Beberapa hari ini dunia telematika kita dihebohken oleh ulah hacker. Website Golkar dan Depkominfo dibobol hacker. Barangkali kita semua sudah pada mafhum jika kedua website tersebut pasti telah diberi pengaman yang berlapis-lapis dan dikerjaken pakar-pakar top di bidang IT. Tapi di atas langit masih ada langit, begitu kata engkong. Seorang ( atau lebih ) ternyata mampu menjebol website dua institusi penting di negeri ini.
Akan tetapi, Mas Guru tak hendak berbicara lebih jauh soal pembobolan di atas. Bukan karena enggan, tapi karena Mas Guru amat sangat ndak paham soal IT yang ndakik-ndakik. Bisa ngeblog gini saja sudah sangat bersyukur. Yang ingin Mas Guru tulisken di sini adalah bagaimana cara kedua instansi pemilik web tersebut bereaksi.Kalau fungsionaris Golkar terkesan sewot dengan ulah hacker ini, Menkominfo justru menampilken kedewasaan seorang yang bijak.
Seperti di lansir harian Antara terbitan 28-3-2008 dengan judul Golkar Laporkan Kasus Situs Bobol ke Polda, para fungsionaris Golar berencana melaporken kasus pembobolan tersebut ke Polda Metro Jaya, meski pun tampilan website mereka telah on line kembali secara normal. ( Beritanya lihat di sini ).
Bandingken dengan cara Cak Nuh menyikapi masalah yang sama. Sebagai seorang pakar IT yang memimpin departemen yang juga bagian mengurusi IT, mestinya teramat tersinggung dan malu ketika website departemennya dibobol hacker. Orang bisa bilang, ternyata M.Nuh itu Cuma segitu. Ini tentu sudah bisa bikin orang biasa marah besar.
Tapi, ternyata Cak Nuh, dengan kedewasaan seorang intelektual, bisa bersikap lembah, tidaj grusu-grusu dan tenang. Dia bilang, kekerasan jangan dilawan denga kekerasan. ( Beritanya baca di sini ). Meski telah tahu hackernya, tapi tidak ingin nguber-uber hacker tersebut. Andaikata banyak pejabat mau bersikap dewasa, pasti suasana negeri ini akan lebih sejuk.
Monday, March 31, 2008
Wednesday, March 26, 2008
Heboh Rencana Penutupan Situs Porno
Beberapa hari belakangan ini kita dibikin heboh mengenai keprihatinan berbagai kalangan mengenai maraknya situs porno dan aksi-aksi remaja kita berporno-ria di dunia maya ini. Berikutnya, kita dihebohken kabar beredarnya foto porno artis, Sandra Dewi dan Anita Tumbuan, yang beredar di beberapa media masa. Meski akhirnya diklarifikasi oleh pakar telematika bahwa foto Sandra Dewi adalah hasil rekayasa tangan usil. Tapi apa pun klarifikasinya, yang jelas gambar porno tersebut telah beredar dan dibaca anak-anak kita.
Tentu semua kabar berita tersebut semangkin menambah keprihatinan kita. Tapi syukurlah, mentri kita yang cerdas, Cak Moh. Nuh mengumumken bahwa pemerintah akan menutup berbagai situs porno yang beredar di tanah air. ( Seperti diberitaken koran Antara beberapa waktu lalu ). Dan tak ndak perlu mempertanyaken apakah ide penutupan situs porno ini idea kreatif Cak Nuh sendiri atau boleh nyontek dari negara laen, seperti Jepang misalnya. Yang penting, niat baek itu dapat menenangken hati kita. Kita jadi ayem karenanya.
Tapi sayang, atas idea baek itu, banyak kalangan yang menyataken kepesimisannya atas kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut. Masa Guru melihat di tivi, banyak tokoh, bahkan ahli telematika Roy Suryo menyataken kepesimisannya. Dinyataken bahwa ide itu akan sulit diwujudken.
Lha saya jadi nggumun umun-umun dengan pernyataan-pernyataan demikian. Lha saat ini banyak warga bangsa ini sedang spaneng ketakutan anak-anaknya berhaha-hihi nonton pilm porno di internet, lalu ada rencana penutupan situs-situs yang menyiarken pilm-pilm begituan, kok malah dipesimisi. kalau memang ahli mbok ya ngasih usul apa saran gitu bagaimana supaya rencana penutupan itu bisa dilaksanaken dengan sebaek-baeknya. Jangan malah diweden-wedeni gitu.
Mas Guru jadi mengira-ira di dalem hati, jangan-jangan mereka yang koar-koar pesimis, diam-diam ndak menyetujui rencana penutupan tersebut. Soalnya, nyari pilm porno di internet kan sangat mudah. Kalau ditutup, lalu nyari pilm seperti itu dimana ? Ini bukan su'udhzon lho, cuma ngira-ngira saja.
Tentu semua kabar berita tersebut semangkin menambah keprihatinan kita. Tapi syukurlah, mentri kita yang cerdas, Cak Moh. Nuh mengumumken bahwa pemerintah akan menutup berbagai situs porno yang beredar di tanah air. ( Seperti diberitaken koran Antara beberapa waktu lalu ). Dan tak ndak perlu mempertanyaken apakah ide penutupan situs porno ini idea kreatif Cak Nuh sendiri atau boleh nyontek dari negara laen, seperti Jepang misalnya. Yang penting, niat baek itu dapat menenangken hati kita. Kita jadi ayem karenanya.
Tapi sayang, atas idea baek itu, banyak kalangan yang menyataken kepesimisannya atas kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut. Masa Guru melihat di tivi, banyak tokoh, bahkan ahli telematika Roy Suryo menyataken kepesimisannya. Dinyataken bahwa ide itu akan sulit diwujudken.
Lha saya jadi nggumun umun-umun dengan pernyataan-pernyataan demikian. Lha saat ini banyak warga bangsa ini sedang spaneng ketakutan anak-anaknya berhaha-hihi nonton pilm porno di internet, lalu ada rencana penutupan situs-situs yang menyiarken pilm-pilm begituan, kok malah dipesimisi. kalau memang ahli mbok ya ngasih usul apa saran gitu bagaimana supaya rencana penutupan itu bisa dilaksanaken dengan sebaek-baeknya. Jangan malah diweden-wedeni gitu.
Mas Guru jadi mengira-ira di dalem hati, jangan-jangan mereka yang koar-koar pesimis, diam-diam ndak menyetujui rencana penutupan tersebut. Soalnya, nyari pilm porno di internet kan sangat mudah. Kalau ditutup, lalu nyari pilm seperti itu dimana ? Ini bukan su'udhzon lho, cuma ngira-ngira saja.
Potrait Of Pimpinan Kita
Konon, sejahtera-sengsaranya sebuah bangsa sangat bergantung pada hati dan otak para pimpinannya. Kalau pimpinannya amanah, rakyatnya sejahtera. Sebaliknya, kalau pimpinannya rakyatnya susah dan pimpinannya sendiri yang sejahtera.
Apakah amanah yang menjadi tanggungjawab para pemimpin bangsa ? Tidak lain dan tidak bukan adalah menyejahterahkaen rakyatnya. Maka, kalau sekarang ini sebagian besar rakyat Endonesya tidak sejahtera, maka bisa jadi kita, rakyat Endonesya ini, sedang apes. Karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah.
Di saat ini, rakyat kita sedang hidup perih ditindih berbagai macem kenaekan harga. Mestinya, para pimpinan negeri, baek yang eksekutip maupun legislatip, ya mikir bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang makin menginjak rakyat. Tapi, barangkali karena syarap tanggungjawab sosialnya telah diputus, dengan dalih aturan, mereka bancakan mobil baru, meski mobil yang sebelumnya masih terbilang baru dan sangat layak dipakai. Lebih konyol lagi, setelah mendapet mobil baru, mobil lama tak jua segera dikembaliken.
Di bawah ini contoh kasus tersebut :
Tiga Pimpinan Dewan Dapat Mobil Baru
BATU - Tiga pimpinan DPRD Kota Batu kian dimanjakan fasilitas. Betapa tidak, sejak dua bulan ini mereka memiliki tunggangan baru, Suzuki Grand Vitara warna silver yang kinyis-kinyis. Tunggangan baru itu diperuntukkan bagi Ketua DPRD Kota Batu Mashuri Abdul Rochim, Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso dan Andrek Prana.
Sebelum mendapat tunggangan baru itu, Mashuri sudah mengendarai Nissan Terrano, sedangkan Punjul dan Andrek mendapat jatah Daihatsu Taruna. Anehnya, meski telah mendapatkan mobil dinas yang baru, tapi kendaraan yang lama juga masih tetap dipakai.
Soal mobil baru ini, Loekik Wargiono, mantan kabag perlengkapan membenarkan hal itu. Menurutnya, pengadaan mobil baru itu dilakukan dalam perubahan anaggaran keuangan (PAK) 2007 lalu. Katanya, pengadaan ini disebabkan, mobil dinas yang telah dipakai selama 5 tahun, berdasarkan aturan harus diganti dangan mobil yang baru, kemudian yang lama dilelang. "Program Pemkot Batu zaman Pak Imam Kabul (nantan wali kota, Red) memang begitu, dan ini sudah disetujui," jelasnya.
Loekik mengatakan, pengadaan tiga Grand Vitara untuk pimpinan dewan itu bersamaan dengan pengadaan mobil wali kota dan wakil wali kota yang terpilih dalam pemilihan wali kota (pilwali) 2007, siapapun yang akan terpilih. Maka, untuk wali kota dibelikan Toyota Camry keluaran terbaru, dan untuk wakil wali kota dibelikan Toyota Altis.
Selain itu, pengadaan mobil tersebut juga bersamaan dengan pengadaan untuk operasional kepala dinas permukiman dan prasarana wilayah (disperkim) yang dibelikan Daihatsu Terrios serta untuk operasional Satpol PP berupa Toyota Avanza.
Apakah kebutuhan mobil-mobil itu memang mendesak? Loekik mengatakan, aturannya memang setelah lima tahun harus diganti. Sementara ketika disinggung kenapa tidak membelikan mobil untuk operasional PMI Kota Batu yang lebih bermanfaat atau untuk kebutuhan yang lebih penting lainnya? Loekik mengatakan, kalau soal mobil PMI itu tergantung dinas terkait, yaitu dinas kesehatan. Kalau dinas terkait tidak mengajukan, maka bagian perlengkapan tidak bisa membelikan. Tetapi, jika untuk para pejabat, itu memang tugas bagian perlengkapan.
Sumber : Jawa Pos edisi senin,24 Maret 2008
Apakah amanah yang menjadi tanggungjawab para pemimpin bangsa ? Tidak lain dan tidak bukan adalah menyejahterahkaen rakyatnya. Maka, kalau sekarang ini sebagian besar rakyat Endonesya tidak sejahtera, maka bisa jadi kita, rakyat Endonesya ini, sedang apes. Karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah.
Di saat ini, rakyat kita sedang hidup perih ditindih berbagai macem kenaekan harga. Mestinya, para pimpinan negeri, baek yang eksekutip maupun legislatip, ya mikir bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang makin menginjak rakyat. Tapi, barangkali karena syarap tanggungjawab sosialnya telah diputus, dengan dalih aturan, mereka bancakan mobil baru, meski mobil yang sebelumnya masih terbilang baru dan sangat layak dipakai. Lebih konyol lagi, setelah mendapet mobil baru, mobil lama tak jua segera dikembaliken.
Di bawah ini contoh kasus tersebut :
Tiga Pimpinan Dewan Dapat Mobil Baru
BATU - Tiga pimpinan DPRD Kota Batu kian dimanjakan fasilitas. Betapa tidak, sejak dua bulan ini mereka memiliki tunggangan baru, Suzuki Grand Vitara warna silver yang kinyis-kinyis. Tunggangan baru itu diperuntukkan bagi Ketua DPRD Kota Batu Mashuri Abdul Rochim, Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso dan Andrek Prana.
Sebelum mendapat tunggangan baru itu, Mashuri sudah mengendarai Nissan Terrano, sedangkan Punjul dan Andrek mendapat jatah Daihatsu Taruna. Anehnya, meski telah mendapatkan mobil dinas yang baru, tapi kendaraan yang lama juga masih tetap dipakai.
Soal mobil baru ini, Loekik Wargiono, mantan kabag perlengkapan membenarkan hal itu. Menurutnya, pengadaan mobil baru itu dilakukan dalam perubahan anaggaran keuangan (PAK) 2007 lalu. Katanya, pengadaan ini disebabkan, mobil dinas yang telah dipakai selama 5 tahun, berdasarkan aturan harus diganti dangan mobil yang baru, kemudian yang lama dilelang. "Program Pemkot Batu zaman Pak Imam Kabul (nantan wali kota, Red) memang begitu, dan ini sudah disetujui," jelasnya.
Loekik mengatakan, pengadaan tiga Grand Vitara untuk pimpinan dewan itu bersamaan dengan pengadaan mobil wali kota dan wakil wali kota yang terpilih dalam pemilihan wali kota (pilwali) 2007, siapapun yang akan terpilih. Maka, untuk wali kota dibelikan Toyota Camry keluaran terbaru, dan untuk wakil wali kota dibelikan Toyota Altis.
Selain itu, pengadaan mobil tersebut juga bersamaan dengan pengadaan untuk operasional kepala dinas permukiman dan prasarana wilayah (disperkim) yang dibelikan Daihatsu Terrios serta untuk operasional Satpol PP berupa Toyota Avanza.
Apakah kebutuhan mobil-mobil itu memang mendesak? Loekik mengatakan, aturannya memang setelah lima tahun harus diganti. Sementara ketika disinggung kenapa tidak membelikan mobil untuk operasional PMI Kota Batu yang lebih bermanfaat atau untuk kebutuhan yang lebih penting lainnya? Loekik mengatakan, kalau soal mobil PMI itu tergantung dinas terkait, yaitu dinas kesehatan. Kalau dinas terkait tidak mengajukan, maka bagian perlengkapan tidak bisa membelikan. Tetapi, jika untuk para pejabat, itu memang tugas bagian perlengkapan.
Sumber : Jawa Pos edisi senin,24 Maret 2008
Thursday, March 20, 2008
Suatu Sore Ketika Akan Ngaji
Ketika Akan Berangkat Ngaji
Rafli setiap sore mengaji kepada seorang Bu Nyai yang tidak pernah membeda-bedakan orang atas dasar pandangannya, fahamnya, sektenya bahkan agamanya.
Rafli setiap sore mengaji kepada seorang Bu Nyai yang tidak pernah membeda-bedakan orang atas dasar pandangannya, fahamnya, sektenya bahkan agamanya.
Menurut Bu Nyai, kata Rafli, setiap orang punya kebenaran sendiri-sendiri yang akan dipertanggung-jawabkannya kepada Allah nanti.
Jadi, kalau sudah besar nanti ndak perlu ikut-ikutan mendemo orang lain yang berbeda paham dan pandangan dengan kita. Biar dunia ndak tambah ribut
Tuesday, March 18, 2008
Nyapu-Nyapu di Kejagung
Sewaktu mas Guru kecil dulu, engkongnya mas Guru bilang, kalo mau nyapu lantai, sapunya harus bersih. Kalo mau nyapu dengan sapu kotor sama artinya dengan meratakan kotoran. Barangkali falsafah itu yang dipakai oleh Jaksa Agung menyapu beberapa pejabat di Gedung Bundar. Pasanya, sejak ditankepnya jaksa Urip, kejagung mendapat sorotan masyarakat luas.Dan ini, kata Jaksa Agung, dapat merontokkan kredibilitas alias kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya.
Tapi kita berharap, bahwa kegiatan nyapu ini bukan terutama karena urusan kredibilitas ini, tapi karena kesadaran bahwa kejaksaan merupakan pilar penting memberantas seluruh kejahatan di negeri ini,baik
white collar crime maupun blue collar crime. Kalo sapu yang dipake nyaponi
kejahatan itu kotor, maka akan bertambah banyak kotoran bertebaran di negeri ini
Tapi kita berharap, bahwa kegiatan nyapu ini bukan terutama karena urusan kredibilitas ini, tapi karena kesadaran bahwa kejaksaan merupakan pilar penting memberantas seluruh kejahatan di negeri ini,baik
white collar crime maupun blue collar crime. Kalo sapu yang dipake nyaponi
kejahatan itu kotor, maka akan bertambah banyak kotoran bertebaran di negeri ini
Pejabat Gedung Bundar Disapu
Imbas Kasus Suap Jaksa Urip, JAM Pidsus Dicopot
JAKARTA - Jaksa Agung Hendarman Supandji melakukan bersih-bersih di Gedung Bundar. Seluruh pejabat di gedung yang menjadi pusat pengusutan korupsi itu dicopot. Mulai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman yang sejak kemarin harus meninggalkan jabatannya, Direktur Penyidikan M. Salim, hingga seluruh pejabat di bawahnya.
Pencopotan masal tersebut merupakan imbas tertangkap tangannya jaksa BLBI Urip Tri Gunawan yang menerima suap Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani alias Ayin. Tampaknya, Hendarman tak ingin kasus memalukan di tengah pemberantasan korupsi itu meruntuhkan kredibilitas Gedung Bundar.
Pencopotan Kemas didasarkan pada hasil rapat pimpinan (rapim) terkait dengan ekspose kasus Urip yang dimulai pukul 12.00 hingga pukul 17.00. Dalam rapat itu, jaksa agung langsung memutuskan mencopot Kemas karena dinilai sudah tak layak memegang jabatan strategis tersebut.
"Untuk menjaga kredibilitas Gedung Bundar, kami lakukan pergantian JAM Pidsus dan Dirdik serta pergantian menyeluruh di Gedung Bundar," tegas Hendarman dalam jumpa pers kemarin (17/3).
Dia didampingi seluruh eselon I di lingkungan Kejagung, selain Kemas. Mereka adalah Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, JAM Pengawasan M.S. Rahardjo, JAM Intelijen Wisnu Subroto, JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Untung Udji Santoso, JAM Pembinaan Parnomo, serta JAM Pidana Umum (Pidum) Abdul Hakim Ritonga.
Menurut Hendarman, kejaksaan belum bisa memutus pelanggaran disiplin Kemas dan Salim terkait dengan kasus Urip. Tim pemeriksa internal masih menunggu hasil pemeriksaan Artalyta Suryani di KPK. "Derajat kesalahan dan hukumannya belum bisa diputus. Bila diputus hukuman ringan, ternyata dalam pemeriksaan (Artalyta) Suryani harus dihukum berat atau sedang. Meski demikian, pasal-pasalnya itu bisa dikenakan (hukuman) sementara," jelas Hendarman.
Dia berjanji, seluruh jaksa yang terlibat akan dikenai sanksi disiplin, bila sudah ada putusan inkracht atas kasus penerimaan uang USD 660 ribu oleh Urip.
Hendarman menegaskan, pencopotan tersebut tidak didasarkan pada pelanggaran disiplin sesuai PP No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS. "Permasalahannya, kredibilitas pejabat di Gedung Bundar sudah menurun. Menurut wakil jaksa agung, (Kemas Yahya dan Salim) sudah tidak pantas," ujar alumnus hukum Undip, Semarang, tersebut.
Bila tetap menjabat, kata dia, masyarakat tidak percaya lagi, meski Kemas dan Salim bertindak apa pun. "Dengan adanya berita-berita di surat kabar, penafsiran kalau sudah tidak kredibel kan berarti sudah tidak layak. Jadi, pekerjaan mereka sudah tidak lagi dipercaya masyarakat," tegas mantan JAM Pidsus itu.
Dari informasi koran ini, pencopotan Kemas Yahya dan Salim didasarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No 69 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pengendalian Pengawasan Melekat (Waskat) Jaksa. Dalam perja tersebut, mekanisme waskat jaksa menjadi wewenang pejabat dua tingkat di atasnya. Kemas Yahya dan Salim merupakan pejabat dua tingkat di atas Urip.
Hendarman menambahkan, setelah dicopot, Kemas Yahya dan Salim ditempatkan pada jabatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.
Ditanya mekanisme penggantian JAM Pidsus, Hendarman menjawab, penentuan calon melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dan proses profile assessment. "Untuk (pengganti) JAM Pidsus, saya laporkan ke presiden dulu, karena pergantian eselon satu harus dengan keppres dan melalui proses TPA (tim penilai akhir). Saya akan laporkan selambat-lambatnya satu dua hari ini," ujar Hendarman.
Sementara itu, mekanisme pergantian Salim, lanjut Hendarman, menjadi kewenangan jaksa agung. Jaksa agung segera mengeluarkan surat keputusan penggantian Salim. "Siapa yang mengganti dirdik nanti dilakukan penelitian terhadap lima (calon) pejabat. Dari lima itu dipilih satu yang pantas," jelas mantan kepala Kejati DI Jogjakarta itu.
Menurut Hendarman, Baperjakat mulai besok diinstruksikan memproses pergantian Kemas Yahya dan Salim. Baperjakat yang diketuai wakil jaksa agung dan beranggota eselon satu serta tim pembaruan kejaksaan itu juga diperintahkan merevitalisasi kinerja di Gedung Bundar.
Sumber :Jawa Pos
Subscribe to:
Posts (Atom)