Konon, ada sebuah negeri yang suka membiarkan berbagai masalah muncul. Baru setelah ada ekses dari masalah tersebut, barulah pejabat-pejabat kalang kabut mencari penyelesaian. Jika tidak timbul ekses, maka masalah yang ada akan dibiarkan terus, sampai hilang sendiri diterpa angin. Barangkali demikian pikiran para pejabat kita yang tak mampu melakukan langkah-langkah antisipatif.
Berikut ini merupakan sebuah contoh berita, bagaimana seorang pejabat, pejabat pusat lagi, tergopoh-gopoh dan kalang-kabut membenahi jalan raya yang bolong-bolong setelah Sophan Saphian terjungkar hingga meninggal. Jalanan itu sudah lama bolong-bolong, namun, barangkali sengaja dibiarkan saja.
Berikut beritanya :
Lubang yang Menewaskan Sophan Langsung Ditambal
NGAWI - Sophan Sophiaan menjadi tumbal perbaikan jalan rusak antara Ngawi dan Mantingan. Lubang besar di Kedung Galar, Mantingan, yang membuat motor Harley-Davidson Electra Glide milik Sophan terpelanting kemarin (18/5) langsung ditambal pemerintah.
Kepala Bidang Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Zamharir Basyuni menjelaskan, pihaknya diperintah pusat untuk menambal jalan rusak tersebut. Pembenahan jalan itu dilaksanakan Sabtu pukul 14.30.
Bukan hanya lubang itu yang dibenahi. Ada sejumlah titik antara Ngawi hingga Mantingan yang ditambal. Total ada 28 titik jalan rusak, tapi baru sebagian yang bisa ditangani.
Sisa kerusakan yang masih tersebar antara Caruban-Ngawi-Mantingan akan diperbaiki secara tambal sulam sembari menunggu dana berikutnya turun. "Pada 2008 ini, kami hanya mendapat anggaran untuk perbaikan sekitar 12 kilometer jalan arah Jatim-Jateng," kata Zamharir.
Kerusakan jalan di Ngawi cukup parah karena pernah terendam banjir akhir tahun lalu. Di Jururejo, warga sudah memberi ranting tanaman untuk menutup lubang jalan yang terlalu besar. "Sebab, lubang itu sering membuat sepeda motor terperosok," jelas Agus Rohadi, warga Ngawi.
Selain itu, Jembatan Jrubong juga ambrol dan sampai sekarang masih diperbaiki. Di Paing, aspal juga amblas, sehingga membuat jalur jalan dipindahkan untuk kendaraan berat. Kendaraan bertonase besar yang melintasi Ngawi-Solo dan sebaliknya dilarang melewati Ngawi-Caruban, namun diarahkan ke jalur Geneng-Maospati menuju Madiun.
Sumber :Jawa Pos
Monday, May 19, 2008
Wednesday, May 7, 2008
Kapan Blog Punya Power Seperti Media Masa ?
Pengaruh Media Massa Indonesia Semakin Kuat
Pontianak (ANTARA News) - Kebebasan pers di Indonesia kini memberi kekuatan strategis pada upaya diplomasi serta mampu mempengaruhi negara lain dalam kaitan hubungan antarnegara baik tingkat bilateral maupun regional.
"Beberapa kasus menunjukkan bahwa media massa amat berperan dalam membangun kekuatan yang strategis," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Media Massa, Henry Subiakto di Pontianak, Selasa
Ia mencontohkan reaksi terhadap tudingan Presiden Timor Leste Ramos Horta bahwa wartawati Metro TV Desi Anwar membantu tokoh pemberontak, Alfredo Reinaldo, dalam insiden serangan terhadap Horta di Dili, 11 Februari 2008.
Kemudian pernyataan Menteri Penasehat Singapura, Lee Kuan Yew bahwa media massa di Indonesia berperan dalam gagalnya nota kesepahaman antara Indonesia - Singapura mengenai pemanfaatan wilayah RI untuk latihan militer negara "Singa" itu.
Menurut Henry Subiakto, semakin kuatnya pengaruh itu akan membawa keuntungan yakni "mengalirnya" informasi dari Indonesia ke luar negeri. Secara langsung maupun tidak, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia termasuk bangsa yang besar.
"Gagasan-gagasan cerdas dari Indonesia bisa `diekspor`. Bahwa Indonesia juga punya kelebihan lain di bidang budaya dan media meski secara sosial ekonomi terutama di perbatasan masih tertinggal," katanya.
Ia mengakui, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia sering "kelabakan" dengan pemberitaan oleh media asing. "Sekarang, terkadang media massa Indonesia malah lebih lugas dan tegas dalam menyampaikan pemberitaan," kata Henry yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA itu.
Ia menambahkan, bangsa Indonesia harus memanfaatkan dan mengoptimalkan segala perubahan serta potensi yang dimiliki media massa untuk memperkuat semangat nasionalisme.
"Dengan segala keberagamannya, Indonesia membutuhkan media massa sebagai pemersatu bangsa," katanya. Ia juga mengkritisi media massa yang masih "mengagungkan" pihak asing sebagai pemberi informasi karena secara tidak sadar akan menjadi bagian dari propaganda negara tersebut.
"Harusnya bangga dengan milik bangsa Indonesia sendiri," kata dia. Sementara Pemerintah, lanjutnya, akan berperan sebagai penjamin terhadap kebebasan pers yang tidak hanya dimiliki oleh media massa.
"Kebebasan pers akan mendorong pemerintahan yang lebih hati-hati, cerdas dan bijaksana terutama terkait kebijakan publik," kata Henry Subiakto.
Sumber : Antara
Pertanyaan Mas Guru : Andaikan Blog punya power seperti itu ?
Pontianak (ANTARA News) - Kebebasan pers di Indonesia kini memberi kekuatan strategis pada upaya diplomasi serta mampu mempengaruhi negara lain dalam kaitan hubungan antarnegara baik tingkat bilateral maupun regional.
"Beberapa kasus menunjukkan bahwa media massa amat berperan dalam membangun kekuatan yang strategis," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Media Massa, Henry Subiakto di Pontianak, Selasa
Ia mencontohkan reaksi terhadap tudingan Presiden Timor Leste Ramos Horta bahwa wartawati Metro TV Desi Anwar membantu tokoh pemberontak, Alfredo Reinaldo, dalam insiden serangan terhadap Horta di Dili, 11 Februari 2008.
Kemudian pernyataan Menteri Penasehat Singapura, Lee Kuan Yew bahwa media massa di Indonesia berperan dalam gagalnya nota kesepahaman antara Indonesia - Singapura mengenai pemanfaatan wilayah RI untuk latihan militer negara "Singa" itu.
Menurut Henry Subiakto, semakin kuatnya pengaruh itu akan membawa keuntungan yakni "mengalirnya" informasi dari Indonesia ke luar negeri. Secara langsung maupun tidak, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia termasuk bangsa yang besar.
"Gagasan-gagasan cerdas dari Indonesia bisa `diekspor`. Bahwa Indonesia juga punya kelebihan lain di bidang budaya dan media meski secara sosial ekonomi terutama di perbatasan masih tertinggal," katanya.
Ia mengakui, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia sering "kelabakan" dengan pemberitaan oleh media asing. "Sekarang, terkadang media massa Indonesia malah lebih lugas dan tegas dalam menyampaikan pemberitaan," kata Henry yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA itu.
Ia menambahkan, bangsa Indonesia harus memanfaatkan dan mengoptimalkan segala perubahan serta potensi yang dimiliki media massa untuk memperkuat semangat nasionalisme.
"Dengan segala keberagamannya, Indonesia membutuhkan media massa sebagai pemersatu bangsa," katanya. Ia juga mengkritisi media massa yang masih "mengagungkan" pihak asing sebagai pemberi informasi karena secara tidak sadar akan menjadi bagian dari propaganda negara tersebut.
"Harusnya bangga dengan milik bangsa Indonesia sendiri," kata dia. Sementara Pemerintah, lanjutnya, akan berperan sebagai penjamin terhadap kebebasan pers yang tidak hanya dimiliki oleh media massa.
"Kebebasan pers akan mendorong pemerintahan yang lebih hati-hati, cerdas dan bijaksana terutama terkait kebijakan publik," kata Henry Subiakto.
Sumber : Antara
Pertanyaan Mas Guru : Andaikan Blog punya power seperti itu ?
Friday, May 2, 2008
PTN vs PTS
Terimbas oleh eforia otoda, pengelola berbagai PTN tampaknya mulai gelap mata. Gambaran ini bisa kita lihat pada saat para rektor PTN memutusken untuk tidak menggunaken model SPMB seperti tahun-tahun sebelumnya, dan kembali ke model UMPTN. Alasannya saat itu, karena dengan SPMB dana dari calon mahasiswa tidak masuk ke kas negara.
Jika dipikir lebih jauh, sebetulnya alasan itu terasa dibuat-buat. Karena, meski dana tersebut dimasukken ke kas negara, toh akhirnya mereka ambil kembali. Tapi, biarlah kita tidak mempersoalken itu.
Yang justru menjadi pikiran kita adalah dengan otonomi penerimaan mahasiswa baru ada di tangan mereka, justru akan banyak pihak yang dirugiken. Dengan otonomi tersebut, hampir semua PTN menaikken jumlah kuota penerimaan mahasiswa barunya. Penambahan kuota ini umumnya tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas, dosen dan lain sebagainya. Bisa diprediksi bahwa tanpa penambahan fasilitas dan dosen, minimal, penambahan kuota tersebut akan merugiken mahasiswa. Karena jumlah dosen dan fasilitas yang sama akan dipergunaken untuk melyani jumlah mahasiswa yang lebih besar. Kondisi ini pasti akan menurunken kualitas pelayanan.
Dari situ bisa kita simpulken bahwa PTN lebih mementingkan income ( pendapatan dana ) daripada kualitas lulusannya. Kalau saat ini sering dikatakaken kualitas lulusan kita terkategori kurang baek, bagaimana jika pelayanan institusi pendidikan tinggi diturunken ? Pasti kualitasnya akan lebih jeblok.
Selaen merugiken mahasiswa, kebijakan menaikken kuota tersebut juga merugiken PTS yang selama ini juga turut berjuang mencerdasken bangsa. Kita semua barangkali sudah mahfum kalau masyarakat kita masih lebih mempercayai kualitas PTN daripada PTS, meski asumsi tersebut tidak selalu benar. Dengan ditambah kuotanya, otomatis lebih jumlah lulusan SLTA akan banyak terserap PTN, sementara PTS akan semakin sulit mendapatkan calon mahasiswa baru. Jika ini diterusken, di masa yang akan dateng pasti akan banyak PTS bangkrut. Padahal mereka ini sudah punya sarana, dosen, pengalaman dan pengabdian. Apakah hal ini tidak menjadi pertimbangan para rektor PTN ? Juga apakah tidak dipertimbangken nasib dosen-dosen PTS yang selama ini mengandalken hidup dari pekerjaan mengajar jika sampai institusi tempat mereka mengabdi bangkrut ?
Memang ada omongan dari kalangan PTN, bahwa kalau mau survive ya harus bertarung secara sehat dan terbuka. Mari kita pertimbangken, sehatkah pertarungan antara PTN dan PTS dalam kondisi seperti sekarang ? Selama ini PTN telah banyak mendapatken dana dari pemerintah : mulai gaji dosen, biaya operasional, pembangunan fasilitas dan laen sebagainya. Sehingga, semua PTN dipastiken memiliki modal bersaing yang amat memadai. Sementara PTS ? Dana utama untuk gaji dosen, operasional maupun pengembangan sebagian besar hanya dari uang mahasiswa. Sehingga, sarana dan prasarana yang dimiliki umumnya jauh dari kata memadai jika dibandingken dengan yang dimiliki PTN. Jika dipaksa bersaing dengan PTN dalam menggalang calon mahasiswa baru, ibarat pertarungan gajah dengan semut. Apakah ini yang disebut persaingan yang sehat ?
Menyikapi hal ini, mau tidak mau, PTS-PTS harus mengembangken berbagai kiat untuk mendapatken mahasiswa baru. Berikut ini ada beberapa kita yang telah dilakuken PTS-PTS di Malang :
PTS Pasang Kuda-Kuda
MALANG - Pengelola PTS di Malang menguatkan barisan internal lembaganya menghadapi PTN yang menambah kuota mahasiswa nonreguler. Terobosan-terobosan pun disiapkan.
Unisma misalnya. Tahun ini kampus di kawasan Dinoyo ini tidak menaikkan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru. "Mau tidak mau harus ada terobosan baru. Tidak hanya menggairahkan prodi yang mulai sepi peminat, tapi juga tidak menaikkan biaya (pendidikan)," tegas Rektor Unisma Dr Ir Abdul Mukri Prabowo Senin (28/4) kemarin.
Sementara, STIE MCE (Malang Kucecwara) kini konsentrasi "menjual" lulusannya. Aspek ini dinilai bisa masuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih PTN. "Sebelum lulus, alumni kami imbangi dengan materi soft skills," ujar Ali Lating, humas STIE MCE kemarin (30/4).
Upaya tersebut tak cukup berhenti di situ. Saat wisuda, STIE MCE telah menyiapkan strategi baru. Yakni, melakukan rekrutmen tenaga kerja di kampus. Caranya, dengan mengundang sejumlah perusahaan besar untuk menyeleksi lulusan STIE MCE sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. "Memang baru tahun pertama. Kami yakin, upaya ini akan menambah nilai plus bagi masyarakat dalam memilih PTS," katanya.
Hal yang sama juga dilakukan Universitas Kanjuruhan (Unikan) Malang. Rektor Unikan Drs Amir Sutedjo SH MPd mengatakan, menyikapi persaingan maba, Unikan lebih memilih jemput bola. Artinya, manajemen melakukan terobosan langsung dengan kampanye di berbagai daerah. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga kawasan Indonesia timur. Untuk maba dari Indonesia timur, pihaknya menjemput langsung di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
"Sampai di Malang, kami tampung dan diberi uang saku sampai dapat pondokan tetap," ujar Tedjo, sapaan akrab Amir Sutedjo.
Langkah lain, lembaga ini juga merombak tampilan fisik dan kurikulum sekaligus. Bahkan, beberapa ruang kuliah dipantau langsung dengan kamera CCTV. "Selain promosi, kami terus menggalakkan budaya penjaminan mutu," tandas dia.
Sumber Jawa Pos edisi Kamis, 2 Mei 2008
Jika dipikir lebih jauh, sebetulnya alasan itu terasa dibuat-buat. Karena, meski dana tersebut dimasukken ke kas negara, toh akhirnya mereka ambil kembali. Tapi, biarlah kita tidak mempersoalken itu.
Yang justru menjadi pikiran kita adalah dengan otonomi penerimaan mahasiswa baru ada di tangan mereka, justru akan banyak pihak yang dirugiken. Dengan otonomi tersebut, hampir semua PTN menaikken jumlah kuota penerimaan mahasiswa barunya. Penambahan kuota ini umumnya tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas, dosen dan lain sebagainya. Bisa diprediksi bahwa tanpa penambahan fasilitas dan dosen, minimal, penambahan kuota tersebut akan merugiken mahasiswa. Karena jumlah dosen dan fasilitas yang sama akan dipergunaken untuk melyani jumlah mahasiswa yang lebih besar. Kondisi ini pasti akan menurunken kualitas pelayanan.
Dari situ bisa kita simpulken bahwa PTN lebih mementingkan income ( pendapatan dana ) daripada kualitas lulusannya. Kalau saat ini sering dikatakaken kualitas lulusan kita terkategori kurang baek, bagaimana jika pelayanan institusi pendidikan tinggi diturunken ? Pasti kualitasnya akan lebih jeblok.
Selaen merugiken mahasiswa, kebijakan menaikken kuota tersebut juga merugiken PTS yang selama ini juga turut berjuang mencerdasken bangsa. Kita semua barangkali sudah mahfum kalau masyarakat kita masih lebih mempercayai kualitas PTN daripada PTS, meski asumsi tersebut tidak selalu benar. Dengan ditambah kuotanya, otomatis lebih jumlah lulusan SLTA akan banyak terserap PTN, sementara PTS akan semakin sulit mendapatkan calon mahasiswa baru. Jika ini diterusken, di masa yang akan dateng pasti akan banyak PTS bangkrut. Padahal mereka ini sudah punya sarana, dosen, pengalaman dan pengabdian. Apakah hal ini tidak menjadi pertimbangan para rektor PTN ? Juga apakah tidak dipertimbangken nasib dosen-dosen PTS yang selama ini mengandalken hidup dari pekerjaan mengajar jika sampai institusi tempat mereka mengabdi bangkrut ?
Memang ada omongan dari kalangan PTN, bahwa kalau mau survive ya harus bertarung secara sehat dan terbuka. Mari kita pertimbangken, sehatkah pertarungan antara PTN dan PTS dalam kondisi seperti sekarang ? Selama ini PTN telah banyak mendapatken dana dari pemerintah : mulai gaji dosen, biaya operasional, pembangunan fasilitas dan laen sebagainya. Sehingga, semua PTN dipastiken memiliki modal bersaing yang amat memadai. Sementara PTS ? Dana utama untuk gaji dosen, operasional maupun pengembangan sebagian besar hanya dari uang mahasiswa. Sehingga, sarana dan prasarana yang dimiliki umumnya jauh dari kata memadai jika dibandingken dengan yang dimiliki PTN. Jika dipaksa bersaing dengan PTN dalam menggalang calon mahasiswa baru, ibarat pertarungan gajah dengan semut. Apakah ini yang disebut persaingan yang sehat ?
Menyikapi hal ini, mau tidak mau, PTS-PTS harus mengembangken berbagai kiat untuk mendapatken mahasiswa baru. Berikut ini ada beberapa kita yang telah dilakuken PTS-PTS di Malang :
PTS Pasang Kuda-Kuda
MALANG - Pengelola PTS di Malang menguatkan barisan internal lembaganya menghadapi PTN yang menambah kuota mahasiswa nonreguler. Terobosan-terobosan pun disiapkan.
Unisma misalnya. Tahun ini kampus di kawasan Dinoyo ini tidak menaikkan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru. "Mau tidak mau harus ada terobosan baru. Tidak hanya menggairahkan prodi yang mulai sepi peminat, tapi juga tidak menaikkan biaya (pendidikan)," tegas Rektor Unisma Dr Ir Abdul Mukri Prabowo Senin (28/4) kemarin.
Sementara, STIE MCE (Malang Kucecwara) kini konsentrasi "menjual" lulusannya. Aspek ini dinilai bisa masuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih PTN. "Sebelum lulus, alumni kami imbangi dengan materi soft skills," ujar Ali Lating, humas STIE MCE kemarin (30/4).
Upaya tersebut tak cukup berhenti di situ. Saat wisuda, STIE MCE telah menyiapkan strategi baru. Yakni, melakukan rekrutmen tenaga kerja di kampus. Caranya, dengan mengundang sejumlah perusahaan besar untuk menyeleksi lulusan STIE MCE sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. "Memang baru tahun pertama. Kami yakin, upaya ini akan menambah nilai plus bagi masyarakat dalam memilih PTS," katanya.
Hal yang sama juga dilakukan Universitas Kanjuruhan (Unikan) Malang. Rektor Unikan Drs Amir Sutedjo SH MPd mengatakan, menyikapi persaingan maba, Unikan lebih memilih jemput bola. Artinya, manajemen melakukan terobosan langsung dengan kampanye di berbagai daerah. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga kawasan Indonesia timur. Untuk maba dari Indonesia timur, pihaknya menjemput langsung di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
"Sampai di Malang, kami tampung dan diberi uang saku sampai dapat pondokan tetap," ujar Tedjo, sapaan akrab Amir Sutedjo.
Langkah lain, lembaga ini juga merombak tampilan fisik dan kurikulum sekaligus. Bahkan, beberapa ruang kuliah dipantau langsung dengan kamera CCTV. "Selain promosi, kami terus menggalakkan budaya penjaminan mutu," tandas dia.
Sumber Jawa Pos edisi Kamis, 2 Mei 2008
Saturday, April 26, 2008
Kere Munggah Bale
Kakek saya pernah ngasih nasehat padaku saat aku kecil.
Sabda beliau saat itu "Ngger, entar jika kamu jadi orang terpandang, berkedudukan atawa kaya sekali, kamu harus waspada pada dirimu sendiri."
"Kenapa memangnya kek, wong diri sendiri kok perlu diwaspadai,"begitu tanyaku tak mengerti.
"Orang yang tiba-tiba punya punya kuasa sehingga menjadi orang terpandang, berkedudukan atawa kaya sekali, kalau ndak bisa menguasai diri, biasanya akan menjadi adigang,adigung dan adiguna. Itu ibarat Kere Munggah Bale," Kakek memberi penjelasan.
Di negeri kita ini, salah satu institusi yang dumadakan punya kuasa powerfull adalah legislatif. Di Zaman mbah Harto dulu, peranan mereka hanyalah tukang 'nggah nggih' dan tukang stempel dhawuh mbah Harto. Setelah zaman reformasi, meski pun tak perlu ikut memperjuangkan gerakan reformasi tersebut, mereka bak mendapat buah durian dari gerakan reformasi tersebut.
Hak-hak mereka sebagai legislatif sepenuhnya mereka genggam. Dengan hak tersebut,mereka kini berani maido presiden. Dengan begitu, hak mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, rakyat yang rela berdarah-darah di saat kampanye supaya para caleg mereka bisa duduk di kursi empuk parlemen.
Tapi, tampaknya, hak istimewa itu tidak ingin mereka pergunakan sepenuh ( hati ) mereka. Pasalnya, mereka lebih menyukai memperjuangkan hak pribadi mereka. Semisal, kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, tambahan berbagai fasilitas dan tambahan-tambahan yang laen. Meski rakyat menjerit-jerit dicekik kemelaratan, mereka kayaknya ndak peduli. Mungkin mereka berpikir, 'Ngapain mau jadi orang melarat ?'
Tapi soal itu, maksudnya kurang sungguh-sungguh memikirkan rakyat banyak, adalah hak mereka. Rakyat banyak mulai mafhum dengan kelakuan orang-orang yang pernah mereka perjuangkan di saat kampanye pemilu. Namun ada banyolan yang menyakiti hati kita semua yang dilakukan oleh anggota DPR. Di saat ada anggota mereka yang ketangkep basah melakukan tindak korupsi oleh KPK, dan ruang kerja anggota yang diduga melakukan korupsi ini akan digeledah oleh KPK, mereka jadi muntap dan mencak-mencak. Bahkan ndak tanggung-tanggung, salah satu dari anggota dari warga'yang terhormat tersebut melontarkan gagasan untuk memberangus KPK yang dianggap berani kurang ajar kepada warga terhormat itu.
Perhatikan cuplikan berita berikut :
Reaksi ekstrem itu semakin menunjukkan bahwa politisi Senayan berusaha melakukan proteksi dari upaya pengusutan korupsi yang dilakukan KPK. Sehari sebelumnya, para pimpinan DPR telah bermufakat untuk menolak penggeledahan yang akan dilakukan KPK di ruang kerja anggota Komisi IV Al Amin Nasution. Al Amin tertangkap basah dengan dugaan menerima suap. Kabarnya, KPK juga akan memeriksa enam ruang kerja anggota DPR lain terkait kasus Al Amin. DPR tidak mau digeledah karena ingin mempertahankan martabat lembaganya.
Keinginan untuk membubarkan KPK itu terletup dari anggota Komisi III Ahmad Fauzi. "KPK ini sudah terlalu superbody," kata Fauzi yang berasal dari Partai Demokrat itu di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.
Sumber Jawa Pos
Beberapa hari sebelumnya, sebelum AL Amin ketangkep, kalangan DPR berencana menuntut group band Slank. Pasalanya, group band itu dinilai telah lancang memberi cap yang ndak elok untuk DPR. Untungnya, Al Amin segera ketangkep, sehingga DPR urung menuntut Slank. Mas Guru ndak tahu kenapa rencana menuntut Slank gagal dengan tiba-tiba paskah ketangkepnya Al Amin. Apa mereka berpikir 'Jangan-jangan yang dilaguken Slank itu emang bener ? Hanya Allah yang Maha Tahu.
Tapi pelajaran penting yang harus diperhatiken adalah JANGAN SEKALI-SEKALI LANCANG KEPADA DPR KALAU INGIN SELAMET. Dan mudah-mudah ndak ada anggota DPR yang membaca postingan ini, supaya blog ini juga selamet.
Sabda beliau saat itu "Ngger, entar jika kamu jadi orang terpandang, berkedudukan atawa kaya sekali, kamu harus waspada pada dirimu sendiri."
"Kenapa memangnya kek, wong diri sendiri kok perlu diwaspadai,"begitu tanyaku tak mengerti.
"Orang yang tiba-tiba punya punya kuasa sehingga menjadi orang terpandang, berkedudukan atawa kaya sekali, kalau ndak bisa menguasai diri, biasanya akan menjadi adigang,adigung dan adiguna. Itu ibarat Kere Munggah Bale," Kakek memberi penjelasan.
Di negeri kita ini, salah satu institusi yang dumadakan punya kuasa powerfull adalah legislatif. Di Zaman mbah Harto dulu, peranan mereka hanyalah tukang 'nggah nggih' dan tukang stempel dhawuh mbah Harto. Setelah zaman reformasi, meski pun tak perlu ikut memperjuangkan gerakan reformasi tersebut, mereka bak mendapat buah durian dari gerakan reformasi tersebut.
Hak-hak mereka sebagai legislatif sepenuhnya mereka genggam. Dengan hak tersebut,mereka kini berani maido presiden. Dengan begitu, hak mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, rakyat yang rela berdarah-darah di saat kampanye supaya para caleg mereka bisa duduk di kursi empuk parlemen.
Tapi, tampaknya, hak istimewa itu tidak ingin mereka pergunakan sepenuh ( hati ) mereka. Pasalnya, mereka lebih menyukai memperjuangkan hak pribadi mereka. Semisal, kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, tambahan berbagai fasilitas dan tambahan-tambahan yang laen. Meski rakyat menjerit-jerit dicekik kemelaratan, mereka kayaknya ndak peduli. Mungkin mereka berpikir, 'Ngapain mau jadi orang melarat ?'
Tapi soal itu, maksudnya kurang sungguh-sungguh memikirkan rakyat banyak, adalah hak mereka. Rakyat banyak mulai mafhum dengan kelakuan orang-orang yang pernah mereka perjuangkan di saat kampanye pemilu. Namun ada banyolan yang menyakiti hati kita semua yang dilakukan oleh anggota DPR. Di saat ada anggota mereka yang ketangkep basah melakukan tindak korupsi oleh KPK, dan ruang kerja anggota yang diduga melakukan korupsi ini akan digeledah oleh KPK, mereka jadi muntap dan mencak-mencak. Bahkan ndak tanggung-tanggung, salah satu dari anggota dari warga'yang terhormat tersebut melontarkan gagasan untuk memberangus KPK yang dianggap berani kurang ajar kepada warga terhormat itu.
Perhatikan cuplikan berita berikut :
Reaksi ekstrem itu semakin menunjukkan bahwa politisi Senayan berusaha melakukan proteksi dari upaya pengusutan korupsi yang dilakukan KPK. Sehari sebelumnya, para pimpinan DPR telah bermufakat untuk menolak penggeledahan yang akan dilakukan KPK di ruang kerja anggota Komisi IV Al Amin Nasution. Al Amin tertangkap basah dengan dugaan menerima suap. Kabarnya, KPK juga akan memeriksa enam ruang kerja anggota DPR lain terkait kasus Al Amin. DPR tidak mau digeledah karena ingin mempertahankan martabat lembaganya.
Keinginan untuk membubarkan KPK itu terletup dari anggota Komisi III Ahmad Fauzi. "KPK ini sudah terlalu superbody," kata Fauzi yang berasal dari Partai Demokrat itu di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.
Sumber Jawa Pos
Beberapa hari sebelumnya, sebelum AL Amin ketangkep, kalangan DPR berencana menuntut group band Slank. Pasalanya, group band itu dinilai telah lancang memberi cap yang ndak elok untuk DPR. Untungnya, Al Amin segera ketangkep, sehingga DPR urung menuntut Slank. Mas Guru ndak tahu kenapa rencana menuntut Slank gagal dengan tiba-tiba paskah ketangkepnya Al Amin. Apa mereka berpikir 'Jangan-jangan yang dilaguken Slank itu emang bener ? Hanya Allah yang Maha Tahu.
Tapi pelajaran penting yang harus diperhatiken adalah JANGAN SEKALI-SEKALI LANCANG KEPADA DPR KALAU INGIN SELAMET. Dan mudah-mudah ndak ada anggota DPR yang membaca postingan ini, supaya blog ini juga selamet.
Monday, April 21, 2008
Mungkin Harmoko Telah Tobat ?
Barangkali hampir setiap orang yang sedikit dewasa pasti pernah dengar adagium 'tidak ada yang abadi dalam politik'. Pilihan menjadi kawan atau lawan bergantung pada kepentingannya. Yang cocok dengan kepentingan, akan dipilih menjadi kawan. Sebaliknya, yang bertentangan dengan kepentingan dipastiken bakal menjadi lawan. Mas Guru kira ini bukanlah rahasia. Semua orang tahu.
Aneh bin ajaib, politikus selevel Firman Subagyo, yang saat ini menjabat Ketua DPP Partai Golkar, merasa nggumun umun-umun ketika Bung Harmoko, pemilik hak paten 'menurut petunjuk Bapak Presiden' ujug-ujug ikut andil dalam pendirian partai baru Partai Kerakyatan Nasional (PKN). Menurut Bagyo, harusnya Harmoko risi pada diri sendiri kalau pada mendirikan partai baru.
Beritanya sebagai berikut :
Petinggi Golkar Kecewa pada Harmoko
Dirikan PKN Dinilai Beri Contoh Tidak Baik
JAKARTA - Ikut andilnya Harmoko dalam pendirian Partai Kerakyatan Nasional (PKN) mengecewakan sejumlah petinggi Partai Golkar. Sebab, mantan menteri penerangan pada era Orde Baru itu pernah memegang posisi puncak Golkar.
Bahkan, Harmoko menjadi ketua umum pertama di kubu beringin yang berasal dari kalangan sipil, meski posisi itu diperoleh melalui penunjukan Soeharto. "Tokoh-tokoh yang termasuk pinisepuh di Partai Golkar seharusnya risi pada diri sendiri kalau pada mendirikan partai baru," kata Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo di Jakarta kemarin (20/4).
Menurut dia, komitmen tokoh-tokoh senior sangat diperlukan untuk ikut membesarkan serta memperkuat posisi Partai Golkar.
Firman lantas membandingkan sikap Harmoko dengan kembalinya sejumlah kader Partai Golkar yang pernah dipecat pada 2004 karena melawan garis kebijakan partai. Salah seorang korban pemecatan itu tak lain adalah dirinya. Gara-garanya, pada pilpres putaran kedua, mereka ikut mendukung pasangan SBY-Kalla.
Padahal, Partai Golkar yang saat itu dipimpin Akbar Tandjung secara resmi mengalihkan dukungan kepada pasangan Mega-Hasyim. Pilihan untuk melempar suara massa beringin ke Mega-Hasyim diambil setelah Wiranto-Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar gagal lolos putaran pertama. "Kalau yang junior saja komitmennya tinggi, lah yang senior kok malah memberi contoh yang tidak baik," ujarnya.
Dia menegaskan, sesuai AD/ART Partai Golkar, keanggotaan seseorang di Partai Golkar gugur dengan sendirinya jika orang itu menjadi anggota partai lain. "Termasuk keanggotaan sebagai pinisepuh Partai Golkar," tegasnya.
Meski begitu, Firman tetap menghargai hak setiap warga negara untuk mendirikan partai politik yang dilindungi konstitusi dan undang-undang. "Jadi, biarkan rakyat yang menguji. Mereka sudah cerdas," kata wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursydan Baldan juga menyayangkan langkah Harmoko. Meski setiap warga negara berhak mendirikan parpol, dia menilai seharusnya Harmoko tidak ikut-ikutan. Apalagi, mantan ketua MPR itu pernah menjadi ketua umum DPP Golkar 1994-1999. "Kalau ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, kan tetap bisa lewat Partai Golkar yang dulu pernah dia pimpin," kata mantan ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif itu.
Menurut Ferry, ruang pendirian parpol baru sebaiknya menjadi ruang bagi masyarakat yang belum pernah berpartai. Dengan demikian, pertumbuhan partai baru benar-benar membawa angin segar bagi bangsa, tidak malah berjalan di tempat. "Bukan sekadar daur ulang dengan baju baru," tegasnya.
Sumber : Jawa Pos
Barangkali yang perlu direnungkan mungkin saja Harmoko telah tobat???
Aneh bin ajaib, politikus selevel Firman Subagyo, yang saat ini menjabat Ketua DPP Partai Golkar, merasa nggumun umun-umun ketika Bung Harmoko, pemilik hak paten 'menurut petunjuk Bapak Presiden' ujug-ujug ikut andil dalam pendirian partai baru Partai Kerakyatan Nasional (PKN). Menurut Bagyo, harusnya Harmoko risi pada diri sendiri kalau pada mendirikan partai baru.
Beritanya sebagai berikut :
Petinggi Golkar Kecewa pada Harmoko
Dirikan PKN Dinilai Beri Contoh Tidak Baik
JAKARTA - Ikut andilnya Harmoko dalam pendirian Partai Kerakyatan Nasional (PKN) mengecewakan sejumlah petinggi Partai Golkar. Sebab, mantan menteri penerangan pada era Orde Baru itu pernah memegang posisi puncak Golkar.
Bahkan, Harmoko menjadi ketua umum pertama di kubu beringin yang berasal dari kalangan sipil, meski posisi itu diperoleh melalui penunjukan Soeharto. "Tokoh-tokoh yang termasuk pinisepuh di Partai Golkar seharusnya risi pada diri sendiri kalau pada mendirikan partai baru," kata Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo di Jakarta kemarin (20/4).
Menurut dia, komitmen tokoh-tokoh senior sangat diperlukan untuk ikut membesarkan serta memperkuat posisi Partai Golkar.
Firman lantas membandingkan sikap Harmoko dengan kembalinya sejumlah kader Partai Golkar yang pernah dipecat pada 2004 karena melawan garis kebijakan partai. Salah seorang korban pemecatan itu tak lain adalah dirinya. Gara-garanya, pada pilpres putaran kedua, mereka ikut mendukung pasangan SBY-Kalla.
Padahal, Partai Golkar yang saat itu dipimpin Akbar Tandjung secara resmi mengalihkan dukungan kepada pasangan Mega-Hasyim. Pilihan untuk melempar suara massa beringin ke Mega-Hasyim diambil setelah Wiranto-Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar gagal lolos putaran pertama. "Kalau yang junior saja komitmennya tinggi, lah yang senior kok malah memberi contoh yang tidak baik," ujarnya.
Dia menegaskan, sesuai AD/ART Partai Golkar, keanggotaan seseorang di Partai Golkar gugur dengan sendirinya jika orang itu menjadi anggota partai lain. "Termasuk keanggotaan sebagai pinisepuh Partai Golkar," tegasnya.
Meski begitu, Firman tetap menghargai hak setiap warga negara untuk mendirikan partai politik yang dilindungi konstitusi dan undang-undang. "Jadi, biarkan rakyat yang menguji. Mereka sudah cerdas," kata wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursydan Baldan juga menyayangkan langkah Harmoko. Meski setiap warga negara berhak mendirikan parpol, dia menilai seharusnya Harmoko tidak ikut-ikutan. Apalagi, mantan ketua MPR itu pernah menjadi ketua umum DPP Golkar 1994-1999. "Kalau ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, kan tetap bisa lewat Partai Golkar yang dulu pernah dia pimpin," kata mantan ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif itu.
Menurut Ferry, ruang pendirian parpol baru sebaiknya menjadi ruang bagi masyarakat yang belum pernah berpartai. Dengan demikian, pertumbuhan partai baru benar-benar membawa angin segar bagi bangsa, tidak malah berjalan di tempat. "Bukan sekadar daur ulang dengan baju baru," tegasnya.
Sumber : Jawa Pos
Barangkali yang perlu direnungkan mungkin saja Harmoko telah tobat???
Subscribe to:
Posts (Atom)