Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji mengatakan, sangat gampang menelusuri aliran dana dari tersangka penggelapan pajak Gayus Tambunan karena para pelakunya sudah tertangkap semua.
"Untuk bongkar dana Rp28 miliar ini sangat gampang, tak susah. Orang-orangnya sudah ada ditangkap. Gayus, Andi Kosasih, Haposan sudah ditangkap. Hanya tinggal kemauan dan kejujuran," kata Susno Duadji pada Rapat Dengar Pendapat (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Kamis.
Menurut Susno, jika memang ada kemauan dan kejujuran maka tinggal menelusuri dari pengakuan Gayus Tambunan.
Susno menjelaskan bahwa Andi Kosasih telah mengakui bahwa uang Rp28 miliar di rekening Gayus yang sebelumnya diakui miliknya, ternyata bukan.
"Andi Kosasih sudah mengaku Rp28 miliar bukan uangnya. Dan Kosasih juga mengaku telah menyerahkan Rp5 miliar itu, tapi saya tak pernah terima," kata Susno.
Sebelumnya Susno juga menjelaskan bahwa ada oknum perwira yang meminta uang Rp5 miliar atas permintaan dirinya. Namun Susno membantah pernah meminta uang tersebut.
Lebih lanjut Susno mengatakan, tidak akan sulit menelusuri aliran dana Gayus tersebut.
"Yang jelas duit sudah dicairkan. Gayus yang tanda tangan. Kemana uangnya? Tinggal telusuri tanya Gayus. Mudah kalau mau," kata Susno.
Menurut Susno, dalam kasus itu yang jelas ada penyerahan uang tunai. Susno juga menjelaskan sudah ada kebohongan dari Andi Kosasih yang sudah mengaku bukan duitnya.
Menurut Susno, tinggal menelusuri bagaimana modusnya, apakah Gayus langsung potong seperti tukang parkir.
Menurut Susno penelusuran aliran dana Rp28 miliar tersebut penting dilakukan agar kasus itu tidak hanya berputar-putar di Susno.
Sumber : Antara edisi 8 April 2010
Komen Mas Guru : Iya, mestinya emang gampang. Tapi meskipun banyak pihak yang ikut turun tangan, kok nggak jelas2. Malah Susno sendiri yang justru dicari-cari kesalahannya. ( Ini seperti dikemukakan sendiri di tivi )
Friday, April 9, 2010
Friday, August 21, 2009
Kebenaran
Orang sering tidak menerima kebenaran karena mereka tidak suka bentuknya di mana kebenaran itu diberikan kepada mereka. ( Tolstoy )
Jika kamu tahu kebenaran, atau mengira kamu tahu kebenaran, sampaikan kepada oarng lain dengan cara sesederhana mungkin, seiring perasaan kasih terhadap mereka. ( Tolstoy )
Kebenaran yang diungkapkan dengan kata-kata adalah kekuatan terbesar dalam hidup kita. Kita tidak memahami kekuatan ini sama sekali karena akibat-akibatnya tidak terlihat seketika. ( Tolstoy )
Gunaken pikiran yang baik dari orang-orang bijak; jika kamu tidak dapat menciptakan pikiran-pikiran baik dan bijak yang serupa, maka paling tidak jangan menyebarkan pikiran-pikiran yang salah. ( Tolstoy )
Jangan berkata kepada anak yang sedang kamu ajar bahwa ada kebenaran terakhir, jika kamu sama sekali tidak yakin terhadapnya. Melakukan hal semacam ini merupakan kejahatan yang besar. ( Tolstoy )
Minus Gaji Ke-13, Hakim Tipikor Merasa Dirugikan
JAKARTA - Hakim Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak kunjung menerima gaji ke-13. Padahal, gaji ke-13 ini seharusnya diterima pada Juni 2009.
Hakim di pengadilan khusus yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karier kemudian merasa was-was dan dirugikan akibat kebijakan yang tidak jelas dari pemerintah.
"Kami sudah tidak dapat lagi, kalau sudah seperti ini kami merasa dirugikan," kata salah satu hakim karir, Teguh Hariyanto saat dihubungi wartawan, Jumat (21/8/2009).
Pada tahun sebelumnya, gaji ke-13 diterima seluruh hakim di Pengadilan Tipikor dengan besar gaji pokok dalam satu bulan. "Ini berarti sudah telat tiga bulan," sambungnya
Selain Teguh, ketujuh hakim lainnya yakni, Kresna Menon, Moefri, Moerdiono, Gus Rizal, Martini Mardja, dan Sutiono juga diperlakukan serupa.
Permasalahan ini sendiri sudah dikonfirmasi ke bagian keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, jawaban dari sana tak bisa menutup kegelisahan mereka.
"Mereka jawab nggak tahu, belum ada kabar juga," keluh Teguh.
Padahal, berdasar prestasi kerja, hakim di Pengadilan Tipikor mampu menjawab keraguan masyarakat mengenai penegakan hukum bagi koruptor di Indonesia. Maklum saja, pengadilan tersebut sudah menghukum banyak koruptor tanpa ada yang satupun yang dibebaskan
Sumber : okezone.com - 8/21/2009 6:03 AM Local Time
Komentar Mas Guru :
Begitulah Pak Hakim akibatnya kalo berani macem-macem sama para koruptor yang terhormat.
Bapak-bapak hakim yang mulia, keluhan Bapak-bapak pasti akan menjadi lagu terindah bagi koruptor-koruptor kita. Wallahualam bisawab.
Hakim di pengadilan khusus yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karier kemudian merasa was-was dan dirugikan akibat kebijakan yang tidak jelas dari pemerintah.
"Kami sudah tidak dapat lagi, kalau sudah seperti ini kami merasa dirugikan," kata salah satu hakim karir, Teguh Hariyanto saat dihubungi wartawan, Jumat (21/8/2009).
Pada tahun sebelumnya, gaji ke-13 diterima seluruh hakim di Pengadilan Tipikor dengan besar gaji pokok dalam satu bulan. "Ini berarti sudah telat tiga bulan," sambungnya
Selain Teguh, ketujuh hakim lainnya yakni, Kresna Menon, Moefri, Moerdiono, Gus Rizal, Martini Mardja, dan Sutiono juga diperlakukan serupa.
Permasalahan ini sendiri sudah dikonfirmasi ke bagian keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, jawaban dari sana tak bisa menutup kegelisahan mereka.
"Mereka jawab nggak tahu, belum ada kabar juga," keluh Teguh.
Padahal, berdasar prestasi kerja, hakim di Pengadilan Tipikor mampu menjawab keraguan masyarakat mengenai penegakan hukum bagi koruptor di Indonesia. Maklum saja, pengadilan tersebut sudah menghukum banyak koruptor tanpa ada yang satupun yang dibebaskan
Sumber : okezone.com - 8/21/2009 6:03 AM Local Time
Komentar Mas Guru :
Begitulah Pak Hakim akibatnya kalo berani macem-macem sama para koruptor yang terhormat.
Bapak-bapak hakim yang mulia, keluhan Bapak-bapak pasti akan menjadi lagu terindah bagi koruptor-koruptor kita. Wallahualam bisawab.
Sunday, June 28, 2009
Akhir 2009 Seluruh Desa Terkoneksi Internet
Malang (ANTARA News) - Pada akhir tahun 2009, seluruh desa yang ada di Indonesia ditargetkan bisa terjangkau jaringan telekomunikasi bahkan terkoneksi dengan akses internet.
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Prof. Dr. M. Nuh,Jumat, mengatakan, dari total desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sebanyak 31 ribu, pada akhir tahun 2009 dan paling lambat awal 2010 semua sudah tuntas jaringannya.
"Paling lambat awal tahun 2010 semua masyarakat pedesaan termasuk desa terpenci sekalipun sudah bisa menikmati jaringan telekomunikasi bahkan internet. Dan mereka juga sudah bisa mengoperasikannya," katanya di sela-sela peresmian akses intranet di rumah pintar Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Menurut mantan rektor ITS itu, untuk menyediakan jaringan (penyambungan) akses telekomunikasi dan internet tersebut disediakan anggaran sekitar Rp2 triliun pada tahun 2009.
Menkominfo berharap, setelah jaringan telekomunikasi tersambung di seluruh desa, yang menjadi pemikiran adalah keterjangkauan bagi masyarakat desa itu sendiri, sebab dari akses internet tersebut masyarakat bisa melakukan transaksi ekonomi antarmasyarakat.
Selain menyiapkan sambungan atau jaringan telekomunikasi, katanya, yang tidak kalah penting adalah isi (content) dari jaringan internet itu sendiri terutama yang berkaitan dengan e-education dan e-health.
Setelah semua desa tersambung dengan jaringan telekomunikasi dan internet, katanya, seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 72 ribu lebih itu ditargetkan memiliki rumah pintar lengkap dengan semua fasilitas penunjangnya termasuk jaringan internet.
Ia mengakui, saat ini Depkominfo bersama beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) yakni ITB, UI, ITS, Unair dan Unpad serta ITS tengah mengkajia dan meneliti pengaruh internet terhadap sosial, ekonomi dan budaya di lingkungan masyarakat.
Penelitian tersebut, katanya, dalam kurun waktu enam bulan diharapkan sudah tuntas."Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan sudah selesai agar hasilnya bisa dijadikan acuan bagi kita untuk mengambil langkah selanjutnya," tegas M.Nuh.
Sumber : Antara
Komentar Mas Guru : Tentunya berita ini menggembiraken seluruh warga repiblik Endonesya. Betapa tidak, kata berita kalo orang yang biasa berinternet itu bisa jadi pandai, mudah berinteraksi dengan seluruh orang dari seluruh dunia dan bisa berstransaksi dengan mudah, cepat dan murah.
Pokoknya, kebijakan Pak Mentri di atas top deh. Tapi, mangsalahnya, apakah perlu melibatkan beberapa PTN untuk menyelidiki dampak internet itu bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Bukankah sudah banyak hasil2 penelitian soal itu. Apa nggak sebaeknya PTN itu dilibatken untuk medidik masyarakat ndeso supaya bisa berinternet pada saat internet sudah masuk ndeso. Dan yang lebih penting,bagaimana caranya supaya penduduk ndeso itu bisa membeli internet yang sekarang ini belum begitu murah ?
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Prof. Dr. M. Nuh,Jumat, mengatakan, dari total desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sebanyak 31 ribu, pada akhir tahun 2009 dan paling lambat awal 2010 semua sudah tuntas jaringannya.
"Paling lambat awal tahun 2010 semua masyarakat pedesaan termasuk desa terpenci sekalipun sudah bisa menikmati jaringan telekomunikasi bahkan internet. Dan mereka juga sudah bisa mengoperasikannya," katanya di sela-sela peresmian akses intranet di rumah pintar Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Menurut mantan rektor ITS itu, untuk menyediakan jaringan (penyambungan) akses telekomunikasi dan internet tersebut disediakan anggaran sekitar Rp2 triliun pada tahun 2009.
Menkominfo berharap, setelah jaringan telekomunikasi tersambung di seluruh desa, yang menjadi pemikiran adalah keterjangkauan bagi masyarakat desa itu sendiri, sebab dari akses internet tersebut masyarakat bisa melakukan transaksi ekonomi antarmasyarakat.
Selain menyiapkan sambungan atau jaringan telekomunikasi, katanya, yang tidak kalah penting adalah isi (content) dari jaringan internet itu sendiri terutama yang berkaitan dengan e-education dan e-health.
Setelah semua desa tersambung dengan jaringan telekomunikasi dan internet, katanya, seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 72 ribu lebih itu ditargetkan memiliki rumah pintar lengkap dengan semua fasilitas penunjangnya termasuk jaringan internet.
Ia mengakui, saat ini Depkominfo bersama beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) yakni ITB, UI, ITS, Unair dan Unpad serta ITS tengah mengkajia dan meneliti pengaruh internet terhadap sosial, ekonomi dan budaya di lingkungan masyarakat.
Penelitian tersebut, katanya, dalam kurun waktu enam bulan diharapkan sudah tuntas."Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan sudah selesai agar hasilnya bisa dijadikan acuan bagi kita untuk mengambil langkah selanjutnya," tegas M.Nuh.
Sumber : Antara
Komentar Mas Guru : Tentunya berita ini menggembiraken seluruh warga repiblik Endonesya. Betapa tidak, kata berita kalo orang yang biasa berinternet itu bisa jadi pandai, mudah berinteraksi dengan seluruh orang dari seluruh dunia dan bisa berstransaksi dengan mudah, cepat dan murah.
Pokoknya, kebijakan Pak Mentri di atas top deh. Tapi, mangsalahnya, apakah perlu melibatkan beberapa PTN untuk menyelidiki dampak internet itu bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Bukankah sudah banyak hasil2 penelitian soal itu. Apa nggak sebaeknya PTN itu dilibatken untuk medidik masyarakat ndeso supaya bisa berinternet pada saat internet sudah masuk ndeso. Dan yang lebih penting,bagaimana caranya supaya penduduk ndeso itu bisa membeli internet yang sekarang ini belum begitu murah ?
Thursday, June 4, 2009
Coret Siswa yang Curangi UN, oh nasib....
Demikian judul berita harian Radar Malang edisi 3 Juni 2009. Isi berita tersebut secara garis besar adalah 3 institusi pendidikan tinggi negeri di Malang akan mencoret nama lulusan SMA yang telah melakuken kecurangan dalam Unas dari daftar PMDK. Karena yang disinyalir melakuken kecurangan ada 33 SMA, maka seluruh lulusan dari ke 33 SMA tersebut 'diharomken' masuk UB, UM dan UIN Maulana Malik Ibrahim.
Berita tersebut tentu cukup menyakitken bagi lulusan ke 33 SMA tersebut. Dan ancaman itu tidak hanya diperuntukken bagi siswa-siswa yang baru lulus doang. Siswa yang akan lulus di tahun-tahun mendatang juga tidak luput dari ancaman tersebut.
Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Yogi Sugito kemarin mengatakan, ada siswa dari dua sekolah itu yang telah diterima di UB melalui jalur PSB (penjaringan siswa berprestasi). Sayang, untuk jumlahnya, Yogi belum tahu pasti. Yang jelas, karena menganggap telah melakukan tindakan tidak jujur, siswa tersebut tetap dicoret. "Bahkan, untuk beberapa tahun ke depan, UB tidak menerima siswa dari sekolah yang melakukan kecurangan itu," tandas pria asal Tulungagung tersebut. (Radar Malang edisi 3 Juni 2009).
Keputusan Pak Rektor UB itu kayaknya perlu dipertimbangken ulang, apalagi jika sampai siswa-siswa yang nggak ikut-ikutan curang - siswa-siswa yang lulus tahun-tahun mendateng - harus terkena getahnya.Harusnya Pak Rektor melihat, apakah dalem kasus kecurangan itu yang paling bersalah itu siswanya, termasuk siswa yang sekarang masih kelas X dan XI ?
Kalo hemat Mas Guru, kesalahan utama adalah pada gagasan unas sebagai satu-satunya ukuran kelulusan siswa. Kalo nggak ada unas, pasti nggak akan ada siswa yang berbuat curang dalam unas. Karena usaha mereka selama 3 tahun hanya dinilai melalui unas yang hanya berlangsung nggak sampai seminggu, ya masuk akallah kalo mereka lantas menghalalken segala cara untuk lulus.
Kesalahan yang kedua ya pada sekolahan yang siswa-siswanya nggak lulus 100 prosen itu. Mana mungkin seluruh siswa melakukan kecurangan secara berjama'ah kalo nggak difasilitasi ? Cuma Mas Guru nggak berani menuduh siapa 'aktor intelektual' yang memfasilitasi tersebut ? Yang jelas, hel yang mustahal kalo pihak sekolah nggak tahu kalo seluruh siswanya melakuken kecurangan secara berjama'ah.
Nah, karena pelaku 'kejahatan ini' banyak unsur yang mungkin terlibat, pantaskah jika hanya siswa doang yang harus menanggung dosa dan sengsaranya ?
Berita tersebut tentu cukup menyakitken bagi lulusan ke 33 SMA tersebut. Dan ancaman itu tidak hanya diperuntukken bagi siswa-siswa yang baru lulus doang. Siswa yang akan lulus di tahun-tahun mendatang juga tidak luput dari ancaman tersebut.
Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Yogi Sugito kemarin mengatakan, ada siswa dari dua sekolah itu yang telah diterima di UB melalui jalur PSB (penjaringan siswa berprestasi). Sayang, untuk jumlahnya, Yogi belum tahu pasti. Yang jelas, karena menganggap telah melakukan tindakan tidak jujur, siswa tersebut tetap dicoret. "Bahkan, untuk beberapa tahun ke depan, UB tidak menerima siswa dari sekolah yang melakukan kecurangan itu," tandas pria asal Tulungagung tersebut. (Radar Malang edisi 3 Juni 2009).
Keputusan Pak Rektor UB itu kayaknya perlu dipertimbangken ulang, apalagi jika sampai siswa-siswa yang nggak ikut-ikutan curang - siswa-siswa yang lulus tahun-tahun mendateng - harus terkena getahnya.Harusnya Pak Rektor melihat, apakah dalem kasus kecurangan itu yang paling bersalah itu siswanya, termasuk siswa yang sekarang masih kelas X dan XI ?
Kalo hemat Mas Guru, kesalahan utama adalah pada gagasan unas sebagai satu-satunya ukuran kelulusan siswa. Kalo nggak ada unas, pasti nggak akan ada siswa yang berbuat curang dalam unas. Karena usaha mereka selama 3 tahun hanya dinilai melalui unas yang hanya berlangsung nggak sampai seminggu, ya masuk akallah kalo mereka lantas menghalalken segala cara untuk lulus.
Kesalahan yang kedua ya pada sekolahan yang siswa-siswanya nggak lulus 100 prosen itu. Mana mungkin seluruh siswa melakukan kecurangan secara berjama'ah kalo nggak difasilitasi ? Cuma Mas Guru nggak berani menuduh siapa 'aktor intelektual' yang memfasilitasi tersebut ? Yang jelas, hel yang mustahal kalo pihak sekolah nggak tahu kalo seluruh siswanya melakuken kecurangan secara berjama'ah.
Nah, karena pelaku 'kejahatan ini' banyak unsur yang mungkin terlibat, pantaskah jika hanya siswa doang yang harus menanggung dosa dan sengsaranya ?
Subscribe to:
Posts (Atom)