Komentar Mas Guru

Menjerat Penjual iPad

2011-07-05T02:26:00.001+07:00

Penahanan dua penjual perangkat iPad oleh polisi amat berlebihan. Mereka bukanlah penyelundup barang-barang elektronik skala besar. Tak sekadar menuruti undang-undang secara kaku, mestinya penegak hukum bersikap lebih bijak dalam menjerat orang yang diduga pelaku kejahatan.

Dian dan Randy, penjual komputer tablet itu, ditangkap pada November tahun lalu. Sebelumnya, mereka menawarkan barang elektronik ini lewat situs Internet www.kaskus.us. Polisi yang melihat iklan itu kemudian menyamar sebagai pembeli dan meminta transaksi dilakukan di sebuah mal. Saat transaksi itulah keduanya ditangkap dengan tuduhan menjual barang tanpa manual berbahasa Indonesia. Tuduhan lain, iPad yang mereka jual belum legal sebagai alat komunikasi resmi.Kelengkapan manual bahasa Indonesia memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat 1 J undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap barang yang dijual di Indonesia wajib dilengkapi manual berbahasa Indonesia. Adapun soal legalitas, karena iPad yang dijual belum memiliki stiker pengesahan dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka barang itu tergolong ilegal. Untuk pelanggaran tersebut, ancaman sanksi dari tiap undang-undang adalah 5 tahun dan 1 tahun penjara.

Tak ada yang salah dengan semangat kedua undang-undang itu. Dengan adanya kewajiban pencantuman manual berbahasa Indonesia, konsumen diuntungkan. Konsumen lebih mudah memahami barang yang mereka beli sehingga spesifikasi barang pun bisa dicek apakah sesuai dengan yang dijanjikan produsen. Kewajiban memasang stiker juga untuk memastikan bahwa produk yang beredar di sini dengan mudah dikontrol.

Persoalannya, semangat kedua undang-undang itu sebetulnya ditujukan bagi pengusaha kelas importir atau pabrik pembuat barang-barang elektronik. Merekalah target sesungguhnya penerapan kedua undang-undang itu. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, para importir atau pabrik barang elektronik di Indonesia tak mudah memasukkan barang yang tak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Penerapan kedua undang-undang itu juga diharapkan mampu menekan angka penyelundupan.

Polisi beralasan, penangkapan mereka justru sebagai pintu masuk untuk mengurai mata rantai penyelundupan. Alasan ini aneh karena, jika memang itu tujuannya, yang seharusnya dikejar polisi adalah para pedagang di mal pusat barang elektronik yang bertebaran di Jakarta. Tak sulit menemukan mereka. Tidak juga sulit menemukan bahwa di pusat-pusat perdagangan itu sangat banyak barang elektronik yang dijual tanpa manual berbahasa Indonesia, bahkan tanpa stiker pengesahan.

Menangkap orang yang menjual satu-dua barang tentengan dari luar negeri tak berdampak apa-apa jika tujuannya mengurangi penyelundupan. Lebih baik polisi melakukan operasi penindakan ke pusat-pusat penjualan barang elektronik atau ke para distributor. Dengan cara ini, efek jera akan jauh lebih besar.

Penahanan dua penjual perangkat iPad oleh polisi amat berlebihan. Mereka bukanlah penyelundup barang-barang elektronik skala besar. Tak sekadar menuruti undang-undang secara kaku, mestinya penegak hukum bersikap lebih bijak dalam menjerat orang yang diduga pelaku kejahatan.

Dian dan Randy, penjual komputer tablet itu, ditangkap pada November tahun lalu. Sebelumnya, mereka menawarkan barang elektronik ini lewat situs Internet www.kaskus.us. Polisi yang melihat iklan itu kemudian menyamar sebagai pembeli dan meminta transaksi dilakukan di sebuah mal. Saat transaksi itulah keduanya ditangkap dengan tuduhan menjual barang tanpa manual berbahasa Indonesia. Tuduhan lain, iPad yang mereka jual belum legal sebagai alat komunikasi resmi.

Kelengkapan manual bahasa Indonesia memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat 1 J undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap barang yang dijual di Indonesia wajib dilengkapi manual berbahasa Indonesia. Adapun soal legalitas, karena iPad yang dijual belum memiliki stiker pengesahan dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka barang itu tergolong ilegal. Untuk pelanggaran tersebut, ancaman sanksi dari tiap undang-undang adalah 5 tahun dan 1 tahun penjara.

Tak ada yang salah dengan semangat kedua undang-undang itu. Dengan adanya kewajiban pencantuman manual berbahasa Indonesia, konsumen diuntungkan. Konsumen lebih mudah memahami barang yang mereka beli sehingga spesifikasi barang pun bisa dicek apakah sesuai dengan yang dijanjikan produsen. Kewajiban memasang stiker juga untuk memastikan bahwa produk yang beredar di sini dengan mudah dikontrol.

Persoalannya, semangat kedua undang-undang itu sebetulnya ditujukan bagi pengusaha kelas importir atau pabrik pembuat barang-barang elektronik. Merekalah target sesungguhnya penerapan kedua undang-undang itu. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, para importir atau pabrik barang elektronik di Indonesia tak mudah memasukkan barang yang tak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Penerapan kedua undang-undang itu juga diharapkan mampu menekan angka penyelundupan.

Polisi beralasan, penangkapan mereka justru sebagai pintu masuk untuk mengurai mata rantai penyelundupan. Alasan ini aneh karena, jika memang itu tujuannya, yang seharusnya dikejar polisi adalah para pedagang di mal pusat barang elektronik yang bertebaran di Jakarta. Tak sulit menemukan mereka. Tidak juga sulit menemukan bahwa di pusat-pusat perdagangan itu sangat banyak barang elektronik yang dijual tanpa manual berbahasa Indonesia, bahkan tanpa stiker pengesahan.

Menangkap orang yang menjual satu-dua barang tentengan dari luar negeri tak berdampak apa-apa jika tujuannya mengurangi penyelundupan. Lebih baik polisi melakukan operasi penindakan ke pusat-pusat penjualan barang elektronik atau ke para distributor. Dengan cara ini, efek jera akan jauh lebih besar.

Penahanan dua penjual perangkat iPad oleh polisi amat berlebihan. Mereka bukanlah penyelundup barang-barang elektronik skala besar. Tak sekadar menuruti undang-undang secara kaku, mestinya penegak hukum bersikap lebih bijak dalam menjerat orang yang diduga pelaku kejahatan.

Dian dan Randy, penjual komputer tablet itu, ditangkap pada November tahun lalu. Sebelumnya, mereka menawarkan barang elektronik ini lewat situs Internet www.kaskus.us. Polisi yang melihat iklan itu kemudian menyamar sebagai pembeli dan meminta transaksi dilakukan di sebuah mal. Saat transaksi itulah keduanya ditangkap dengan tuduhan menjual barang tanpa manual berbahasa Indonesia. Tuduhan lain, iPad yang mereka jual belum legal sebagai alat komunikasi resmi.

Kelengkapan manual bahasa Indonesia memang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat 1 J undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap barang yang dijual di Indonesia wajib dilengkapi manual berbahasa Indonesia. Adapun soal legalitas, karena iPad yang dijual belum memiliki stiker pengesahan dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka barang itu tergolong ilegal. Untuk pelanggaran tersebut, ancaman sanksi dari tiap undang-undang adalah 5 tahun dan 1 tahun penjara.

Tak ada yang salah dengan semangat kedua undang-undang itu. Dengan adanya kewajiban pencantuman manual berbahasa Indonesia, konsumen diuntungkan. Konsumen lebih mudah memahami barang yang mereka beli sehingga spesifikasi barang pun bisa dicek apakah sesuai dengan yang dijanjikan produsen. Kewajiban memasang stiker juga untuk memastikan bahwa produk yang beredar di sini dengan mudah dikontrol.

Persoalannya, semangat kedua undang-undang itu sebetulnya ditujukan bagi pengusaha kelas importir atau pabrik pembuat barang-barang elektronik. Merekalah target sesungguhnya penerapan kedua undang-undang itu. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, para importir atau pabrik barang elektronik di Indonesia tak mudah memasukkan barang yang tak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Penerapan kedua undang-undang itu juga diharapkan mampu menekan angka penyelundupan.

Polisi beralasan, penangkapan mereka justru sebagai pintu masuk untuk mengurai mata rantai penyelundupan. Alasan ini aneh karena, jika memang itu tujuannya, yang seharusnya dikejar polisi adalah para pedagang di mal pusat barang elektronik yang bertebaran di Jakarta. Tak sulit menemukan mereka. Tidak juga sulit menemukan bahwa di pusat-pusat perdagangan itu sangat banyak barang elektronik yang dijual tanpa manual berbahasa Indonesia, bahkan tanpa stiker pengesahan.

Menangkap orang yang menjual satu-dua barang tentengan dari luar negeri tak berdampak apa-apa jika tujuannya mengurangi penyelundupan. Lebih baik polisi melakukan operasi penindakan ke pusat-pusat penjualan barang elektronik atau ke para distributor. Dengan cara ini, efek jera akan jauh lebih besar.

Sumber : Koran Tempo Online edisi 5 Juli 2011

Komentar Mas Guru : Baru belajar berwira usaha kok ditangkep. Mbok ya dibimbing yang bener bos....

Bos PT Bintang Ilmu Masuk Bidikan Kejari Masohi

2010-11-28T19:16:00.001+07:00

Ambon (LiraNews) – Direktur Utama PT Bintang Ilmu, Basa Alim Tualeka, kini masuk dalam daftar bidikan Kejaksaan Negeri Masohi. Tualeka diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan buku dan alat peraga pada proyek dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tahun 2007 lalu.
Hal tersebut terungkap setelah Kejaksaan Negeri Masohi melakukan gelar perkara atau ekspos kasus, dua pekan lalu di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Gelar perkara dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Soedibyo, Wakajati Maluku Babul Khoir Harahap, para Asisten di Kejati, Kepala Kejaksaan Negeri Masohi Rustam, dan tim jaksa penyelidik DAK pendidikan Malteng.

Hasil gelar perkara pada proyek senilai Rp 18 miliar itu, diputuskan penanganan kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. “Iya kasusnya sekarang ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Masohi, Rustam.

Alasannya, kata Kajari, tim jaksa menemukan indikasi penyimpangan pada realisasi proyek yang diperuntukan bagi sekolah dasar di Kabupaten Malteng. “Ditemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga penanganan kasus tersebut di tingkatkan ke penyidikan,” tegasnya.

Indikasi penyimpangan itu beber Kajari antara lain penyimpangan biaya operasional DAK ke lokasi kegiatan. “Ada kegiatan sosialisasi dan pendataan yang tidak dilakukan tapi dana dicairkan,” ungkap Rustam. Jaksa juga menemukan indikasi penyimpangan pada pengadaan buku pelajaran dan alat peraga yang dialokasikan sebesar Rp 7 M.

Rustam menyatakan pengadaan buku ditangani PT Bintang Ilmu milik Basa Alim Tualeka. “Pengadaan buku dan alat peraga ditangani oleh PT Bintang Ilmu. Kita belum tahu apa ada perusahaan lain lagi yang menangani pengadaan ini,” katanya.

Pada pengadaan ini tim jaksa menemukan penyimpangan, yakni pengadaan buku dan alat peraga hanya sebesar 60 persen. “Volumenya (pengadaan) cuma 60 persen tidak sesuai kontrak, harusnya 100 persen. Kita masih dalami lagi, apakah buku-buku itu sesuai dengan spec atau tidak. Nilai bukunya sesuai atau tidak,” jelas Rustam.

Menyoal indikasi keterlibatan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Malteng Arfan Watiheluw dan Najib Pelupessy (kini Kadispora) yang saat proyek ini bergulir menjabat sebagai Kasubdin Perencanaan Sarana dan Prasarana Dispora Malteng, Kajari enggan berkomentar banyak. “Itu akan kita dalami di penyidikan nanti. Dalam penyidikan ini kita akan mencari tersangka,” jelasnya.

Terbentur dengan masa liburan akhir tahun, surat penyidikan diakui belum ditandatangani. “Berkasnya sudah di bagian pidsus (pidana khusus), Januari 2010 surat penyidikannya diterbitkan,” jelasnya.

Di tingkat penyelidikan, tim jaksa telah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya Kepsek penerima bantuan dan pihak Dispora Maluku. “Pemeriksaan ditingkat penyidikan akan dilakukan setelah surat penyidikan diterbitkan,” jelas Kajari.

Apakah PT Bintang Ilmu terlibat dalam pengadaan buku dan alat peraga tersebut? Basa Alim Tualeka yang dihubungi via ponselnya menyatakan, PT Bintang Ilmu hanya sebagai penyedia barang dan telah dikirim sesuai dengan Juknis DAK 2007 di Malteng. “Kami tidak langsung dengan pihak sekolah (dalam penyaluran buku dan alat peraga),” jawabnya via pesan pendek SMS.

Perusahaannya tidak melakukan kontrak kerja dengan Diknas Malteng. “Yang ada hanya perusahaan-perusahaan di daerah yang dapat dukungan dari PT Bintang Ilmu yang melakukan kontrak dengan sekolah penerima,” jelasnya. Ketika ditanya nama-nama perusahaan di daerah yang menangani pengadaan itu, Tualeka tidak menjawabnya. “Saya lupa nama-nama perusahaan itu,” kilahnya.

Apakah pengadaan itu disubkan ke perusahaan lain di daerah? Tualeka kembali menjawab, perusahaannya hanya penyedia barang yang telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan Depdiknas. “Yang saya dengar (pengadaan buku) tidak ada penyimpangan di Malteng, yang bermasalah itu fisik,” kata Tualeka.

Abua Tuasikal yang disebut-sebut menangani pengadaan buku dan alat peraga ini, menepis tudingan itu. “Tidak, tidak, tidak betul. Untuk apa lakukan hal-hal begitu, Allah melarang itu,” bantahnya via ponsel.

DAK pendidikan Malteng bersumber dari APBN sebesar Rp 16 M dan APBD Rp 1,8 M (dana pendamping). Dana disalurkan kepada 74 sekolah dasar (SD) di Malteng. Tiap SD memperoleh Rp 250 juta, diperuntukan bagi pembangunan fisik sebesar Rp 150 juta dan pengadaan buku pelajaran, alat peraga dan komputer Rp 100 juta.

Secara terpisah, Ketua LSM Sekoci Malteng, Syahril Silawane mengingatkan Kejari Masohi serius mengusut kasus ini. Ia berharap penyidikan kasus ini tidak dihentikan ditengah jalan karena alasan tidak cukup bukti. “Kami pesimis kasus ini dapat menjerat kepala dinas dan mantan kepala dinas sebagai tersangka. Kami prediksi penetapan tersangka hanya pegawai bawahan, bukan pejabat pengambil kebijakan, yang jelas-jelas membuat kebijakan yang keliru,” ujarnya sinis.

Realiasasi DAK pendidikan tahun 2007 di Malteng sebutnya, tidak sesuai petunjuk pelaksana. Sesuai aturan Mendiknas nomor 10 tahun 2008, pembangunan fisik tidak boleh melibatkan pihak ketiga. Pengerjaanya dilakukan oleh pihak sekolah, komite sekolah dan masyarakat atau swakelola. Ini juga ditegaskan dalam Kepres 80 tahun 2003, tentang pengadaan barang dan jasa. Tetapi yang terjadi bukan swakelola, melainkan melibatkan kontraktor. Akibatnya proyek yang dikerjakan ditemukan ada yang amburadul.

Silawane mengatakan, realisasi DAK pendidikan dilakukan berdasarkan kebijakan sendiri oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Malteng. Selain melibatkan pihak ketiga, Silawane menyebutkan pengerjaan DAK pendidikan (fisik) ternyata di monopoli oleh kontraktor yang selama ini dikenal dekat dengan pejabat teras di Pemkab Malteng. Sebut saja, PT Kobi Indah, milik Hainudin alias Ode. Tahun 2007, perusahaan itu mengerjakan 28 paket (pembangunan ruang belajar) di sejumlah SD di Kecamatan Seram Utara dan Seram Utara Barat.

Pembagian pekerjaan proyek fisik dan pengadaan buku, kata dia, ditetapkan saat kegiatan sosialisasi DAK pendidikan yang digelar Dispora Malteng. Silawane membeberkan, dana dikirim ke nomor rekening masing-masing kepala sekolah setelah dana dicairkan, pihak Dispora menunjuk kontraktor mengerjakan proyek fisik di sejumlah SD. “Jadi ajang sosialisasi itu untuk menunjuk kontraktor mengerjakan proyek fisik. Kepsek yang tidak menyetujui akan dipindahkan,” ungkapnya.

Sejumlah Kepsek telah menunjuk kontraktor mengerjakan proyek fisik tapi ditekan dan digantikan oleh kontraktor yang selama ini dekat dengan pejabat Dispora Malteng.

Menurutnya, alokasi DAK pendidikan ini menjadi ajang korupsi oleh pejabat-pejabat bermental korup. Sebab, ada sekolah yang baru dua tahun dibangun kembali dikerjakan fisiknya. “Ini jadi ajang korupsi, kenapa? Sebab ada sekolah yang ruang belajarnya masih bagus dikerjakan kembali. Dengan begitu dana pekerjaan fisik paling besar Cuma Rp 15 juta, padahal dianggarkan Rp 150 juta,” katanya.

Menurutnya, dugaan korupsi DAK pendidikan di Malteng, sebenarnya tidak hanya terjadi di tahun 2007. Indikasi korupsi juga terjadi pada realiasasi DAK pendidikan tahun 2008. “Saya heran Kejari Masohi hanya mengusut DAK pendidikan tahun 2007, padahal realisasi tahun 2008 juga bermasalah,” tukas Silawane.

Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat DPRD Maluku, Liliani Aitonam mendesak, Kejati Maluku mempresure Kejari Masohi, untuk serius menangani kasus tersebut. ‘’Kita himbau Kejati Maluku mempresure bawahanya menuntaskan kasus ini. Kasus ini harus diusut tuntas hingga mendapat putusan hukum tetap. Kita terus mengawal kasus ini,’’ tandas wakil rakyat Dapil Malteng itu.

Ia menduga, penyimpangan tak hanya terjadi di Dispora Malteng, namun alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di Dinkes Malteng diduga di korupsi.’’Banyak indikasi yang tidak beres. Sektor kesehatan misalnya, diduga keras anggaranya juga dikorupsi,’’ beber Aitonam yang juga mantan dokter gigi.

Dia berharap, Kejari Masohi proaktif untuk menangani dugaan tersebut. Sebab sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting. ‘’Bagaimana mau sehat dan pintar kalau dananya saja dikorupsi. Kalau terindikasi, namanya ini pembunuhan karakte orang Maluku khususnya di Malteng. Sekrot pendidikan dan kesehatan sangat penting. Kita tahu bersama bahwa semua komponen bangsa sementara fokus pada dunia pendidikan dan kesehatan,’’ terangnya. (is)

Komentar Mas Guru : Meski anggaran pendidikan dinaekkan menjadi 20%, pasti gak ada artinya jika pejabat-pejabat diknas macam gini. Tapi, kayaknya banyak juga ya yang kayak gini ?

Wajah Bopeng Dunia Pendidikan Kita

2010-07-21T22:22:00.004+07:00

Tahun Ajaran Baru, Dunia Pendidikan Kembali Tercoreng

SLEMAN (Berita SuaraMedia) - Masa orientasi Siswa (MOS) diperlukan untuk membentuk karakter siswa sekaligus kesempatan mengenali lingkungan sekolah, teman-teman, guru dan sarana menjalin keakraban.

"Media pelaksanaan Masa Orientasi Siswa bisa bervariasi tetapi tidak dengan kekerasan," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Sleman Suyamsih, Kamis
Ia mengatakan, pada prinsipnya pengenalan sekolah dan lingkungan pada MOS, media yang dipakai bisa bervariasi tapi tetap tidak dengan kekerasan.

"Ini bisa saja dengan membawa sesuatu yang bisa dijangkau seperti koran, bawang dan lainnya. Ini adalah untuk pembelajaran dan keakraban siswa bisa dijalin dengan metode dinamika kelompok dan selama itu bisa dicari anak, tidak mengada-ada," katanya.

Dia menyambung, "Pembinaan karakter ini sifatnya mengawali saja setelah itu diintegrasikan dengan mata pelajaran karena karakter itu bukan ilmu tapi masalah pembiasaan."

Sementara itu, dunia pendidikan di Kota Bandung kembali tercoreng. Sejumlah sekolah dari mulai SD hingga SMA mengkomersilkan perpindahan siswa dari sekolah lain. Siswa tersebut harus membayar sejumlah uang, tergantung cluster.

"Ada banyak jenis pelanggaran yang kami terima berdasarkan pengaduan masyarakat. Di antaranya jual beli bangku mutasi dari sekolah tak favorit ke favorit," kata Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) Iwan Hermawan, Kamis (15/7/2010).

Iwan mengatakan, praktik 'jual beli bangku' tersebut jelas bertentangan dengan Perda 15/2008 Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah yang melarang memungut biaya apapun kepada peserta didik.

"Maka dari itu, hari ini kami akan melaporkan hasil temuan dan aduan kepada Wali Kota, Disdik, dan DPRD," kata Iwan.

Iwan menambahkan, Koalisi Pendidikan Kota Bandung membuka pos pengaduan dan investigasi. Sampai saat ini, lanjutnya, sudah ada 50 laporan pengaduan masyarakat yang diterima terkait pungutan biaya di sekolah.

"Kami hanya pelapor, hampir 90 persen sekolah melakukan pelanggaran itu. Ada bukti kwitansi bebrapa sekolah SMP, SMA yang daftar sekolah," kata Iwan.

Lebih jauh Iwan meminta agar pemerintah segera membentuk tim investigasi terkait pelanggaran tersebut. "Dibentuk tim independen yang melibatkan masyarakat dan DPRD," kata Iwan.

Begitu pula dengan sebuah sekolah di Bogor. Hari-hari pertama belajar di sebuah sekolah milik Yayasan Fajar Hidayah, Kompleks Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat, terganggu aksi sekelompok pemuda tak dikenal.

Kondisi ini disesalkan para orangtua siswa yang khawatir aktivitas belajar anak-anak mereka terganggu. Kekhawatiran orangtua langsung ditanggapi dengan diterjunkannya beberapa polisi ke lokasi. Kehadiran polisi di lokasi sedikit menenangkan hati para orangtua dan siswa.

Belakangan diketahui aksi para pemuda tersebut terkait masalah hutang piutang dengan pengelola Yayasan Fajar Hidayah. Menurut para pemuda, mereka ingin menemui pengelola yayasan yang dianggap ingkar janji. Mereka mengklaim yayasan berhutang sekitar Rp 2 miliar. (fn/ant/ok/klik video dari Kantor Berita Liputan 6) www.suaramedia.com

Sumber : Suara Media, edisi 15 Juli 2010.

Komentar Mas Guru : Sebenernya, penyimpangan-penyimpangan semacam itu telah menjadi rahasia umum. Jadi, nggak perlu ada yang dirahasiaken. Lebih jadi lagi, pelaku-pelaku dunia pendidikan kita praktek-praktek tercela semacam itu juga biasa-biasa saja. Artinya, nggak pake kikuk apalagi malu. Kemudian, pejabat-pejabat atau aparat penegak hukum juga melihat hal itu sebagai praktek biasa. Masyarakat pun, menganggap praktek-praktek 'pemerasan' semacem itu sebagai kelumrahan. Alhasil, penyimpangan itu jadi langgeng karena semuanya menganggap sebagai kewajaran.

Presiden: Usut Penganiayaan Aktivis ICW dan Bom Molotov Tempo

2010-07-11T01:22:00.002+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepolisian Negara RI (Polri) mengusut kasus penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, dan kasus pelemparan bom molotov ke kantor redaksi majalah berita mingguan Tempo.

"Harus segera dicaritahu pelakunya dan motifnya," kata Presiden dalam pengantar sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Tama S. Langkun adalah salah seorang aktivis ICW yang sering mengungkap sejumlah dugaan korupsi di berbagai instansi. Akhir-akhir ini, dia aktif mendorong pengungakapan kasus dugaan rekening mencurigakan milik sejumlah perwira Polri.

Kamis dini hari, ketika dalam perjalanan pulang, Tama dicegat dan dianiyaya oleh beberapa orang. Akibatnya, Tama terluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Negara menjelaskan, Indonesia adalah negara yang menjunjung asas demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah mendukung kebebasan berpendapat dan mengutuk upaya membungkam atau meneror kebebasan itu.

"Saya belum tahu siapa pelakunya, tapi pihak Polri akan segera mengetahui," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, ada kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ketika ada dua pihak berbeda pendapat sedang berusaha menyelesaikan perbedaan itu secara baik.

Selain untuk kasus penganiayaan aktivis ICW, Presiden juga berharap Polri menyelesaikan kasus pelemparan bom molotov di kantor redaksi majalah Tempo.

Sementara itu, Menko Polhukam, Djoko Suyanto mengecam penganiayaan terhadap aktivis ICW dan pelemparan bom molotov di kantor redaksi majalah Tempo di Jalan Proklamasi 72, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/7) sekira pukul 02.45 WIB.

"Saya menyesalkan dan mengecam tindak kekerasan semacam itu," kata Djoko.

Dia meminta aparat penegak hukum mencari pelaku dan menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang berlaku, termasuk apabila pelakunya adalah aparat penegak hukum sendiri.

"Tindakan seperti itu tidak dibenarkan dan harus diusut," kata Djoko.

Kecaman yang sama juga diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana.

Namun demikian, dia meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menduga identitas pelaku kekerasan itu. Dia berharap, masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kedua kasus itu.

Sumber : Antara, edisi Kamis, 8 Juli 2010

Komentar Mas Guru : Ternyata mencari pelaku penganiayaan terhadap aktivis ICW dan pelaku pelemparan bom molotov di kantor Majalah Tempo itu lebih sulit daripada menangkep teroris pelaku pemboman.

Boleh Diangsur Biaya Daftar Ulang SMPN 1 Tulungagung

2010-06-30T00:23:00.001+07:00

TULUNGAGUNG - Kepala SMPN 1 Tulungagung Bambang Agus Susetyo (AS) merespon keluhan wali murid mengenai tingginya biaya heregristrasi atau daftar ulang. Dia menyatakan wali murid boleh mengangsur biaya daftar ulang kelas VIII dan IX sebesar Rp 2.680.000.

"Jika tidak mampu, masing-masing siswa dapat mengajukan keringanan. Misalnya pembayaran dilakukan dengan cara diangsur selama setahun. Kami tidak otoriter kok," katanya kemarin.
Dia mengatakan, daftar ulang Rp 2.680.000 berdasarkan hasil keputusan rapat komite sekolah beberapa waktu lalu. Dana yang terkumpul digunakan

untuk pengembangan kualitas pendidikan siswa.

"Diantaranya mendatangkan tenaga ahli bidang pendidikan dari perguruan tinggi. Mereka akan memberikan materi ke para pengajar di SMPN 1 Tulungagung, sebelum akhirnya kepada siswa," jelasnya.

Bambang AS melanjutkan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sejumlah siswa berprestasi dikirim ke luar negeri. Itu juga butuh biaya tinggi. "Tahun ini, kami sudah menjalin kerjasama dengan salah satu sekolah di Singapura. Beberapa siswa dan guru mengikuti program pertukaran pelajar ke sana. Dananya ya dari daftar ulang itu," ungkapnya.

Bambang AS menjelaskan, nominal biaya daftar ulang sudah ditentukan sesuai kebutuhan masing-masing siswa dalam satu tahun. "Kalau tidak dibebankan kepada siswa, untuk berbagai macam kegiatan itu didapatkan dari mana?" kata Bambang AS.

Agar permasalahan ini tidak berkepanjangan, Bambang AS berniat mengundang seluruh wali murid. Mereka akan diperlihatkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masing-masing siswa. "Mengingat saat ini SMPN 1 Tulungagung menjadi salah satu barometer RSBI tingkat nasional," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah wali murid di sekolah rintisan berstandar internasional (RSBI) SMPN 1 Tulungagung mengeluhkan tingginya biaya heregistras yang dibebankan kepada setiap siswa. Yakni, untuk biaya heregistrasi atau daftar ulang tahun ajaran baru, setiap siswa RSBI dikenai biaya Rp 2.680.000. Jumlah itu belum termasuk biaya SPP Rp 150 ribu per bulan.

"Sebagai wali murid, nominal yang diajukan pihak sekolah senilai itu, sangat membebani," ujar salah satu wali murid.

Sumber : Radar Tulungagung Edisi 30 Juni 2010

Komentar Mas Guru : Kayaknya bener tuh kalo DPRD Sragen minta keberadaan RSBI ini dibubarken saja. Pasalnya, di banyak tempat, stempel RSBI yang digunaken banyak sekolah hanyalah sarana untuk mencekik rakyat wali murid.
Yang aneh, kok ya masih banyak masyarakat kita ngoyok memasukken anaknya ke sekolah-sekolah berstempel RSBI ini. Coba saja masyarakat keseluruhan memboikot ndak mau memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah macem itu, pasti kelas RSBI akan sirna dengan sendirinya.

Perwira Kaya Polri Pernah Bertugas di Daerah Konflik Lingkungan

2010-06-30T00:02:00.003+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai ada keterkaitan antara kasus lingkungan di daerah dengan rekening gemuk petinggi Polri.

"Mereka sebagian besar pernah jadi Kapolda di daerah-daerah pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang ada konfliknya. Dan konflik tersebut dipelihara untuk generasi berikutnya," kata Deputi Direktur Walhi Erwin Usman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (29/6). Dalam liputan Majalah Tempo edisi Senin (28/6) tentang Rekening Gendut Perwira Polri, menyebutkan sejumlah perwira tinggi Polri memiliki sejumlah rekening janggal dengan jumlah miliaran rupiah.

Perwira tinggi itu, di antaranya Irjen Mathius Salempang, Irjen Sylvanus Yulian Wenas, Irjen Budi Gunawan, Irjen Bambang Soeparno, Komjen Susno Duadji, dan Badrodin Haiti. "Mereka ada yang pernah jadi mantan Kapolda Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan beberapa daerah yang terkait dengan masalah lingkungan seperti pembalakan liar di Riau dan Sumatera Utara, lumpur Lapindo di Jawa Timur, dan lain-lain," ujarnya.

Mencuatnya kasus ini, kata Erwin, menunjukkan bahwa reformasi yang dicanangkan Polri dalam lima tahun ini belum berhasil. Polri seringkali terlibat konflik dan sengketa dengan warga, khususnya dalam bidang penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (PSDA). Di antaranya sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, kelautan, serta infrastruktur, yang tentunya semua berskala besar. Mereka cenderung membela pemodal, pengusaha, atau pun pemerintah dibandingkan membela warga biasa.

Dalam catatan Walhi, sejak tahun 2003 hingga semester pertama tahun 2010, jumlah konflik sumber daya alam terjadi sebanyak 317 kasus. Secara spesifik, hingga semester pertama 2010, pihaknya mencatat 84 orang sudah menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan aparat polisi.

"Yang paling parah peristiwa di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, 8 Juni 2010 lalu. Perempuan petani bernama Yusniar, 45 tahun, ditembak di tempat," ujarnya.

Selain kasus Yusniar, tambah Erwin, masih banyak peristiwa penahanan petani di beberapa daerah, seperti Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan lainnya.

MUNAWWAROH

Sumber : Tempointeraktif edisi 29 JUNI 2010

Komentar Mas Guru : Nggak berani kasih komen nih....Cuma Mas Guru haqul yakin, sebentar lagi persoalan ini pasti menguap dengan sendirinya. Soalnya, biasanya sih gitu....

DPRD minta RSBI dibubarkan

2010-06-07T00:36:00.003+07:00

SRAGEN - Kalangan DPRD Sragen prihatin dengan pungutan di Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), yang dinilai sangat memberatkan masyarakat. Pungutan itu sama sekali tak ada standar yang jelas, sehingga mengundang reaksi wakil rakyat Sragen, dan mengusulkan agar sekolah RSBI di dibubarkan atau ditutup saja. ’’Keberadaan RSBI sebagai bentuk komersialisasi pendidikan, dan tak memberikan implikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sragen. RSBI, justru lebih banyak diarahkan sebagai alat komersialisasi pendidikan, yang justru memberatkan orangtua,’’ ujar Sekretaris Fraksi Karya Nasional (FKN) DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, kepada wartawan, Selasa (1/6) kemarin.Menurut Bambang, sekolah RSBI hanya berkedok untuk mengeruk keuntungan di bidang pendidikan. Pihaknya yakin, dengan sekolah reguler yang dibina dan dididik dengan baik, lulusannya juga pasti bisa lebih baik dibanding lulusan RSBI.

Bambang mengatakan, sekolah negeri dengan label RSBI, terkesan memunculkan diskriminasi pendidikan, terutama bagi para siswa cerdas, yang berasal dari keluarga miskin, dan tak mampu membayar. Dicontohkan, besaran biaya masuk RSBI SMP Negeri Sragen lebih dari Rp 2,5 juta, dan RSBI SMA Negeri mencapai Rp 3 juta - Rp 5 juta.

Utamakan sumbangan
’’Dan itu, masih ditambah dengan biaya SPP, minimal Rp 250.000 per bulan. Mestinya, standar RSBI itu kualitas pendidikan, bukan pada besarnya biaya pendidikan. Padahal RSBI tak jauh beda dengan sekolah reguler, karena tak ada guru khusus di RSBI,’’ tandasnya. Dikatakan, RSBI hanya mengutamakan sumbangan.

’’Keluhan orangtua calon siswa soal tingginya biaya pendaftaran di RSBI SMP Negeri 1 Sragen yang mencapai jutaan rupiah, adalah bukti nyata mahalnya biaya pendidikan di Sragen,’’ katanya lagi.

Menurutnya, tingginya biaya masuk sekolah RSBI, masih ditambah munculnya beragam pungutan liar, dengan dalih untuk membiayai kegiatan sekolah. ’’Hal itu juga menegaskan, bahwa label pendidikan murah di Sragen, hanya sekadar mercusuarisasi program saja,’’ tegasnya.

Sementara itu anggota FKN lainnya, Thohar Achmadi, justru mempertanyakan komitmen daerah, terkait banyaknya keluhan pungutan di sejumlah sekolah negeri. Padahal, selama ini SD dan SMP sudah ditopang dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dari pemerintah pusat. ’’Maka, terlalu mengada- ada atau ngayawara, kalau ada klaim bahwa pendidikan Sragen murah,’’ kata Thohar Achmadi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Drs Gatot Supadi, menyatakan, dana BOS memang difungsikan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, sesuai peruntukkannya. Namun, apabila tak cukup atau ada kebutuhan diluar petunjuk BOS, sekolah diperbolehkan menarik iuran, sepanjang direstui dan dibicarakan sebelumnya, bersama wali murid. K.25-die

Komentar Mas Guru :
Pertama, kita amat bersyukur masih ada de pe er yang mau peduli pada kesulitan rakyat banyak berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Karena, semangkin hari semangkin banyak saja akal pengelola pendidikan, khususnya sekolah-sekolah negeri, dalam menarik dana masyarakat.
Kedua, barangkali sudah bukan lagi menjadi rahasia kalo cap-ap semacam RSBI hanya digunakan pihak sekolah untuk melegalkan menarik dana yang berlebih dari masyarakat.
Ketiga, semoga masyarakat banyak tidak mau tertipu label-label demikian itu. Bayangken saja, guru-gurunya ya itu-itu juga, mengapa biayanya jauh berbeda ? Apa guru-guru yang itu-itu tadi tiba-tiba menjadi tambah kompeten begitu mengajar di kelas-kelas mahal tersebut ?
Paling-paling yang berbeda ya fasilitasnya doang. Dan fasilitas yang berbeda ini akan tidak banyak artinya kalo guru-gurunya ya orang-orang itu saja.
Mas Guru punya pengalaman. Suatu hari berkunjung ke rumah tetangga. Kebetulan ke dua anaknya sedang mengerjaken tugas sekolahan. Anak temen Mas Guru mengerjaken tugas dengan browsing di internet.
Iseng-iseng Mas Guru ngeliat tugas macam apa yang dikerjaken oleh anak SMP dan SMA tersebut. Eee lha dhalah... kok macem tugas keduanya sama. Mencari materi di internet, lalu diprint untuk dikumpulken pada masing-masing gurunya. Lha kalo sekedar begitu tugasnya, kepandaian macam apa yang mau diajarkan kepada generasi muda kita ?
Keempat, RSBI macem itu memang mangkinmenegasken segregasi sosial.
Karena itu, masyarakat nggak perlu masuk kelas-kelas macem begitu. Kalo nggak ada yang masuk, pasti kelas-kelas eksklusif macem itu akan bubar dengan sendirinya.

Status Jaksa Cirus Masih Saksi

2010-05-17T03:14:00.003+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Hingga hari ini, mantan ketua tim jaksa peneliti kasus Gayus H Tambunan, Cirus Sinaga, masih berstatus saksi dalam kasus dugaan makelar kasus penanganan perkara Gayus Tambunan. "Penyidik belum memiliki alat bukti yang kuat untuk menetapkan Cirus sebagai tersangka," kata Wakil Juru Bicara Markas Besar Kepolisian Brigadir Jenderal Zainuri Lubis, saat dihubungi, Minggu (16/5).Sebelumnya, dalam sidang kode etik Komisaris Polisi Arafat Enanie mengaku sempat bertemu Cirus, jaksa Fadil Regan, dan pengacara Gayus, Haposan Hutagalung di Hotel Crystal, Cilandak. Dalam pertemuan itu, Cirus meminta agar Gayus hanya dikenakan pasal pengelapan dana wajib pajak. Sedangkan pasal korupsi dan pencucian uang diminta untuk dihilangkan. Alasan Cirus, dirinya bukan jaksa yang menangani kasus korupsi.

Akibat penghilangan pasal korupsi dan pencucian uang, Pengadilan Negeri Tangerang memvonis bebas Gayus. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni satu tahun penjara dan satu tahun masa percobaan.

Menurut Zainuri, kesaksian Arafat itu hanya satu alat bukti permulaan. Untuk menetapkan status tersangka, penyidik harus mempunyai dua bukti permulaan yang cukup, yakni barang bukti. “Dan barang bukti itu, misalnya uang gratifikasi untuk mengubah pasal, belum ditemukan,” katanya.

Zainuri menambahkan, bila penyidik sudah mencium adanya permainan dalam penetapan pasal oleh Cirus kepada Gayus. “Bau busuknya sudah tercium, tapi bangkainya belum ada. Jadi penyidik masih mencari alat bukti.”

Komentar Mas Guru : Cara penanganan Cirus dengan Susno beda banget tuh. Mas Guru yakin, orang paling goblok pun di Endonesya ini tahu muasal perbedaan tsb. Iya to ?

Memberi Efek Jera Koruptor dengan Kerja Sosial

2010-05-02T23:00:00.003+07:00

Liputan6.com, Medan: Wacana penambahan hukuman kerja sosial bagi koruptor diminta segera direalisasikan karena dapat memberi efek jera dan malu. "Dengan hukuman kerja sosial, koruptor sekaligus mendapat sanksi sosial dari masyarakat," kata praktisi hukum Abdul Hakim Siagian di Medan, Sumatra Utara, Ahad (2/5).Abdul Hakim yang juga advokat mengaku sependapat dengan wacana yang dimunculkan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang menyatakan bahwa seorang koruptor harus dimiskinan. Menurut mahasiswa S3 ilmu hukum di Universitas Sumatra Utara Medan itu pemiskinan adalah salah satu upaya terbaik memberantas korupsi.

Mengenai hukum mati, Abdul Hakim mengaku tidak sependapat. Menurut dia, hukuman terbaik bagi koruptor dengan dimiskinkan atau diharuskan melakukan kerja sosial di tengah-tengah masyarakat. "Akan lebih baik jika kombinasi keduanya. Jadi, tak ada lagi koruptor yang tetap kaya-raya setelah keluar penjara," ujarnya.

Menurut dia, para koruptor rata-rata merupakan kalangan intelektual yang memiliki keahlian. Tak sedikit di antara mereka yang punya jenjang pendidikan tertinggi doktor dan bahkan profesor. "Mereka adalah orang-orang ahli di bidang masing-masing," kata dia. Dengan hukuman kerja sosial, keahlian mereka tak akan mati.

Abdul Hakim menyatakan mendukung pembuktian secara perdata dan pembuktian terbalik penanganan kasus korupsi. "Harus diakui proses hukum kita banyak yang rekayasa dan salah sehingga hukuman mati agaknya belum bisa diterapkan meski akan memberi efek jera," kata mantan anggota DPRD Sumut periode 2004-2009.

Sumber : http://id.news.yahoo.com/lptn/20100502/tpl-memberi-efek-jera-koruptor-dengan-ke-b03a71c.html

Komentar Mas Guru : Kayaknya ide ini perlu segera diterapkan, karena hukuman badan di bui ternyata tidak membawa efek jera para koruptor dan calon koruptor. Buktinya : meski sudah banyak koruptor yang dibui, tetapi orang masih tetap saja berani melakukan korupsi.

Negara Mafia

2010-04-09T01:06:00.003+07:00

Membaca judul buku La Ode tersebut ( maklum belum baca bukunya, cuma tahu judulnya ), jadi bangga juga kita orang. Bukankah selama ini yang dikenal sebagai negara mafia itu cuma Italia doang. Nah, kini kita bisa menjuluki diri kita Negara Mafia. Hebat nggak ???
Walaupun Mas Guru belum baca isi buku itu, tapi dari berita di bawah ini, rasanya bisa ditebak, ia akan menceritakan lika-liku korupsi di negeri ini. Kayaknya perlu banget untuk di baca, terutama bagi yang sedang belajar jadi koruptor. Bisa jadi dari buku tersebut pembaca memperoleh inspirasi bagaimana cara melakukan korupsi dengan aman.

La Ode Sebut Kasus Korupsi Besar di DPR
Yogyakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menyebut terjadi kasus korupsi besar di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat bahkan kasus tersebut lebih besar dibanding kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan.

"Pelakunya memiliki posisi seperti saya, yaitu di tingkat wakil. Dia adalah salah satu pimpinan di di lembaga legislatif pusat," kata Laode usai melakukan pra peluncuran buku karyanya Negara Mafia di penerbit Galangpress Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, kasus tersebut telah merugikan keuangan negara senilai hampir Rp100 miliar dan terjadi menjelang musyawarah nasional (munas) salah satu partai politik.

Namun demikian, Doktor Sosiologi Universitas Indonesia (UI) tersebut masih enggan menyebutkan inisial dari politisi yang dimaksud, hanya berjanji akan membukanya dalam waktu satu pekan ke depan.

Dalam pra peluncuran buku tersebut, Laode juga menyebutkan bahwa sebagai politisi harus mampu berbicara secara terus terang dan apabila hanya bersikap diam, maka dia adalah menjadi salah satu bagian dari mafia yang melakukan praktik korupsi.

Sebelumnya, Senin (5/4), Ketua MK Mahfud MD juga menyatakan memiliki data yang dapat membuktikan telah terjadi korupsi dengan nilai yang lebih besar dibanding kasus Gayus Tambunan.

Mahfud mengaku, data tersebut berasal dari anggota DPR RI yang menyatakan telah terjadi semacam penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan keluarnya uang secara tidak prosedural.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar yang juga menjadi pembicara dalam pra peluncuran buku tersebut menyatakan diperlukan cetak biru untuk mengatasi permasalahan korupsi yang membelit Indonesia.

"Cetak biru itu penting agar pemberantasan korupsi menjadi terarah. Karena dari waktu ke waktu selalu saja ada pengalihan isu, sehingga pemberantasan korupsi menjadi tidak fokus," katanya

Ia juga menegaskan, pemberantasan korupsi di Indonesia bukan lagi menjadi tugas intelektual tetapi sudah masuk pada bagian kerja dari penyelenggara negara.

Sedangkan pengamat politik UGM Arie Sudjito yang juga menjadi pembicara menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi sebuah gerakan sosial dari masyarakat.

"Peluncuran buku seperti itu yang dipadukan dengan data-data yang akurat serta komitmen dari masyarakat akan menjadi amunisi untuk pemberantasan korupsi," katanya.

Hanya saja, kata dia, amunisi tersebut harus ditembakkan dengan tepat sehingga mengenai sasaran, dan para mafia yang menjadi target tidak sempat berkelit dengan segala skenario yang telah dirancang.

Ia juga menyebut, pemberantasan korupsi tersebut tidak boleh hanya dinilai dari hasilnya saja, melainkan harus dinilai sebagai sebuah proses.
Sumber : Antara edisi 8 April 2010

Susno: "Mr X" di Polri Berinisial SJ

2010-04-09T00:56:00.000+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Susno Duadji mengungkapkan bahwa yang dimaksud "Mr X" yang berkontribusi dalam rekayasa kasus di institusi Polri adalah orang berinisial nama SJ.

Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, mengatakan, Susno Duadji mengungkapkan hal itu pada rapat tertutup dengan Komisi III.

"SJ itu bukan anggota polisi tapi dia orang dekat jenderal polisi berbintang tiga berinisial MP," kata Benny K Harman menjawab pertanyaan pers usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komjen Pol Susno Duadji.

Menurut Benny, Komisi III akan mengundang SJ dan MP untuk mengetahui persoalan seputar praktik rekayasa kasus di institusi Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani mengatakan, SJ berperan sebagai makelar kasus dan hal ini sudah diketahui di kalangan pengacara.

"Ini sudah jadi rahasia umum di kalangan pengacara," kata anggota DPR RI dari Fraksi PPP ini.

Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, SJ adalah mantan diplomat yang memiliki hubungan dekat dengan jenderal polisi berbintang tiga.

Menurut dia, karena kedekatannya dengan jenderal polisi tersebut sehingga ia memiliki pengaruh besar di institusi Polri, termasuk bisa memutasi anggota Polri.

"Saya heran mengapa sulit sekali mengatasi praktik mafia kasus, padahal praktik itu juga ada di lingkungan polisi," katanya.

RDP antara Komisi III DPR RI dan Susno Duadji mulai pukul 10.30 WIB dan baru berakhir pada pukul 18.15 WIB.
Sumber : Antara edisi 8 April 2010

komen Mas Guru : Buat Mr. X, siap-siap nggak bisa tidur nih...

Susno: Aliran Dana Gayus Gampang Ditelusuri

2010-04-09T00:46:00.003+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji mengatakan, sangat gampang menelusuri aliran dana dari tersangka penggelapan pajak Gayus Tambunan karena para pelakunya sudah tertangkap semua.

"Untuk bongkar dana Rp28 miliar ini sangat gampang, tak susah. Orang-orangnya sudah ada ditangkap. Gayus, Andi Kosasih, Haposan sudah ditangkap. Hanya tinggal kemauan dan kejujuran," kata Susno Duadji pada Rapat Dengar Pendapat (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Kamis.

Menurut Susno, jika memang ada kemauan dan kejujuran maka tinggal menelusuri dari pengakuan Gayus Tambunan.

Susno menjelaskan bahwa Andi Kosasih telah mengakui bahwa uang Rp28 miliar di rekening Gayus yang sebelumnya diakui miliknya, ternyata bukan.

"Andi Kosasih sudah mengaku Rp28 miliar bukan uangnya. Dan Kosasih juga mengaku telah menyerahkan Rp5 miliar itu, tapi saya tak pernah terima," kata Susno.

Sebelumnya Susno juga menjelaskan bahwa ada oknum perwira yang meminta uang Rp5 miliar atas permintaan dirinya. Namun Susno membantah pernah meminta uang tersebut.

Lebih lanjut Susno mengatakan, tidak akan sulit menelusuri aliran dana Gayus tersebut.

"Yang jelas duit sudah dicairkan. Gayus yang tanda tangan. Kemana uangnya? Tinggal telusuri tanya Gayus. Mudah kalau mau," kata Susno.

Menurut Susno, dalam kasus itu yang jelas ada penyerahan uang tunai. Susno juga menjelaskan sudah ada kebohongan dari Andi Kosasih yang sudah mengaku bukan duitnya.

Menurut Susno, tinggal menelusuri bagaimana modusnya, apakah Gayus langsung potong seperti tukang parkir.

Menurut Susno penelusuran aliran dana Rp28 miliar tersebut penting dilakukan agar kasus itu tidak hanya berputar-putar di Susno.
Sumber : Antara edisi 8 April 2010

Komen Mas Guru : Iya, mestinya emang gampang. Tapi meskipun banyak pihak yang ikut turun tangan, kok nggak jelas2. Malah Susno sendiri yang justru dicari-cari kesalahannya. ( Ini seperti dikemukakan sendiri di tivi )

Kebenaran

2009-08-21T22:43:00.003+07:00

Orang sering tidak menerima kebenaran karena mereka tidak suka bentuknya di mana kebenaran itu diberikan kepada mereka. ( Tolstoy )

Jika kamu tahu kebenaran, atau mengira kamu tahu kebenaran, sampaikan kepada oarng lain dengan cara sesederhana mungkin, seiring perasaan kasih terhadap mereka. ( Tolstoy )

Kebenaran yang diungkapkan dengan kata-kata adalah kekuatan terbesar dalam hidup kita. Kita tidak memahami kekuatan ini sama sekali karena akibat-akibatnya tidak terlihat seketika. ( Tolstoy )

Gunaken pikiran yang baik dari orang-orang bijak; jika kamu tidak dapat menciptakan pikiran-pikiran baik dan bijak yang serupa, maka paling tidak jangan menyebarkan pikiran-pikiran yang salah. ( Tolstoy )

Jangan berkata kepada anak yang sedang kamu ajar bahwa ada kebenaran terakhir, jika kamu sama sekali tidak yakin terhadapnya. Melakukan hal semacam ini merupakan kejahatan yang besar. ( Tolstoy )

Minus Gaji Ke-13, Hakim Tipikor Merasa Dirugikan

2009-08-21T22:31:00.002+07:00

JAKARTA - Hakim Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak kunjung menerima gaji ke-13. Padahal, gaji ke-13 ini seharusnya diterima pada Juni 2009.

Hakim di pengadilan khusus yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karier kemudian merasa was-was dan dirugikan akibat kebijakan yang tidak jelas dari pemerintah.

"Kami sudah tidak dapat lagi, kalau sudah seperti ini kami merasa dirugikan," kata salah satu hakim karir, Teguh Hariyanto saat dihubungi wartawan, Jumat (21/8/2009).

Pada tahun sebelumnya, gaji ke-13 diterima seluruh hakim di Pengadilan Tipikor dengan besar gaji pokok dalam satu bulan. "Ini berarti sudah telat tiga bulan," sambungnya

Selain Teguh, ketujuh hakim lainnya yakni, Kresna Menon, Moefri, Moerdiono, Gus Rizal, Martini Mardja, dan Sutiono juga diperlakukan serupa.

Permasalahan ini sendiri sudah dikonfirmasi ke bagian keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, jawaban dari sana tak bisa menutup kegelisahan mereka.

"Mereka jawab nggak tahu, belum ada kabar juga," keluh Teguh.

Padahal, berdasar prestasi kerja, hakim di Pengadilan Tipikor mampu menjawab keraguan masyarakat mengenai penegakan hukum bagi koruptor di Indonesia. Maklum saja, pengadilan tersebut sudah menghukum banyak koruptor tanpa ada yang satupun yang dibebaskan

Sumber : okezone.com - 8/21/2009 6:03 AM Local Time

Komentar Mas Guru :
Begitulah Pak Hakim akibatnya kalo berani macem-macem sama para koruptor yang terhormat.
Bapak-bapak hakim yang mulia, keluhan Bapak-bapak pasti akan menjadi lagu terindah bagi koruptor-koruptor kita. Wallahualam bisawab.

Akhir 2009 Seluruh Desa Terkoneksi Internet

2009-06-28T21:06:00.003+07:00

Malang (ANTARA News) - Pada akhir tahun 2009, seluruh desa yang ada di Indonesia ditargetkan bisa terjangkau jaringan telekomunikasi bahkan terkoneksi dengan akses internet.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Prof. Dr. M. Nuh,Jumat, mengatakan, dari total desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sebanyak 31 ribu, pada akhir tahun 2009 dan paling lambat awal 2010 semua sudah tuntas jaringannya.

"Paling lambat awal tahun 2010 semua masyarakat pedesaan termasuk desa terpenci sekalipun sudah bisa menikmati jaringan telekomunikasi bahkan internet. Dan mereka juga sudah bisa mengoperasikannya," katanya di sela-sela peresmian akses intranet di rumah pintar Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Menurut mantan rektor ITS itu, untuk menyediakan jaringan (penyambungan) akses telekomunikasi dan internet tersebut disediakan anggaran sekitar Rp2 triliun pada tahun 2009.

Menkominfo berharap, setelah jaringan telekomunikasi tersambung di seluruh desa, yang menjadi pemikiran adalah keterjangkauan bagi masyarakat desa itu sendiri, sebab dari akses internet tersebut masyarakat bisa melakukan transaksi ekonomi antarmasyarakat.

Selain menyiapkan sambungan atau jaringan telekomunikasi, katanya, yang tidak kalah penting adalah isi (content) dari jaringan internet itu sendiri terutama yang berkaitan dengan e-education dan e-health.

Setelah semua desa tersambung dengan jaringan telekomunikasi dan internet, katanya, seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 72 ribu lebih itu ditargetkan memiliki rumah pintar lengkap dengan semua fasilitas penunjangnya termasuk jaringan internet.

Ia mengakui, saat ini Depkominfo bersama beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) yakni ITB, UI, ITS, Unair dan Unpad serta ITS tengah mengkajia dan meneliti pengaruh internet terhadap sosial, ekonomi dan budaya di lingkungan masyarakat.

Penelitian tersebut, katanya, dalam kurun waktu enam bulan diharapkan sudah tuntas."Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan sudah selesai agar hasilnya bisa dijadikan acuan bagi kita untuk mengambil langkah selanjutnya," tegas M.Nuh.

Sumber : Antara

Komentar Mas Guru : Tentunya berita ini menggembiraken seluruh warga repiblik Endonesya. Betapa tidak, kata berita kalo orang yang biasa berinternet itu bisa jadi pandai, mudah berinteraksi dengan seluruh orang dari seluruh dunia dan bisa berstransaksi dengan mudah, cepat dan murah.
Pokoknya, kebijakan Pak Mentri di atas top deh. Tapi, mangsalahnya, apakah perlu melibatkan beberapa PTN untuk menyelidiki dampak internet itu bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Bukankah sudah banyak hasil2 penelitian soal itu. Apa nggak sebaeknya PTN itu dilibatken untuk medidik masyarakat ndeso supaya bisa berinternet pada saat internet sudah masuk ndeso. Dan yang lebih penting,bagaimana caranya supaya penduduk ndeso itu bisa membeli internet yang sekarang ini belum begitu murah ?

Coret Siswa yang Curangi UN, oh nasib....

2009-06-04T01:18:00.003+07:00

Demikian judul berita harian Radar Malang edisi 3 Juni 2009. Isi berita tersebut secara garis besar adalah 3 institusi pendidikan tinggi negeri di Malang akan mencoret nama lulusan SMA yang telah melakuken kecurangan dalam Unas dari daftar PMDK. Karena yang disinyalir melakuken kecurangan ada 33 SMA, maka seluruh lulusan dari ke 33 SMA tersebut 'diharomken' masuk UB, UM dan UIN Maulana Malik Ibrahim.
Berita tersebut tentu cukup menyakitken bagi lulusan ke 33 SMA tersebut. Dan ancaman itu tidak hanya diperuntukken bagi siswa-siswa yang baru lulus doang. Siswa yang akan lulus di tahun-tahun mendatang juga tidak luput dari ancaman tersebut.

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Yogi Sugito kemarin mengatakan, ada siswa dari dua sekolah itu yang telah diterima di UB melalui jalur PSB (penjaringan siswa berprestasi). Sayang, untuk jumlahnya, Yogi belum tahu pasti. Yang jelas, karena menganggap telah melakukan tindakan tidak jujur, siswa tersebut tetap dicoret. "Bahkan, untuk beberapa tahun ke depan, UB tidak menerima siswa dari sekolah yang melakukan kecurangan itu," tandas pria asal Tulungagung tersebut. (Radar Malang edisi 3 Juni 2009).
Keputusan Pak Rektor UB itu kayaknya perlu dipertimbangken ulang, apalagi jika sampai siswa-siswa yang nggak ikut-ikutan curang - siswa-siswa yang lulus tahun-tahun mendateng - harus terkena getahnya.Harusnya Pak Rektor melihat, apakah dalem kasus kecurangan itu yang paling bersalah itu siswanya, termasuk siswa yang sekarang masih kelas X dan XI ?
Kalo hemat Mas Guru, kesalahan utama adalah pada gagasan unas sebagai satu-satunya ukuran kelulusan siswa. Kalo nggak ada unas, pasti nggak akan ada siswa yang berbuat curang dalam unas. Karena usaha mereka selama 3 tahun hanya dinilai melalui unas yang hanya berlangsung nggak sampai seminggu, ya masuk akallah kalo mereka lantas menghalalken segala cara untuk lulus.
Kesalahan yang kedua ya pada sekolahan yang siswa-siswanya nggak lulus 100 prosen itu. Mana mungkin seluruh siswa melakukan kecurangan secara berjama'ah kalo nggak difasilitasi ? Cuma Mas Guru nggak berani menuduh siapa 'aktor intelektual' yang memfasilitasi tersebut ? Yang jelas, hel yang mustahal kalo pihak sekolah nggak tahu kalo seluruh siswanya melakuken kecurangan secara berjama'ah.
Nah, karena pelaku 'kejahatan ini' banyak unsur yang mungkin terlibat, pantaskah jika hanya siswa doang yang harus menanggung dosa dan sengsaranya ?

Kasus Antasari Ashar : Dagelan Atau Kasus Kriminal ?

2009-05-06T23:29:00.003+07:00

Dunia begitu terkejut ketika polisi Repiblik Endonesya telah menangkep Bos KPK Antasari Ashar dan segera menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Dan secara bersemangat KPK mengusulkan pencopotan Antasari sebagai Bos KPK. Berita-berita miring pun segera bertebaran menghiasi media masa kita untuk ikut-ikutan mengadili Antasari, seolah-olah Antasari sudah bersalah.

Kita seolah melupakan bahwa KPK di bawah Antasari telah berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap. Bayangken, besannya SBY aja dia seret ke penjara.Itu semua seolah tidak ada artinya. Masyarakat seolah 'dipaksa' untuk percaya kalo Antasari adalah the Killer.

Dalam situasi yang nggak jelas seperti ini, ada baiknya kita juga menengok apa opini yang berkembang di media-media asing. Karena, menurut Mas Guru, dalam situasi seperti ini bisa jadi mereka lebih objektif. Salah satu contoh yang tidak diangkat oleh media cetak, bahwa menurut pengakuan adik Nasrudin di salah satu televisi, pada saat di bawah ke rumah sakit, selama 12 jam tidak ada tindakan medis diberiken kepada korban. Bahkan,menurut adik Nasrudin, saat itu dikatakan bahwa ICU sejakarta sudah penuh.

Berikut berita Antara yang mengangkat pemberitaan dari media luar negeri :

Dunia Kabarkan Penahanan Antasari Azhar

Jakarta (ANTARA News) - Selain menjadi berita utama pers dalam negeri, kabar penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini nonaktif, Antasari Azhar, menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan direktur satu BUMN, Nasrudin Zulkarnaen, juga diberitakan luas media internasional.

Harian Australia, The Sidney Morning Herald, hari ini, menurunkan judul "Indonesian anti-graft chief arrested for murder" (kepala lembaga anti korupsi Indonesia ditangkap karena pembunuhan), hampir sama dengan koran AS, Washington Post, yang merilis judul "Indonesia anti-corruption chief arrested in murder."

"Antasari Azhar yang memimpin serangkaian penyelidikan tingkat tinggi terhadap para pejabat dan lembaga pemerintah, telah menjadi tersangka namun membantah melakukan pelanggaran hukum," demikian Washington Post yang bersama harian Inggris, The Guardian, mengambil sumber sama dari Associated Press.

Indonesia, demikian The Post dan Guardian, menjadi salah satu negara paling korup di dunia, dan dengan janji pemberantasan korupsi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memenangkan pemilu tahun 2004.

Dua koran ini melanjutkan, penangkapan para pejabat teras Indonesia oleh KPK telah mempertinggi peluang Yudhoyono untuk kembali terpilih pada Pemilihan Presiden Juli nanti.

Sementara itu mingguan Turki, Turkish Weekly, memberitakan Antasari telah ditetapkan menjadi tersangka karena kasus cinta segitiga yang berujung fatal dan karena satu plot pembunuhan yang dirancang intrik yang dibangun satu elite kekuasaan di Jakarta.

Dari Australia, koresponden Sidney Morning Herald di Jakarta, Tom Allard, mengutip sejumlah sumber, mengungkapkan bahwa Nasrudin telah memberi KPK informasi rinci mengenai kasus suap di perusahaannya sehingga dia mungkin dibunuh sejawatnya di perusahaan dan kemudian memasang perangkap terhadap Antasari.

Tom mewartakan, salah seorang eksekutor pembunuhan diketahui seorang warga Timor Timur yang pernah menjadi anggota milisi pro Indonesia dan sangat terlatih menembak. Selain itu, Tom menyebut hubungan Sigid Haryo Wibisono (SHW), komisaris Harian Merdeka, dengan Antasari.

"SHW adalah orang yang mempromosikan (Antasari) menjadi Ketua KPK. Dialah yang melobi DPR," lapor Tom mengutip Boyamin Saimin, teman Nasrudin.

Koran negara tetangga Singapura, The Straits Times, juga menurunkan berita penetapan Antasari menjadi tersangka dengan judul setengah bertanya, "Love Triangle in Murder Case?" atau "Cinta Segitiga dalam Kasus Pembunuhan?"

Selain mengutipkan keterangan Polri mengenai status Antasari dan ancaman hukuman mati terhadapnya jika Antasari terbukti bersalah, The Straits Times juga menyinggung kemungkinan Ketua KPK ini telah dijebak akibat kasus-kasus hukum tingkat tinggi yang ditangani lembaga pimpinannya.

Kasus ini telah mengeruhkan kembali suhu politik menjelang Pemilihan Presiden Juli nanti dalam mana Presiden Yudhoyono gencar mengampanyekan platform anti korupsi yang keras demi terpilihnya lagi sebagai Presiden RI untuk kedua kali sekaligus masa jabatan terakhirnya, demikian Straits Times.

Sumber : Harian Antara edisi 5 Mei 2009.

Menjadi Oposisi yang Sehat

2009-04-26T22:28:00.000+07:00

Usai pemilu legislatif, setelah semua partai hampir bisa memastiken jumlah perolehan suara yang mereka dapet, maka babak baru drama politik kita dimulai. Sejumlah partai mulai melakuken pendekatan-pendekatan dengan partai laen. Istilah mereka penjajagan kolalisi untuk persiapan pilpres mendatang. Perilaku memuakkan mulai timbul manakala partai-partai yang tidak punya visi sama ternyata bisa saling mepet untuk sekadar berbagi kekuasaan. Artinya, idealisme mereka pun digadaikan demi mendapet kue kekuasaan, yang disekitarnya berhamburan berbagai fasilitas.

Mas Guru jadi berpikir ternyata garis dan misi partai yang mereka gembar-gemborken selama pemilu legislatif kemaren hanya nggedobos alias nggedabrus. Bukan membela kepentingan rakyat yang mereka perjuangken, tapi kekuasaanlah yang mereka kejar.

Mestinya partai-partai yang diperkiraken ndak bisa menang di pilpres nanti ndak perlu mepet-mepet ke 'calon pemenang pilpres' jika saja mereka ndak kemaruk kekuasaan, apalagi jika visi dan garis perjuangan partainya ndak sama. Barangkali akan lebih gagah kalo mereka ini menyiapken diri menjadi partai oposisi yang nanti berperan sebagai kontrol bagi pemerintah. Ini akan lebih baek bagi kesehatan kehidupan negara kita.

Itulah inti dari gagasan yang dikemukaken oleh Jafar M. Sidik di harian Antara edisi Minggu, 26 April 2009.

Parpol Semestinya Juga Siap Menjadi Oposisi

Jakarta (ANTARA News) - Dari rangkaian manuver elite politik pada pekan-pekan terakhir setelah Pemilu Legislatif 2009 dilaksanakan, hanya sedikit partai politik yang berani menyiapkan skenario menjadi oposisi.

Yang justru mendominasi ruang publik adalah menyeret publik untuk bersetuju pada hanya pendekatan dan laku pragmatis nan seragam elite bahwa demokrasi dan kekuasaan itu melulu tentang memerintah.

Padahal, efektivitas politik tidak melulu dipahami dari sisi eksekusi kekuasaan yang adalah ranah eksekutif, namun juga bertalian dengan sistem pengawasan dan pilihan-pilihan dari fungsi legislatif sehingga eksekutif berada di relnya.

Untuk itu pula, mungkin menjadi tak terlalu tepat menyebut keberhasilan nasional sebagai hanya capaian eksekutif karena kontrol oposisi di parlemen juga berperan dalam membuat kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan terminimalkannya potensi penyimpangan.

Mengutip Gerald Schmitz dalam "The Challenge of Democratic Development: Sustaining Democratization in Developing Societies," oposisi akan menjamin keabsahan sistem demokrasi secara keseluruhan, selain menjaga pemerintah tidak keluar dari pakemnya, diantaranya konstitusi.

Gerald menyatakan, oposisi yang efektif akan menjamin hadirnya pemerintahan yang kuat, tetapi tentu saja bukan oposisi yang asal mengkritik kebijakan pemerintah.

Dalam kaitan ini, teorisi politik Waldemar Besson dan Gotthard Jasper menyatakan, kehadiran oposisi adalah untuk mencegah kelompok penguasa mengidentikan diri sebagai negara dan memaklumatkan bahwa tafsir penguasa mengenai kepentingan publik sebagai satu-satunya yang berlaku di masyarakat.

Dalam "Das Leitbild der Modernen Demokratie" terbitan 1965, kedua ilmuwan politik Jerman ini menyatakan, oposisi berperan dalam mendewasakan kehidupan politik lewat perannya sebagai kekuatan pencegahan, kekuatan alternatif dan pengawas sistem kebijakan.

Sebagai pencegahan, oposisi berperan dalam menghindari manipulasi kekuasaan dan mencegah kebebasan yang kebablasan berubah menjadi anarki dan despotis, sedangkan sebagai kekuatan alternatif, oposisi memberi rakyat pilihan-pilihan manakala sistem eksekusi kebijakan yang sedang berlaku tidak lagi menyuarakan mayoritas.

Fungsi terakhir, pengawasan dan supervisi pemerintahan, berarti bahwa oposisi berkemampuan mempengaruhi proses legislasi sehingga produk hukum didedikasikan untuk semua lapisan karena semua kesepakatan mengenai pensahan prodil hukum, membutuhkan persetujuan oposisi.

Fungsi terakhir ini bahkan memungkinkan kritik dan argumentasi yang disuarakan oposisi berperan penting dalam mencegah kebijakan yang diambil pemerintah tidak menjadi terkesan partisan.

Mendewasakan

Dari pandangan itu, adalah baik bagi parpol untuk mengajari publik bahwa kekuasaan efektif, pemajuan bangsa dan pendewasaan politik itu berkaitan dengan hadirnya oposisi yang kuat. Kekuasaan dan demokrasi yang berkualitas itu mensyaratkan hadirnya oposisi yang kuat.

"Semua pemerintahan memerlukan oposisi yang kuat," kata politisi terkenal Australia, Bob Carr, seperti dikutip AAP 16 Juni tahun lalu.

Perpolitikan Korea Selatan, Taiwan, Inggris, Jerman dan hampir semua negara Uni Eropa termasuk Turki, bahkan Brazil, menunjukkan bahwa oposisi yang kredibel dan berani menawarkan alternatif adalah jaminan bagi perkuatan politik madani dan masyarakat yang tercerdaskan sikap politiknya.

Hasil Pemilu Legislatif 9 April lalu sendiri, terlepas klaim sejumlah kalangan bahwa pemilu berlangsung curang, menunjukkan bahwa kedewasaan politik publik bertambah besar.

Meski lebih merupakan jawaban terhadap laku dan manuver pelaku politik selama ini, pada beberapa hal perpolitikan nasional mampu mendewasakan publik di mana orang kini berani mengoreksi jalannya perpolitikan lewat perubahan pilihan.

Fakta bahwa rakyat lebih memilih selibritis dan lambang partai --karena kuatnya asosiasi partai dengan tokoh atau sentimen kelompok-- bisa dianggap sebagai kritik terhadap fungsi parpol dan kelembagaan politik yang gagal menawarkan tokoh berkompetensi tinggi dan jika ada pun gagal dikomunikasikan kepada publik.

Dengan asumsi komposisi suara hasil pemilu konstan, maka terlihat ada peningkatan kedewasaan memilih, tetapi di sisi lain ada kecenderungan stagnasi dan bahkan degradasi kualitas politik, tak hanya menyangkut output tapi juga proses.

Saat hendak ditarik ke pragmatisme --diantaranya dengan maklumat berulang-ulang bahwa politik itu dinamis yang justru dipahami publik sebagai upaya menutup hasrat berburu kekuasaan-- sebagian besar rakyat malah menolaknya.

Fenomena tidak terpilihnya caleg yang hanya mengandalkan uang sehingga hanya menunjukkan kekerdilan berpolitik karena tanpa malu bantuan ditarik lagi begitu mengetahui suara tidak cukup, adalah bukti bahwa rakyat mehamami dan membaca apa yang bakal mereka dapatkan dari pilihannya.

Mereka kini tidak lagi memilih hanya untuk kepentingan satu dua hari, tetapi untuk keselamatan sosial, ekonomi dan politik jangka panjang mereka. Mungkin, tingginya angka golput berelasi dengan tumbuhnya pandangan kritis mengenai relevansi pilihan dengan jaminan masa depan itu.

Dalam kerangka ini pula, tidak berlebihan jika sekaranglah masanya bagi parpol dan elite politik untuk menunjukkan, meyakinkan dan makin mencerdaskan publik bahwa demokrasi adalah perpaduan antara kritik dan kerja, antara pengawasan dan mengeksekusi kebijakan, antara oposisi yang kredibel dan pemerintahan yang kuat.

Publik mesti diajak memahami bahwa, baik berkuasa maupun menjadi oposisi, adalah sama pentingnya dalam kerangka pemajuan kehidupan berdemokrasi.

"Menjadi oposisi, memperkuat kelembagaan di DPR, tidak kalah terhormat dengan menjadi lembaga eksekutif," kata Yudi Chrisnandy, kader Golkar, di sela rapat pimpinan nasional khusus Partai Golkar seperti dikutip Kompas.com, Kamis (23/4).

Misteri di Balik Kematian David Lagi

2009-03-13T11:58:00.003+07:00

Misteri Kematian Mahasiswa RI di Singapura, Prof Chan Ingin Rebut Temuan David
TIBA-tiba muncul pikiran licik dari sang professor. Dia menyuruh David menyempurnakan lagi penelitiannya dan membawanya kembali. Baginya, David bagai tambang emas yang akan membuatnya kaya dan terkenal. Ia mulai berpikir merebut hasil penelitian luar biasa itu. David tak menyadarinya. Dia semakin bersemangat mendalami penelitiannya.

Ketika David kian serius menyelesaikan penelitiannya, Prof Chan mulai sibuk mencari orang yang bisa jadi saksi penelitian David untuk diakui sebagai miliknya. Dia membuka file dokumentasi para mahasiswa berprestasi. Ia teringat pada Zhou Zhang (24), asisten dosen yang diberhentikan dari kampus itu.

Zhou sangat gembira saat Prof Chan mengangkatnya sebagai asisten peneliti. Apalagi ibunya di Cina sedang sakit kanker dan butuh biaya berobat. Prof Chan bahkan menawarkan bantuan biaya pengobatan.

Di tempat lain, David sudah menyelesaikan penelitiannya. Lantaran gembira, dia mentraktir Angel makan di sebuah restoran hotel yang mahal. Angel terheran-heran. “Hehehe.. Tenang saja. Ini hanya sebagai bentuk perayaan. Kelak saya akan ajak kamu ke tempat yang lebih hebat lagi,”janji David.

Keesokan paginya, Prof Chan sudah mengingatkan David untuk membawa semua dokumen proses berjalannya penelitiannya dalam USB agar ia bisa meneliti langsung kelayakannya. Awalnya, David agak bingung, tapi Prof Chan meyakinkan bahwa ia hanya ingin mencoba dengan caranya agar penelitian David dianggap sah. Tanpa pikir panjang, David menyerahkan hasil penelitian itu dalam bentuk USB. Dia tiba di kampus pagi sekali, pukul 7, sesuai jadwal yang ditentukan Prof Chan.

Sebelum berangkat David mengirimkan pesan kepada Angel untuk bertemu di kampus, makan siang bersama.
***

Ketika tiba di lantai 4, David melihat Prof Chan sedang duduk, sehabis memotong apel. Profesor menyimpan pisau ke saku bajunya. David tak sadar sedang masuk jebakan. Setelah menerima USB, tiba-tiba Prof Chan berkata, “David, apakah kamu yakin ini penelitian kamu?” David menjawab, “Ya, tentu saya yakin. Memang kenapa Prof?”

“Apakah kamu tidak sedang mengambil penelitian seorang mahasiwa lain bernama Zhou? Dia adalah asisten dosen yang sudah dipecat. Ada kemiripan antara penelitian kamu,” tuding Prof Chan.

David terhenyak. “Mustahil..!” ucap David kesal. Kemudian Prof Chan menunjukkan dokumen di komputernya. David benar-benar tak percaya. Dia merasa tak mungkin ada orang lain punya pikiran sama persis dengan dirinya.

Prof Chan mulai menghina dirinya, bahwa masih banyak orang jenius di dunia. David mulai menyadari ada yang tak beres. Dia meminta kembali USB itu, tapi Prof Chan bertanya, “Untuk apa?” David bilang, “Saya ingin dikembalikan saja.”

Prof Chan menolak. Kata dia, USB itu akan dijadikan barang bukti bahwa David telah melakukan pelanggaran, menjiplak karya orang lain sebagai skripsinya. “Silakan saja. Saya tak takut. Saya akan buktikan itu tidak benar..!” tantang David sambil hendak keluar ruangan.

Melihat David tidak takut pada ancamannya, Prof Chan mengubah strategi. Dia menawarkan opsi lain berupa uang dalam jumlah banyak. David tetap menolak. Prof Chan emosi dan menghunuskan pisau ke punggung David. David berteriak minta tolong. Suaranya terdengar oleh Zhou yang akan memulai kerjanya hari itu.

David yang terluka, berusaha melawan. Tapi sebuah sabetan lagi mengenai lehernya. Dia tersungkur. Dengan tubuh berlumur darah, David membuka pintu dan keluar. Zhou berdiri tepat di depan pintu. Dia sangat terkejut. David terus berlari. Sempoyongan. Akhirnya terjatuh dari balkon lantai 4 dan langsung tewas.
Zhou sangat syok. Tapi Prof Chan memerintahkan dia masuk ruangan dan bertanya, “Kamu melihat semuanya?”Zhou membantah. Prof Chan mengancamnya, sehingga dia pun berjanji akan tutup mulut. Profesor licik itu memerintahkan Zhou menusuk punggungnya menggunakan pisau. Zhou menurut saja. Tusukan itu hendak dijadikan alibi seolah-olah David telah menyerangnya. eddy mesakh/tribun Batam

Sumber Surya

Komentar Mas Guru : ternyata propesor juga manusia, punya sikap licik,culas dan kejam. Kayak manusia laen yang ndak pernah makan sekolahan.

Misteri di Balik Kematian David Hartanto Widjaja

2009-03-07T18:05:00.000+07:00

Oh My God
Itulah komentar beberapa pembaca media Singapura setelah kematian Zhou ditemuken tewas tergantung di balkon apartemennya di Block 101C Nanyang Heights pada Jumat, 6 Maret malam. Apartemen tersebut didiami para staf dan mahasiswa lulusan NTU. Peristiwa ini terjadi hanya berselang beberapa hari dari kematian misterius mahasiswa Indonesia, yang juga mantan pemenang olimpiade matematika, David Hartanto Widjaja. Kontan saja kematian Zhou ini bikin banyak orang menduga-duga apakah ada kaitan antara kematian keduanya.
Sebagai orang yang tinggal di Endonesya, kita tentu sulit memastiken hal itu. Pasalnya, kita hanya mengikuti urusan kematian David hanya dari media masa doang. Tidak bisa mengikuti secara langsung. Dan, dipersulit lagi, banyak hal ditutup-tutupi sekitar kematian David ini. Barangkali yang bisa kita lakuken hanyalah sekedar berdoa seraya mendesak KBRI untuk pro aktif memantau kematian warga kita itu.

Berikut ini Mas Guru cukilkan pengungkapan fakta dari mantan temen David, dengan harapan kita bisa mendapatken gambaran yang lebih objektip.

Judulnya : Kebenaran Yang Tidak Diungkap di Media dalam Kasus David Hartanto
Hari ini (5/3-09) saya dan temen2 SD/SMP yang seangkatan sama David Hartanto (Ming2) kita sama2 main kerumah keluarga Hartanto, sekedar untuk menyampaikan bela sungkawa, serta mencari kebenaran yang sesungguhnya karena kami tahu kalau David tidak akan melakukan hal-hal yang seperti diberitakan oleh media. Disana kami disambut oleh kakak David, dan orangtuanya, kebetulan kami datang bersamaan dengan keluarga besar Hartanto, jadi kami lebih banyak mengobrol dengan kakak David, yaitu William Hartanto, atau dulu dikenal teman2 seangkatannya dengan panggilan Weha.

Semakin lama mendalami kasus ini, makin banyak keanehan yang terbuka, dan untuk adanya pemberitaan yang mulai menunjukkan kebenaran, kami berterima kasih untuk rekan David di NTU yaitu edwin, kami tahu dia mempertaruhkan gelar sarjananya demi mengungkap kebenaran, karena itu kami juga mau membantu menyebarkan kabar yang sesungguhnya -walaupun terus ditutupi dan dihalangi oleh pihak NTU-

Kejanggalan-kejanggalan yang ada:
1. Munculnya berita bahwa David menyerang Profesor Chan Kap Luk, lalu bunuh diri, padahal tidak ada bekas sayatan di pergelangan tangan seperti yang diberitakan, lalu darimana muncul berita tersebut? Untuk apa dimunculkan berita palsu bahwa David menyayat pergelangan tangannya?

2. Saat keluarga tiba disana senin malam setelah kejadian, keluarga ingin langsung melihat jenazah David, namun dihalangi oleh pihak2 tertentu, dengan alasan sudah peraturan, tentu saja keluarga harus menurut, apalagi saat itu keluarga masih syok. Lalu saat diizinkan melihat kondisi jenazah keesokan harinya, keluarga hanya diizinkan untuk melihat jenazah bagian leher ke atas, sedangkan bagian tubuh yang lain telah ditutupi plastik. Keluarga Hartanto juga telah mengkonfirmasikan ke pihak polisi Singapura, tidak ada luka di bagian pergelangan tangan. Saat itu keluarga Hartanto juga melihat di bagian leher depan (daerah leher dibawah bahu) terdapat banyak plesteran luka.

Pertanyaannya. Untuk apa keluarga Hartanto menunggu 1 hari untuk melihat jenazah keluarga kandung mereka sendiri? Mengapa jenazah harus ditutupi oleh plastik? Apakah benar ada peraturan seperti itu? Atau hanya karangan pihak2 tertentu saja untuk menutupi kenyataan? Darimana asal luka di leher? Mengapa jenazah David terlihat berdarah cukup parah di bagian bokong?

3. Saat keluarga tiba di TKP senin malam, karena tidak diizinkan untuk melihat jenazah, keluarga datang ke NTU untuk melihat TKP, namun saat sampai, polisi tidak menemukan satupun bekas darah ataupun police line. Hebat bukan? Hanya dalam waktu sekitar 7 jam sejak waktu kejadian, TKP telah bersih total, adakah alasan untuk buru2 membersihkan TKP?

4. Lalu keluarga datang melihat kamar David, dan apa yang ditemukan? Ternyata semua peralatan komputer yang ada di kamar David semua MENYALA. Apakah seorang yang mau bunuh diri akan menyalakan semua peralatan komputernya? Bahkan menurut kesaksian seorang teman, account MSN David masih menyala. Apakah hal ini terlihat seperti David mau mengakhiri hidupnya? Bahkan dia masih bermain game online sampai jam 2 pagi di hari kejadian bersama teman yang tadi menjenguk keluarga David.

5. Pada ruangan profesor tertinggal tas David yang biasa dia bawa, dan tebak apa yang dia bawa dalam tasnya? Sebuah handuk dan botol air mineral 1,5 L. (Semua yang mengenal Ming2 pasti tahu, dikelas, sejak SD, Ming2 selalu membawa handuk, bahkan kadang dikalungkan di leher saat berada di kelas, dia juga selalu membawa air minum yang banyak karena mamanya selalu berpesan untuk banyak mengkonsumsi air). Apakah seorang yang mau membunuh, lalu bunuh diri, akan membawa barang seperti itu? Akan jauh lebih mudah untuk membawa sebilah pisau yang besar (lebih besar dari pisau berukuran 10cm yang muncul di TKP, yang entah milik siapa).

6. Keluarga dihalang-halangi saat hendak bertemu dengan Profesor Chan Kap Luk,dengan alasan, saat itu dia sedang di ICU, dan kenyataannya? Hari rabu sang Profesor telah keluar dari rumah sakit. Apakah ada catatan seorang yang menderita luka tusukan parah yang harus masuk ICU, dapat keluar dari rumah sakit dalam tidak sampai 2 hari? Benarkan sang Profesor terluka? Atau hanya membaca koran sambil bersantai di ICU?

7. Saat keluarga ingin bertemu dengan "saksi mata" yang melihat David melompat dari lantai 4, pihak NTU menghalangi dengan alasan hal itu harus dirahasiakan.Oke, kalau begitu, darimana kita tahu kalau benar2 ada orang yang melihat kalau David benar2 melompat, bukannya terjatuh ataupun dijatuhkan orang?

8. Data tentang David dan FYP (Final Year Project) nya telah dihapus dari database NTU. Hanya dalam 2 hari, NTU langsung menghapus data topik FYP yang sedang David kerjakan, adakah alasan khusus dibalik keterburu-buruan pihak NTU untuk menghapus data tersebut? Tidakkah ada rasa ingin mengenang salah satu mahasiswa berprestasinya, alih-alih langsung menghapus data, seakan David tidak pernah kuliah disana?

Di bawah ini adalah alamat google cache dari page yg membuktikan hal tersebut di atas:
as it appeared on 1 Mar 2009 23:00:13 GMT
Lihat nomer 208
Link

bandingkan dengan link saat ini:
Link

9. Polisi Singapura menahan Laptop milik David dan akan dikembalikan setelah penyelidikan selesai. Untuk apa?

10. Pisau yang ada di TKP, dilaporkan berasal dari hall 4, itu hasil investigasi? Atau hanya karangan? Seorang teman di NTU berkata bahwa biasanya seorang dosen memiliki pisau kecil di ruangannya yang biasa digunakan untuk memotong buah. Jadi? Itu pisau milik David Hartanto atau Chan Kap Luk?

11. Waktu kejadian adalah sekitar jam 10.45 waktu Singapura hari Senin, apakah tidak terdengar aneh jika hanya sedikit sekali mahasiswa yang ada dan menyaksikan kejadian? Adakah tekanan dari pihak NTU untuk tutup mulut?

12. Senjata yang ditemukan -pisau buah 10cm- ditemukan tanpa gagang,dimanakah gagangnya? Mengapa tidak dilakukan analisa sidik jari? Jelas tidak mungkin menusuk seseorang tanpa menggunakan gagang pisau, jadi entah siapapun yang menusuk siapa, pasti ada gagangnya, namun pemberitaannya belum jelas.

Pemberitaan miring yang disebutkan media pun tidak berdasar, berikut klarifikasinya:

1. David berniat membunuh Profesornya lalu bunuh diri meloncat. Di dalam ruangan tersebut hanya ada David dan Profesor, David telah tiada, dan kesaksian yang bisa didengarkan hanyalah dari Profesor, darimana kita tahu kalau kesaksian tersebut benar? Tanpa bukti2 yang cukup, kesaksian Profesor tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan David.

2. David dikatakan stress karena beasiswanya dicabut, bahkan dia salah sasaran,yaitu mengamuk ke dosen pembimbingnya. Tidakkah hal itu terdengan sangat aneh? David sangat tahu dengan jelas bahwa beasiswanya diberhentikan karena prestasinya menurun, bukan salah Profesor itu. Pihak keluarga telah diberitahu sejak hari pertama diberitahukan bahwa beasiswanya diberhentikan, dan pihak keluarga menerima, dan mampu untuk membayarnya, David juga bersikap biasa2 saja tentang pemberhentian beasiswanya. Bagi yang mengenal dia, tentu tahu bahwa dia orang yang sangat cuek, hal ini juga dapat dilihat dari post edwin.

3. Dikatakan pula, bahwa David depresi karena tidak mampu menyelesaikan FYPnya. Seorang rekan David disana menyatakan bahwa FYP David hampir selesai. Dia tidak pulang ke Indonesia pada akhir semester lalu, karena ingin berkonsentrasi menyelesaikan FYPnya. Bagi yang mengenal David, apalagi kami teman sekolahnya, tentu tahu, David sejak dulu memang ketagihan game, tapi 1 hal, dia selalu mengerjakan tugas dan PRnya dengan baik, tanpa bantuan orang lain apalagi menyalin hasil pekerjaan orang lain. Jadi, jika dikatakan dia menyerang dosen pembimbingnya karena FYPnya tidak selesai, hal itu benar2 tidak masuk diakal.

4. David diberitakan pula menghilang dari pergaulan selama kurang lebih 1 minggu sebelum kejadian, namun keluarga David tahu yang sebenarnya, David sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan FYPnya, jadi pernyataan bahwa David menghilang dari pergaulan karena sedang depresi dan ingin membunuh itu sangat tidak valid, karena saat itu dia banyak chatting dengan kakaknya, bahkan bermain game online bersama temannya di Indonesia. Terlihat seperti orang depresi yang mau membunuh dosennya? Tidak sama sekali!

Saat ini fakta-fakta yang muncul setelah menyingkirkan pemberitaan media adalah:
1. David meninggal jatuh dari lantai 4, tanpa luka sayatan di pergelangan tangan, dan dengan luka di bagian leher, serta bagian bokong berlumuran darah.
2. Sang Profesor keluar dari rumah sakit dalam 2 hari, tanpa kejelasan dan foto apakah dia terluka atau tidak.
3. Pisau tidak jelas berasal darimana, dan ditemukan tanpa gagang.
4. Pihak universitas menutup-nutupi kejadian ini.

Spekulasi dan kemungkinan-kemungkinan:

Apakah benar David menyerang profesor saat dia sedang membungkuk menghadap ke layar komputer? Jika itu benar, maka tidak mungkin saat ini profesor tersebut telah pulang ke rumahnya dalam 2 hari sejak kejadian.

Apakah sang profesor tersebut yang justru menyerang David?
Tidak tahu, namun jika ya, apa motifnya?

Saat ini santer beredar di Singapura kabar bahwa sang Profesor ingin merebut FYP milik David. Hal ini didukung oleh kesaksian teman David yang mengatakan FYP David hampir selesai. Apakah mungkin seorang dosen dan Profesor dari universitas terkemuka di negara maju mau merebut FYP milik mahasiswanya sendiri? Apakah ini motif sesungguhnya? Kita tidak tahu!

Apakah ada orang ketiga dalam kasus ini?
Kita tidak juga tahu.

Ming, saat ini lo udah gak ada, gak ada lagi yang bisa kita lakukan buat lo, selain pulihin nama baik lo, dan menyatakan kebenaran, lo istirahat yang tenang aja disana.

RIP, ming.

Kabarkan ini ke teman-teman, saudara, dan copylah tulisan saya ini di blog/forum/facebook/friend
ster anda.

Salam.
Klemens A.

Korupsi Di Atas Korupsi

2009-02-20T14:28:00.003+07:00

Kekhawatiran akan timbulnya korupsi baru atas barang 'sitaan' dari para koruptor kembali terjadi. Hal ini dikemukaken oleh ICW. Maklum, sebelumnya kasus seperti ini sudah pernah terjadi, saat penanganan kasus korupsi BLBI.

Saat itu, barang-barang, sebagai pengganti utang, dari para debitur kurang ajar ditaksir dengan harga cukup tinggi oleh para tukang taksir yang menangani kasus tersebut. Karena juru taksir yang ngawur ini, negara kembali dirugiken lagi. Nah, supaya kasus demikian tidak terjadi lagi pada saat menangani barang-barang yang diserahken oleh para koruptor yang telah tertangkep, maka mekanisme penentuan harga barang yang diserahken itu harus dibikin transparan.

ICW: Penyerahan Aset Koruptor Rawan Dimanipulasi

Jakarta (ANTARA News) - LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) mengemukakan, penyerahan aset yang terkait dengan sejumlah kasus korupsi di Tanah Air rawan untuk dimanipulasi.

"Penyerahan aset rawan dimanipulasi karena bukan tidak mungkin aset yang diberikan oleh tersangka adalah aset bodong atau aset hasil mark-up (nilainya telah dinaikkan)," kata Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Menurut Emerson, praktik seperti ini sering terjadi dalam beberapa kasus korupsi terkait dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI).

Ia memaparkan, sebagian besar dari aset yang dijaminkan oleh debitur BLBI pada saat dijual, ternyata nilainya dapat merosot jauh. "Aset yang dijamin pada saat penentuan nilai jualnya ternyata bisa anjlok sampai sekian persen," katanya.

ICW memperkirakan bahwa nilai penjualan dari sejumlah aset tersebut bahkan sampai ada yang menurun sebesar 70 persen.

Sementara itu, Koordinator ICW Danang Widoyoko mengatakan, penghitungan kerugian negara rawan terhadap perbedaan penafsiran. Perbedaan itu bisa terjadi baik antara pihak kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun pengadilan.

"Karena itu, hal penting yang harus diperhatikan pemerintah adalah siapa yang seharusnya menghitung serta bagaimana dan ukuran apa yang dilakukan dalam menghitung kerugian negara itu," katanya.

ICW berpendapat bahwa agar tidak terjadi perbedaan penafsiran maka selayaknya penghitungan kerugian negara lebih baik dilakukan di persidangan.

Sumber : Antara

Jurus Sulap SBY - Kalla

2008-08-16T23:12:00.004+07:00

Saya kira setiap orang pasti pernah liat pertunjukan sulap. Mulai dari pesulap yang kesohor seperti Dapid Koperpit dan Dedi Kobuser sampai pesulap-pesulap tingkat kampung yang sering diundang pada acara-acara ulang tahunanak-anak kita. Dari semua pesulap, triknya sama saja, menipu mata penonton dengan cara mengalihkan perhatian mereka. Sehingga, tanpa terasa kita ndak pernah memperhatikan trik-trik yang dipersulapkan karena kita terbawa pada aktivitas-aktivitas pesulap yang digunakan untuk mengalihkan penglihatan kita.

Saya sangat yaqin bin haqqul yaqin, kita ndak pernah nggondok atawa marah kepada para pesulap, meski kita sangat sadar kalau kita ini ditipu pada saat menonton pertunjukan para pesulap. Bahkan ketika diminta lagi nonton adegan sulap, dengan antusias kita menyambutnya. Meski pun kita tahu, sekali lagi, kita bakal dibohongi lagi.

Tapi, ketika pimpinan negara yang mau mengalihkan perhatian kita kita atas kesulitan-kesulitan yang bakal diderita anak cucu kita, harus kita kita dengan manggut-manggut sembari menonton atraksi-atraksi mereka ?

Dalam pidato nota RAPBN 2009, SBY mengatakan, pemerintah menaikkan anggaran belanja pegawai menjadi Rp 143,8 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 20,2 triliun atau 16,4 persen daripada RAPBN 2008. Dan ketika rencana itu disampaiken, para anggota de pe er yang terhormat bertempik gemuruh di gedung senayan yang juga terhormat.
Sepintas, kalau didengarkan, apa yang disampaiken presiden kita ini memang amat mulia dan mengharuken. Betapa tidak ? Sejak lama masyarakat mendambaken meningkatnya anggaran pendidikan di dalam RAPBN kita. Tapi, ketika kita gali, dari mana sumber anggaran untuk mendongkrak anggaran pendidikan itu, baru kita tahu bahwa Bapak Presiden sedang memainken jurus-jurus sulap.

Perhatiken Opini berikut :
Gaji Guru Minimal Rp 2 Juta

SBY di Depan Rapat Paripurna DPR

JAKARTA - Para pegawai negeri sipil (PNS) dan guru tidak akan lagi jadi anak tiri. Dalam pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di DPR kemarin, pemerintah berjanji meningkatkan kesejahteraan PNS dan guru yang selama ini identik dengan gaji minim.

Dalam pidato nota RAPBN 2009 itu, SBY mengatakan, pemerintah menaikkan anggaran belanja pegawai menjadi Rp 143,8 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 20,2 triliun atau 16,4 persen daripada RAPBN 2008.

Kenaikan anggaran dipergunakan untuk meningkatkan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15 persen, pemberian gaji dan pensiun ke-13, serta perbaikan pembayaran pensiun. ''Pendapatan PNS golongan terendah pada 2004 sekitar Rp 674 ribu per bulan. Pada 2009 menjadi Rp 1,721 juta per bulan. Dalam empat tahun naik 2,5 kali lipat,'' kata SBY.

Selain itu, SBY menjanjikan kenaikan gaji guru, seiring dengan realisasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. SBY menjelaskan, pendapatan guru golongan terendah pada 2004 masih Rp 842,6 ribu per bulan. Pada 2008, penghasilan mereka Rp 1,854 juta per bulan dan tahun depan dinaikkan lagi. ''Pendapatan guru golongan terendah pada 2009 dinaikkan di atas Rp 2 juta per bulan,'' kata SBY, yang disambut tepuk tangan anggota DPR dan undangan.

Dalam perhitungan awal, anggaran pendidikan dipatok Rp 210 triliun. Namun, dalam perhitungan terakhir, pemerintah memastikan jumlah total anggaran pendidikan Rp 224,4 triliun dari total RAPBN Rp 1.122,2 triliun. Sebelum ada putusan MK, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 15,1 persen atau Rp 178 triliun. Setelah ada putusan MK, pemerintah menambah Rp 46 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk merehab gedung sekolah serta membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru. Sejalan dengan semangat desentralisasi, pemerintah sejak 2005 memberikan hibah dalam bentuk bantuan operasional langsung ke sekolah yang dikenal dengan bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurut SBY, walaupun biaya sekolah telah diturunkan, masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu mengirimkan anaknya ke sekolah. Anggaran pendidikan dinaikkan, antara lain, untuk mengatasi masalah tersebut. ''Kita memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak mereka tetap harus masuk sekolah,'' ujar SBY.

Di samping itu, lanjut SBY, pemerintah menyediakan beasiswa untuk lebih dari satu juta siswa SD/MI, lebih dari 600 ribu siswa SMP/MTs, 900 ribu siswa SMA/SMK/MA, dan lebih dari 200 ribu mahasiswa PT/PTA. Sebagian besar siswa dan mahasiswa tersebut berasal dari keluarga tidak mampu.

Khusus untuk peraih medali emas dalam Olimpiade berbagai cabang ilmu pengetahuan tingkat internasional, SBY juga menjanjikan beasiswa menggiurkan. ''Pemerintah memberikan beasiswa untuk menuntut ilmu di universitas mana pun di seluruh dunia sampai mencapai gelar doktor,'' tegas SBY. Pernyataan itu pernah disampaikan SBY di depan peserta Asian Science Camp di Istana Tampaksiring, Bali, 5 Agustus lalu.

Anggaran pendidikan juga digunakan untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen melalui program peningkatan kualifikasi akademik S1 dan D4 bagi guru dan pendidikan S2 dan S3 bagi dosen. ''Fokusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di semua aspek. Ini termasuk gedung sekolah, perpustakaan dan laboratorium sekolah, beasiswa, kompetensi serta kesejahteraan guru, dan sebagainya,'' tandas SBY.

Tidak Hanya Depdiknas

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, anggaran pendidikan Rp 224,4 triliun tidak hanya dikelola Depdiknas. Menurut Bambang, anggaran sebanyak itu akan dibagi di Depdiknas, Departemen Agama, dan daerah.

Saat konferensi pers di Depkeu, Bambang kembali menjelaskan kenaikan anggaran pendidikan tersebut. Menurut Bambang, dirinya baru diberi tahu tambahan anggaran Rp 46,1 triliun pada Rabu sore (13/8). ''Begitu dikasih tahu, saya sampai mau pingsan,'' kelakar Bambang.

Dia mengaku belum bisa merinci tambahan anggaran tersebut. Namun, dia sudah mendapatkan arahan dari presiden untuk memprioritaskan anggaran tunjangan fungsional guru. Dengan begitu, gaji guru minimal menjadi Rp 2 juta per bulan. Untuk mencapainya, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 16 triliun.

''Tapi itu paling banyak disalurkan melalui DAU (Dana Alokasi Umum),'' katanya. Sebab, gaji guru di sekolah negeri dibayarkan pemda. Sedangkan sisanya Rp 30 triliun akan digunakan untuk mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan kesejahteraan peneliti. ''Tapi rinciannya saya belum punya, masih menghitung,'' kata Bambang.

Plt Menko Perekonomian dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya berharap kementerian/lembaga khususnya

Depdiknas mampu menyerap anggaran pendidikan yang meningkat tajam dari Rp 154,2 triliun (15,6 persen) menjadi Rp 224,4 triliun.

''Bapak di sebelah saya (Mendiknas) mungkin bingung bagaimana cara menghabiskan anggaran yang Rp 60 triliun lebih tinggi dari tahun ini. Tapi Pak menteri menyatakan bisa,'' kata Menkeu saat menjelaskan Nota Keuangan RAPBN 2009 di kantornya kemarin.

Untuk memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, pemerintah melampirkan dokumen tambahan Nota Keuangan RAPBN 2009. ''Dokumen tambahan ini baru terjadi kali ini,'' kata Menkeu. Menkeu menambahkan, tambahan Rp 46 triliun untuk memenuhi ketentuan 20 persen anggaran pendidikan memang dilakukan dengan menaikkan defisit anggaran.

Artinya, pemerintah tidak merealokasi anggaran dari kementerian/lembaga lain. ''Sebab, anggaran kementerian/lembaga sudah didesain sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP),'' katanya.

Tutup dengan Utang

Ada konsekuensi dari kenaikan anggaran pendidikan 20 persen. Pemerintah menambah utang melalui penerbitan surat utang negara (SUN) dan surat utang negara syariah (sukuk). Wapres Jusuf Kalla mengakui, kenaikan anggaran pendidikan memaksa pemerintah meningkatkan defisit anggaran dari 1,5 persen menjadi 1,9 persen atau Rp 99 triliun.

Kenaikan itu mengakibatkan defisit anggaran hanya 0,1 persen di bawah ambang batas yang diizinkan undang-undang keuangan negara. ''Kita terpaksa berutang lebih banyak. Apa boleh buat karena kalau dikurangi anggaran (pembangunan) jalan tidak cocok, dikurangi (belanja) kesehatan juga tidak cocok. Kalau anggaran tentara (pertahanan) dikurangi, Anda bilang yang sekarang saja masih kekecilan. Terpaksa kita naikkan utang,'' katanya
Sumber : Jawa Pos edisi 16 Agustus 2008

Orang Miskin Dilarang Sekolah

2008-08-05T12:27:00.001+07:00

Meski ada larangan untuk menarik dana kepada wali murid, beberapa sekolah ternyata masih melakukennya. Jumlah dana yang ditarik itu juga tidak bisa dibilang kecil mengingat kondisi perekonomian saat ini lagi seret. Banyak alasan dikemukaken pihak sekolah untuk memaksa wali murid merogoh koceknya, misalken : uang daftar ulang ( untuk siswa lama ), uang awal KBM, uang pembangunan, uang sarana prasarana dan lain sebagainya. Pemaksaan seperti ini jelas sangat memberatken masyarakat, khususon masyarakat kelas bawah.
Tapi, pihak sekolah biasanya tidak mau mengakui kalo mereka ini memaksa. Mereka selalu bilang kalau dana tarikan itu sifatnya suka rela. Nah, permasalahnnya di sini ini, definisi suka rela yang dimaksudken pihak sekolah dan pihak wali murid itu berbeda. Pihak wali murid mendefinisikan suka rela adalah mereka boleh milih : bayar, tidak bayar atau membayar sesuai kemampuan mereka. Apa pun opsi yang dipilih, anak mereka tetep bisa bersekolah di sekolah yang dimaksudken. Namun, persepsi pihak sekolah berbeda dari persepsi para wali murid itu. Menurut pihak sekolah, wali murid bebas menentuken pilihan, mau bayar atau tidak. Mereka bebas memilih. Sekolah tidak pernah memaksa mereka harus membayar dana tarikan. Cuma wali murid juga harus paham konsekuensi dari opsi yang dipilih. Jika mereka memilih opsi membayar sesuai yang ditentuken sekolah, anak mereka boleh masuk sekolah mereka. Jika yang dipilih adalah opsi tidak bersedia membayar dana tarikan, maka anak mereka dipersilaken dengan hormat meninggalken sekolah tersebut. Jadi, sekolah tidak pernah memaksa orangtua murid untuk membayar dana tarikan tersebut, juga mereka tidak pernah memaksa masyarakat memilih sekolah yang mereka kelola.

Dengan pola pikir kayak giru, Mas Guru jadi bertanya pada rumput yang bergoyang, memang mereka pikir sekolah yang mereka kelola itu warisan nenek moyang elo ?!!!

Perhatiken berita berikut :
Siswa Cadangan Kena Rp 2 Juta
Tuesday, 05 August 2008
PASURUAN-SURYA-Praktik jual-beli bangku pada penerimaan siswa baru (PSB) diduga kuat terjadi di SMPN 1 Bangil, Kabupaten Pasuruan. Para calon siswa cadangan diiming-iming bisa diterima di sekolah tersebut asalkan membayar sebesar Rp 2 juta. Sumbangan wajib itu dikeluhkan sejumlah wali murid yang mengaku terpaksa mengeluarkan uang asalkan anaknya bisa diterima. Mereka kemudian mengadukan praktik itu kepada Aliansi Masyarakat Peduli Pasuruan (AMPPAS) disertai bukti kwitansi pembayaran. “Wali murid yang melapor enggan disebut namanya, khawatir anaknya dikucilkan oleh pengajar SMPN 1 ,” jelas Suryono Pane, Koordinator AMPPAS, Senin (4/8).

Sebenarnya, kata Suryono, ada 30 orang wali murid yang terpaksa membeli bangku cadangan untuk anaknya. Mereka dikumpulkan pihak SMPN 1 Bangil pada tanggal 11 Juli lalu. Namun yang mengadukan kasus itu hanya 12 orang wali murid. “Mereka diminta membuat surat pernyataan bahwa uang yang diberikan itu bersifat sukarela dan di kwitansi tertulis dana sarana prasarana,” kata Suryono seraya menunjukkan bukti kwitansi kepada Surya

Dalam lembar kwitansi, tertera petugas sekolah yang menerima uang bernama Ninik, lengkap dengan stempel SMPN 1 Bangil. Jumlah nominal uang yang dibayarkan tertulis dengan jelas serta peruntukannya, yakni bantuan sarana prasarana. “Ada wali murid yang membayar tunai dan ada pula yang membayar secara mengangsur,” ungkap Suryono.

Dalam pembayaran itu pihak sekolah juga meminta para wali murid menandatangani pernyataan diatas materai Rp 6.000 bahwa sumbangan mereka bersifat sukarela.

“Ditarik sebesar Rp 2 juta itu, ternyata tidak semuanya sanggup membayarnya. Bahkan seorang siswa yang orangtuanya tidak mampu, terpaksa mundur. Ini artinya menghambat seorang warga negara mendapatkan haknya dalam pendidikan. Karenanya pungutan seperti ini harus ditindak tegas,” tandas Suryono Pane yang juga dikenal sebagai aktivis buruh ini.

Selain terjadi di SMPN 1 Bangil, pungutan seperti itu juga terjadi di SMPN 2 Bangil. Terkait pungutan itu, pihak AMPPAS akhirnya melaporkan kasus ke Dinas P dan K serta Bawasda Kabupaten Pasuruan.

Kepala SMPN I Bangil Rofik Samsunahar membantah kalau pungutan itu dikatakan sebagai pungutan liar. “Itu resmi, bukan pungli. Lagi pula sudah dimusyawarahkan dengan pihak komite sekolah,” tegasnya.

Menurutnya, sumbangan sebesar Rp 2 juta itu tidak mengandung unsur paksaan. Mereka diminta secara sukarela. Selain itu, ketika diadakan musyawarah tidak satupun yang menolak.

Sementara itu, Kepala Bawasda Kabupaten Pasuruan Sri Aprililik berjanji akan segera turun ke lapangan dan mengusut laporan itu lebih lanjut. Jika itu benar-benar terjadi Bawasda akan memberikan sanksi tegas.

“Besok (hari ini -Red) tim kami turun mengeceknya. Bagi PNS yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai PP 30 terkait disiplin pegawai,” tegas Sri Aprililik. st13

Sumber : Surya Online

Parlemen : Lembaga Terhormat Yang Tidak Terhormat

2008-08-04T12:10:00.000+07:00

Ketika awal reformasi bergulir, masyarakat mengharapken lembaga parlemen yang ada dari berbagai tingkat bisa menjadi lokomotif berbagai agenda reformasi. Mengapa ? Sebagai wakil rakyat, selama orde baru, mereka sama sekali dibikin tidak berdaya oleh lembaga eksekutip. Mereka hanya jadi tukang stempel dari kebijakan-kebijakan yang ditelorken oleh para eksekutif.

Dengan adanya reformasi, posisi mereka lambat laut diperkuat sampai pada posisi sebagaimana diharapken. Dengan posisi seperti itu, wajar jika kita berharap dari mereka banyak lahir berbagai undang-undang dan kebijakan yang memihak rakyat banyak. Sebagai catatan, pemerintah orde baru lebih banyak 'memberi hati' kepada golongan atas. Dan parlemen tidak berdaya untuk menghentikannya.

Namun, seiring bergulirnya waktu, ternyata perilaku dari beberapa anggota parlemen, mulai dari daerah tingkat 2 sampai pusat, menunjukkan watak dan watuk seperti pejabat-pejabat orde baru. Mereka lebih mementingkan diri dan kelompoknya. Berita-berita yang muncul mengenai tertangkapnya beberapa anggota dewan oleh KPK merupaken afirmasi dari ini.

Selain itu, perilaku-perilaku anggota dewan yang cenderung tidak mementingkan nasib konstituennya bisa dlihat pada berita berikut :

Dewan Nunggak Rp 1,8 Miliar

BATU - Sejumlah anggota DPRD Kota Batu masih saja buta dengan kondisi sosial. Di saat terjadi krisis ekonomi, wakil rakyat tersebut justru tega nunggak uang rakyat total senilai Rp 1,8 miliar. Dana tersebut merupakan kewajiban yang harus dikembalikan anggota dewan ke kas daerah terkait dana tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Kewajiban pengembalian itu berdasar pada PP 21/2007 sebagai revisi PP 37/2006. Dana tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah dicairkan Pemkot Batu pada 2007 lalu sebesar Rp 2,2 miliar. Namun dari uang rakyat tersebut, baru Rp 400 juta yang sudah masuk ke kasda.

Kabag Keuangan Pemkot Batu Susetyo Herawan mengatakan, pengembalian dana sebesar Rp 400 juta merupakan pengembalian dari beberapa anggota dewan. Salah satunya Ketua DPRD Kota Batu Mashuri Abdul Rochim. "Kami tidak mengerti kenapa kok belum banyak anggota dewan yang mengembalikan ke kasda," ujar Susetyo Herawan, ketika ditemui kemarin.

Meski demikian, anggota dewan masih diberikan toleransi untuk mengembalikan dana tunjangan tersebut hingga satu bulan sebelum masa jabatannya berakhir, yakni April 2009 mendatang. Apabila melebihi dari batas tersebut, maka persoalan tersebut sudah memasuki ranah hukum. Artinya anggota dewan yang masih menunggak akan berhadapan dengan aparat hukum.

Akibat Terlalu Lama di Dalam WC

2008-07-18T15:43:00.002+07:00

Pada saat baru memasuki wc, kita biasanya menutup hidung kita karena ndak tahan baunya. Tapi, lama-kelamaan, kita bisa beradaptasi, bahkan bisa menikmatinya. Buktinya, kita bisa berlama-lama di dalam wc sambil menikmati rokok. Begitu pula dengan jabatan. Ketika pertama kali menduduki suatu jabatan, biasanya kita akan segera mengetahui kebobrokan-kebobrokan yang ada di dalemnya. Namun, jika terlalu lama memegang satu jabatan, kita seringkali justru menjadi biang keladi dari kebobrokan tersebut.

Barangkali itulah gambran dari Shofwan, kadiknas kota Malang. Kemaren, dia didemo rame-rame oleh Aliansi Peduli Pendidikan kota Malang

Guru Minta Kadiknas Dicopot

MALANG - Puluhan guru dan pengurus yayasan pendidikan di Kota Malang kemarin ngluruk gedung DRPD Kota Malang. Mereka menyampaikan aspirasinya pada anggota dewan agar mengevaluasi kinerja Kadis Diknas Kota Malang Shofwan.

Rombongan guru yang tergabung dalam APP (Aliansi Peduli Pendidikan) Kota Malang ini juga mendorong dewan agar mendesak wali kota mencopot Shofwan. Alasannya, jabatan yang diduduki Shofwan sudah terlalu lama. Sehingga, kebijakan yang ditelurkan dinilai stagnan. Utamanya, dalam pengembangan-pengembangan sekolah swasta yang selama ini tak pernah diberi tempat. Di mata APP, Shofwan menganaktirikan keberadaan sekolah-sekolah swasta ini.

"Pengembangan Kota Malang sebagai kota pendidikan butuh kebijakan yang menyegarkan. Kedatangan kami ke sini (dewan) minta agar Pak Shofwan dievaluasi. Sepengetahuan kami, Pak Shofwan itu kadiknas paling abadi dan sakti. Kami ingin Pak Shofwan dicopot saja," kata Edy Prayitno, guru SMK Pradnya Paramita, saat hearing di aula DPRD Kota Malang.

Hadir dalam hearing itu Wakil DPRD Arif Wahyudi, Ketua Komisi D Anang Sulistyo, dan beberapa anggotanya. Di antaranya, Asmuri, Ahmad Taufiq Bambang, Ngatmiati, dan Teguh Mulyono.

Sementara, dari APP ada 76 orang yang berasal dari delapan elemen. Yakni, FKSS (Forum Komunikasi Sekolah Swasta), MBPS (Musyawarah Bersama Perguruan Swasta), Komite Sekolah Swasta, Yayasan Sekolah, PGRI, ECWA (Education Corruption Watch), Fokus Guru, dan PGTTI (Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia) Kota Malang.

Dalam pandangan mereka, pelanggaran yang dilakukan Shofwan sudah banyak. Pada PSB (penerimaan siswa baru) tahun ini misalnya, Shofwan melanggar SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur No. 420/2679/108.03/2008 tentang aturan kelas ideal. Kelas reguler satu rombel (rombongan belajar) maksimum 32 siswa, kelas SSN (sekolah standar nasional) 26 siswa, dan kelas SBI (sekolah bertaraf internasional) maksimum 24 siswa. Namun kadiknas justru menginstruksikan satu rombel 40 siswa.

Selain itu, penerapan kuota PSB online yang tidak transparan. Kenyataannya, pagu yang dipasang hanya sekitar 5 persen dan kuota jalur mandiri sangat besar mencapai 95 persen. Kebijakan ini merupakan bentuk penzoliman terhadap siswa berprestasi yang kondisi ekonominya pas-pasan.

Dengan dalih melaksanakan target kota vokasi, Shofwan memberikan instruksi pada kepala sekolah SMK negeri agar tidak menolak siswa. Imbasnya, menyedot input sekolah swasta. Ironisnya lagi, kebijakan itu tidak diimbangi pertumbuhan perusahaan dan industri di Kota Malang sebagai sarana praktik dan penyerapan tenaga kerja.

"Pak Shofwan juga tidak melaksanakan peraturan jabatan kasek. Seharusnya, maksimal jabatan kasek itu hanya dua periode. Tapi kenyataannya, ada kasek jabatannya lama dan sengaja dibiarkan. Contohnya, kasek SMPN 5 (Hadi Hariyanto, Red)," sambung sekretaris Fokus Guru Bibit Waluyo.

Koordinator APP John Nadya Firmana menambahkan, kenaikan pagu pada sekolah negeri yang sampai 10 persen sebagai kebijakan "membunuh" sekolah swasta. Sekolah swasta terkesan dibinasakan perlahan-lahan. "Bagaimana kami bisa maju, kalau hanya disalahkan terus. Yang menyakitkan, begitu angka ketidaklulusan tinggi, kami (sekolah swasta) yang jadi kambing hitamnya," tandas John.

Sekolah swasta, tegas dia, memiliki andil besar dalam membangun bangsa. Namun, dinas pendidikan yang notabene-nya sebagai pemegang kebijakan masih berat sebelah. Selalu yang menjadi prioritas adalah sekolah negeri. "Contoh kecil saja, saat ada pelatihan. Maka yang diberi kesempatan guru-guru negeri. Apa ini fair?" tanyanya.

Wakil DPRD Arif Wahyudi dalam pertemuan itu mengaku cukup senang dengan masukan APP ini. Dalam waktu dekat, dewan akan merapatkan barisan guna mendesak wali kota untuk segera mengganti Shofwan. "Kami akan mengusulkan agar Pak Shofwan diganti. Ya, secepat mungkin," janji Arif di hadapan peserta hearing.

Bagaimana Komisi D? Anang mengatakan, kalau saja komiisnya diberi tahu terlebih dahulu menyangkut hearing itu, maka akan langsung menindaklanjuti dengan memanggil Shofwan. "Kami sudah paham permasalahan yang terjadi. Kami akan mengadakan rapat komisi sekarang (kemarin, Red)," kata Anang setelah hearing berlangsung.

Usai hearing, komisi D langsung menggelar rapat mendadak. Hasilnya, komisi ini akan membawa persoalan Shofwan ini ke rapat paripurna. "Intinya seperti aspirasi dari bawah, ya, mencopot Pak Shofwan. Tapi kami ini kan tidak berhak mencopot. Yang berhak mengganti adalah wali kota. Makanya, kami akan mendesak wali kota," ucapnya.

Mengingat pentingnya persoalan ini, Anang bahkan mengagendakan paripurna bisa digelar setelah masa kampanye. Diperkirakan setelah 20 Juli. "Ya, di masa-masa menjelang pilwali itu. Kalau sekarang kan tidak memungkinkan, karena anggota dewan juga sibuk kampanye," ungkapnya.

Sumber : Radar Malang

Pilkada dan Janji Pendidikan Gratis

2008-07-06T00:38:00.005+07:00

Pendidikan gratis tampaknya merupaken keinginan hampir setiap warga bangsa negeri Endonesya. Yang dimaksud gratis di sini adalah biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang dimaksudken gratis di sini adalah dana pendidikan diambilken dari APBN maupun APBD, yang memang dana itu adalah dananya rakyat. Wajar toh kalau dana milik rakyat tersebut juga dgunaken untuk dana sebaek-baeknya, daripada dihambur-hamburken untuk korupsinya parta abdi negara yang sebetulnya gajinya sudah lebih dari cukup.

Keinginan ini tampaknya mampu dibaca dengan baek dan cermat oleh calon pimpinan daerah atau pimpinan negara. Tak mengheranken jikalau pada maca kampanye, isu pendidikan gratis selalu diusung oleh para calon pimpinan saat menjelang pemilu.

Pada mulanya rakyat cukup terhibur ketika 'dibuai' dengan isu-isu pendidikan gratis oleh para calon kontestan pemilu. Siapapun kontestannya, ketika dia gembar-gembor soal pendidikan gratis rakyat pasti akan suka. Rakyat akan mendengarken para juru kampanye atau tim sukses dari salah satu kontestan menyenandungken lagu pendidikan gratis. Rakyat mendengarken 'nyanyian merdu' itu dengan mata melek-merem. Saking nikmatnya.

Namun, saat kontestan yang menyanyiken lagu merdu tersebut benar-benar menjadi seorang kepala daerah, lagu itu pun dicampakkannya ke tong-tong sampah. Pendidikan gratis hanyalah fenomena nggedobos belaka. Maka, slogan yang biasa mereka gunaken itu pun berubah bunyi menjadi 'Pendidikan' itu memang mahal. Masyarakat harus turut serta dalam memikul anggaran pendidikan.

Berikut ini adalah keluhan warga akibat 'tertipu' oleh salah satu kontestan pemilu, baik daerah maupun pusat, saat musim pemilu/pilkada :

Ayo Tepati Janji Gratiskan Pendidikan

SETIAP datang masa pendaftaran siswa baru, para orang tua dibuat pusing tujuh keliling. Maklum, meski sudah digembar-gemborkan pendidikan gratis, nyatanya biaya sekolah masih selangit. Tak hanya sekolah swasta, tapi sekolah negeri pun masih menarik biaya relatif tinggi.

Di beberapa daerah, biaya SPP, BP3, atau uang buku memang sudah dihapus. Tapi, seiring dengan penghapusan itu, muncul penarikan biaya dengan hanya berganti nama. Misalnya, biaya SPI atau sumbangan pengembangan institusi, uang pelatihan komputer, uang ekstrakurikuler, dan sebagainya.

Ironisnya, besarnya pungutan yang "berganti baju" tersebut bisa mencapai jutaan rupiah. Bahkan, di Kota Semarang, untuk bisa masuk SMP lewat jalur khusus, orang tua membayar hingga Rp 20 juta. Duh, mahalnya biaya sekolah sekarang.

Padahal, pada setiap kampanye calon bupati, gubernur, ataupun presiden, si calon kerap melontarkan janji-janji pendidikan gratis, pendidikan murah, memperbesar anggaran pendidikan, dan lain-lain. Nyatanya, pendidikan tetap mahal. Janji itu hanya tinggal janji tanpa bukti. Sekarang, rakyat menunggu, kapan pendidikan yang "benar-benar" gratis itu bakal terwujud?

ARIF RIYANTO, Jl Pandean Lamper IV RT 7 RW 6, Peterongan, Semarang

Sumber : Jawa Pos

Masyarakat Mulai Rasional Dalam Memilih Sekolah Lanjutan

2008-06-28T15:18:00.003+07:00

Selama ini, ketika memilih pendidikan tinggi, masyarakat biasanya memilih pendidikan yang bertitel sarjana alias S1. Hal ini karena gelar masih sering dijadikan ukuran jaminan masa depan. Siapa yang punya gelar sarjana, masa depannya dianggap cerah. Sedangkan jenjang pendidikan tinggi yang non gelar, seperti diploma, hampir tidak dilirik. Kalau pun harus 'kecemplung' ke jenjang diploma, itu hanya karena lagi apes.

Namun, saat ini asumsi seperti itu mulai pudar. Orang tidak lagi mementingkan gelar, tetapi lebih melihat ketrampilan dan kesiapan memasuki dunia kerja. Maka, tak mengherankan jika sekarang prodi-prodi jenjang diploma lebih banyak diminati.

Masyarakat Cenderung Masuk D-1 dan D-3

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Masyarakat kini cenderung memilih program pendidikan satu tahun (D-1) dan program tiga tahun (D-3) daripada program sarjana atau strata satu. Alasannya, pendidikan jangka pendek memberikan keterampilan dan keahlian khusus sehingga lulusan langsung siap kerja.

Ketua Asosiasi Peguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Provinsi Lampung, Ismet Inonu, mengatakan di Lampung terdapat 28 program D-3, 31 program sarjana, dan satu program S-2 yang diselenggarakan Universitas Bandar Lampung (UBL).

Dari 10 ribu peminat PTS, sekitar 50% memilih D-3, seperti akademi kebidanan, akademi manajemen dan ilmu komputer (AMIK) atau akademi ilmu hukum. Sedangkan peminat D-1 mencapai 2.500 orang. Menurut dia, program D-1 tidak masuk Aptisi, tetapi dia ikut memantau perkembangan program D-1 di Lampung.

"Masyarakat sekarang memang lebih memilih program-program jangka pendek. Selain biayanya terjangkau, lulusannya memang dipersiapkan untuk bekerja," kata Ismet di Bandar Lampung, Senin (23-6).

Menurut dia, program jangka pendek seperti D-1 dan D-3 itu sudah lebih dahulu eksis dibanding dengan program sarjana dan magister. Pendiriannya relatif mudah, baik secara perizinan maupun biaya. Namun, dua tahun terakhir ini tidak ada akademi baru di Lampung, yang bertambah malah program sarjana, seperti program Bahasa Inggris dan Ilmu Komunikasi di UBL.

Untuk program sarjana, sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) dan sekolah tinggi manajemen dan ilmu komputer (STMIK) memiliki peminat tertinggi, dibanding dengan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) dan sekolah tinggi ilmu hukum (STIH).

"Walaupun masuk program sarjana, masyarakat juga cendrung memilih jurusan yang aplikatif, seperti ilmu ekonomi atau komputer," kata dia.

Menurut Ismet, sekitar 60% dari lulusan PTS di Lampung sudah diserap pasar kerja baik di pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta dan wiraswasta. Sedangkan 30% lainnya masih mencari pekerjaan.

Terkait ujian masuk mahasiswa baru PTS di Lampung tidak dikoordinasi secara serentak, setiap PTS memiliki jadwal dan seleksi tersendiri. Secara umum, penjaringan mahasiswa baru di PTS sudah dimulai sejak Juni dan masih berlangsung sampai sekarang. Kuliah perdana dimulai pada September.

Menurut dia, biaya masuk di PTS berkisar Rp500 ribu--Rp2 juta. Sedangkan untuk biaya SPP, Ismet membaginya menjadi tiga kelas, yaitu kelas atas berkisar Rp2 juta/semester, kelas menengah Rp1 juta/semester, dan kelas bawah Rp500 ribu/semester. Ismet yang juga ketua Yayasan Satu Nusa itu mengatakan untuk perguruan tinggi yang dia pimpin seperti Satu Nusa, Tunas Bangsa, dan STBA Yunisla tidak ada kenaikan biaya. Untuk menerima mahasiswa baru, pihaknya menyediakan beasiswa yang tidak terbatas untuk mahasiswa kurang mampu.

Jangan Asal Pilih

Bagi para lulusan SMA/MA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi di Lampung, kini juga tersedia banyak PTS. Namun, para calon mahasiswa diminta tidak asal pilih PTS.

Pakar pendidikan dari Unila Prof. Sudjarwo meminta calon mahasiswa yang akan memilih perguruan tinggi swasta agar mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai PTS yang bersangkutan. Dia meminta calon mahasiswa melihat akreditasi PTS tersebut, jurusan yang ditawarkan apakah aplikatif, masa studi berapa lama, dan berapa biaya yang harus dibayar.

Untuk jurusan-jurusan baru seperti jurusan Komunikasi dan bahasa Inggris yang ada di UBL, dia meminta calon mahasiswa tidak segan mengunjungi universitas tersebut. "Tanyakan kepada perguruan tinggi tersebut seperti apa program yang ditawarkan, berapa biayanya, dan berapa lama studinya," kata dia.

Dia juga meminta calon mahasiswa jeli melihat peluang kerja dan pasar kerja yang tersedia. Namun, dia mengingatkan pasar kerja kini sangat sulit diprediksi.

Yang jelas, lapangan kerjayang tersedia tidak hanya menjadi PNS, masih banyak peluang kerja lain yang bisa tersedia. So, selamat memilih perguruan tinggi di Lampung yang sesuai dengan bakat, minat, dan pasar kerja yang tersedia kini. n RIN/UNI/S-1

Sumber : Lampung Post

Orang Miskin Dilarang Kuliah

2008-06-21T23:56:00.003+07:00

Tampaknya era otonomi kampus yang semakin luas bisa dimanfaatken sebaek-baeknya dan sekreatif-kreatifnya oleh para pengelola PTN di Malang. Selain menerima mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN), para PTN itu juga membuka pintu bagi para calon mahasiswa tersebut melalui jalur Seleksi Program Minat dan Kemampuan (SPMK).

Jalur yang kedua itu keliatannya akan menjadi sarana sumur rezeki bagi para pengelola PTN. Karena melalui jalur tersebut, mereka memiliki keabsahan untuk mengeruk dana masyarakat sebesar-besarnya.

SPMK = Swasta-nya PTN

Stand informasi di lokasi pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) kemarin diserbu calon mahasiswa. Tiga stand itu, terdiri dari stand Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Brawijaya (UB). Rata-rata pendaftar mulai menanyakan biaya yang harus dikeluarkan jika mereka diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Malang itu.
‘’Untuk siap-siap saja, supaya nanti jika diterima sudah bisa menyiapkan berapa yang harus dibayarkan. Apalagi kita jauh di Kediri, jadi biar tidak bolak-balik,’’ ungkap Suryani, orang tua yang mengantarkan anaknya kemarin.

Di stand UB, panitia pun sudah menyiapkan rincian biaya kuliah jika menempuh jalur SNMPTN maupun jalur Seleksi Program Minat dan Kemampuan (SPMK). Dimana untuk jalur SPMK biaya lebih tinggi hampir satu setengah kali biaya jalur SNMPTN.

‘’Calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SPMK memang harus siap menanggung sendiri biaya kuliahnya. Karena di jalur ini tidak ada subsidi dari pemerintah. Berbeda dengan jalur SNMPTN,’’ tegas Humas UB HMS Farid Atmadiwirja yang kemarin bertugas di stand informasi.

Lebih lanjut Farid merinci perbedaan biaya untuk Fakultas Kedokteran misalnya di jalur SNMPTN total biaya masuk untuk Pendidikan Dokter Rp 19,9 juta, sementara untuk jalur SPMK total biaya masuk Pendidikan Dokter Rp 132,9 juta.

Jalur SNMPTN memang jauh lebih murah, apalagi pada semester ke dua dan selanjutnya mahasiswa juga bisa membayar SPP sesuai dengan kemampuannya yang ditetapkan sebagai SPP proporsional. Yang besarannya mulai dari 0 rupiah sampai Rp 2,4 juta.

Sementara itu sampai hari kedua pendaftaran SNMPTN Lokal Malang yang berlangsung di Sasana Samanta Krida UB kemarin formulir yang telah terjual sebanyak 5.088 formulir pendaftaran. Terdiri dari, 1.893 formulir IPA, 1.976 IPS, dan 1.219 IPC. Untuk kemarin saja, total terjual 3.066 formulir, terdiri dari 1.041 IPA, 1.236 formulir IPS, dan 789 IPC.

Kemarin masih banyak dilakukan pembelian formulir secara kolektif, baik oleh sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga bimbingan tes dari luar kota. Sementara itu untuk pengembalian formulir masih belum banyak.

‘’Yang mengembalikan formulir baru ratusan saja jumlahnya, sementara yang beli sudah ribuan,’’ tutur salah seorang panitia bagian penerimaan formulir.
Proses penjualan formulir masih akan berlangsung hingga tanggal 27 Juni 2008, sedangkan pengembalian formulir hingga tanggal 28 Juni 2008.

Rupanya, kesibukan transaksi pembayaran formulir hari ini sempat merepotkan jaringan internet Bank Mandiri yang melayani proses pembayaran SNMPTN 2008. Beberapa cabang menyatakan ‘offline’, tidak dapat melayani transaksi elektronik untuk pembayaran. Akhirnya pihak Bank Mandiri menempuh kebijakan, menerima pembayaran tersebut dengan tanda terima secara manual. (oci/avi) (Rosida/malangpost)

Sumber : http://indonesianic.wordpress.com/2008/06/19/spmk-swasta-nya-ptn/

Dengan begitu maka orang miskin di Endonesya ndak boleh sakit ( karena biaya rimah sakit mahal ) dan ndak boleh punya cita-cita kuliah. Fasilitas-fasilitas itu hanya buat orang-orang berduit saja, ndak peduli apakah duitnya halal atau hasil mengkorupsi uang rakyat yang sebagian besar telah menjadi miskin.

Selaen itu, kita juga akhirnya mengerti bahwa otonomi itu artinya segala macem hal menjadi lebih mahal.

Sekolah 'Bertarif' International

2008-06-08T21:34:00.004+07:00

Hari itu adalah hari Jum'at. Seperti biasa, sehabis menuaiken sholat jum,'at, kami tidak langsung pulang. Kami ngobrol tentang berbagai hal. Kebetulan hari itu topiknya adalah mengenai ributnya orangtua memikirken sekolah lanjutan anaknya. Salah seorang teman yang ikut dalam obrolan itu, mas Bledheg, seorang guru negeri di salah satu SMKN yang punya kelas SBI menjadi orang yang banyak mendapat pertanyaan saat.

Pertanyaan banyak timbul lantaran, mengapa kelas SBI yang dipunyai sekolahnya biayanya mahal banget. Kayaknya kelas itu hanya untuk orang-orang kaya saja.
"Itu kan menimbulkan diskriminasi Mas. Kalau anak orang kaya saja yang bisa mendapatken pelayanan maksimal dalam pendidikan, maka selamanya anak orang yang ndak kaya seperti anak saya ini tersubordinasiken oleh anak-anak orang kaya itu ?" teriak mas Hadi bernada protes.

"Ah ya ndak gitu mas,"jawab mas Bledheg kalem."Kalau menurut saya, masalah kualitas dari output kelas SBI dan kelas reguler, kayaknya sih ndak beda banget. Memang dari segi kualitas sarana yang disediaken berbeda; kurikulumnya juga ada tambahan-tambahan di kelas SBI; tapi peluang kerja setelah lulus, ya sama saja. Banyak lulusan SBI menjadi pengangguran. Juga banyak lulusan SBI yang ndak berhasil masuk ke PTN. Jadi, apa bedanya ?"
"Lha kalau kualitas lulusannya ndak beda-beda amat, mengapa namanya Sekolah Berstandar Internasional ?" Tanya dik Budi.
"Itu kan salah sampean sendiri di, ngapain SBI dipanjangken menjadi Sekolah Berstandar International." Jawab mas Bledheg dengan enteng.
"Lha kalau bukan itu, memang apa singkatannya Mas ?" tanya di Budi penasaran.
"Kalau menurut saya sih singkatannya Sekolah 'Bertarif' International. Tarifnya saja yang international, mutunya tetep lokal kok. Jadi ya ndak perlu dikhawatirken." Jelas Mas Bledheg.
"Wah,kalau gitu sekolah sampean itu bisa dibilang melakuken penipuan lho Mas," saya mengingatken Mas Bledheg.
"Wah ya ndak dong mas Guru,"potong Mas Bledheg,"Fasilitas dan kurikulumnya kan sedikit beda. Nah karena ada perbedaan, maka wajar toh kalau harganya beda."
"Tapi heran saya, kok animo terhadap kelas SBI itu kok ya tinggi banget ya ?" Celetuk Paklek Bani.
"Saya beritahu rahasianya ya. Tapi,jangan bilang-bilang lho. Nanti saya bisa diskors atau dimutasi kalau kedengaran kepala sekolah saya,"pinta Mas Bledheg."Masyarakat kita itu suka percaya pada yang mahal. Apalagi sedikit dibumbui nuansa-nuansa yang modern dan international.Nah, tahayul-tahayul itu yang benar-benar kami manfaatken. Lumayan ken ?"
"Ah bisa saja sampean mas."Komentar kami nyaris serempak.
"He he he........x 1000." Mas Bledheg terkekeh-kekeh.

Raja Dunia

2008-06-01T22:11:00.005+07:00

Tampaknya tidak hanya Endonesya dan negara-negara timur tengah yang tidak berdaya menghadapi 'kesaktian' Amerika'. Negara yang terbilang cukup maju pun pemerintahnya juga ndak berdaya menghadapi tekanan Paman Sam.
Tuntut Hak Sehat

SEOUL - Protes warga Korea Selatan (Korsel) atas keputusan pemerintah mencabut larangan impor daging sapi AS tak kunjung mereda. Bahkan, pemrotes terkesan meluas dari hari ke hari. Pelajar, petani, pekerja, bahkan ibu rumah tangga kini ikut beraksi.

Kemarin (31/5), kembali, ribuan warga Korsel berdemo mendesak pemerintah membatalkan rencana impor daging sapi AS. "Dalam aksi kemarin, warga juga mendesak Presiden Lee Myung-bak yang baru naik jabatan pada Februari lalu mengundurkan diri," lapor kantor berita Yonhap.

Tak hanya warga biasa, partai-partai oposisi pun mulai ikut beraksi. Mereka meminta Pengadilan Konstitusi menyatakan kebijakan pemerintah atas sapi AS itu melanggar hak rakyat atas kesehatan. "Pengadilan sedang menangani kasus ini," kata hakim Kim Bok-ki. Sebagian partai bahkan menuntut seluruh anggota kabinet Lee mundur.

Korsel melarang impor daging saat kasus sapi gila pertama merebak di AS pada Desember 2003. Dua kasus serupa juga ditemukan di AS setelah itu. Sebelum pelarangan tersebut, Korsel tercatat sebagai pasar luar negeri terbesar ketiga untuk daging sapi AS. Tahun lalu, perjanjian yang baru mengizinkan impor terbatas. Tapi, izin tersebut kembali dibatalkan saat ditemukan bahan terlarang dalam pengiriman daging-daging itu.

Karena itu, warga dibuat kaget saat pemerintah berencana mencabut larangan tersebut pada April lalu. Sejak itu, seolah tiada hari tanpa aksi. Presiden Lee juga sudah meminta maaf secara resmi atas kebijakan tersebut.(AFP/AP/dia/soe)

Sumber : Jawa Pos

Agaknya dunia perlu penataan dan perimbangan kekuatan baru. Ini tidak bisa jika mengharap kepada pemerintah sendirian. Harus didukung sepenuhnya oleh seluruh rakyat bangsa-bangsa yang tidak berdaya menghadapi kemauan negara super poower tersebut.

Itulah Indonesia

2008-05-19T23:31:00.002+07:00

Konon, ada sebuah negeri yang suka membiarkan berbagai masalah muncul. Baru setelah ada ekses dari masalah tersebut, barulah pejabat-pejabat kalang kabut mencari penyelesaian. Jika tidak timbul ekses, maka masalah yang ada akan dibiarkan terus, sampai hilang sendiri diterpa angin. Barangkali demikian pikiran para pejabat kita yang tak mampu melakukan langkah-langkah antisipatif.

Berikut ini merupakan sebuah contoh berita, bagaimana seorang pejabat, pejabat pusat lagi, tergopoh-gopoh dan kalang-kabut membenahi jalan raya yang bolong-bolong setelah Sophan Saphian terjungkar hingga meninggal. Jalanan itu sudah lama bolong-bolong, namun, barangkali sengaja dibiarkan saja.
Berikut beritanya :

Lubang yang Menewaskan Sophan Langsung Ditambal

NGAWI - Sophan Sophiaan menjadi tumbal perbaikan jalan rusak antara Ngawi dan Mantingan. Lubang besar di Kedung Galar, Mantingan, yang membuat motor Harley-Davidson Electra Glide milik Sophan terpelanting kemarin (18/5) langsung ditambal pemerintah.

Kepala Bidang Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Zamharir Basyuni menjelaskan, pihaknya diperintah pusat untuk menambal jalan rusak tersebut. Pembenahan jalan itu dilaksanakan Sabtu pukul 14.30.

Bukan hanya lubang itu yang dibenahi. Ada sejumlah titik antara Ngawi hingga Mantingan yang ditambal. Total ada 28 titik jalan rusak, tapi baru sebagian yang bisa ditangani.

Sisa kerusakan yang masih tersebar antara Caruban-Ngawi-Mantingan akan diperbaiki secara tambal sulam sembari menunggu dana berikutnya turun. "Pada 2008 ini, kami hanya mendapat anggaran untuk perbaikan sekitar 12 kilometer jalan arah Jatim-Jateng," kata Zamharir.

Kerusakan jalan di Ngawi cukup parah karena pernah terendam banjir akhir tahun lalu. Di Jururejo, warga sudah memberi ranting tanaman untuk menutup lubang jalan yang terlalu besar. "Sebab, lubang itu sering membuat sepeda motor terperosok," jelas Agus Rohadi, warga Ngawi.

Selain itu, Jembatan Jrubong juga ambrol dan sampai sekarang masih diperbaiki. Di Paing, aspal juga amblas, sehingga membuat jalur jalan dipindahkan untuk kendaraan berat. Kendaraan bertonase besar yang melintasi Ngawi-Solo dan sebaliknya dilarang melewati Ngawi-Caruban, namun diarahkan ke jalur Geneng-Maospati menuju Madiun.

Sumber :Jawa Pos

Kapan Blog Punya Power Seperti Media Masa ?

2008-05-07T22:34:00.003+07:00

Pengaruh Media Massa Indonesia Semakin Kuat

Pontianak (ANTARA News) - Kebebasan pers di Indonesia kini memberi kekuatan strategis pada upaya diplomasi serta mampu mempengaruhi negara lain dalam kaitan hubungan antarnegara baik tingkat bilateral maupun regional.

"Beberapa kasus menunjukkan bahwa media massa amat berperan dalam membangun kekuatan yang strategis," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Media Massa, Henry Subiakto di Pontianak, Selasa

Ia mencontohkan reaksi terhadap tudingan Presiden Timor Leste Ramos Horta bahwa wartawati Metro TV Desi Anwar membantu tokoh pemberontak, Alfredo Reinaldo, dalam insiden serangan terhadap Horta di Dili, 11 Februari 2008.

Kemudian pernyataan Menteri Penasehat Singapura, Lee Kuan Yew bahwa media massa di Indonesia berperan dalam gagalnya nota kesepahaman antara Indonesia - Singapura mengenai pemanfaatan wilayah RI untuk latihan militer negara "Singa" itu.

Menurut Henry Subiakto, semakin kuatnya pengaruh itu akan membawa keuntungan yakni "mengalirnya" informasi dari Indonesia ke luar negeri. Secara langsung maupun tidak, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia termasuk bangsa yang besar.

"Gagasan-gagasan cerdas dari Indonesia bisa `diekspor`. Bahwa Indonesia juga punya kelebihan lain di bidang budaya dan media meski secara sosial ekonomi terutama di perbatasan masih tertinggal," katanya.

Ia mengakui, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia sering "kelabakan" dengan pemberitaan oleh media asing. "Sekarang, terkadang media massa Indonesia malah lebih lugas dan tegas dalam menyampaikan pemberitaan," kata Henry yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA itu.

Ia menambahkan, bangsa Indonesia harus memanfaatkan dan mengoptimalkan segala perubahan serta potensi yang dimiliki media massa untuk memperkuat semangat nasionalisme.

"Dengan segala keberagamannya, Indonesia membutuhkan media massa sebagai pemersatu bangsa," katanya. Ia juga mengkritisi media massa yang masih "mengagungkan" pihak asing sebagai pemberi informasi karena secara tidak sadar akan menjadi bagian dari propaganda negara tersebut.

"Harusnya bangga dengan milik bangsa Indonesia sendiri," kata dia. Sementara Pemerintah, lanjutnya, akan berperan sebagai penjamin terhadap kebebasan pers yang tidak hanya dimiliki oleh media massa.

"Kebebasan pers akan mendorong pemerintahan yang lebih hati-hati, cerdas dan bijaksana terutama terkait kebijakan publik," kata Henry Subiakto.

Sumber : Antara
Pertanyaan Mas Guru : Andaikan Blog punya power seperti itu ?

PTN vs PTS

2008-05-02T12:09:00.004+07:00

Terimbas oleh eforia otoda, pengelola berbagai PTN tampaknya mulai gelap mata. Gambaran ini bisa kita lihat pada saat para rektor PTN memutusken untuk tidak menggunaken model SPMB seperti tahun-tahun sebelumnya, dan kembali ke model UMPTN. Alasannya saat itu, karena dengan SPMB dana dari calon mahasiswa tidak masuk ke kas negara.

Jika dipikir lebih jauh, sebetulnya alasan itu terasa dibuat-buat. Karena, meski dana tersebut dimasukken ke kas negara, toh akhirnya mereka ambil kembali. Tapi, biarlah kita tidak mempersoalken itu.

Yang justru menjadi pikiran kita adalah dengan otonomi penerimaan mahasiswa baru ada di tangan mereka, justru akan banyak pihak yang dirugiken. Dengan otonomi tersebut, hampir semua PTN menaikken jumlah kuota penerimaan mahasiswa barunya. Penambahan kuota ini umumnya tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas, dosen dan lain sebagainya. Bisa diprediksi bahwa tanpa penambahan fasilitas dan dosen, minimal, penambahan kuota tersebut akan merugiken mahasiswa. Karena jumlah dosen dan fasilitas yang sama akan dipergunaken untuk melyani jumlah mahasiswa yang lebih besar. Kondisi ini pasti akan menurunken kualitas pelayanan.

Dari situ bisa kita simpulken bahwa PTN lebih mementingkan income ( pendapatan dana ) daripada kualitas lulusannya. Kalau saat ini sering dikatakaken kualitas lulusan kita terkategori kurang baek, bagaimana jika pelayanan institusi pendidikan tinggi diturunken ? Pasti kualitasnya akan lebih jeblok.

Selaen merugiken mahasiswa, kebijakan menaikken kuota tersebut juga merugiken PTS yang selama ini juga turut berjuang mencerdasken bangsa. Kita semua barangkali sudah mahfum kalau masyarakat kita masih lebih mempercayai kualitas PTN daripada PTS, meski asumsi tersebut tidak selalu benar. Dengan ditambah kuotanya, otomatis lebih jumlah lulusan SLTA akan banyak terserap PTN, sementara PTS akan semakin sulit mendapatkan calon mahasiswa baru. Jika ini diterusken, di masa yang akan dateng pasti akan banyak PTS bangkrut. Padahal mereka ini sudah punya sarana, dosen, pengalaman dan pengabdian. Apakah hal ini tidak menjadi pertimbangan para rektor PTN ? Juga apakah tidak dipertimbangken nasib dosen-dosen PTS yang selama ini mengandalken hidup dari pekerjaan mengajar jika sampai institusi tempat mereka mengabdi bangkrut ?

Memang ada omongan dari kalangan PTN, bahwa kalau mau survive ya harus bertarung secara sehat dan terbuka. Mari kita pertimbangken, sehatkah pertarungan antara PTN dan PTS dalam kondisi seperti sekarang ? Selama ini PTN telah banyak mendapatken dana dari pemerintah : mulai gaji dosen, biaya operasional, pembangunan fasilitas dan laen sebagainya. Sehingga, semua PTN dipastiken memiliki modal bersaing yang amat memadai. Sementara PTS ? Dana utama untuk gaji dosen, operasional maupun pengembangan sebagian besar hanya dari uang mahasiswa. Sehingga, sarana dan prasarana yang dimiliki umumnya jauh dari kata memadai jika dibandingken dengan yang dimiliki PTN. Jika dipaksa bersaing dengan PTN dalam menggalang calon mahasiswa baru, ibarat pertarungan gajah dengan semut. Apakah ini yang disebut persaingan yang sehat ?

Menyikapi hal ini, mau tidak mau, PTS-PTS harus mengembangken berbagai kiat untuk mendapatken mahasiswa baru. Berikut ini ada beberapa kita yang telah dilakuken PTS-PTS di Malang :

PTS Pasang Kuda-Kuda

MALANG - Pengelola PTS di Malang menguatkan barisan internal lembaganya menghadapi PTN yang menambah kuota mahasiswa nonreguler. Terobosan-terobosan pun disiapkan.

Unisma misalnya. Tahun ini kampus di kawasan Dinoyo ini tidak menaikkan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru. "Mau tidak mau harus ada terobosan baru. Tidak hanya menggairahkan prodi yang mulai sepi peminat, tapi juga tidak menaikkan biaya (pendidikan)," tegas Rektor Unisma Dr Ir Abdul Mukri Prabowo Senin (28/4) kemarin.

Sementara, STIE MCE (Malang Kucecwara) kini konsentrasi "menjual" lulusannya. Aspek ini dinilai bisa masuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih PTN. "Sebelum lulus, alumni kami imbangi dengan materi soft skills," ujar Ali Lating, humas STIE MCE kemarin (30/4).

Upaya tersebut tak cukup berhenti di situ. Saat wisuda, STIE MCE telah menyiapkan strategi baru. Yakni, melakukan rekrutmen tenaga kerja di kampus. Caranya, dengan mengundang sejumlah perusahaan besar untuk menyeleksi lulusan STIE MCE sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. "Memang baru tahun pertama. Kami yakin, upaya ini akan menambah nilai plus bagi masyarakat dalam memilih PTS," katanya.

Hal yang sama juga dilakukan Universitas Kanjuruhan (Unikan) Malang. Rektor Unikan Drs Amir Sutedjo SH MPd mengatakan, menyikapi persaingan maba, Unikan lebih memilih jemput bola. Artinya, manajemen melakukan terobosan langsung dengan kampanye di berbagai daerah. Tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga kawasan Indonesia timur. Untuk maba dari Indonesia timur, pihaknya menjemput langsung di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

"Sampai di Malang, kami tampung dan diberi uang saku sampai dapat pondokan tetap," ujar Tedjo, sapaan akrab Amir Sutedjo.

Langkah lain, lembaga ini juga merombak tampilan fisik dan kurikulum sekaligus. Bahkan, beberapa ruang kuliah dipantau langsung dengan kamera CCTV. "Selain promosi, kami terus menggalakkan budaya penjaminan mutu," tandas dia.

Sumber Jawa Pos edisi Kamis, 2 Mei 2008

Kere Munggah Bale

2008-04-26T23:51:00.003+07:00

Kakek saya pernah ngasih nasehat padaku saat aku kecil.
Sabda beliau saat itu "Ngger, entar jika kamu jadi orang terpandang, berkedudukan atawa kaya sekali, kamu harus waspada pada dirimu sendiri."
"Kenapa memangnya kek, wong diri sendiri kok perlu diwaspadai,"begitu tanyaku tak mengerti.
"Orang yang tiba-tiba punya punya kuasa sehingga menjadi orang terpandang, berkedudukan atawa kaya sekali, kalau ndak bisa menguasai diri, biasanya akan menjadi adigang,adigung dan adiguna. Itu ibarat Kere Munggah Bale," Kakek memberi penjelasan.

Di negeri kita ini, salah satu institusi yang dumadakan punya kuasa powerfull adalah legislatif. Di Zaman mbah Harto dulu, peranan mereka hanyalah tukang 'nggah nggih' dan tukang stempel dhawuh mbah Harto. Setelah zaman reformasi, meski pun tak perlu ikut memperjuangkan gerakan reformasi tersebut, mereka bak mendapat buah durian dari gerakan reformasi tersebut.

Hak-hak mereka sebagai legislatif sepenuhnya mereka genggam. Dengan hak tersebut,mereka kini berani maido presiden. Dengan begitu, hak mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, rakyat yang rela berdarah-darah di saat kampanye supaya para caleg mereka bisa duduk di kursi empuk parlemen.

Tapi, tampaknya, hak istimewa itu tidak ingin mereka pergunakan sepenuh ( hati ) mereka. Pasalnya, mereka lebih menyukai memperjuangkan hak pribadi mereka. Semisal, kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, tambahan berbagai fasilitas dan tambahan-tambahan yang laen. Meski rakyat menjerit-jerit dicekik kemelaratan, mereka kayaknya ndak peduli. Mungkin mereka berpikir, 'Ngapain mau jadi orang melarat ?'

Tapi soal itu, maksudnya kurang sungguh-sungguh memikirkan rakyat banyak, adalah hak mereka. Rakyat banyak mulai mafhum dengan kelakuan orang-orang yang pernah mereka perjuangkan di saat kampanye pemilu. Namun ada banyolan yang menyakiti hati kita semua yang dilakukan oleh anggota DPR. Di saat ada anggota mereka yang ketangkep basah melakukan tindak korupsi oleh KPK, dan ruang kerja anggota yang diduga melakukan korupsi ini akan digeledah oleh KPK, mereka jadi muntap dan mencak-mencak. Bahkan ndak tanggung-tanggung, salah satu dari anggota dari warga'yang terhormat tersebut melontarkan gagasan untuk memberangus KPK yang dianggap berani kurang ajar kepada warga terhormat itu.

Perhatikan cuplikan berita berikut :
Reaksi ekstrem itu semakin menunjukkan bahwa politisi Senayan berusaha melakukan proteksi dari upaya pengusutan korupsi yang dilakukan KPK. Sehari sebelumnya, para pimpinan DPR telah bermufakat untuk menolak penggeledahan yang akan dilakukan KPK di ruang kerja anggota Komisi IV Al Amin Nasution. Al Amin tertangkap basah dengan dugaan menerima suap. Kabarnya, KPK juga akan memeriksa enam ruang kerja anggota DPR lain terkait kasus Al Amin. DPR tidak mau digeledah karena ingin mempertahankan martabat lembaganya.

Keinginan untuk membubarkan KPK itu terletup dari anggota Komisi III Ahmad Fauzi. "KPK ini sudah terlalu superbody," kata Fauzi yang berasal dari Partai Demokrat itu di gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.

Sumber Jawa Pos

Beberapa hari sebelumnya, sebelum AL Amin ketangkep, kalangan DPR berencana menuntut group band Slank. Pasalanya, group band itu dinilai telah lancang memberi cap yang ndak elok untuk DPR. Untungnya, Al Amin segera ketangkep, sehingga DPR urung menuntut Slank. Mas Guru ndak tahu kenapa rencana menuntut Slank gagal dengan tiba-tiba paskah ketangkepnya Al Amin. Apa mereka berpikir 'Jangan-jangan yang dilaguken Slank itu emang bener ? Hanya Allah yang Maha Tahu.

Tapi pelajaran penting yang harus diperhatiken adalah JANGAN SEKALI-SEKALI LANCANG KEPADA DPR KALAU INGIN SELAMET. Dan mudah-mudah ndak ada anggota DPR yang membaca postingan ini, supaya blog ini juga selamet.

Mungkin Harmoko Telah Tobat ?

2008-04-21T22:12:00.004+07:00

Barangkali hampir setiap orang yang sedikit dewasa pasti pernah dengar adagium 'tidak ada yang abadi dalam politik'. Pilihan menjadi kawan atau lawan bergantung pada kepentingannya. Yang cocok dengan kepentingan, akan dipilih menjadi kawan. Sebaliknya, yang bertentangan dengan kepentingan dipastiken bakal menjadi lawan. Mas Guru kira ini bukanlah rahasia. Semua orang tahu.

Aneh bin ajaib, politikus selevel Firman Subagyo, yang saat ini menjabat Ketua DPP Partai Golkar, merasa nggumun umun-umun ketika Bung Harmoko, pemilik hak paten 'menurut petunjuk Bapak Presiden' ujug-ujug ikut andil dalam pendirian partai baru Partai Kerakyatan Nasional (PKN). Menurut Bagyo, harusnya Harmoko risi pada diri sendiri kalau pada mendirikan partai baru.

Beritanya sebagai berikut :

Petinggi Golkar Kecewa pada Harmoko

Dirikan PKN Dinilai Beri Contoh Tidak Baik
JAKARTA - Ikut andilnya Harmoko dalam pendirian Partai Kerakyatan Nasional (PKN) mengecewakan sejumlah petinggi Partai Golkar. Sebab, mantan menteri penerangan pada era Orde Baru itu pernah memegang posisi puncak Golkar.

Bahkan, Harmoko menjadi ketua umum pertama di kubu beringin yang berasal dari kalangan sipil, meski posisi itu diperoleh melalui penunjukan Soeharto. "Tokoh-tokoh yang termasuk pinisepuh di Partai Golkar seharusnya risi pada diri sendiri kalau pada mendirikan partai baru," kata Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo di Jakarta kemarin (20/4).

Menurut dia, komitmen tokoh-tokoh senior sangat diperlukan untuk ikut membesarkan serta memperkuat posisi Partai Golkar.

Firman lantas membandingkan sikap Harmoko dengan kembalinya sejumlah kader Partai Golkar yang pernah dipecat pada 2004 karena melawan garis kebijakan partai. Salah seorang korban pemecatan itu tak lain adalah dirinya. Gara-garanya, pada pilpres putaran kedua, mereka ikut mendukung pasangan SBY-Kalla.

Padahal, Partai Golkar yang saat itu dipimpin Akbar Tandjung secara resmi mengalihkan dukungan kepada pasangan Mega-Hasyim. Pilihan untuk melempar suara massa beringin ke Mega-Hasyim diambil setelah Wiranto-Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golkar gagal lolos putaran pertama. "Kalau yang junior saja komitmennya tinggi, lah yang senior kok malah memberi contoh yang tidak baik," ujarnya.

Dia menegaskan, sesuai AD/ART Partai Golkar, keanggotaan seseorang di Partai Golkar gugur dengan sendirinya jika orang itu menjadi anggota partai lain. "Termasuk keanggotaan sebagai pinisepuh Partai Golkar," tegasnya.

Meski begitu, Firman tetap menghargai hak setiap warga negara untuk mendirikan partai politik yang dilindungi konstitusi dan undang-undang. "Jadi, biarkan rakyat yang menguji. Mereka sudah cerdas," kata wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursydan Baldan juga menyayangkan langkah Harmoko. Meski setiap warga negara berhak mendirikan parpol, dia menilai seharusnya Harmoko tidak ikut-ikutan. Apalagi, mantan ketua MPR itu pernah menjadi ketua umum DPP Golkar 1994-1999. "Kalau ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, kan tetap bisa lewat Partai Golkar yang dulu pernah dia pimpin," kata mantan ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif itu.

Menurut Ferry, ruang pendirian parpol baru sebaiknya menjadi ruang bagi masyarakat yang belum pernah berpartai. Dengan demikian, pertumbuhan partai baru benar-benar membawa angin segar bagi bangsa, tidak malah berjalan di tempat. "Bukan sekadar daur ulang dengan baju baru," tegasnya.

Sumber : Jawa Pos
Barangkali yang perlu direnungkan mungkin saja Harmoko telah tobat???

Kematian

2008-04-15T01:12:00.002+07:00

Saat kematian, kita dapat melihat sebuah lilin yang sinarnya dapat kita gunakan untuk membaca buku kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan, kebohongan, kejahatan, dan kemalangan. Dan pada saat-saat kematian, lilin ini menerangi seluruh dunia, dan semua kehidupan seseorang, dengan sangat terang dan jelas – bahkan sudut-sudut yang senantiasa tersembunyi dalam kegelapan. Kemudian cahaya tersebut terombang-ambing kena angina, dan redup, dan akhirnya lenyap selamanya. - Leo Tolstoy.

Saat kematian, kita dapat melihat sebuah lilin yang sinarnya dapat kita gunakan untuk membaca buku kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan, kebohongan, kejahatan, dan kemalangan. Dan pada saat-saat kematian, lilin ini menerangi seluruh dunia, dan semua kehidupan seseorang, dengan sangat terang dan jelas – bahkan sudut-sudut yang senantiasa tersembunyi dalam kegelapan. Kemudian cahaya tersebut terombang-ambing kena angina, dan redup, dan akhirnya lenyap selamanya. - Leo Tolstoy.

Kematian dapat sesuai dengan kehidupan seseorang, dan oleh karena itu ia dapat menjadi tindakan moral. Binatang mati begitu saja, tetapi manusia harus mengembalikan jiwanya kepada sang Pencipta. - Leo Tolstoy.

Kata dan tindakan orang yang sedang sekarat memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap orang lain, dan dengan demikian, penting sekali bagi kita untuk menjalani hidup yang baik atau mati dengan cara yang baik. Karena kematian yang baik dapat menghapuskan dosa-dosa kehidupan kita yang tidak baik. - Leo Tolstoy.

Kadang-kadang ketika kita mendengarkan seseorang yang sedang sekarat tampak seolah-olah ia sedang bicara dari balik kubur. Dan dalam kata-kata dan perintah-perintah terakhirnya kita membayangkan bahwa ia hamper seperti seorang nabi, dan bahwa sifat ketuhanan yang ada dalam dirinya tidak dapat disembunyikan. – Amiei.

Bila kamu mempersiapkan diri untuk kematian, jangan takut tentang hal-hal biasa. Persiapkan diri untuk mati dengan cara sebaik mungkin. Manfaatkan kekuatan saat kematian, ketika seseorang sebagian hidupnya di dunia lain, dan kata-kata serta perbuatan-perbuatannya memiliki kekuatan khusus terhadap orang-orang yang tinggal di dunia ini. - Leo Tolstoy.

Kebaikan

2008-04-13T22:33:00.002+07:00

Agar dapat hidup dalam kebaikan, cobalah melakukannya. – Leo Tolstoy.
Sambutlah setiap harimu yang baru dengan tindakan yang baik, amal yang baik. Itulah cara terbaik untuk memulai hari yang baru. - Leo Tolstoy.

Tak seorang pun mempunyai gagasan tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan sampai mereka melakukannya. – Martineau.

Kasih Tuhan akan dilimpahkan dari langit kepada orang-orang yang memberikan sedekah kepada orang miskin. Kebahagiaan yang berlipat ganda akan diberikan kepada orang-orang yang, selagi melakukannya, bertemu seorang miskin dan dengan lemah lembut mengucapkannya selamat jalan kepadanya. – Kitab Talmud.

Bila kamu berbuat kebaikan, bersyukurlah karena kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. - Leo Tolstoy.

Kamu harus tahu dengan pasti dan merasa secara mendalam, bahwa kamu harus mengabdikan setiap harimu pada kebaikan saudara-saudaramu, dengan melakukan segala sesuatu yangdapat kamu lakukan bagi mereka – kamu harus melakukannya dan bukan hanya membicarakannya. – Ruskin.

Jika kamu tidak mengajari dirimu sendiri untuk mencari setiap kesempatan melakkan kebaikan, maka setidaknya jangan sampai melepaskan kesempatan itu jika kamu melihatnya. - Leo Tolstoy.

Berfoto Berdua

2008-04-06T23:05:00.004+07:00

Berdo'a berarti menerima dan ingat akan hukum-hukum zat yang tak terbatas, yakni Tuhan, dan mengukur semua perbuatanmu di masa lalu dan di masa yang akan datang menurut hukum-hukumNya. Dan melakukan pekerjaan ini sesering mungkin adalah sangat berguna. - Leo Tolstoy

Sebelum kamu mulai berdoa, tentukan bagi dirimu sendiri apakah kamu dapat berkonsentrasi; jika tidak, jangan berdo'a sama sekali. - Leo Tolstoy

Orang-orang yang tidak membiasakan diri untuk berdo'a, mereka tidak berdo'a dengan tulus. - Kitab Talmud.

Jika kamu meminta pertolongan dari Tuhan, maka kamu akan tahu bagaimana cara mendapatkannya dalam dirimu. Dia tidak mengubah nasib kita, tetapi kita sendirilah yang mengubahnya, dengan lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Kita meminta kepada-Nya seolah-olah kita mengharap Dia menolong kita, tetapi akhirnya kita menerima pertolongan ini dalam diri kita sendiri. - Rousseau.

Sejak jaman kuno telah diketahui bahwa do'a diperlukan bagi seseorang. Orang-orang jaman dulu memiliki ritual yang berbeda, dan jaman sekarang sebagian besar orang menggunakan ritual-ritual selama berdo'a - pakaian khusus dalam berbagai keadaan khusus, di berbagai tempat khusus, ketika kita mengajukan pesan kita kepada Tuhan dan meminta-Nya bersikap baik. Selama berdo'a, kamu lupa tentang semua hal di dunia ini bersifat lahiriah, dan kamu mendatangi bagian jiwamu yang paling hakiki, yang melaluinya kamu berkomunikasi dengan dunia jiwa; dan bila kamu merasa dekat dengan Tuhan, maka kamu menyerahkan jiwamu kepada-Nya, menunjukkan semua perbuatan dan keinginanmu kepada-Nya. Ini terjadi tidak menurut persyaratan-persyaratan dunia, tetapi menurut bagian jiwamu yang paling hakiki. - Leo Tolstoy.

Anak Tiri Itu Bernama Sekolah Swasta

2008-04-03T22:37:00.003+07:00

Menjelang tahun ajaran baru seperti ini tidak hanya siswa yang dilanda stress dan kebingungan, tapi juga pengelola dan guru-guru, staf TU, kepala sekolah dan murid-murid sekolah swasta juga menderita perasaan yang sama. Barangkali kalau siswa mencemasken tentang unas dan kalau lulus nanti melanjutken kemana yang memiliki prospek kerja yang baek. Ini berbeda dengan kecemasan yang dialami orang-orang yang mengais rezeki dari sebuah institusi yang bernama sekolah swasta ini.

Keresahan ini dipicu oleh sebuah kompetisi yang tidak sehat dan tidak berimbang. Ibarat pertarungan Mike Tyson VS Ellys Pical. Bayangken, sekolah-sekolah negeri yang segala kemegahannya, termasuk gaji guru dan segala tetek-bengeknya dibiaya negara melawan sekolah swasta yang segala pembiayaannya diperoleh dari siswa. Dalam suasana seperti itu, sekolah negeri yang memiliki banyak keunggulan di bidang fasilitas dengan mudahnya memukul KO sekolah-sekolah swasta yang umumnya melarat. Masyarakat pasti memilih sekolah negeri. Akibatnya, banyak sekolah swasta sekarat.

Kondisi itu diperparah oleh kerakusan sekolah-sekolah negeri yang menerima siswa baru seolah tanpa batas - meski untuk itu sebagian siswanya harus sekolah sore - akan mempercepat 'penghapusan' sekolah-sekolah swasta dari muka bumi Indonesia. Ditambah lagi, bantuan-bantuan dana pendidikan dari pemerintah kebanyakan dilolohkan ke mulut sekolah-sekolah negeri. Maka, sempurnalah tonjokan pemerintah untuk segera meng KO sekolah-sekolah swasta. Padahal, ketika pemerintah masih belum mampu melaksanakan tanggung jawab mendidik bangsanya yang berusia muda, mereka merengek-rengek supaya swasta bersedia membantu pemerintah mencerdaskan bangsa.

Namun, ketika anggaran pendidikan dibengkakken, sifat rakus pun mulai tumbuh subur. Demi untuk meraup rezeki besar, baek yang berasal dari siswa maupun dari dana bantuan, pengelola sekolah negeri pun dengan ngawur menerima siswa sebanyak-banyaknya. Karena, menurut rumusan mereka, semakain banyak jumlah murid, maka semakin besar dana dari siswa yang masuk ke kantung sekolah. Juga, semakin banyak siswa, maka dana bantuan dan berbagai proyek juga semakin besar mengucur.

Padahal, kebijakan menerima murid sebesar-besarnya seperti itu jelas merugiken masyarakat. Bayangken, dengan penambahan jumlah guru yang tidak terlalu signifikan, mereka melipat-gandaken penerimaan siswa baru. Akibatnya, banyak guru mengeluh karena semakin beratnya beban mereka. Bahkan, kondisi demikian sering mengakibatkan guru-guru harus mengajar pada pelajaran yang bukan bidangnya.

Belum lagi mengenai siswa-siswa yang harus masuk sore hari karena kelas yang ada tidak mencukupi. Dengan masuk sore, jumlah jam sekolah mereka pasti akan semakin kurang. Mana mungkin bisa diharap mutu siswa-siswa di sekolah semacam itu akan bisa baek. Mbelgedes !!!

Hari ini, shohib saya Pak Ishom dan Pak Heru - Ketua dan Sekretaris BMPS - menyuarakan keprihatinan sekolah-sekolah swasta atas fenomena di atas. Tapi saya, maaf Pak Ishom dan Pak Heru , ndak yakin suara Anda didengar oleh saudara-saudara kita yang sedang diberi amanah oleh Allah untuk mengendalikan pendidikan di kota kita.

Beritanya sebagai berikut :

Keresahan Landa Sekolah Swasta

MALANG- Rio-bukan nama sebenarnya, adalah salah satu siswa kelas I SMA Arjuno Kota Malang. Di kelasnya, hanya ada 13 teman lain karena total siswa kelas I hanya 14 orang.

Dibanding kelas II yang mencapai dua kelas, suasana kelas I sepi. Meski begitu, Rio dan teman-temannya selalu setiap berangkat ke sekolah. Masuk kelas dan mengikuti pelajaran jam demi jam sampai bel tanda pulang berbunyi.

"Yang penting tetap semangat belajar," ujarnya singkat, kemarin.

Hal senada diungkapkan Dewi, siswi lain. Melihat SMA dengan jumlah siswa banyak, memang ada sedikit rasa minder. Apalagi, jika dibandingkan dengan SMA negeri, favorit pula. Rasanya, sekolah di swasta jauh dari kesan berarti.

"Sekolah favorit biayanya mahal. Swasta akhirnya jadi pelarian, yang penting bisa sekolah," kata Dewi.

Adi Siswoyo, salah satu guru SMA swasta Kota Malang mengatakan, fakta seperti itu bukan hal asing lagi bagi sekolah swasta. Terutama SMA swasta yang kini dalam kondisi hidup enggan mati tak mau. Tidak hanya siswa yang merasa terpinggirkan. Guru pun merasakan hal sama.

"Sebuah dilema besar sebenarnya bagi sekolah swasta kecil," kata dia.

Adi mengungkapkan, kasus semakin habisnya peminat sekolah swasta, terutama SMA tidak hanya dialami satu atau dua sekolah. Berdasarkan pengamatannya, masih ada sekolah-sekolah swasta lain bernasib sama. Tapi, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali terus berbenah agar peminat sekolah tak semakin habis.

"Kalau kebijakan tak mendukung, sekolah golongan ini akan kolaps 5-6 tahun kedepan," tandasnya.

Penurunan jumlah siswa SMA swasta kecil, kata dia, baru terjadi dalam kurun tiga tahun belakangan ini. Kondisi tersebut semakin parah saat pemerintah menggulirkan aturan agar sekolah kejuruan diperbanyak. Kota Malang tak luput dari imbas kebijakan tersebut bahkan menjadi pilot project pengembangan vokasi.

"Solusi ini sangat bagus. Hanya, faktanya memang menurunkan minat siswa untuk masuk SMA," beber Adi.

Apalagi, kebijakan di kota ini, siswa yang tak tertampung di SMA negeri bisa masuk SMK. Begitu juga dengan siswa SMP tak lulus UN. Praktis, kebijakan itu membuat celah SMA swasta semakin sempit. Karena input siswa baru lari ke SMK. Meski begitu, alumi IKIP Malang itu cukup yakin, saatnya nanti SMA tetap diminati. "Dengan bekal ijazah paket B, mereka bisa masuk SMK negeri," kata dia.

Salah satu kasek SMA swasta yang enggan dikorankan namanya juga berpendapat sama. Dengan kondisi siswa semakin minim, harapan untuk mendapat bantuan pun melayang. Sebab, aturannya, sekolah swasta yang bisa mendapatkan block grant atau bantuan pemerintah, minimal memiliki 120 siswa.

Di bawah itu, tidak bisa mengajukan proposal. "Sulit. Harusnya sekolah seperti ini yang harus dibantu. Tapi malah tidak bisa mendapat bantuan dengan alasan administrasi," kata laki-laki paro baya tersebut.

Fakta tersebut menurut Drs Mohammad Ishom Ihsan MPd, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) merupakan fenomena. Meski belum terjadi secara ekstrem dan menyebabkan sekolah swasta gulung tikar, namun para pengelola mulai resah.

"Kami membaca tren ini akan terus menurun di tahun-tahun mendatang. Terus terang kami khawatir," kata, kemarin.

Indikasi yang paling nyata, kata Ishom, adalah berkurangnya jumlah murid SMA swasta. Di tahun 2006/2007, masih ada 11 ribuan siswa. Setahun setelahnya, langsung melorot di angka 9 ribuan. Begitu pula dengan SMK swasta. Di tahun ajaran 2005/2006, masih ada 12 ribuan siswa. Namun pada tahun 2007/2008 turun menjadi 11 ribuan siswa.

"Di tingkat TK juga turun. Tiga ribuan. Dari 18 ribu menjadi 15 ribuan," kata Sekretaris LP3 Universitas Negeri Malang ini.

Dengan kondisi itu, perkumpulan dari yayasan dan lembaga yang menaungi sekolah swasta ini berupaya untuk meminta perlindungan pemkot. Caranya dengan mengusulkan regulasi (Perwakot) khusus untuk sekolah swasta. Regulasi yang diminta juga akan diusulkan apabila ada revisi perda pendidikan 13/2001.

"Kami harus meminta perlindungan pemerintah. Kalau tidak, banyak di antara kami yang gulung tikar," ungkap Ishom.

Menurut Kepala Sekolah SD Sabilillah ini, upaya untuk meminta perlindungan pemkot karena ketakutan bahwa sekolah negeri akan "menghabisi" sekolah swasta. Kekhawatiran itu berdasarkan adanya mekanisme pasar yang saat ini terjadi di masyarakat.

Calon murid selalu berlomba bersekolah di sekolah negeri. Sementara sekolah negeri juga belum 100 persen dibatasi kuotanya dalam menerima murid baru. Dengan berbagai macam tawaran keunggulan yang ada di sekolah negeri, kemungkinan besar pasar calon murid akan memihak pada sekolah negeri.

"Kondisi ini yang tidak kami harapkan. Kalau mekenisme pasar bebas diterapkan, berapa banyak sekolah swasta yang akan gulung tikar," ujar Ishom.

Heru Suyanto, Sekretaris BMPS memandang, pasar bebas itu salah satunya tercermin pada sistem PSB (penerimaan siswa baru) secara online. Sekolah swasta yang mengikuti sistem online sepertinya hanya mendapat "sisa" dari calon murid yang diterima di sekolah negeri. Karena mendapat sisa, bisa jadi nilai UAN dan kemampuan siswa yang masuk swasta lebih rendah dari yang masuk negeri.

"Kalau seperti itu, begitu sisa dari sekolah engeri tidak ada, habislah sekolah swasta ini," kata Heru.

Mewakili rekan-rekannya, Heru berkeinginan agar pemkot melalui Diknas Kota Malang melindungi eksistensi sekolah swasta yang lemah.

Bentuk perlindungannya seperti memberikan kuota dan batasan yang jelas jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri. Setelah itu, biarlah yang tidak tertampung di sekolah negeri menimba ilmu di sekolah swasta.

"Fungsi sekolah swasta juga tidak kecil. Hampir separo siswa didik sekolah di swasta. Jadi kalau ada yang hampir mati, bisa ditolong," harap Ishom.

Untuk mencari perlindungan ini, Ishom mengaku tahap awal adalah melakukan road show. Yakni ke Kepala Diknas (Kadiknas) Kota Malang Shofwan, ke anggota komisi D DPRD bidang pendidikan dan ke wali kota. Selanjutnya MBPS akan menindaklanjuti dengan mengajukan poin-poin harapan agar bisa dimasukkan dalam sebuah regulasi atau kebijakan.

"Kami juga akan mengoreksi diri terhadap perguruan swasta yang lemah dan tidak mungkin dipertahankan. Misalnya dengan merger atau likuidasi," katanya.

Sumber : Radar Malang edisi 3 April 2008.

WEBSITE GOLKAR DAN DEPKOMINFO DIBOBOL HACKER

2008-03-31T01:49:00.001+07:00

Beberapa hari ini dunia telematika kita dihebohken oleh ulah hacker. Website Golkar dan Depkominfo dibobol hacker. Barangkali kita semua sudah pada mafhum jika kedua website tersebut pasti telah diberi pengaman yang berlapis-lapis dan dikerjaken pakar-pakar top di bidang IT. Tapi di atas langit masih ada langit, begitu kata engkong. Seorang ( atau lebih ) ternyata mampu menjebol website dua institusi penting di negeri ini.

Akan tetapi, Mas Guru tak hendak berbicara lebih jauh soal pembobolan di atas. Bukan karena enggan, tapi karena Mas Guru amat sangat ndak paham soal IT yang ndakik-ndakik. Bisa ngeblog gini saja sudah sangat bersyukur. Yang ingin Mas Guru tulisken di sini adalah bagaimana cara kedua instansi pemilik web tersebut bereaksi.Kalau fungsionaris Golkar terkesan sewot dengan ulah hacker ini, Menkominfo justru menampilken kedewasaan seorang yang bijak.
Seperti di lansir harian Antara terbitan 28-3-2008 dengan judul Golkar Laporkan Kasus Situs Bobol ke Polda, para fungsionaris Golar berencana melaporken kasus pembobolan tersebut ke Polda Metro Jaya, meski pun tampilan website mereka telah on line kembali secara normal. ( Beritanya lihat di sini ).
Bandingken dengan cara Cak Nuh menyikapi masalah yang sama. Sebagai seorang pakar IT yang memimpin departemen yang juga bagian mengurusi IT, mestinya teramat tersinggung dan malu ketika website departemennya dibobol hacker. Orang bisa bilang, ternyata M.Nuh itu Cuma segitu. Ini tentu sudah bisa bikin orang biasa marah besar.
Tapi, ternyata Cak Nuh, dengan kedewasaan seorang intelektual, bisa bersikap lembah, tidaj grusu-grusu dan tenang. Dia bilang, kekerasan jangan dilawan denga kekerasan. ( Beritanya baca di sini ). Meski telah tahu hackernya, tapi tidak ingin nguber-uber hacker tersebut. Andaikata banyak pejabat mau bersikap dewasa, pasti suasana negeri ini akan lebih sejuk.

Heboh Rencana Penutupan Situs Porno

2008-03-26T21:48:00.002+07:00

Beberapa hari belakangan ini kita dibikin heboh mengenai keprihatinan berbagai kalangan mengenai maraknya situs porno dan aksi-aksi remaja kita berporno-ria di dunia maya ini. Berikutnya, kita dihebohken kabar beredarnya foto porno artis, Sandra Dewi dan Anita Tumbuan, yang beredar di beberapa media masa. Meski akhirnya diklarifikasi oleh pakar telematika bahwa foto Sandra Dewi adalah hasil rekayasa tangan usil. Tapi apa pun klarifikasinya, yang jelas gambar porno tersebut telah beredar dan dibaca anak-anak kita.

Tentu semua kabar berita tersebut semangkin menambah keprihatinan kita. Tapi syukurlah, mentri kita yang cerdas, Cak Moh. Nuh mengumumken bahwa pemerintah akan menutup berbagai situs porno yang beredar di tanah air. ( Seperti diberitaken koran Antara beberapa waktu lalu ). Dan tak ndak perlu mempertanyaken apakah ide penutupan situs porno ini idea kreatif Cak Nuh sendiri atau boleh nyontek dari negara laen, seperti Jepang misalnya. Yang penting, niat baek itu dapat menenangken hati kita. Kita jadi ayem karenanya.

Tapi sayang, atas idea baek itu, banyak kalangan yang menyataken kepesimisannya atas kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut. Masa Guru melihat di tivi, banyak tokoh, bahkan ahli telematika Roy Suryo menyataken kepesimisannya. Dinyataken bahwa ide itu akan sulit diwujudken.
Lha saya jadi nggumun umun-umun dengan pernyataan-pernyataan demikian. Lha saat ini banyak warga bangsa ini sedang spaneng ketakutan anak-anaknya berhaha-hihi nonton pilm porno di internet, lalu ada rencana penutupan situs-situs yang menyiarken pilm-pilm begituan, kok malah dipesimisi. kalau memang ahli mbok ya ngasih usul apa saran gitu bagaimana supaya rencana penutupan itu bisa dilaksanaken dengan sebaek-baeknya. Jangan malah diweden-wedeni gitu.
Mas Guru jadi mengira-ira di dalem hati, jangan-jangan mereka yang koar-koar pesimis, diam-diam ndak menyetujui rencana penutupan tersebut. Soalnya, nyari pilm porno di internet kan sangat mudah. Kalau ditutup, lalu nyari pilm seperti itu dimana ? Ini bukan su'udhzon lho, cuma ngira-ngira saja.

Potrait Of Pimpinan Kita

2008-03-26T15:28:00.002+07:00

Konon, sejahtera-sengsaranya sebuah bangsa sangat bergantung pada hati dan otak para pimpinannya. Kalau pimpinannya amanah, rakyatnya sejahtera. Sebaliknya, kalau pimpinannya rakyatnya susah dan pimpinannya sendiri yang sejahtera.
Apakah amanah yang menjadi tanggungjawab para pemimpin bangsa ? Tidak lain dan tidak bukan adalah menyejahterahkaen rakyatnya. Maka, kalau sekarang ini sebagian besar rakyat Endonesya tidak sejahtera, maka bisa jadi kita, rakyat Endonesya ini, sedang apes. Karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah.

Di saat ini, rakyat kita sedang hidup perih ditindih berbagai macem kenaekan harga. Mestinya, para pimpinan negeri, baek yang eksekutip maupun legislatip, ya mikir bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan hidup yang makin menginjak rakyat. Tapi, barangkali karena syarap tanggungjawab sosialnya telah diputus, dengan dalih aturan, mereka bancakan mobil baru, meski mobil yang sebelumnya masih terbilang baru dan sangat layak dipakai. Lebih konyol lagi, setelah mendapet mobil baru, mobil lama tak jua segera dikembaliken.

Di bawah ini contoh kasus tersebut :

Tiga Pimpinan Dewan Dapat Mobil Baru
BATU - Tiga pimpinan DPRD Kota Batu kian dimanjakan fasilitas. Betapa tidak, sejak dua bulan ini mereka memiliki tunggangan baru, Suzuki Grand Vitara warna silver yang kinyis-kinyis. Tunggangan baru itu diperuntukkan bagi Ketua DPRD Kota Batu Mashuri Abdul Rochim, Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso dan Andrek Prana.

Sebelum mendapat tunggangan baru itu, Mashuri sudah mengendarai Nissan Terrano, sedangkan Punjul dan Andrek mendapat jatah Daihatsu Taruna. Anehnya, meski telah mendapatkan mobil dinas yang baru, tapi kendaraan yang lama juga masih tetap dipakai.

Soal mobil baru ini, Loekik Wargiono, mantan kabag perlengkapan membenarkan hal itu. Menurutnya, pengadaan mobil baru itu dilakukan dalam perubahan anaggaran keuangan (PAK) 2007 lalu. Katanya, pengadaan ini disebabkan, mobil dinas yang telah dipakai selama 5 tahun, berdasarkan aturan harus diganti dangan mobil yang baru, kemudian yang lama dilelang. "Program Pemkot Batu zaman Pak Imam Kabul (nantan wali kota, Red) memang begitu, dan ini sudah disetujui," jelasnya.

Loekik mengatakan, pengadaan tiga Grand Vitara untuk pimpinan dewan itu bersamaan dengan pengadaan mobil wali kota dan wakil wali kota yang terpilih dalam pemilihan wali kota (pilwali) 2007, siapapun yang akan terpilih. Maka, untuk wali kota dibelikan Toyota Camry keluaran terbaru, dan untuk wakil wali kota dibelikan Toyota Altis.

Selain itu, pengadaan mobil tersebut juga bersamaan dengan pengadaan untuk operasional kepala dinas permukiman dan prasarana wilayah (disperkim) yang dibelikan Daihatsu Terrios serta untuk operasional Satpol PP berupa Toyota Avanza.

Apakah kebutuhan mobil-mobil itu memang mendesak? Loekik mengatakan, aturannya memang setelah lima tahun harus diganti. Sementara ketika disinggung kenapa tidak membelikan mobil untuk operasional PMI Kota Batu yang lebih bermanfaat atau untuk kebutuhan yang lebih penting lainnya? Loekik mengatakan, kalau soal mobil PMI itu tergantung dinas terkait, yaitu dinas kesehatan. Kalau dinas terkait tidak mengajukan, maka bagian perlengkapan tidak bisa membelikan. Tetapi, jika untuk para pejabat, itu memang tugas bagian perlengkapan.

Sumber : Jawa Pos edisi senin,24 Maret 2008

Suatu Sore Ketika Akan Ngaji

2008-03-20T22:38:00.005+07:00

Ketika Akan Berangkat Ngaji

Rafli setiap sore mengaji kepada seorang Bu Nyai yang tidak pernah membeda-bedakan orang atas dasar pandangannya, fahamnya, sektenya bahkan agamanya.

Menurut Bu Nyai, kata Rafli, setiap orang punya kebenaran sendiri-sendiri yang akan dipertanggung-jawabkannya kepada Allah nanti.

Jadi, kalau sudah besar nanti ndak perlu ikut-ikutan mendemo orang lain yang berbeda paham dan pandangan dengan kita. Biar dunia ndak tambah ribut

Nyapu-Nyapu di Kejagung

2008-03-18T12:28:00.005+07:00

Sewaktu mas Guru kecil dulu, engkongnya mas Guru bilang, kalo mau nyapu lantai, sapunya harus bersih. Kalo mau nyapu dengan sapu kotor sama artinya dengan meratakan kotoran. Barangkali falsafah itu yang dipakai oleh Jaksa Agung menyapu beberapa pejabat di Gedung Bundar. Pasanya, sejak ditankepnya jaksa Urip, kejagung mendapat sorotan masyarakat luas.Dan ini, kata Jaksa Agung, dapat merontokkan kredibilitas alias kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya.
Tapi kita berharap, bahwa kegiatan nyapu ini bukan terutama karena urusan kredibilitas ini, tapi karena kesadaran bahwa kejaksaan merupakan pilar penting memberantas seluruh kejahatan di negeri ini,baik
white collar crime maupun blue collar crime. Kalo sapu yang dipake nyaponi
kejahatan itu kotor, maka akan bertambah banyak kotoran bertebaran di negeri ini

Pejabat Gedung Bundar Disapu

Imbas Kasus Suap Jaksa Urip, JAM Pidsus Dicopot
JAKARTA - Jaksa Agung Hendarman Supandji melakukan bersih-bersih di Gedung Bundar. Seluruh pejabat di gedung yang menjadi pusat pengusutan korupsi itu dicopot. Mulai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman yang sejak kemarin harus meninggalkan jabatannya, Direktur Penyidikan M. Salim, hingga seluruh pejabat di bawahnya.

Pencopotan masal tersebut merupakan imbas tertangkap tangannya jaksa BLBI Urip Tri Gunawan yang menerima suap Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani alias Ayin. Tampaknya, Hendarman tak ingin kasus memalukan di tengah pemberantasan korupsi itu meruntuhkan kredibilitas Gedung Bundar.

Pencopotan Kemas didasarkan pada hasil rapat pimpinan (rapim) terkait dengan ekspose kasus Urip yang dimulai pukul 12.00 hingga pukul 17.00. Dalam rapat itu, jaksa agung langsung memutuskan mencopot Kemas karena dinilai sudah tak layak memegang jabatan strategis tersebut.

"Untuk menjaga kredibilitas Gedung Bundar, kami lakukan pergantian JAM Pidsus dan Dirdik serta pergantian menyeluruh di Gedung Bundar," tegas Hendarman dalam jumpa pers kemarin (17/3).

Dia didampingi seluruh eselon I di lingkungan Kejagung, selain Kemas. Mereka adalah Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, JAM Pengawasan M.S. Rahardjo, JAM Intelijen Wisnu Subroto, JAM Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Untung Udji Santoso, JAM Pembinaan Parnomo, serta JAM Pidana Umum (Pidum) Abdul Hakim Ritonga.

Menurut Hendarman, kejaksaan belum bisa memutus pelanggaran disiplin Kemas dan Salim terkait dengan kasus Urip. Tim pemeriksa internal masih menunggu hasil pemeriksaan Artalyta Suryani di KPK. "Derajat kesalahan dan hukumannya belum bisa diputus. Bila diputus hukuman ringan, ternyata dalam pemeriksaan (Artalyta) Suryani harus dihukum berat atau sedang. Meski demikian, pasal-pasalnya itu bisa dikenakan (hukuman) sementara," jelas Hendarman.

Dia berjanji, seluruh jaksa yang terlibat akan dikenai sanksi disiplin, bila sudah ada putusan inkracht atas kasus penerimaan uang USD 660 ribu oleh Urip.

Hendarman menegaskan, pencopotan tersebut tidak didasarkan pada pelanggaran disiplin sesuai PP No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS. "Permasalahannya, kredibilitas pejabat di Gedung Bundar sudah menurun. Menurut wakil jaksa agung, (Kemas Yahya dan Salim) sudah tidak pantas," ujar alumnus hukum Undip, Semarang, tersebut.

Bila tetap menjabat, kata dia, masyarakat tidak percaya lagi, meski Kemas dan Salim bertindak apa pun. "Dengan adanya berita-berita di surat kabar, penafsiran kalau sudah tidak kredibel kan berarti sudah tidak layak. Jadi, pekerjaan mereka sudah tidak lagi dipercaya masyarakat," tegas mantan JAM Pidsus itu.

Dari informasi koran ini, pencopotan Kemas Yahya dan Salim didasarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No 69 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pengendalian Pengawasan Melekat (Waskat) Jaksa. Dalam perja tersebut, mekanisme waskat jaksa menjadi wewenang pejabat dua tingkat di atasnya. Kemas Yahya dan Salim merupakan pejabat dua tingkat di atas Urip.

Hendarman menambahkan, setelah dicopot, Kemas Yahya dan Salim ditempatkan pada jabatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Ditanya mekanisme penggantian JAM Pidsus, Hendarman menjawab, penentuan calon melalui Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dan proses profile assessment. "Untuk (pengganti) JAM Pidsus, saya laporkan ke presiden dulu, karena pergantian eselon satu harus dengan keppres dan melalui proses TPA (tim penilai akhir). Saya akan laporkan selambat-lambatnya satu dua hari ini," ujar Hendarman.

Sementara itu, mekanisme pergantian Salim, lanjut Hendarman, menjadi kewenangan jaksa agung. Jaksa agung segera mengeluarkan surat keputusan penggantian Salim. "Siapa yang mengganti dirdik nanti dilakukan penelitian terhadap lima (calon) pejabat. Dari lima itu dipilih satu yang pantas," jelas mantan kepala Kejati DI Jogjakarta itu.

Menurut Hendarman, Baperjakat mulai besok diinstruksikan memproses pergantian Kemas Yahya dan Salim. Baperjakat yang diketuai wakil jaksa agung dan beranggota eselon satu serta tim pembaruan kejaksaan itu juga diperintahkan merevitalisasi kinerja di Gedung Bundar.

Sumber :Jawa Pos

Derita Unas

2008-03-17T15:58:00.000+07:00

Try out ujian nasional (unas) di Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil memprihatinkan. Angka ketidaklulusan mencapai 85 persen lebih dari total 17.236 peserta. Kecewa dengan hasil tersebut, Dinas P dan K menuntut sekolah melakukan drill khusus. ( Radar Bromo, 06 Mar 2008 )
Apa yang dialami oleh murid-murid di Kabupaten Pasuruan tersebut pasti tidak berbeda dengan yang dialami rekan-rekan mereka di kabupaten laen. Jika sudah begini yang dibikin puyeng oleh proyek nasional yang bernama unas tersebut tentu sangat luas. Mulai dari orangtua murid, guru, kepala sekolah sampai kepala diknas.
Dalam berita yang dtulis Radar Bromo di atas, tergambar betap kecewanya kepala diknas Kabupaten Pasuruan :
Kekecewaan Dinas P dan K ini tidak bisa lagi ditutupi, saat melihat rekapitulasi hasil try out. Dari hasil rekap itu terlihat jelas berapa banyak siswa yang tidak berhasil lulus. "Ternyata persentasenya masih cukup tinggi," kata Kadis P dan K Bambang Pudjiono didampingi Kasubdin Sekolah Lanjutan Iswahyudi.

Tapi, kalo dipikir-pikir siapa yang paling dibikin pusing oleh hasil try out yang memprihatinkan tersebut ? Kalo kepala sekolah dan kepala diknas pusingnya paling-paling takut dimarahi atasannya. Kalo mereka memprihatinkan soal lain, misalnya nasib murid, paling ya lips serpis saja. Beda dengan orangtua murid, kesedihan mereka justru berkaitan dengan nasib dan masa depan anak-anak mereka. Bukankah bagi orangtua, nasib dan masa depan anak merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang pasti akan menjadi perjuangan hidup mereka ?
Demi masa depan anak, apa saja akan dilakukan. Mereka tak akan keberatan mengeluarkan dana yang relatif besar untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga bimbingan belajar yang bergengsi, supaya anaknya bisa lolos dari neraka unas. Meski untuk itu harus mengencangkan ikat pinggang seketat-ketatnya, sampai sampai pusernya nempel pinggang. Kondisi demikian akan lebih fatal jika ada ‘orang-orang pinter’ yang memanfaatken situasi. Menjelang pelaksanaan proyek unas, dari tahun ke tahun, kita selalu membaca berita adanya oknum-oknum yang menjual ‘bocoran soal unas’ kepada orang tua yang mengalami kebingungan tersebut. Entah soal bocoran itu bener atau tidak, yang pasti orang tua itu harus merogoh kocek cukup dalem untuk membelinya.
Cerita pedih itu, juga dialami para guru, meski dengan versi yang berbeda. Supaya kepala sekolah tidak kehilangan muka karena banyak muridnya ndak lulus, mereka menekan guru-guru untuk menambah jam pelajaran untuk murid kelas 3.
Masih banyak guru yang mengeluhkan sikap kepala sekolah (Kasek) menjelang pelaksanaan ujian nasional (unas) SMA. Para Kasek rata-rata mempunyai target nilai yang tinggi dalam ujian yang akan dimulai akhir April nanti. Kondisi tersebut mengakibatkan tekanan psikologis terhadap guru mata pelajaran unas dan siswa calon peserta ujian. ( Jawa Pos, 16 Mar 2008 )
Mas guru merenungkan, sebetulnya yang membikin keadaan seperti di atas itu siapa ? Apakah guru-guru dan orangtua murid atau pemerintah ? Mas guru sangat haqulyaqin kalau yang salah itu bukan guru dan orangtua murid.
Kenapa ?
Kalo murid-murid kita jauh dari kualitas yang diharapken, pasti karena kebijakan pendidikan yang diterapkan selama ini yang ndak bener. Mas guru sendiri ndak tahu persis dimana letak kesalahannya. Bisa saja karena anggaran pendidikan terlalu kecil, terlalu banyak sunatan massal terhadap dana pendidikan yang seharusnya ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan, kebijakan-kebijakan yang ndak bener di bidang pendidikan, atau kepala sekolah yang ndak becus memanage lembaga pendidikan yang dipimpinnya atau sebab laen.
Tapi yang Mas guru tahu pasti, perbaikan pengelolaan sekolah tidak pernah dilaksanaken dengan sungguh-sungguh, pengawasan pengucuran dana dari pusat dan pemanfaatannya di tingkat sekolah tidak diawasi dengan sungguh-sungguh, dan pemerintah tidak mempercayai peran guru dalam meningkatken mutu out put pendidikan. Selama hal ini tidak dibenahi dengan sungguh-sungguh, mutu pendidikan kita pasti akan sama. Bukankah kalo kita ingin tidak kecebur di lobang yang sama harus mencari jalan ( strategi ) yang laen ?

PTN di Malang Tetap Ikut UMPT Nasional

2008-03-12T12:26:00.004+07:00

Keluarnya 41 PTN dari perhimpunan SPMB dipastikan tidak akan mengubah system penerimaan mahasiswa baru di Malang. ( beritanya lihat di sini ). Berita ini tetu melegakan PTS-PTS yang ada, yang selama ini merasahkan kalau-kalau PTN-PTN itu akan membikin aturan maen sendiri dalam menjaring calon mahasiswa baru.

Sebelumnya para pengelola PTS di Malang mengkhawatirkan kala-kalau PTN memajukan waktu SPMB mereka atau menambah quota jumlah mahasiswa barunya. Jika ini terjadi, maka akan makin memberatkan PTS dalam menjaring mahasiswa baru. Soalnya, selama ini PTN sudah habis-habis menyedot lulusan-lulusan SLTA melalui berbagai cara, selaen melalui cara reguler. Misalnya melalaui jalur PMDK, ekstensi, dan macem-macem.

Jurus-jurus baru yang dikeluarken PTN semenjak mereka menjadi BHMN bener-bener bisa mematiken PTS. Pasalnya, satu-satunya sumber dana PTS ya dari pembayaran mahasiswa. Kalau ada bantuan dana dari pemerintah, program-program pendanaan dari dikti, juga ndak terlalu signifikan dan ndak bisa diandalkan rutinitasnya. Ini terutama dirasaken oleh PTS-PTS gurem. Nah, kalau PTN-PTN terus memelihara kerakusannya dalam meraup mahasiswa baru, ini benar-benar bisa bikin PTS modar. Bisa-bosa bayar dosennya saja megap-megap, apalagi untuk peningkatan kualitas ?

Barangkali yang perlu direnungken bersama adalah bahwa PTS-PTS itu juga ingin mengabdiken diri kepada bangsa ini melalui upaya memintarken anak-anak muda. Marilah sama dipahami bahwa dunia pendidikan bukanlah lembaga bisnis yang bisa menerapken kapitalisme seenak udelnya sendiri, di mana yang sudah mapan dan besar boleh mematiken yang kecil dan sengsara. Kalau dalam dunia bisnis, biasanya yang besar-besar rame-rame menginjak yang kecil supaya ndak ngruweti.

Harapan kita, moral kapitalisme demikian tidak menjangkiti akal para pengelola PTN yang sudah besar karena selama ini didanai negara. Berilah ruang buat yang laen ( PTS ) supaya bisa tetep hidup. Bukankah arti "pendidikan juga menjadi tanggung-jawab masyarakat", sebagaimana diamanatken Sisdiknas, tidak saja berarti masyarakat harus menyalurken dananya melalui PTN saja kan ? tetapi juga berari memberi peluang kepada masyarakat untuk menyelenggaraken lembaga pendidikan.

Semoga langkah-langkah yang diambil oleh PTN-PTN di Malang juga diikuti oleh PTN-PTN di laen tempat.

Memang,Untuk Menjadi Bodoh Itu Mahal

2008-03-11T13:35:00.003+07:00

Mas Guru tersenyum kecut ketika membaca salah satu blog yang ada artkel berjudul Mau Bodoh Kok Bayar. Kalau dipikir-pikir, bener juga ya. Murid-murid kita bayar mahal sekadar untuk menjadi orang bodoh. Meski Undang-Undang Dasar kita mengamanatken bahwa tanggung-jawab pendidikan berada di pundak pemerintah, itu bukan berarti pendidikan bisa gratis di negeri ini. Meskipun itu sekolah-sekolah milik pemerintah. Malah, tak jarang sekolah negara tersebut taripnya lebih mahal dari sekolah partikelir. Saya juga ndak ngerti bagaimana sekolah negeri yang banyak mendapat dana dari pemerintah, terutama untuk gaji gurunya bisa lebih mahal dari sekolah partikelir. Mungkin saja memang dibutuhken manajer yang canggih untuk bisa berhitung seperti. Otak Mas Guru yang ndeso jelas ndak nutut diajak mikir manajemen.

Mengenai ihwal kebodohan yan diakibatken oleh model persekolahan kita, bisa dijelaskanken begini. Menurut para pakar, yang tak satu pun Mas Guru kenal, pendidikan mesti memenuhi setidaknya dua tujuan. Pertama, mengembangkan potensi-potensi yang dipunyai murid sesuai dengan bakat, minat dan tujuan-tujuan hidupnya. Kedua, membekali murid dengan berbagai hal untuk menyesuaiken diri dengan tuntutan lingkungan. Yang termasuk tujuan ini misalnya, memberi berbagai ketrampilan buat bekerja di dunia kerja; menanamken nilai-nilai dan moralitas untuk hidup di masyarakat; menyenangken hati guru, kepala diknas sampai menteri pendidikan dan laen-laen.

Sekolah kita tampaknya lebih mengutamaken tujuan ke dua bagian terakhir itu. Coba saja liat, murid dikataken pinter jika pandai menjadi beo. Dalam arti, mereka mendapat gelar pandai jika pandai meniru apa yang dikataken guru. Semakin persis jawaban yang mereka beriken dengan omongan guru, termasuk titik komanya, ketika dites oleh guru, maka dia dikataken semakin pinter. Kalo ndak bisa jadi beo, jangan pernah mengharap pridkat sebagai murid pinter.

Fenomena pembodohan semakin tampak menjelang unas kayak bulan-bulan ini. Bayangken, murid-murid kelas tiga , khususon kelas 3 SMA atau SMK, mestinya harus dipenuhi dengan bekal untuk hidup di tengah masyarakat atau bekal untuk terjun di dunia kerja. Tapi apa yang terjadi ?

Mereka setiap detik diperas otak dan waktunya untuk persiapan mengikuti proyek nasional yang bernama unas itu. Mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja setelah lulus, ndak peduli. Pokoknya harus mempersiapken diri untuk sukses di unas. Anak-anak dari keluarga mampu diikutken bimbingan belajar. Anak-anak keluarga santri sudah jauh-jauh hari dimintken barokah Pak Kiyai. Yang ndak mampu, cukup mengikuti les tambahan yang diadaken oleh sekolah. Perlu dicatat bahwa untuk les yang diadaken sekolah ini, orangtua murid diwajibken membayar biaya tambahan yang jumlahnya juga ndak kecil.

Nah, setelah mengikuti unas, yangndak lulus, dengan bebagai cara, toh akhirnya juga bisa dilulusken. Dan yang lulus, ada yang melanjutken sekolah ( bagi yang ortunya cukup duit ), ada pula yang langsung kerja atawa menjadi pengangguran ( bagi yang ortunya bokek). Untuk ngeliat bahwa sekolah kita lebih banyak menghasilken manusia-manusia bodoh, bisa diketahui dari lulusan yang ndak melanjutken ini.

Selepas sekolah, mereka ini riwa-riwi kesana kemari sembari menenteng map berisi lamaran kerja. di tempat yang dituju, mereka dites. Apa yang diteskan di tempat itu ternyata sama sekali tidak bersangkut dengan materi-materi yang dipersiapken menjelang unas. Jadi, setahun berada di kelas tiga hanya untuk kegiatan tiga hari ( waktu pelaksanaan unas). Setelah itu, ndak ada manfaat.

Yang sial adalah yang kebetulan ndak bisa diterima kerja dimana-mana. Karena ndak ada bekal dari sekolah untuk hidup mandiri, mereka jadi pengangguran. Mau berwiraswasta merasa ndak bakat, mau kerja serabutan gengsi, mau maling takut ketangkep polisi dan mau ngamen malu, mereka lebih suka plonga-plongo di pinggir jalan, menunggu barangkali ada ratu adil lewat, menyulap hidupnya jadi konglomerat.

Kapan Internet Murah Untuk Guru ?

2008-03-10T10:29:00.001+07:00

Untuk urusan teknologi informasi, sebagian guru SMP di Surabaya dinilai masih terbelakang. Data dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA/IPS SMP se-Surabaya, sekitar 80 persen guru di antara 1.400 anggota masih belum paham internet. Karena itu, seharusnya para guru terus dipacu untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut.
Pengetahuan para guru di bidang teknologi informasi masih kalah jauh dibandingkan dengan murid. Perbandingannya cukup tajam. Tiap seratus guru, hanya 20 orang yang bisa menggali sumber belajar dari internet. Setiap seratus siswa, sekitar 90 anak bisa mengoperasikan internet. "Mereka juga biasa mencari sumber belajar di sana," ungkap Bambang, ketua MGMP IPA/IPS SMP Surabaya. ( Jawa Pos, 9 Maret 2008 ).

Bila boleh jujur ( yang ngelarang ya siapa ? ), internet masih tergolong barang mewah bagi guru, terutama guru partikelir seperti mas Guru. Pembaca tentu bisa mbayangken, kalau guru-guru di Surabaya saj cuman 20%, apalagi guru-guru di daerah ? Ini tentu sangat memprihatinken. Bayangken ! Kalau suatu saat ada murid yang bertanya tentang pengetahuan baru yang didapet dari dunia maya kepada gurunya yang ndak pernah mbuka internet, apa kira-kira yang terjadi ? Gurunya pasti plonga-plongo, pah-poh. Lebih parah lagi, kalau yang ditanyaken murid pas info dari situs-situs ndak genah, dan gurunya cuma pah-poh, murid pasti bertanya pada temennya yang juga ndak paham info ndak genah tadi. Lalu bagaimana jadinya dengan murid ini ?
Di artikel sebelumnya, “Pedang Itu Menghasilkan Pornografi” temen mas guru bilang bahwa salah satu sebab maraknya maenan pornografi di dunia maya dikarenaken gurunya ndak ngerti internet. Akibatnya, guru ndak bisa memberi wawasan kepada murid bagaimana memanfaatken internet untuk tujuan positip.
Dari situ tampaknya harus mulai dipikirken bagaimana guru-guru dibikin familier dengan internet. Tentu ini bukan hal sulit jika para penguasa ( kepala sekolah, kepala diknas sampai menteri ) mau sedikit berpikir soal ini. Kepala bisa saja menyisihken sedikit uang komite sekolah buat langganan internet paket unlimited untuk sekolah. Kemudian pasang hotspot supaya bisa diakses dari jarak agak jauh dari sekolah. Sehingga guru yang belum mampu beli komputer, bisa akses internet di sekolah. Yang sudah punya komputer, tinggal beli anten wajan bolic supaya bisa akses dari rumahnya masing-masing. Memang kalau cuma satu sekolah yang pasang hotspot, tentu nggak begitu manfaat. Guru yang jauh dari sekolah tersebut juga ndak bisa ngakses. Tapi kalau semua sekolah, khususnya sekolah negeri, semua punya hotspot, tentu pancaran frekuensi internet akan sangat luas di suatu daerah. Nah, ini kan bisa dimanfaatken oleh guru dan masyarakat umum.
Mungkin ide ini kedengaran mbulet dan ndak menguntungkan provider. Kalau ndak cocok dengan ide ini, mbok ya Cak Nuh ( Menkominfo ) memerintahken kepada kepala telkom untuk memberi harga khusus buat para guru untuk berlangganan internet. Bukankah untuk murid ada diskon 50% bila berlangganan internet di speedy ?
Barangkali kalau guru-guru pada usul kepada Cak Nuh untuk memberi diskon berlangganan internet, pasti beliau ndak keberatan. Pasalnya, selain beliau ini mantan guru, juga merupakan mentri paling cerdas di kabinet sekarang. Bayangkan, kalau mentri-mentri laen pada ndak berdaya menghadapi kenaekan harga-harga, termasuk mentri yang ngurusin listrik negara, Cak Nuh malah bisa menurunkan tarip telpon dan internet. Padahal kebutuhan orang akan telpon dan internet terus naek. Mungkin mentri-mentri laen perlu belajar pada Cak Nuh, supaya ketularan cerdas.
Dengan track record beliau, yang sangat memperhatiken kepentingan bangsa, marilah para guru usul kepada Cak Nuh supaya diberi harga berlangganan internet khusus. Cuma masalahnya, apakah sebagian besar guru-guru kita merasa butuh internet apa ndak ? Kalau mereka merasa ndak berlangganan internet ya nggak patheken, ini yang payah.

Pedang itu Menghasilkan Pornografi

2008-03-08T14:56:00.008+07:00

Rabu lalu, 5 Maret 2008, di SMAN 3 Bandung diadaken acara talkshow bertajuk "Sex, Digital Camera, and 3GP Video". Hadir sebagai pembicara, praktisi, dan pakar teknologi informasi Heru Nugroho dan psikolog Yuli Suliswidiawati. ( Pikiran Rakyat, 8 Maret 2008 ).

Heru menuturken, sekarang ini adegan porno yang dilakuken oleh siswa usia sekolah menengah, kian marak di berbagai situs internet. Ini menjadi tantangan bagi para guru untuk mencegah agar murid-murid mereka tidak ikut terjerumus ke dalem kegiatan yang melanggar norma kesusilaan dan agama tersebut.

Memang, kata para pakar, tehnologi itu ibarat pedang bermata dua. Satu mata membawa manfaat dan mata yang laen membawa mudhlarat. Begitu juga dengan internet. Mata kiri membawa manfaat, karena dari situ kita orang bisa beroleh berbagai pengetahuan yang kita butuhken dengan relatip murah. Di mata kanan membawa petaka, salah satu contohnya dari sana kita bisa dapet pilm atau gambar bule-bule telanjang. Dan malangnya, adegan berbugil ria ini ditiru oleh remaja-remaja kita yang kemedan sama budaya bule tadi.

Kita para orangtua, guru atawa tokoh masyarakat sangat terlambat mengantisipasi hal ini. Jadinya, ya itu tadi, anak-anak muda kita suka menunjukken auradnya di berbagai situs di internet, baik yang dipertontonkan secara gratis maupun berbayar.

Kini kita bingung mencari obat mujarab untuk menangkalnya. Ada yang usul, pelajaran agama di sekolah ditambah biar murid tambah semlengeren, soalnya jam pelajaran kita sudah top banyaknya. Ada lagi yang bilang, para orangtua harus mulai lebih terbuka mendiskusikan masalah sex dengan anak-anak, dan masih banyak lagi usul-usul yang laen.

Menurut Mas Guru, menambah jam pelajaran agama, jika modelnya pelajaran tersebut masih kayak yang dilakuken kebanyakan guru-guru agama pada ini hari, ya percuma. Soalnya terlalu teoritis dan banyak menenkanken hapalan. Kurang ada nilai-nilai yang dibangun.

Kemudian, mengenai keterbukaan orangtua berbicara soal sex kepada anak, kok rasanya juga kurang ngefek. Orang-orang barat sana kurang terbuka apa kepada anaknya ? Tapi, kebejatan di bidang sexual justru dari sana banyak bermula.

Di muka telah kita kutip omongan pakar kalau tehnologi itu kayak pedang bermata dua. Nah, sekarang ini yang paling banyak peranannya adalah satu sisi, yakni mata yang banyak membawa kemudhlorotan. Sedang sisi atau mata yang laennya masih kurang diaktifken. Jadinya, ya remaja-remaja kita suka berporno-ria di dunia maya. Persoalnnya sekarang adalah bagaimana caranya agar sisi negatif dari dunia IT itu tidak terlalu banyak berperan, dan justru sisi positifnya yang bermaen ?

Kata teman mas guru, Mas Kamas, kalau saja anak-anak muda itu memahami manfaat positip dari dunia internet, pasti mereka akan gandrung memanfaatkennya untuk tujuan positip, kayak mencari pengetahuan, aktualisasi diri atau bahkan mencari duit ( asal ndak nipu ) melalui internet. Tapi sayangnya, manfaat ini kurang diinformasiken oleh guru maupun orangtua kepada mereka. Yang mereka dapet dari temen sebaya justru bagaimana memanfaatken internet untuk memuasken kebutuhan syahwat. Karena itu, kita ndak perlu heran kalau mereka akhirnya suka berpesta syahwat via internet.

Nah, kata mas Kamas, supaya guru dan orangtua bisa kasih saran memanfaatken internet untuk tujuan-tujuan postip kepada anak-anak muda, ya mereka terlebih dulu harus belajar nggethu mengenai dunia internet ini. Jika kita para orangtua ndak bisa menjadi tempat bertanya anak-anak, mereka pasti akan bertanya di laen tempat. Iya To ????

Pendidikan Jadi Masalah Bersama

2008-03-06T16:46:00.004+07:00

Para Menteri Pendidikan Bertemu
Kamis, 6 Maret 2008 02:12 WIB
Jakarta, Kompas - Para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk besar di dunia mengadakan pertemuan E-9 Ministerial Review Meeting on Education for All ketujuh di Bali, 10-12 Maret 2008. Kesembilan negara itu adalah Banglades, Brasil, China, India, Indonesia, Meksiko, Mesir, Nigeria, dan Pakistan.

Negara-negara tersebut, dengan beratnya permasalahan pendidikan, turut memengaruhi peta global pendidikan. Karena itu, pendidikan dijadikan masalah bersama.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal kepada pers, Rabu (5/3), mengatakan, pertemuan itu untuk memperbaiki kondisi pendidikan di setiap negara. Terlebih lagi dengan adanya target Pendidikan untuk Semua atau Education for All yang telah disepakati dalam Deklarasi Dakkar tahun 2000.

Target-target itu antara lain buta aksara pada orang dewasa tuntas 50 persen pada 2015. Target lainnya, akses pendidikan anak usia dini, penuntasan wajib belajar, kesetaraan jender dalam pendidikan, serta pendidikan kecakapan hidup harus terus ditingkatkan.

”Pertemuan ini diinisiatori oleh UNESCO atau Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993 agar negara-negara berpenduduk besar ini dapat memecahkan masalah pendidikannya bersama-sama,” ujarnya.

Fasli mengatakan, sebetulnya telah terjadi perkembangan cukup baik sejak pertemuan tersebut pertama kali diluncurkan. Perkembangan terpesat terutama disumbangkan oleh China dalam pemberantasan buta aksara.

”Sekitar 80 persen pemberantasan buta huruf di antara sembilan negara itu disumbangkan oleh China. Angka peserta wajib belajar mereka juga meningkat pesat. China sepertinya benar-benar mengurus pendidikannya,” ujar Fasli.

Indonesia dalam hal pemberantasan buta huruf dan penuntasan wajib belajar secara kuantitas terbilang berhasil dan posisinya berada setelah China. Indonesia masih lebih baik daripada India, Pakistan, dan Banglades. Indonesia juga lebih baik dalam hal kesetaraan jender dalam pendidikan, pendidikan kecakapan hidup, dan pencapaian akses pendidikan anak usia dini.
Akan tetapi, permasalahan besar di Indonesia ialah peningkatan mutu pendidikan yang tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain.

Dia menambahkan, pada waktu terbentuknya pertemuan para menteri tersebut pertama kali, sembilan negara itu mewakili separuh penduduk dunia. Lebih dari 40 persen anak putus sekolah dan hampir 70 persen angka buta aksara di seluruh dunia berada di negara-negara berpenduduk besar tersebut.

Komentar Mas Guru :

Kalau target pendidikan sekadar buta aksara pada orang dewasa tuntas 50 persen pada 2015, akses pendidikan anak usia dini, penuntasan wajib belajar, kesetaraan jender dalam pendidikan, serta pendidikan kecakapan hidup harus terus ditingkatkan, kapan pendidikan kita bisa maju kayak di negara maju.

Mestinya, selain target tersebut, yang sudah pinter-pinter dan pikirannya maju perlu diperhatiken dong.

Urip

2008-03-06T09:57:00.002+07:00

( Pikiran Rakyat, 6 Maret 2008 ). PAK Urip adalah nama salah seorang penarik becak di dekat tempat tinggal saya. Dia sudah 10 tahun lebih bekerja sebagai penarik becak. Belakangan, Pak Urip sering berkeluh kesah tentang harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Sementara, usaha dari menarik becak tidak menentu. Paling banyak Rp 15.000,00 sehari. Uang sebesar itu digunakan untuk membeli beras dan lainnya sudah langsung habis. Dia tidak bisa menabung, apalagi beli baju baru. Tidak ada sisa uang, apa yang bisa ditabung?

Sesekali dia menyesali nama yang telah diberikan orang tuanya itu. Urip, sering disingkat jadi usaha ripuh. "Jadinya, usaha saya ripuh terus," kata Urip.

Kendati susah, saya melihat Urip tidak pernah melakukan perbuatan curang. Tidak jarang dia marah kalau melihat penarik becak yang ugal-ugalan atau sengaja menabrakkan becaknya ke mobil orang lain. Menabrakkan itu tentu dengan harapan untuk mendapatkan "ganti rugi" dari si pemilik mobil. Urip tidak senang, kalau ada penarik becak yang demikian. Urip tampil apa adanya, tidak serakah, jujur, dan memiliki solidaritas tinggi. Ia juga berusaha membangun citra penarik becak yang baik.

Sudah lama saya tidak bertemu dengan Pak Urip. Namun, nama dia kembali saya ingat sewaktu KPK, Minggu (2/3), menangkap seorang jaksa bernama Urip. Jaksa itu ditangkap karena diduga menerima suap sebesar Rp 6,1 miliar.

Sejenak, saya berusaha membandingkan antara Urip penarik becak dan Urip jaksa. Urip yang satu, sekali pun miskin, berusaha sabar serta memiliki keinginan kuat untuk menjaga citra profesinya. Tetapi, Urip yang satu lagi sepertinya tiak puas dengan kekayaan yang dimiliki.

Langkah Urip telah menampar citra kejaksaan. Tidak heran, kalau Jaksa Agung Hendarman Supandji menangis sedih. Hendarman benar-benar dipermalukan oleh Urip yang ini. Oleh ulah Urip, janji Jaksa Agung untuk mengedepankan program konsolidasi ke dalam dengan meningkatkan profesi jaksa, menjadi jauh panggang dari api.

Saya tidak tahu, apa latar belakangnya sampai Urip yang jaksa menerima suap. Apakah dia kesulitan ekonomi sebagaimana yang dialami Urip tukang becak? Kenapa Urip penarik becak mampu menahan diri agar tidak curang atau berbuat lain untuk menutupi kebutuhan hidupnya?

Jawabannya, saya kira, serakah. Karena keserakahan dan tidak puas dengan apa yang dimilikinyalah sehingga orang begitu mudah terjerat iming-iming uang. Sekarang, Urip harus mendekam di penjara. Dia tidak juga tak akan menikmati uang sebesar Rp 6 miliar itu.

Sekarang, harga diri Urip yang jaksa juga hancur, keluarganya tentu malu atas perbuatan itu. Sementara, Urip yang penarik becak, dia masih memiliki harga diri dan hidup bebas. Ayo, pilih jadi Urip yang mana? (Undang Sudrajat/"PR").

Komentar Mas guru :

Pilih Urip yang lain deh !!!

Haruskah Kita Memproklamirkan Kemerdekaan Yang Kedua ?

2008-02-28T14:10:00.006+07:00

Dewan Pakar Dekopinwil Jatim Prof Nirbito mengingatkan bahwa terus tumbuhnya ritel milik jaringan bisnis internasional tak hanya mengancam pasar tradisional dan toko-toko kecil. Toko swalayan yang mulai masuk kampung-kampung diidentifikasi mengancam eksistensi usaha pertokoan milik koperasi di Kota Malang.

Ancaman itu muncul karena penetrasi pasar mereka sangat tajam. Selain itu, harga dan bonus yang mereka tawarkan cukup menggiurkan masyarakat. "Apalagi posisi mereka kini lebih dekat kepada konsumen rumah tangga. Cukup membahayakan," ungkap Nirbito.( Radar Malang, 28 Feb 2008 ).

Ini menunjukkan bahwa meski kemerdekaan repiblik ini telah diproklamirken sejak 1945, tapi hakikatnya kita ini masih dijajah. Mai kita coba bikin perbandingan antara apa yang dilakuken penjajah zaman dulu dan penjajah zaman sekarang.

Menurut kakek buyut Mas Guru, dulu itu penjajah menjajah negara kita untuk mengambil berbagai hasil yang keluar dari bumi kita, mencari tenaga kerja dari pribumi yang konon bodoh-bodoh sehingga harganya murah dan menjadikan negara kita sebagai pasar bagi barang-barang produk mereka.

Saat ini, negara-negara maju kan berperilaku sama. Mereka 'memaksa' pemerintah kita untuk menjual hampir semua sumber alam kita. Akibatnya, meski kita dikataken negera gemah ripah loh jinawi, tapi kita ndak ikut mengelola. Kita cuma dapat sedekah mereka, berupa bagi hasil yang ndak memadai. Lebih monyong lagi, tidak hanyak sumber daya alam yang dijual, BUMN pun, termasuk yang dikategorikan menguasai hajat hidup orang banyak, juga turut dilelang.

Yang kedua, mengenai tenaga kerja. Coba saja bandingken gaji tenaga kerja kita dengan ekspatriat yang bekerja di bumi Indonesia ini. Bule-bule itu gajinya bisa puluhan kali lipat dibandingken dengan gaji tenaga kerja kita, meski untuk jabatan yang relatif sama. Bahkan untuk pemaen sepak bola pun, pemaen kita mendapat gaji lebih kecil dari pemaen asing, baik yang berkulit bule maupun berkulit lainnya.

Yang ketiga, mengenai pasar. Dengan penuh ndak percaya diri dan ndak berdaya, pemerintah kita membiarken pemaen-pemaen asing berduel dengan pemaen dalem negeri dengan bebasnya. Hampir tidak ada proteksi bagi pemaen lokal ( baik di bidang perdagangan, pertanian, pengolahan dan laennya ). Karena pemaen-pemaen kita itu kalah modal, kalah pengalaman, kalah pinter dan kalah yang laennya, ya otomatis satu per satu pada tersungkur alais pada ndlosor. ( Ini terkecuali untuk pengusaha-pengusaha kayak Aburzal Bakri dan anak-anak mbah Harto yang jumlahnya cuma segelintir ).

Jika kondisi begini terus dibiarken,kira-kira jadi apa ya bangsa kita ? Apa ya kita ini memang ditakdirken jadi bangsa cecunguk ya ? Kok dari ratusan tahu lalu nasibnya ndak baek-baek ?

Satpol PP Jombang Buang "Gepeng" ke Hutan

2008-02-24T22:42:00.009+07:00

Nganjuk-( Republika, 07 Februari 2008 ) Keterlaluan dan tidak manusiawi. Itulah tindakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Jombang. Setelah melakukan operasi penertiban terhadap para pengemis dan gelandangan (gepeng), aparat itu bukan menyerahkan ke panti sosial. Malah, gepeng yang berjumlah 26 orang yang terkena razia itu dibuang di pinggir hutan, Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

Bahkan yang lebih kejam lagi, mereka dubuang pada pukul 23.00 WIB dan turun hujan dengan lebat. Tindakan Satpol PP Pemkab Jombang itu tentu sajamendapat sorotan berbagai pihak. Selain tidakmanusiawi dan kejam, tindakan itu telah melanggar HakAzazi Manusia (HAM).

"Meskipun yang terkena razia itu adalah gelandangandan pengemis, tidak dibenarkan tindakan Satpol PP yangmembuang orang begitu saja. Ini tindakan yang kejamdan tidak manusiawi. Mereka itu juga warga negara yangharus dilindungi. Mereka punya hak. Tindakan Satpol PPPemkab Jombang itu telah melanggar HAM," ujar Cahyo,Ketua LSM Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).

Keterangan yang dihimpun Republika di lapanganmenyebutkan, saat dibuang dipinggir hutan Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Selasa lalu, 26 orang yang di antaranya terdapat orang lanjut usia dan anak-anak itu, nampak kebingungan. Ia berjalan tertatih-tatih akibat kelaparan.

Di tengah hujan deras itulah, ada salah seorang warga Desa Ketawang yang menemukan 26 orang itu. Lalu mereka dilaporkan ke Kades Ketawang. Oleh Kades, karena kelaparan, malam itu juga diberi makan. Saat dibuang tersebut, kondisi para gepeng itu sangat mengenaskan. Banyak diantara mereka yang berjalan dengan sempoyongan. Selanjutnya, Kades melapor ke Polsek Gondang. Oleh Polsek Gondang dan petugas dari Kecamatan Gondang dikirim ke Panti Sosial Bina Karya Kertosono.

Lamirah (35) asal Surabaya, saat ditemui di Panti Sosial Bina Karya menjelaskan, dirinya ditangkap aparat Satpol PP Pemkab Jombang di Pasar Citra Niaga Jombang. Saat itu ia tengah duduk-duduk bersama anaknya yang berusia 3 tahun.

"Tahu-tahu saya dinaikan truk. Lalu dibawa ke kantor. Setelah itu dinaikan truk lagi. Saya tidak tahu dibawa ke mana. Tiba-tiba disuruh turun dari truk dan ditinggal begitu saja," ujar Lamirah, dengan menggendong anaknya yang berusia tiga tahun.

Hal yang sama diutarakan Sukatmi (55) warga Madiun. Selama ini ia mempunyai pekerjaan pemulung. Dirinya mengaku ditanggkap di Pasar Citra Niaga Jombang.

"Saat di pasar itulah saya dinaikan truk. Lalu dibawa ke kantor. Dan dinaikan truk lagi dan dibawa ke mana saya tidak tahu. Setelah berjalan cukup lama, kami ini diminta turun dari truk. Setelah kami semua turun, kok ditinggal begitu saja. Pada hal, waktu itu hujan," ujar Sukatmi.

Kepala Panti Sosial Bina Karya, Kertosono, Marnoto, menyesalkan tindakan Satpol PP Pemkab Jombang tersebut. Menurut dia, tidak diperbolehkan membuang gepeng hasil razia seperti itu. Apalagi dibuang di tempat jauh dan di tengah hutan lagi.

"Mestinya, gepeng yang ditangkap saat razia itu dikirim ke panti sosial. Kalau dibuang seperti itu namanya tidak manusiawi. Mereka kan juga manusia," ujar Marnoto.

Komentar Mas Guru :
Kelihatannya para satpol pp ini ndak paham bahwa orang-orang yang dibuang di hutan itu menjadi ‘gepeng’ karena pemerintah tidak bisa memberi mereka lapangan kerja, jaminan sosial atau apa pun namanya yang bisa memberi golongan ini hidup wajar seperti warga Indonesia yang lain. Andai saja pemerintah kita becus dalam mengelola kekayaan alam negeri ini, tentu tidak ada warga negara yang menjadi gelandangan dan pengemis.
Selain itu,sebenarnya, kelakuan satpol pp yang tidak berperikemanusiaan semacam itu sering kita saksikan di siaran berita yang disiarkan berbagai stasiun televisi. Banyak kecaman telah dialamatkan kepada mereka. Tetapi tindakan bodoh mereka terus berlangsung. Barangkali sudah waktunya mengkaji ulang pola rekrutmen anggota satpol pp ini. Di samping itu, juga perlu diberikan pendidikan khusus buat mereka supaya dalam melaksanakan tugasnya lebih bernurani dan manusiawi.

ANALISIS : Pendidikan (Terancam) Mundur

2008-02-23T14:12:00.006+07:00

( Kedaulatan Rakyat, 23 Februari 2008 ) KETIKA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2002 mengamandemen Pasal 31 UUD 1945 muncul harapan terjadinya perbaikan dunia pendidikan nasional. Secara eksplisit, UUD hasil amandemen keempat itu menyuratkan, anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD (Pasal 31 ayat 4). Harapan semakin menyeruak ketika UU Sisdiknas (2003) menegaskan bahwa angka 20% itu tidak termasuk pembayaran gaji pendidik (Pasal 49 ayat 1).

Belum lagi angka 20% itu tercapai, ada gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK), yang menuntut agar 20% itu termasuk gaji pendidik. Ternyata MK (20/2) memenuhi tuntutan peninjauan itu. Dengan dipenuhinya tuntutan tersebut maka alokasi anggaran pendidikan dalam APBN saat ini langsung ”melonjak” dari 11,8% menjadi 18%! Padahal, tak serupiah pun anggaran tersebut bertambah. Yang berubah bukan nilai riil atau substansinya, tetapi definisi atau terminologinya saja!!

Tentu saja ini mengubur asa terjadinya akselerasi pendidikan nasional. Susah diharapkan pemerintah akan mengalokasikan lebih banyak anggaran pendidikan. Padahal, kebutuhan dana untuk memperbaiki fasilitas dan mutu pendidikan di tanah air masih sangat besar.
Adakah ini akan selalu membuat kita menjadi bangsa tertinggal dan tetap pelit untuk alokasikan budget untuk pendidikan? Mungkin saja. Bayangkan, dibandingkan dengan negara sebaya di ASEAN kita sudah paling kecil budget pendidikannya. UNDP mencatat, selama periode 1990-1995 anggaran pendidikan Indonesia terhadap PDB hanya 1,27%, sementara Thailand 3,80%, Malaysia 4,87%, dan Vietnam 2,32%. Urutan ini tidak banyak berubah sampai sekarang.
Dengan kepelitan anggaran pendidikan itu, tidak mengherankan kalau berbagai indikator sosial-ekonomi kita rendah dibandingkan negara lain. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indeks Daya Saing, Indeks Pencapaian Teknologi, dan sebagainya, kita selalu berada pada peringkat menengah bawah, atau bahkan terbawah. Perbaikan terhadap indeks-indeks ini sempat muncul dengan adanya keharusan pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sampai minimal 20% dari APBN dan APBD-nya.

Namun harapan ini bisa surut kembali dengan keputusan MK tersebut. Bayangkan, Malaysia yang sudah maju saja anggaran pendidikan di luar gaji sudah 25%. Sementara Filipina dan Thailand masing-masing sudah 20 dan 22%. Dengan uji materi terhadap UU Sisdiknas itu, terbayang di depan perbaikan pendidikan nasional kita melambat kembali. Prasarana fisik, penyediaan materi ajar, beasiswa, pelatihan-pelatihan dan sebagainya, bisa jadi akan melambat perkembangannya.

Wajar jika kita khawatir akselerasi yang sudah mulai muncul sejak amandemen tersebut akan melemah dengan tidak adanya paksaan bagi penyelenggara negara menaikkan anggaran hingga 20% di luar gaji. Karena dengan keputusan MK itu, ibarat pencet tombol, otomatis anggaran pendidikan sudah mendekati 20% dan kemudian stagnan porsinya.
Wajar pula dengan keputusan MK ini kita bertanya, buat apa amandemen UUD 1945 kalau secara riil tak mengubah nilai anggaran pendidikan itu? Apakah amandemen sekadar bermain kata-kata saja? Sekadar menambahkan pos yang tadinya di luar anggaran pendidikan masuk ke dalam pos pendidikan? Pasti bukan demikian maunya rakyat negeri ini!

Apa upaya selanjutnya?
Saya kira kita perlu berpikir, menguji kembali keputusan MK ini. Jangan-jangan ini juga bertentangan dengan konstitusi kita, UUD 1945, yang secara tegas menyatakan ”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Tidak ada kata yang menjelaskan ‘gaji pendidik’ masuk di dalamnya. Silahkan ahli hukum yang bisa mengutak-atiknya.

Ditulis Oleh Edy Suandi Hamid,Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Rektor UII Yogyakarta.

Komentar Mas Guru :
Mungkin MK berpikir, zaman penjajah dulu sekolah dibiayai masyarakat sendiri, toh muridnya juga pinter-pinter. Gitu aja kok repot !!! ( Sorry Gus, anne niru )

Unpad Harus Transparan

2008-02-22T22:30:00.006+07:00

BANDUNG, (Pikiran Rakyat, 22 Februaari 2008 ).-Bertepatan dengan hari mahasiswa sedunia, ratusan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat Unpad, Jln. Dipati Ukur Bandung, Kamis (21/2) . Mereka menuntut transparansi dana kemahasiswaan serta meminta Unpad melibatkan mahasiswa dalam memutuskan kebijakan kampus yang berkaitan dengan kemahasiswaan.
"Dana kemahasiswaan yang disediakan mencapai Rp 2,3 miliar, tetapi kami tidak merasakan dampak dari dana tersebut. Bahkan, ada kegiatan yang tidak mendapat bantuan saat kami mengajukan permohonan dana ke fakultas. Alasannya, dana tidak tersedia," kata Reza Faturrahman, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unpad.

Selain itu, menurut Reza, akibat ketidaktransparanan ini, mahasiswa tidak mendapatkan dana secara optimal untuk membuat kegiatan yang menarik. Dana yang diterima mahasiswa pun tidak utuh. "Selain itu, terjadi diskriminasi pemberian dana kegiatan di tataran unit kegiatan mahasiswa (UKM)," ujarnya.

Sejumlah perwakilan mahasiswa diterima Rektor Unpad, Ganjar Kurnia, serta dihadiri Pembantu Rektorat (PR) II Wahyudin Zarkasih, Kepala Biro Kemahasiswaan Lili Permadi, dan Sekretaris Senat Universitas Padjadjaran Johan S. Masjhur. Suasana dialog sempat memanas ketika perwakilan mahasiswa meminta rektor menandatangani nota kesepahaman tentang apa yang mereka inginkan.

"Selama 40 tahun saya jadi dosen belum pernah diminta menandatangani nota kesepahaman dengan mahasiswa. Tindakan ini tidak menghormati guru. Mana ada dosen MoU dengan muridnya. Kalau mau menyampaikan aspirasi silakan, semua bisa kita bicarakan," kata Sekretaris Senat Johan S. Masjhur

Komentar Mas Guru :

Anak-anak itu emang ndak ngerti kalo artinya transparan itu bisa ngurangi rezeki.

Peringkat PT dan Delusi Akademik

2008-02-22T17:45:00.008+07:00

Kompas ( 23 januari 2008 ). Tahun lalu, sebuah survei global yang dilansir Times Higher Education Supplement atau THES menunjukkan, UI merupakan perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Survei yang sama menunjukkan, kini peringkat UI terjerembab di bawah UGM dan ITB. UI yang sebelumnya di peringkat 250 di antara universitas-universitas di dunia, tahun ini melorot ke peringkat 395. Bagaimana mungkin hanya berselang setahun reputasi akademik institusi ini merosot?

Rupanya tidak hanya UI. Hasil survei tahun 2005, UI pada peringkat ke-420, UGM ke-341, dan ITB ke-408. Tahun 2006, semua meningkat. UI di peringkat 250, ITB ke-258, dan UGM ke-270. Dan, tahun 2007, tiga universitas itu merosot, UGM ke peringkat 360, ITB ke-369, dan UI ke-395.

Tidak netral

Rupanya, tak hanya di Indonesia. Banyak universitas lain di dunia yang seketika mencuat atau melorot puluhan hingga ratusan peringkat (http://uniranks.unifiedself.com). Hanya sejumlah universitas tersohor, seperti University of Oxford, University of Cambridge, dan Harvard University, yang peringkatnya relatif tetap. Mustahil rasanya kualitas pendidikan pasang naik dan surut semudah tertiup angin. Lalu apa yang salah? Tak lain, kacamatanya.

Dalam penelitian THES, peringkat universitas ditentukan dari empat kriteria.

Pertama, kualitas penelitian yang didapat dengan menyebarkan angket kepada para akademisi (peer review, bobot 40 persen), dan dari seberapa banyak penelitian universitas terkait dikutip (citations per faculty, bobot 20 persen).

Pertama, kualitas penelitian yang didapat dengan menyebarkan angket kepada para akademisi (peer review, bobot 40 persen), dan dari seberapa banyak penelitian universitas terkait dikutip (citations per faculty, bobot 20 persen).

Kedua, kesiapan kerja lulusan (graduate employability, bobot 10 persen). Ketiga, jumlah program internasional (bobot 5 persen) dan mahasiswa internasionalnya (bobot 5 persen);

Keempat, rasio staf pengajar dan mahasiswanya (bobot 20 persen).

Dalam peer review, para akademisi diminta menyebutkan 30 universitas terbaik di wilayahnya. Masalahnya, peer review mendapat jatah bobot paling besar, sementara respons para akademisi amat riskan akan bias. Bukankah dimungkinkan, responden bersikap tidak netral dan menjawab berdasar sentimen dan kedekatan terhadap institusi tertentu?

Dari survei THES tahun 2007, ada 21 universitas yang mendapat nilai 100 dalam kriteria ini, tetapi tak semuanya layak. Alex Usher dari Educational Policy Institute di AS berpendapat tidak mungkin kualitas McGill University melebihi UPenn, Stanford, Berkeley, University of Tokyo, dan Ecole Normale Superieur (Educational Policy, 9/11/2007). Usher berkomentar blak-blakan karena ia alumnus McGill.

Pihak THES tidak pernah memaparkan teknik penarikan sampel, tetapi sampel dari penelitian itu jelas tidak merepresentasikan pengenyam pendidikan dari wilayah terkait. Dari 190.000 kuesioner yang dikirimkan, hanya 3.703 yang ditanggapi pada penelitian tahun 2006. Dan, jumlah tanggapan dari suatu negara lebih ditentukan dari tingkat kemampuan warganya untuk mengakses internet. Dari 101 negara yang menanggapi, jumlah penanggap paling banyak dari AS dan Inggris, AS 532 responden dan Inggris 378 responden. Namun, di China hanya 76 penanggap. Di Malaysia (112 penanggap), Singapura (92), dan di Indonesia hanya 93.

Alternatif

Para pengamat memandang, penelitian Shanghai Jiao Tong University (SJT) jauh lebih tepercaya ketimbang milik THES. Pemeringkatan SJT ditinjau dari sejumlah indikator, antara lain: Nobel dan penghargaan yang diterima alumni universitas (bobot 10 persen); Nobel dan penghargaan yang diterima staf akademik (20 persen); jumlah staf yang karyanya dikutip (20 persen); jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal (20 persen); jumlah kutipan terhadap karya-karya itu (20 persen); dan jumlah staf pengajar yang bekerja full-time (10 persen).

SJT menggunakan indikator-indikator yang konkret, sehingga hasil penelitiannya dapat lebih diandalkan. Selain itu, hasil pemeringkatan SJT lebih memacu untuk mengembangkan penelitian dan kultur akademik.

Notabene universitas-universitas di Australia menempati peringkat tinggi dalam survei THES—jumlahnya melebihi Jepang, Perancis, Jerman, Belanda dan negara-negara maju lainnya—bukan karena kualitas pendidikan dan penelitiannya, tetapi karena banyak membuka program internasional.

Meskipun selama ini banyak dikritik, THES tak kunjung merevisi metodologinya. Dan, agak miris rasanya, saat mencari di Google, saya menemukan banyak universitas dari berbagai negara yang berbangga diri karena termasuk universitas tersohor dalam versi THES. Publik negeri ini pun sempat dibuat terkesima karenanya.

Dilihat dari dampaknya, penelitian THES cenderung penelitian yang bermakna politis ketimbang akademis. Meskipun sebuah penelitian tidak bisa sepenuhnya akurat dengan kenyataan, tetapi sebuah pakem etika dalam melakukan penelitian mutlak dibutuhkan. Sebab etika akademik menuntut peneliti untuk selalu awas terhadap penelitiannya, terlebih saat hasilnya berpotensi memengaruhi aspirasi publik.

Bila tidak, sebuah penelitian dapat menyebabkan delusi publik. Lihat, ketika Universiti Malaya anjlok dari peringkat ke-89 pada tahun 2004 ke peringkat 169 tahun berikutnya, publik Malay- sia tersentak. Bermunculan editorial yang mensinyalir menurunnya kualitas pendidikan di negeri Jiran, bahkan sempat menjadi wacana dalam Parlemen.

Bagi kita, akan lebih arif jika kita lebih mawas, mengkaji lebih dulu survei semacam ini secara teliti. Dari sanalah kita menentukan, tolakan manakah yang paling tepat untuk memacu kita mengembangkan pendidikan tinggi di negeri ini.

Ditulis oleh Geger Riyanto, Alumnus Sosiologi, Universitas Indonesia

Komentar Mas Guru :

Betul kata sampean Mas Geger, survey-survey kayak gitu ndak netral, soalnya banyak kepentingan yang bermain di dalemnya. Karena itu ya ndak usah dipercaya dan kita juga ndak perlu jenggot kita terbakar karenanya.