'a sama sekali. - Leo Tolstoy

Orang-orang yang tidak membiasakan diri untuk berdo'a, mereka tidak berdo'a dengan tulus. - Kitab Talmud.

Jika kamu meminta pertolongan dari Tuhan, maka kamu akan tahu bagaimana cara mendapatkannya dalam dirimu. Dia tidak mengubah nasib kita, tetapi kita sendirilah yang mengubahnya, dengan lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Kita meminta kepada-Nya seolah-olah kita mengharap Dia menolong kita, tetapi akhirnya kita menerima pertolongan ini dalam diri kita sendiri. - Rousseau.

Sejak jaman kuno telah diketahui bahwa do'a diperlukan bagi seseorang. Orang-orang jaman dulu memiliki ritual yang berbeda, dan jaman sekarang sebagian besar orang menggunakan ritual-ritual selama berdo'a - pakaian khusus dalam berbagai keadaan khusus, di berbagai tempat khusus, ketika kita mengajukan pesan kita kepada Tuhan dan meminta-Nya bersikap baik. Selama berdo'a, kamu lupa tentang semua hal di dunia ini bersifat lahiriah, dan kamu mendatangi bagian jiwamu yang paling hakiki, yang melaluinya kamu berkomunikasi dengan dunia jiwa; dan bila kamu merasa dekat dengan Tuhan, maka kamu menyerahkan jiwamu kepada-Nya, menunjukkan semua perbuatan dan keinginanmu kepada-Nya. Ini terjadi tidak menurut persyaratan-persyaratan dunia, tetapi menurut bagian jiwamu yang paling hakiki. - Leo Tolstoy.

Thursday, April 3, 2008

Anak Tiri Itu Bernama Sekolah Swasta

Menjelang tahun ajaran baru seperti ini tidak hanya siswa yang dilanda stress dan kebingungan, tapi juga pengelola dan guru-guru, staf TU, kepala sekolah dan murid-murid sekolah swasta juga menderita perasaan yang sama. Barangkali kalau siswa mencemasken tentang unas dan kalau lulus nanti melanjutken kemana yang memiliki prospek kerja yang baek. Ini berbeda dengan kecemasan yang dialami orang-orang yang mengais rezeki dari sebuah institusi yang bernama sekolah swasta ini.

Keresahan ini dipicu oleh sebuah kompetisi yang tidak sehat dan tidak berimbang. Ibarat pertarungan Mike Tyson VS Ellys Pical. Bayangken, sekolah-sekolah negeri yang segala kemegahannya, termasuk gaji guru dan segala tetek-bengeknya dibiaya negara melawan sekolah swasta yang segala pembiayaannya diperoleh dari siswa. Dalam suasana seperti itu, sekolah negeri yang memiliki banyak keunggulan di bidang fasilitas dengan mudahnya memukul KO sekolah-sekolah swasta yang umumnya melarat. Masyarakat pasti memilih sekolah negeri. Akibatnya, banyak sekolah swasta sekarat.

Kondisi itu diperparah oleh kerakusan sekolah-sekolah negeri yang menerima siswa baru seolah tanpa batas - meski untuk itu sebagian siswanya harus sekolah sore - akan mempercepat 'penghapusan' sekolah-sekolah swasta dari muka bumi Indonesia. Ditambah lagi, bantuan-bantuan dana pendidikan dari pemerintah kebanyakan dilolohkan ke mulut sekolah-sekolah negeri. Maka, sempurnalah tonjokan pemerintah untuk segera meng KO sekolah-sekolah swasta. Padahal, ketika pemerintah masih belum mampu melaksanakan tanggung jawab mendidik bangsanya yang berusia muda, mereka merengek-rengek supaya swasta bersedia membantu pemerintah mencerdaskan bangsa.

Namun, ketika anggaran pendidikan dibengkakken, sifat rakus pun mulai tumbuh subur. Demi untuk meraup rezeki besar, baek yang berasal dari siswa maupun dari dana bantuan, pengelola sekolah negeri pun dengan ngawur menerima siswa sebanyak-banyaknya. Karena, menurut rumusan mereka, semakain banyak jumlah murid, maka semakin besar dana dari siswa yang masuk ke kantung sekolah. Juga, semakin banyak siswa, maka dana bantuan dan berbagai proyek juga semakin besar mengucur.

Padahal, kebijakan menerima murid sebesar-besarnya seperti itu jelas merugiken masyarakat. Bayangken, dengan penambahan jumlah guru yang tidak terlalu signifikan, mereka melipat-gandaken penerimaan siswa baru. Akibatnya, banyak guru mengeluh karena semakin beratnya beban mereka. Bahkan, kondisi demikian sering mengakibatkan guru-guru harus mengajar pada pelajaran yang bukan bidangnya.

Belum lagi mengenai siswa-siswa yang harus masuk sore hari karena kelas yang ada tidak mencukupi. Dengan masuk sore, jumlah jam sekolah mereka pasti akan semakin kurang. Mana mungkin bisa diharap mutu siswa-siswa di sekolah semacam itu akan bisa baek. Mbelgedes !!!

Hari ini, shohib saya Pak Ishom dan Pak Heru - Ketua dan Sekretaris BMPS - menyuarakan keprihatinan sekolah-sekolah swasta atas fenomena di atas. Tapi saya, maaf Pak Ishom dan Pak Heru , ndak yakin suara Anda didengar oleh saudara-saudara kita yang sedang diberi amanah oleh Allah untuk mengendalikan pendidikan di kota kita.

Beritanya sebagai berikut :

Keresahan Landa Sekolah Swasta

MALANG- Rio-bukan nama sebenarnya, adalah salah satu siswa kelas I SMA Arjuno Kota Malang. Di kelasnya, hanya ada 13 teman lain karena total siswa kelas I hanya 14 orang.

Dibanding kelas II yang mencapai dua kelas, suasana kelas I sepi. Meski begitu, Rio dan teman-temannya selalu setiap berangkat ke sekolah. Masuk kelas dan mengikuti pelajaran jam demi jam sampai bel tanda pulang berbunyi.

"Yang penting tetap semangat belajar," ujarnya singkat, kemarin.

Hal senada diungkapkan Dewi, siswi lain. Melihat SMA dengan jumlah siswa banyak, memang ada sedikit rasa minder. Apalagi, jika dibandingkan dengan SMA negeri, favorit pula. Rasanya, sekolah di swasta jauh dari kesan berarti.

"Sekolah favorit biayanya mahal. Swasta akhirnya jadi pelarian, yang penting bisa sekolah," kata Dewi.

Adi Siswoyo, salah satu guru SMA swasta Kota Malang mengatakan, fakta seperti itu bukan hal asing lagi bagi sekolah swasta. Terutama SMA swasta yang kini dalam kondisi hidup enggan mati tak mau. Tidak hanya siswa yang merasa terpinggirkan. Guru pun merasakan hal sama.

"Sebuah dilema besar sebenarnya bagi sekolah swasta kecil," kata dia.

Adi mengungkapkan, kasus semakin habisnya peminat sekolah swasta, terutama SMA tidak hanya dialami satu atau dua sekolah. Berdasarkan pengamatannya, masih ada sekolah-sekolah swasta lain bernasib sama. Tapi, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali terus berbenah agar peminat sekolah tak semakin habis.

"Kalau kebijakan tak mendukung, sekolah golongan ini akan kolaps 5-6 tahun kedepan," tandasnya.

Penurunan jumlah siswa SMA swasta kecil, kata dia, baru terjadi dalam kurun tiga tahun belakangan ini. Kondisi tersebut semakin parah saat pemerintah menggulirkan aturan agar sekolah kejuruan diperbanyak. Kota Malang tak luput dari imbas kebijakan tersebut bahkan menjadi pilot project pengembangan vokasi.

"Solusi ini sangat bagus. Hanya, faktanya memang menurunkan minat siswa untuk masuk SMA," beber Adi.

Apalagi, kebijakan di kota ini, siswa yang tak tertampung di SMA negeri bisa masuk SMK. Begitu juga dengan siswa SMP tak lulus UN. Praktis, kebijakan itu membuat celah SMA swasta semakin sempit. Karena input siswa baru lari ke SMK. Meski begitu, alumi IKIP Malang itu cukup yakin, saatnya nanti SMA tetap diminati. "Dengan bekal ijazah paket B, mereka bisa masuk SMK negeri," kata dia.

Salah satu kasek SMA swasta yang enggan dikorankan namanya juga berpendapat sama. Dengan kondisi siswa semakin minim, harapan untuk mendapat bantuan pun melayang. Sebab, aturannya, sekolah swasta yang bisa mendapatkan block grant atau bantuan pemerintah, minimal memiliki 120 siswa.

Di bawah itu, tidak bisa mengajukan proposal. "Sulit. Harusnya sekolah seperti ini yang harus dibantu. Tapi malah tidak bisa mendapat bantuan dengan alasan administrasi," kata laki-laki paro baya tersebut.

Fakta tersebut menurut Drs Mohammad Ishom Ihsan MPd, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) merupakan fenomena. Meski belum terjadi secara ekstrem dan menyebabkan sekolah swasta gulung tikar, namun para pengelola mulai resah.

"Kami membaca tren ini akan terus menurun di tahun-tahun mendatang. Terus terang kami khawatir," kata, kemarin.

Indikasi yang paling nyata, kata Ishom, adalah berkurangnya jumlah murid SMA swasta. Di tahun 2006/2007, masih ada 11 ribuan siswa. Setahun setelahnya, langsung melorot di angka 9 ribuan. Begitu pula dengan SMK swasta. Di tahun ajaran 2005/2006, masih ada 12 ribuan siswa. Namun pada tahun 2007/2008 turun menjadi 11 ribuan siswa.

"Di tingkat TK juga turun. Tiga ribuan. Dari 18 ribu menjadi 15 ribuan," kata Sekretaris LP3 Universitas Negeri Malang ini.

Dengan kondisi itu, perkumpulan dari yayasan dan lembaga yang menaungi sekolah swasta ini berupaya untuk meminta perlindungan pemkot. Caranya dengan mengusulkan regulasi (Perwakot) khusus untuk sekolah swasta. Regulasi yang diminta juga akan diusulkan apabila ada revisi perda pendidikan 13/2001.

"Kami harus meminta perlindungan pemerintah. Kalau tidak, banyak di antara kami yang gulung tikar," ungkap Ishom.

Menurut Kepala Sekolah SD Sabilillah ini, upaya untuk meminta perlindungan pemkot karena ketakutan bahwa sekolah negeri akan "menghabisi" sekolah swasta. Kekhawatiran itu berdasarkan adanya mekanisme pasar yang saat ini terjadi di masyarakat.

Calon murid selalu berlomba bersekolah di sekolah negeri. Sementara sekolah negeri juga belum 100 persen dibatasi kuotanya dalam menerima murid baru. Dengan berbagai macam tawaran keunggulan yang ada di sekolah negeri, kemungkinan besar pasar calon murid akan memihak pada sekolah negeri.

"Kondisi ini yang tidak kami harapkan. Kalau mekenisme pasar bebas diterapkan, berapa banyak sekolah swasta yang akan gulung tikar," ujar Ishom.

Heru Suyanto, Sekretaris BMPS memandang, pasar bebas itu salah satunya tercermin pada sistem PSB (penerimaan siswa baru) secara online. Sekolah swasta yang mengikuti sistem online sepertinya hanya mendapat "sisa" dari calon murid yang diterima di sekolah negeri. Karena mendapat sisa, bisa jadi nilai UAN dan kemampuan siswa yang masuk swasta lebih rendah dari yang masuk negeri.

"Kalau seperti itu, begitu sisa dari sekolah engeri tidak ada, habislah sekolah swasta ini," kata Heru.

Mewakili rekan-rekannya, Heru berkeinginan agar pemkot melalui Diknas Kota Malang melindungi eksistensi sekolah swasta yang lemah.

Bentuk perlindungannya seperti memberikan kuota dan batasan yang jelas jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri. Setelah itu, biarlah yang tidak tertampung di sekolah negeri menimba ilmu di sekolah swasta.

"Fungsi sekolah swasta juga tidak kecil. Hampir separo siswa didik sekolah di swasta. Jadi kalau ada yang hampir mati, bisa ditolong," harap Ishom.

Untuk mencari perlindungan ini, Ishom mengaku tahap awal adalah melakukan road show. Yakni ke Kepala Diknas (Kadiknas) Kota Malang Shofwan, ke anggota komisi D DPRD bidang pendidikan dan ke wali kota. Selanjutnya MBPS akan menindaklanjuti dengan mengajukan poin-poin harapan agar bisa dimasukkan dalam sebuah regulasi atau kebijakan.

"Kami juga akan mengoreksi diri terhadap perguruan swasta yang lemah dan tidak mungkin dipertahankan. Misalnya dengan merger atau likuidasi," katanya.

Sumber : Radar Malang edisi 3 April 2008.

Monday, March 31, 2008

WEBSITE GOLKAR DAN DEPKOMINFO DIBOBOL HACKER

Beberapa hari ini dunia telematika kita dihebohken oleh ulah hacker. Website Golkar dan Depkominfo dibobol hacker. Barangkali kita semua sudah pada mafhum jika kedua website tersebut pasti telah diberi pengaman yang berlapis-lapis dan dikerjaken pakar-pakar top di bidang IT. Tapi di atas langit masih ada langit, begitu kata engkong. Seorang ( atau lebih ) ternyata mampu menjebol website dua institusi penting di negeri ini.

Akan tetapi, Mas Guru tak hendak berbicara lebih jauh soal pembobolan di atas. Bukan karena enggan, tapi karena Mas Guru amat sangat ndak paham soal IT yang ndakik-ndakik. Bisa ngeblog gini saja sudah sangat bersyukur. Yang ingin Mas Guru tulisken di sini adalah bagaimana cara kedua instansi pemilik web tersebut bereaksi.Kalau fungsionaris Golkar terkesan sewot dengan ulah hacker ini, Menkominfo justru menampilken kedewasaan seorang yang bijak.
Seperti di lansir harian Antara terbitan 28-3-2008 dengan judul Golkar Laporkan Kasus Situs Bobol ke Polda, para fungsionaris Golar berencana melaporken kasus pembobolan tersebut ke Polda Metro Jaya, meski pun tampilan website mereka telah on line kembali secara normal. ( Beritanya lihat di sini ).
Bandingken dengan cara Cak Nuh menyikapi masalah yang sama. Sebagai seorang pakar IT yang memimpin departemen yang juga bagian mengurusi IT, mestinya teramat tersinggung dan malu ketika website departemennya dibobol hacker. Orang bisa bilang, ternyata M.Nuh itu Cuma segitu. Ini tentu sudah bisa bikin orang biasa marah besar.
Tapi, ternyata Cak Nuh, dengan kedewasaan seorang intelektual, bisa bersikap lembah, tidaj grusu-grusu dan tenang. Dia bilang, kekerasan jangan dilawan denga kekerasan. ( Beritanya baca di sini ). Meski telah tahu hackernya, tapi tidak ingin nguber-uber hacker tersebut. Andaikata banyak pejabat mau bersikap dewasa, pasti suasana negeri ini akan lebih sejuk.

Wednesday, March 26, 2008

Heboh Rencana Penutupan Situs Porno

Beberapa hari belakangan ini kita dibikin heboh mengenai keprihatinan berbagai kalangan mengenai maraknya situs porno dan aksi-aksi remaja kita berporno-ria di dunia maya ini. Berikutnya, kita dihebohken kabar beredarnya foto porno artis, Sandra Dewi dan Anita Tumbuan, yang beredar di beberapa media masa. Meski akhirnya diklarifikasi oleh pakar telematika bahwa foto Sandra Dewi adalah hasil rekayasa tangan usil. Tapi apa pun klarifikasinya, yang jelas gambar porno tersebut telah beredar dan dibaca anak-anak kita.

Tentu semua kabar berita tersebut semangkin menambah keprihatinan kita. Tapi syukurlah, mentri kita yang cerdas, Cak Moh. Nuh mengumumken bahwa pemerintah akan menutup berbagai situs porno yang beredar di tanah air. ( Seperti diberitaken koran Antara beberapa waktu lalu ). Dan tak ndak perlu mempertanyaken apakah ide penutupan situs porno ini idea kreatif Cak Nuh sendiri atau boleh nyontek dari negara laen, seperti Jepang misalnya. Yang penting, niat baek itu dapat menenangken hati kita. Kita jadi ayem karenanya.

Tapi sayang, atas idea baek itu, banyak kalangan yang menyataken kepesimisannya atas kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut. Masa Guru melihat di tivi, banyak tokoh, bahkan ahli telematika Roy Suryo menyataken kepesimisannya. Dinyataken bahwa ide itu akan sulit diwujudken.
Lha saya jadi nggumun umun-umun dengan pernyataan-pernyataan demikian. Lha saat ini banyak warga bangsa ini sedang spaneng ketakutan anak-anaknya berhaha-hihi nonton pilm porno di internet, lalu ada rencana penutupan situs-situs yang menyiarken pilm-pilm begituan, kok malah dipesimisi. kalau memang ahli mbok ya ngasih usul apa saran gitu bagaimana supaya rencana penutupan itu bisa dilaksanaken dengan sebaek-baeknya. Jangan malah diweden-wedeni gitu.
Mas Guru jadi mengira-ira di dalem hati, jangan-jangan mereka yang koar-koar pesimis, diam-diam ndak menyetujui rencana penutupan tersebut. Soalnya, nyari pilm porno di internet kan sangat mudah. Kalau ditutup, lalu nyari pilm seperti itu dimana ? Ini bukan su'udhzon lho, cuma ngira-ngira saja.

Potrait Of Pimpinan Kita

Konon, sejahtera-sengsaranya sebuah bangsa sangat bergantung pada hati dan otak para pimpinannya. Kalau pimpinannya amanah, rakyatnya sejahtera. Sebaliknya, kalau pimpinannya rakyatnya susah dan pimpinannya sendiri yang sejahtera.
Apakah amanah yang menjadi tanggungjawab para pemimpin bangsa ? Tidak lain dan tidak bukan adalah menyejahterahkaen rakyatnya. Maka, kalau sekarang ini sebagian besar rakyat Endonesya tidak sejahtera, maka bisa jadi kita, rakyat Endonesya ini, sedang apes. Karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah.

Di saat ini, rakyat kita sedang hidup perih ditindih berbagai macem kenaekan harga. Mestinya, para pimpinan negeri, baek yang eksekutip maupun legislatip, ya mikir bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang makin menginjak rakyat. Tapi, barangkali karena syarap tanggungjawab sosialnya telah diputus, dengan dalih aturan, mereka bancakan mobil baru, meski mobil yang sebelumnya masih terbilang baru dan sangat layak dipakai. Lebih konyol lagi, setelah mendapet mobil baru, mobil lama tak jua segera dikembaliken.

Di bawah ini contoh kasus tersebut :


Tiga Pimpinan Dewan Dapat Mobil Baru
BATU - Tiga pimpinan DPRD Kota Batu kian dimanjakan fasilitas. Betapa tidak, sejak dua bulan ini mereka memiliki tunggangan baru, Suzuki Grand Vitara warna silver yang kinyis-kinyis. Tunggangan baru itu diperuntukkan bagi Ketua DPRD Kota Batu Mashuri Abdul Rochim, Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso dan Andrek Prana.

Sebelum mendapat tunggangan baru itu, Mashuri sudah mengendarai Nissan Terrano, sedangkan Punjul dan Andrek mendapat jatah Daihatsu Taruna. Anehnya, meski telah mendapatkan mobil dinas yang baru, tapi kendaraan yang lama juga masih tetap dipakai.

Soal mobil baru ini, Loekik Wargiono, mantan kabag perlengkapan membenarkan hal itu. Menurutnya, pengadaan mobil baru itu dilakukan dalam perubahan anaggaran keuangan (PAK) 2007 lalu. Katanya, pengadaan ini disebabkan, mobil dinas yang telah dipakai selama 5 tahun, berdasarkan aturan harus diganti dangan mobil yang baru, kemudian yang lama dilelang. "Program Pemkot Batu zaman Pak Imam Kabul (nantan wali kota, Red) memang begitu, dan ini sudah disetujui," jelasnya.

Loekik mengatakan, pengadaan tiga Grand Vitara untuk pimpinan dewan itu bersamaan dengan pengadaan mobil wali kota dan wakil wali kota yang terpilih dalam pemilihan wali kota (pilwali) 2007, siapapun yang akan terpilih. Maka, untuk wali kota dibelikan Toyota Camry keluaran terbaru, dan untuk wakil wali kota dibelikan Toyota Altis.

Selain itu, pengadaan mobil tersebut juga bersamaan dengan pengadaan untuk operasional kepala dinas permukiman dan prasarana wilayah (disperkim) yang dibelikan Daihatsu Terrios serta untuk operasional Satpol PP berupa Toyota Avanza.

Apakah kebutuhan mobil-mobil itu memang mendesak? Loekik mengatakan, aturannya memang setelah lima tahun harus diganti. Sementara ketika disinggung kenapa tidak membelikan mobil untuk operasional PMI Kota Batu yang lebih bermanfaat atau untuk kebutuhan yang lebih penting lainnya? Loekik mengatakan, kalau soal mobil PMI itu tergantung dinas terkait, yaitu dinas kesehatan. Kalau dinas terkait tidak mengajukan, maka bagian perlengkapan tidak bisa membelikan. Tetapi, jika untuk para pejabat, itu memang tugas bagian perlengkapan.

Sumber : Jawa Pos edisi senin,24 Maret 2008

Thursday, March 20, 2008

Suatu Sore Ketika Akan Ngaji


Ketika Akan Berangkat Ngaji


Rafli setiap sore mengaji kepada seorang Bu Nyai yang tidak pernah membeda-bedakan orang atas dasar pandangannya, fahamnya, sektenya bahkan agamanya.
Menurut Bu Nyai, kata Rafli, setiap orang punya kebenaran sendiri-sendiri yang akan dipertanggung-jawabkannya kepada Allah nanti.
Jadi, kalau sudah besar nanti ndak perlu ikut-ikutan mendemo orang lain yang berbeda paham dan pandangan dengan kita. Biar dunia ndak tambah ribut

Tuesday, March 18, 2008

Nyapu-Nyapu di Kejagung

Sewaktu mas Guru kecil dulu, engkongnya mas Guru bilang, kalo mau nyapu lantai, sapunya harus bersih. Kalo mau nyapu dengan sapu kotor sama artinya dengan meratakan kotoran. Barangkali falsafah itu yang dipakai oleh Jaksa Agung menyapu beberapa pejabat di Gedung Bundar. Pasanya, sejak ditankepnya jaksa Urip, kejagung mendapat sorotan masyarakat luas.Dan ini, kata Jaksa Agung, dapat merontokkan kredibilitas alias kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya.
Tapi kita berharap, bahwa kegiatan nyapu ini bukan terutama karena urusan kredibilitas ini, tapi karena kesadaran bahwa kejaksaan merupakan pilar penting memberantas seluruh kejahatan di negeri ini,baik 
white collar crime  maupun blue collar crime.  Kalo sapu yang dipake nyaponi
kejahatan itu kotor, maka akan bertambah banyak kotoran bertebaran di negeri ini

Pejabat Gedung Bundar Disapu


Imbas Kasus Suap Jaksa Urip, JAM Pidsus Dicopot
JAKARTA - Jaksa Agung Hendarman Supandji melakukan bersih-bersih di Gedung Bundar. Seluruh pejabat di gedung yang menjadi pusat pengusutan korupsi itu dicopot. Mulai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman yang sejak kemarin harus meninggalkan jabatannya, Direktur Penyidikan M. Salim, hingga seluruh pejabat di bawahnya.

Pencopotan masal tersebut merupakan imbas tertangkap tangannya jaksa BLBI Urip Tri Gunawan yang menerima suap Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani alias Ayin. Tampaknya, Hendarman tak ingin kasus memalukan di tengah pemberantasan korupsi itu meruntuhkan kredibilitas Gedung Bundar.

Pencopotan Kemas didasarkan pada hasil rapat pimpinan (rapim) terkait dengan ekspose kasus Urip yang dimulai pukul 12.00 hingga pukul 17.00. Dalam rapat itu, jaksa agung langsung memutuskan mencopot Kemas karena dinilai sudah tak layak memegang jabatan strategis tersebut.

"Untuk menjaga kredibilitas Gedung Bundar, kami lakukan pergantian JAM Pidsus dan Dirdik serta pergantian menyeluruh di Gedung Bundar," tegas Hendarman dalam jumpa pers kemarin (17/3).

Dia didampingi seluruh eselon I di lingkungan Kejagung, selain Kemas. Mereka adalah Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, JAM Pengawasan M.S. Rahardjo, JAM Intelijen Wisnu Subroto, JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Untung Udji Santoso, JAM Pembinaan Parnomo, serta JAM Pidana Umum (Pidum) Abdul Hakim Ritonga.

Menurut Hendarman, kejaksaan belum bisa memutus pelanggaran disiplin Kemas dan Salim terkait dengan kasus Urip. Tim pemeriksa internal masih menunggu hasil pemeriksaan Artalyta Suryani di KPK. "Derajat kesalahan dan hukumannya belum bisa diputus. Bila diputus hukuman ringan, ternyata dalam pemeriksaan (Artalyta) Suryani harus dihukum berat atau sedang. Meski demikian, pasal-pasalnya itu bisa dikenakan (hukuman) sementara," jelas Hendarman.

Dia berjanji, seluruh jaksa yang terlibat akan dikenai sanksi disiplin, bila sudah ada putusan inkracht atas kasus penerimaan uang USD 660 ribu oleh Urip.

Hendarman menegaskan, pencopotan tersebut tidak didasarkan pada pelanggaran disiplin sesuai PP No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS. "Permasalahannya, kredibilitas pejabat di Gedung Bundar sudah menurun. Menurut wakil jaksa agung, (Kemas Yahya dan Salim) sudah tidak pantas," ujar alumnus hukum Undip, Semarang, tersebut.

Bila tetap menjabat, kata dia, masyarakat tidak percaya lagi, meski Kemas dan Salim bertindak apa pun. "Dengan adanya berita-berita di surat kabar, penafsiran kalau sudah tidak kredibel kan berarti sudah tidak layak. Jadi, pekerjaan mereka sudah tidak lagi dipercaya masyarakat," tegas mantan JAM Pidsus itu.

Dari informasi koran ini, pencopotan Kemas Yahya dan Salim didasarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No 69 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pengendalian Pengawasan Melekat (Waskat) Jaksa. Dalam perja tersebut, mekanisme waskat jaksa menjadi wewenang pejabat dua tingkat di atasnya. Kemas Yahya dan Salim merupakan pejabat dua tingkat di atas Urip.

Hendarman menambahkan, setelah dicopot, Kemas Yahya dan Salim ditempatkan pada jabatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Ditanya mekanisme penggantian JAM Pidsus, Hendarman menjawab, penentuan calon melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dan proses profile assessment. "Untuk (pengganti) JAM Pidsus, saya laporkan ke presiden dulu, karena pergantian eselon satu harus dengan keppres dan melalui proses TPA (tim penilai akhir). Saya akan laporkan selambat-lambatnya satu dua hari ini," ujar Hendarman.

Sementara itu, mekanisme pergantian Salim, lanjut Hendarman, menjadi kewenangan jaksa agung. Jaksa agung segera mengeluarkan surat keputusan penggantian Salim. "Siapa yang mengganti dirdik nanti dilakukan penelitian terhadap lima (calon) pejabat. Dari lima itu dipilih satu yang pantas," jelas mantan kepala Kejati DI Jogjakarta itu.

Menurut Hendarman, Baperjakat mulai besok diinstruksikan memproses pergantian Kemas Yahya dan Salim. Baperjakat yang diketuai wakil jaksa agung dan beranggota eselon satu serta tim pembaruan kejaksaan itu juga diperintahkan merevitalisasi kinerja di Gedung Bundar.

Sumber :Jawa Pos
 

Monday, March 17, 2008

Derita Unas

Try out ujian nasional (unas) di Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil memprihatinkan. Angka ketidaklulusan mencapai 85 persen lebih dari total 17.236 peserta. Kecewa dengan hasil tersebut, Dinas P dan K menuntut sekolah melakukan drill khusus. ( Radar Bromo, 06 Mar 2008 )
Apa yang dialami oleh murid-murid di Kabupaten Pasuruan tersebut pasti tidak berbeda dengan yang dialami rekan-rekan mereka di kabupaten laen. Jika sudah begini yang dibikin puyeng oleh proyek nasional yang bernama unas tersebut tentu sangat luas. Mulai dari orangtua murid, guru, kepala sekolah sampai kepala diknas.
Dalam berita yang dtulis Radar Bromo di atas, tergambar betap kecewanya kepala diknas Kabupaten Pasuruan :
Kekecewaan Dinas P dan K ini tidak bisa lagi ditutupi, saat melihat rekapitulasi hasil try out. Dari hasil rekap itu terlihat jelas berapa banyak siswa yang tidak berhasil lulus. "Ternyata persentasenya masih cukup tinggi," kata Kadis P dan K Bambang Pudjiono didampingi Kasubdin Sekolah Lanjutan Iswahyudi.

Tapi, kalo dipikir-pikir siapa yang paling dibikin pusing oleh hasil try out yang memprihatinkan tersebut ? Kalo kepala sekolah dan kepala diknas pusingnya paling-paling takut dimarahi atasannya. Kalo mereka memprihatinkan soal lain, misalnya nasib murid, paling ya lips serpis saja. Beda dengan orangtua murid, kesedihan mereka justru berkaitan dengan nasib dan masa depan anak-anak mereka. Bukankah bagi orangtua, nasib dan masa depan anak merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang pasti akan menjadi perjuangan hidup mereka ?
Demi masa depan anak, apa saja akan dilakukan. Mereka tak akan keberatan mengeluarkan dana yang relatif besar untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga bimbingan belajar yang bergengsi, supaya anaknya bisa lolos dari neraka unas. Meski untuk itu harus mengencangkan ikat pinggang seketat-ketatnya, sampai sampai pusernya nempel pinggang. Kondisi demikian akan lebih fatal jika ada ‘orang-orang pinter’ yang memanfaatken situasi. Menjelang pelaksanaan proyek unas, dari tahun ke tahun, kita selalu membaca berita adanya oknum-oknum yang menjual ‘bocoran soal unas’ kepada orang tua yang mengalami kebingungan tersebut. Entah soal bocoran itu bener atau tidak, yang pasti orang tua itu harus merogoh kocek cukup dalem untuk membelinya.
Cerita pedih itu, juga dialami para guru, meski dengan versi yang berbeda. Supaya kepala sekolah tidak kehilangan muka karena banyak muridnya ndak lulus, mereka menekan guru-guru untuk menambah jam pelajaran untuk murid kelas 3.
Masih banyak guru yang mengeluhkan sikap kepala sekolah (Kasek) menjelang pelaksanaan ujian nasional (unas) SMA. Para Kasek rata-rata mempunyai target nilai yang tinggi dalam ujian yang akan dimulai akhir April nanti. Kondisi tersebut mengakibatkan tekanan psikologis terhadap guru mata pelajaran unas dan siswa calon peserta ujian. ( Jawa Pos, 16 Mar 2008 )
Mas guru merenungkan, sebetulnya yang membikin keadaan seperti di atas itu siapa ? Apakah guru-guru dan orangtua murid atau pemerintah ? Mas guru sangat haqulyaqin kalau yang salah itu bukan guru dan orangtua murid.
Kenapa ?
Kalo murid-murid kita jauh dari kualitas yang diharapken, pasti karena kebijakan pendidikan yang diterapkan selama ini yang ndak bener. Mas guru sendiri ndak tahu persis dimana letak kesalahannya. Bisa saja karena anggaran pendidikan terlalu kecil, terlalu banyak sunatan massal terhadap dana pendidikan yang seharusnya ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan, kebijakan-kebijakan yang ndak bener di bidang pendidikan, atau kepala sekolah yang ndak becus memanage lembaga pendidikan yang dipimpinnya atau sebab laen.
Tapi yang Mas guru tahu pasti, perbaikan pengelolaan sekolah tidak pernah dilaksanaken dengan sungguh-sungguh, pengawasan pengucuran dana dari pusat dan pemanfaatannya di tingkat sekolah tidak diawasi dengan sungguh-sungguh, dan pemerintah tidak mempercayai peran guru dalam meningkatken mutu out put pendidikan. Selama hal ini tidak dibenahi dengan sungguh-sungguh, mutu pendidikan kita pasti akan sama. Bukankah kalo kita ingin tidak kecebur di lobang yang sama harus mencari jalan ( strategi ) yang laen ?

Wednesday, March 12, 2008

PTN di Malang Tetap Ikut UMPT Nasional

Keluarnya 41 PTN dari perhimpunan SPMB dipastikan tidak akan mengubah system penerimaan mahasiswa baru di Malang. ( beritanya lihat di sini ). Berita ini tetu melegakan PTS-PTS yang ada, yang selama ini merasahkan kalau-kalau PTN-PTN itu akan membikin aturan maen sendiri dalam menjaring calon mahasiswa baru.

Sebelumnya para pengelola PTS di Malang mengkhawatirkan kala-kalau PTN memajukan waktu SPMB mereka atau menambah quota jumlah mahasiswa barunya. Jika ini terjadi, maka akan makin memberatkan PTS dalam menjaring mahasiswa baru. Soalnya, selama ini PTN sudah habis-habis menyedot lulusan-lulusan SLTA melalui berbagai cara, selaen melalui cara reguler. Misalnya melalaui jalur PMDK, ekstensi, dan macem-macem.

Jurus-jurus baru yang dikeluarken PTN semenjak mereka menjadi BHMN bener-bener bisa mematiken PTS. Pasalnya, satu-satunya sumber dana PTS ya dari pembayaran mahasiswa. Kalau ada bantuan dana dari pemerintah, program-program pendanaan dari dikti, juga ndak terlalu signifikan dan ndak bisa diandalkan rutinitasnya. Ini terutama dirasaken oleh PTS-PTS gurem. Nah, kalau PTN-PTN terus memelihara kerakusannya dalam meraup mahasiswa baru, ini benar-benar bisa bikin PTS modar. Bisa-bosa bayar dosennya saja megap-megap, apalagi untuk peningkatan kualitas ?

Barangkali yang perlu direnungken bersama adalah bahwa PTS-PTS itu juga ingin mengabdiken diri kepada bangsa ini melalui upaya memintarken anak-anak muda. Marilah sama dipahami bahwa dunia pendidikan bukanlah lembaga bisnis yang bisa menerapken kapitalisme seenak udelnya sendiri, di mana yang sudah mapan dan besar boleh mematiken yang kecil dan sengsara. Kalau dalam dunia bisnis, biasanya yang besar-besar rame-rame menginjak yang kecil supaya ndak ngruweti.

Harapan kita, moral kapitalisme demikian tidak menjangkiti akal para pengelola PTN yang sudah besar karena selama ini didanai negara. Berilah ruang buat yang laen ( PTS ) supaya bisa tetep hidup. Bukankah arti "pendidikan juga menjadi tanggung-jawab masyarakat", sebagaimana diamanatken Sisdiknas, tidak saja berarti masyarakat harus menyalurken dananya melalui PTN saja kan ? tetapi juga berari memberi peluang kepada masyarakat untuk menyelenggaraken lembaga pendidikan.

Semoga langkah-langkah yang diambil oleh PTN-PTN di Malang juga diikuti oleh PTN-PTN di laen tempat.

Tuesday, March 11, 2008

Memang,Untuk Menjadi Bodoh Itu Mahal

Mas Guru tersenyum kecut ketika membaca salah satu blog yang ada artkel berjudul Mau Bodoh Kok Bayar. Kalau dipikir-pikir, bener juga ya. Murid-murid kita bayar mahal sekadar untuk menjadi orang bodoh. Meski Undang-Undang Dasar kita mengamanatken bahwa tanggung-jawab pendidikan berada di pundak pemerintah, itu bukan berarti pendidikan bisa gratis di negeri ini. Meskipun itu sekolah-sekolah milik pemerintah. Malah, tak jarang sekolah negara tersebut taripnya lebih mahal dari sekolah partikelir. Saya juga ndak ngerti bagaimana sekolah negeri yang banyak mendapat dana dari pemerintah, terutama untuk gaji gurunya bisa lebih mahal dari sekolah partikelir. Mungkin saja memang dibutuhken manajer yang canggih untuk bisa berhitung seperti. Otak Mas Guru yang ndeso jelas ndak nutut diajak mikir manajemen.
Mengenai ihwal kebodohan yan diakibatken oleh model persekolahan kita, bisa dijelaskanken begini. Menurut para pakar, yang tak satu pun Mas Guru kenal, pendidikan mesti memenuhi setidaknya dua tujuan. Pertama, mengembangkan potensi-potensi yang dipunyai murid sesuai dengan bakat, minat dan tujuan-tujuan hidupnya. Kedua, membekali murid dengan berbagai hal untuk menyesuaiken diri dengan tuntutan lingkungan. Yang termasuk tujuan ini misalnya, memberi berbagai ketrampilan buat bekerja di dunia kerja; menanamken nilai-nilai dan moralitas untuk hidup di masyarakat; menyenangken hati guru, kepala diknas sampai menteri pendidikan dan laen-laen.
Sekolah kita tampaknya lebih mengutamaken tujuan ke dua bagian terakhir itu. Coba saja liat, murid dikataken pinter jika pandai menjadi beo. Dalam arti, mereka mendapat gelar pandai jika pandai meniru apa yang dikataken guru. Semakin persis jawaban yang mereka beriken dengan omongan guru, termasuk titik komanya, ketika dites oleh guru, maka dia dikataken semakin pinter. Kalo ndak bisa jadi beo, jangan pernah mengharap pridkat sebagai murid pinter.
Fenomena pembodohan semakin tampak menjelang unas kayak bulan-bulan ini. Bayangken, murid-murid kelas tiga , khususon kelas 3 SMA atau SMK, mestinya harus dipenuhi dengan bekal untuk hidup di tengah masyarakat atau bekal untuk terjun di dunia kerja. Tapi apa yang terjadi ?
Mereka setiap detik diperas otak dan waktunya untuk persiapan mengikuti proyek nasional yang bernama unas itu. Mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja setelah lulus, ndak peduli. Pokoknya harus mempersiapken diri untuk sukses di unas. Anak-anak dari keluarga mampu diikutken bimbingan belajar. Anak-anak keluarga santri sudah jauh-jauh hari dimintken barokah Pak Kiyai. Yang ndak mampu, cukup mengikuti les tambahan yang diadaken oleh sekolah. Perlu dicatat bahwa untuk les yang diadaken sekolah ini, orangtua murid diwajibken membayar biaya tambahan yang jumlahnya juga ndak kecil.
Nah, setelah mengikuti unas, yangndak lulus, dengan bebagai cara, toh akhirnya juga bisa dilulusken. Dan yang lulus, ada yang melanjutken sekolah ( bagi yang ortunya cukup duit ), ada pula yang langsung kerja atawa menjadi pengangguran ( bagi yang ortunya bokek). Untuk ngeliat bahwa sekolah kita lebih banyak menghasilken manusia-manusia bodoh, bisa diketahui dari lulusan yang ndak melanjutken ini.
Selepas sekolah, mereka ini riwa-riwi kesana kemari sembari menenteng map berisi lamaran kerja. di tempat yang dituju, mereka dites. Apa yang diteskan di tempat itu ternyata sama sekali tidak bersangkut dengan materi-materi yang dipersiapken menjelang unas. Jadi, setahun berada di kelas tiga hanya untuk kegiatan tiga hari ( waktu pelaksanaan unas). Setelah itu, ndak ada manfaat.
Yang sial adalah yang kebetulan ndak bisa diterima kerja dimana-mana. Karena ndak ada bekal dari sekolah untuk hidup mandiri, mereka jadi pengangguran. Mau berwiraswasta merasa ndak bakat, mau kerja serabutan gengsi, mau maling takut ketangkep polisi dan mau ngamen malu, mereka lebih suka plonga-plongo di pinggir jalan, menunggu barangkali ada ratu adil lewat, menyulap hidupnya jadi konglomerat.