Akhir 2009 Seluruh Desa Terkoneksi Internet

Malang (ANTARA News) - Pada akhir tahun 2009, seluruh desa yang ada di Indonesia ditargetkan bisa terjangkau jaringan telekomunikasi bahkan terkoneksi dengan akses internet.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Prof. Dr. M. Nuh,Jumat, mengatakan, dari total desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sebanyak 31 ribu, pada akhir tahun 2009 dan paling lambat awal 2010 semua sudah tuntas jaringannya.

"Paling lambat awal tahun 2010 semua masyarakat pedesaan termasuk desa terpenci sekalipun sudah bisa menikmati jaringan telekomunikasi bahkan internet. Dan mereka juga sudah bisa mengoperasikannya," katanya di sela-sela peresmian akses intranet di rumah pintar Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Menurut mantan rektor ITS itu, untuk menyediakan jaringan (penyambungan) akses telekomunikasi dan internet tersebut disediakan anggaran sekitar Rp2 triliun pada tahun 2009.

Menkominfo berharap, setelah jaringan telekomunikasi tersambung di seluruh desa, yang menjadi pemikiran adalah keterjangkauan bagi masyarakat desa itu sendiri, sebab dari akses internet tersebut masyarakat bisa melakukan transaksi ekonomi antarmasyarakat.

Selain menyiapkan sambungan atau jaringan telekomunikasi, katanya, yang tidak kalah penting adalah isi (content) dari jaringan internet itu sendiri terutama yang berkaitan dengan e-education dan e-health.

Setelah semua desa tersambung dengan jaringan telekomunikasi dan internet, katanya, seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 72 ribu lebih itu ditargetkan memiliki rumah pintar lengkap dengan semua fasilitas penunjangnya termasuk jaringan internet.

Ia mengakui, saat ini Depkominfo bersama beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) yakni ITB, UI, ITS, Unair dan Unpad serta ITS tengah mengkajia dan meneliti pengaruh internet terhadap sosial, ekonomi dan budaya di lingkungan masyarakat.

Penelitian tersebut, katanya, dalam kurun waktu enam bulan diharapkan sudah tuntas."Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan sudah selesai agar hasilnya bisa dijadikan acuan bagi kita untuk mengambil langkah selanjutnya," tegas M.Nuh.

Sumber : Antara

Komentar Mas Guru : Tentunya berita ini menggembiraken seluruh warga repiblik Endonesya. Betapa tidak, kata berita kalo orang yang biasa berinternet itu bisa jadi pandai, mudah berinteraksi dengan seluruh orang dari seluruh dunia dan bisa berstransaksi dengan mudah, cepat dan murah.
Pokoknya, kebijakan Pak Mentri di atas top deh. Tapi, mangsalahnya, apakah perlu melibatkan beberapa PTN untuk menyelidiki dampak internet itu bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Bukankah sudah banyak hasil2 penelitian soal itu. Apa nggak sebaeknya PTN itu dilibatken untuk medidik masyarakat ndeso supaya bisa berinternet pada saat internet sudah masuk ndeso. Dan yang lebih penting,bagaimana caranya supaya penduduk ndeso itu bisa membeli internet yang sekarang ini belum begitu murah ?

Coret Siswa yang Curangi UN, oh nasib....

Demikian judul berita harian Radar Malang edisi 3 Juni 2009. Isi berita tersebut secara garis besar adalah 3 institusi pendidikan tinggi negeri di Malang akan mencoret nama lulusan SMA yang telah melakuken kecurangan dalam Unas dari daftar PMDK. Karena yang disinyalir melakuken kecurangan ada 33 SMA, maka seluruh lulusan dari ke 33 SMA tersebut 'diharomken' masuk UB, UM dan UIN Maulana Malik Ibrahim.
Berita tersebut tentu cukup menyakitken bagi lulusan ke 33 SMA tersebut. Dan ancaman itu tidak hanya diperuntukken bagi siswa-siswa yang baru lulus doang. Siswa yang akan lulus di tahun-tahun mendatang juga tidak luput dari ancaman tersebut.

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Yogi Sugito kemarin mengatakan, ada siswa dari dua sekolah itu yang telah diterima di UB melalui jalur PSB (penjaringan siswa berprestasi). Sayang, untuk jumlahnya, Yogi belum tahu pasti. Yang jelas, karena menganggap telah melakukan tindakan tidak jujur, siswa tersebut tetap dicoret. "Bahkan, untuk beberapa tahun ke depan, UB tidak menerima siswa dari sekolah yang melakukan kecurangan itu," tandas pria asal Tulungagung tersebut. (Radar Malang edisi 3 Juni 2009).
Keputusan Pak Rektor UB itu kayaknya perlu dipertimbangken ulang, apalagi jika sampai siswa-siswa yang nggak ikut-ikutan curang - siswa-siswa yang lulus tahun-tahun mendateng - harus terkena getahnya.Harusnya Pak Rektor melihat, apakah dalem kasus kecurangan itu yang paling bersalah itu siswanya, termasuk siswa yang sekarang masih kelas X dan XI ?
Kalo hemat Mas Guru, kesalahan utama adalah pada gagasan unas sebagai satu-satunya ukuran kelulusan siswa. Kalo nggak ada unas, pasti nggak akan ada siswa yang berbuat curang dalam unas. Karena usaha mereka selama 3 tahun hanya dinilai melalui unas yang hanya berlangsung nggak sampai seminggu, ya masuk akallah kalo mereka lantas menghalalken segala cara untuk lulus.
Kesalahan yang kedua ya pada sekolahan yang siswa-siswanya nggak lulus 100 prosen itu. Mana mungkin seluruh siswa melakukan kecurangan secara berjama'ah kalo nggak difasilitasi ? Cuma Mas Guru nggak berani menuduh siapa 'aktor intelektual' yang memfasilitasi tersebut ? Yang jelas, hel yang mustahal kalo pihak sekolah nggak tahu kalo seluruh siswanya melakuken kecurangan secara berjama'ah.
Nah, karena pelaku 'kejahatan ini' banyak unsur yang mungkin terlibat, pantaskah jika hanya siswa doang yang harus menanggung dosa dan sengsaranya ?